jangka waktu pinjaman kredivo

Perjalanan Tak Terbatas Pemburu Iblis

Bahlil Beber Alasan RI Digugat di WTO Soal Larangan Ekspor Nikel******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadaliamembeberkan alasan Indonesia digugatUni Eropadi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel.

Bahlil menyebut saat ini dunia sedang mendorong sektor energi hijau (green energy)dan industri ramah lingkungan (green industry).Maka ke depan, sumber energi fosil akan ditinggalkan.

Begitu juga dengan kendaraan, lanjut Bahlil, seluruh mobil di dunia akan berganti menjadi berbahan bakar listrik pada 2030.

Bahlil menyebut dari empat bahan baku baterai listrik tersebut, Indonesia memiliki tiga di antaranya, yaitu nikel, kobalt dan mangan. RI hanya tidak memiliki lithium.

Potensi bahan baku baterai listrik yang dimiliki RI tersebut yang membuat negara lain tidak mau industri dalam negeri berkembang.

"Inilah politik luar negeri dunia agar memaksa kita untuk industri kita tidak berkembang di Indonesia," kata Bahlil.

Kendati demikian, Bahlil menyebut pemerintah tidak menyerah begitu saja. Atas perintah Presiden Jokowi, pemerintah kemudian mengajukan banding.

Tak hanya itu, Indonesia juga menggandeng perusahaan raksasa global seperti LG Energy Solution dari Korea Selatan dan Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) dari China dalam mengembangkan industri kendaraan listrik.

Bahlil menegaskan hilirisasi memberikan keuntungan bagi RI dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang luas. Hal itu menjadi modal bagi Indonesia mencapai target pendapatan per kapita US ribu - US ribu dalam 10 tahun mendatang.

"Rumusnya hanya satu, salah satu di antaranya penciptaan nilai tambah lewat hilirisasi," kata Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

pengolahan mayat

IEE Series 2023 Bakal Digelar September, Cakup 8 Sektor******

PT Pamerindo Indonesia bakal menggelar pameran Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series 2023 pada 13 hingga 16 September mendatang.

Event Director IEE Series 2023 dari Pemerindo Lia Indrasari mengatakan ajang pertemuan industri itu akan mencakup delapan sektor utama, yaitu ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, pertambangan, konstruksi, teknologi beton dan bangunan, manajemen pengairan, serta teknologi pengecoran dan metalurgi.

"Pameran kali ini dibandingkan tahun sebelumnya, IEE sudah ekspansi lebih besar lagi," katanya dalam media briefing di Jakarta, Rabu (23/8).

IEE Series 2023 akan diikuti oleh 2.100 perusahaan peserta pameran dari dalam dan luar negeri, serta ditargetkan untuk mendatangkan lebih dari 34 ribu pengunjung.

"Dan produk display 6.300 lebih di kegiatan September nanti," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Satu tujuan untuk menaklukkan kota

Sebelum Jam Tutup Toko, Yuk Sikat Diskon di Transmart Full Day Sale******

Kamu belum tahu kalau Transmart lagi menggelar pesta diskon seharian bertajuk Full Day Sale: Merdeka Belanja?

Tenang, masih ada beberapa jam lagi nih sebelum toko tutup untuk berburu diskon aneka produk di Transmart hari ini.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Hari Ini, Belanja Sekarang Bayar Belakangan

Apa aja diskonnya? Wah ada banyak. Mulai dari bahan pangan, kebutuhan rumah tangga, fesyen, elektronik, furnitur, sampai sepeda listrik. Semua ada!

Diskonnya juga enggak tanggung-tanggung mencapai 50 persen. Bahkan, ada diskon tambahan sebesar 20 persen kalau bayar pakai Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Kalau belum punya, gampang! Langsung aja unduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store.

Prosesnya dijamin cepat sehingga bisa langsung dipakai untuk transaksi di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja.

Nah, mumpung masih ada waktu, yuk segera ke gerai Transmart terdekat sebelum Full Day Sale: Merdeka Belanja berakhir.

Kapan lagi belanja banyak diskon kalau enggak di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja? Apalagi jelang akhir bulan, nih!

Apa yang harus dilakukan jika Anda terlalu populer

Pengusaha Ragu Masalah Polusi Cepat Kelar******

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)Shinta Kamdani mengatakan penanganan polusi udara tak bisa cepat rampung dalam waktu singkat.

Menurutnya, untuk menuntaskan masalah tersebut membutuhkan solusi jangka panjang, menengah dan pendek.

Untuk solusi jangka panjang, salah satunya adalah dengan Just Energy Transition atau transisi energi yang adil.

Shinta menekankan dalam proses transisi energi berkeadilan perlu diperhatikan pihak-pihak yang terdampak oleh proses transisi tersebut.

Dalam implementasinya, ia mendorong pemerintah memberikan dukungan berupa pembiayaan, mobilisasi investasi, hingga insentif fiskal.

"Sebagai contoh terkait insentif tax holiday untuk pengembangan energi terbarukan tanpa mempertimbangkan nilai investasi. Dengan demikian pengusaha lokal yang membangun pembangkit skala kecil dengan biaya di bawah batasan investasi juga berhak mendapatkan tax holiday," kata Shinta.

Untuk solusi jangka pendek, Shinta menyarankan pemerintah menegakkan regulasi yang sudah ada. Misalnya kebijakan uji emisi, larangan pembakaran sampah, dan kebijakan insentif penggunaan kendaraan umum kendaraan listrik.

Kemudian insentif bagi pelaku usaha untuk mengurangi emisi dengan mengganti mesin produksi agar menjadi lebih ramah lingkungan. Lalu, kebijakan pasar karbon dan pajak karbon.

Sedangkan solusi jangka menengah, Apindo mendukung program-program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas. Misalnya peningkatan pengadaan moda transportasi yang ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik dan Mass Rapid Transport (MRT).

Selain itu, Apindo juga mendukung pengumpulan data akurat secara real time seperti alat sensor kualitas udara di banyak tempat.

Terkait rencana penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) demi mengurangi polusi udara, Shinta mengatakan pihaknya meminta agar rencana itu tidak semata bersifat temporer dan reaktif. Pasalnya tidak semua semua sektor usaha dapat menerapkan WFH, misalnya para pekerja pabrik.

Menurutnya, polusi udara perlu diselesaikan dengan upaya yang lebih berkelanjutan dan holistik.

"Apindo juga berpendapat kajian sumber utama polusi diperlukan dengan dengan sejumlah pertimbangan, yang meliputi besaran polusi yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan atau faktor lain," tutup Shinta.

[Gambas:Video CNN]

salib suci

Pengusaha Bantah 3,3 Juta Ha Lahan Sawit di Hutan Ilegal******

Gabungan Pengusaha Kelapa SawitIndonesia (Gapki) membantah 3,3 juta hektare (ha) lahan sawit berada di kawasan hutan ilegal.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono pun meluruskan narasi bahwa pemerintah bakal memutihkan lahan tersebut. Menurut Eddy, lahan sawit yang berada di hutan itu sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

Lihat Juga : Alasan Jasa Raharja Tolak Santuni 8 Pemotor Tertabrak Truk

"Narasi-narasi seperti ini (perlu) diluruskan. Jangan seolah-olah industri sawit merugikan negara ratusan triliun," imbuh Eddy.

Merujuk Tanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, tanah yang dapat diberikan dengan HGU adalah tanah negara.

Kemudian, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikatakan bahwa tanah yang dapat diberikan HGU termasuk kawasan hutan.

Lihat Juga : ANALISISTepatkah Garuda Dimerger dengan Citilink dan Pelita Air?

"Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan," demikian bunyi beleid tersebut.

Lebih lanjut, Gapki juga mengklaim telah mengikuti arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan untuk melapor kondisi lahan ke pemerintah lewat Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Per 3 Agustus 2023, terdapat 1.870 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah melaporkan melalui website SIPERIBUN secara self reporting. Gapki pun berjanji akan melakukan self reporting SEPERIBUN tahun 11 pada 23 Agustus sampai dengan 8 September 2023.

Berdasarkan bahan paparan Gapki, tercatat dari 3,3 juta ha lahan sawit di kawasan hutan baru 1,9 juta yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK).

Dengan kata lain, sekitar 1,3 juta ha lahan sawit di hutan belum mendapat SK Pelepasan Kawasan Hutan.

Adapun dari SK MenLHK tersebut, terdapat 332 perusahaan anggota Gapki dengan luasan lahan 648.294 ha. Gapki pun mengingatkan perusahaan wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023.

"Masing-masing perusahaan sudah diminta untuk klarifikasi status lahannya," ungkap Gapki.

Upaya pemerintah yang akan memutihkan 3,3 juta ha kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan pertama kali dilontarkan oleh Luhut. Ia sendiri merupakan ketua Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Luhut mengatakan langkah tersebut mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

"Ya mau kita apakan lagi, masa mau kita copot ya kan nggak, logika kamu saja, ya kita putihkan. Terpaksa," kata Luhut saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6) lalu.

Adapun pasal yang dipakai dari UU Cipta Kerja yang dimaksud Luhut adalah Pasal 110 a dan 110 b. Dalam beleid ini, perusahaan yang kegiatan usahanya sudah terbangun di wilayah hutan produksi, bisa mengajukan pelepasan atau pemutihan.

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan, "perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

[Gambas:Video CNN]

Legenda Pahlawan Iblis

India Batalkan Rencana Pembatasan Ekspor Beras******

India mengklarifikasi tidak ada rencana menerapkan pembatasan apa pun terhadap ekspor beras pratanak non-basmati.

Menteri Pangan India Sanjeev Chopra mengklaim pemerintah tidak pernah mengusulkan rencana pembatasan apalagi larangan ekspor semacam itu.

"Sampai sekarang tidak ada usulan untuk membatasi ekspor beras pratanak," kata Chopra menanggapi pertanyaan wartawan soal pajak ekspor beras pratanak pada Selasa (22/8), dikutip dari Reuters. 

Sementara itu, stok beras India saat ini telah mencapai tiga kali lipat dari target tahun ini.

"Pemerintah memiliki stok surplus, pasar terbuka memiliki stok surplus, dan panen baru akan mulai berdatangan dalam dua bulan," kata Presiden Federasi Eksportir Beras India Prem Garg.

"Persediaan beras lebih dari cukup," ucapnya.

Lihat Juga : 2 Tujuan Erick Thohir Ingin Merger Garuda, Pelita Air dan Citilink

Pasar pangan Asia sempat dikejutkan dengan kabar India bakal membatasi ekspor beras sejak beberapa bulan terakhir.

India resmi mengumumkan bakal menyetop ekspor beras. Larangan ini berlaku mulai 20 Juli 2023. Langkah itu dikhawatirkan memicu kenaikan harga (inflasi) pangan dunia karena India adalah salah satu negara eksportir beras terbesar dunia, disusul Thailand, lalu Vietnam.

Pemerintah India memberlakukan larangan ekspor beras non-basmati, setelah harga beras naik 3 persen dalam sebulan. Gagal panen di sentra-sentra produksi beras seperti Punjab dan Haryana, menyebabkan petani harus menanam ulang padi mereka.

"Untuk memastikan ketersediaan beras putih non-basmati yang cukup, serta untuk menahan kenaikan harga di pasar dalam negeri, maka pemerintah India mengubah kebijakan ekspor," kata Kementerian Pertanian India dalam rilis resmi, dikutip Reuters, Jumat (21/7).

Sementara itu, India menyumbang lebih dari 40 persen ekspor beras dunia dan merupakan pemasok termurah komoditas ini.

Akibat kabar tersebut, harga beras global melonjak hingga mencapai level tertinggi selama 11 tahun terakhir dan diperkirakan terus meningkat.

Harga ekspor beras India melonjak 9 persen ke level tertinggi dalam lima tahun, menyusul kenaikan 7 persen bulan lalu dalam harga yang dibayarkan pemerintah kepada petani untuk beras musim baru.

Beras merupakan makanan pokok bagi lebih dari 3 miliar orang dan hampir 90 persen dari tanaman intensif air diproduksi di Asia, di mana pola cuaca El Nino biasanya menurunkan curah hujan. Dampak El Nino disebut tidak hanya terbatas pada satu negara saja, tapi hampir seluruh negara produsen.

Badan Pangan PBB (Food and Agriculture Organization/FAO) bahkan telah mewanti-wanti kenaikan harga beras yang menyentuh level tertinggi dalam 12 tahun terakhir ini bisa memicu lonjakan inflasi pangan di Asia.

"Harga beras global sangat mengkhawatirkan," ujar Direktur Senior Bank Pembangunan Asia Qingfeng Zhang kepada CNBC Internasional,dikutip Selasa (22/8).

"Yang jelas adalah volatilitas harga pangan akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]