88 situs

Legenda Senja

Kecepatan Uji Coba Kereta Cepat Ditingkatkan Hingga 180 Km per Jam******

Wakil Menteri II Kementerian BUMNKartika Wirjoatmodjo mengatakan akan meningkatkan kecepatan perjalanan Kereta Cepat Jakarta Bandung(KCJB) dalam pelaksanaan testing dan commissioning dari 60 km/jam menjadi 180 km/jam.

"Secara bertahap kecepatan perjalanan pengujian akan ditingkatkan hingga mencapai puncak kecepatan teknisnya di 385 km/jam. Untuk mencapai hal tersebut peningkatan di beberapa aspek seperti pagar pengaman dan sound barrier perlu dilakukan penyempurnaan agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat saat KCJB melintas," kata Tiko, sapaan akrabnya, dalam keterangan resmi, Senin (22/5).

Sementara itu, Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan peningkatan kecepatan uji coba ini akhirnya dapat dilakukan setelah seluruh persiapan awal pelaksanaan testing dan commissioning berhasil diselesaikan.

Sementara itu, satu rangkaian CIT atau kereta inspeksi KCJB terdiri dari 8 kereta. Fungsi berbagai kereta tersebut terdiri dari kereta satu untuk untuk kebutuhan pengujian lintasan, kereta dua untuk memeriksa sistem persinyalan dan komunikasi, kereta tiga untuk fungsi OCS, kereta empat dan tujuh untuk ruang kerja, kereta lima berfungsi sebagai restorasi, kereta enam merupakan ruang pertemuan, dan kereta delapan untuk fungsi sinyal dan pengecekan integrasi rel-roda.

"Pelaksanaan testing dan commissioning KCJB akan terus dilakukan oleh KCIC bersama para kontraktor dan konsultan independen. Kecepatan akan terus ditingkatkan secara bertahap untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana yang dibangun dalam kondisi siap dioperasikan," tutup Dwiyana.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke Qiao Qiling

Anak Buah Sri Mulyani Ikut Komentar soal Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut******

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu merespons kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuka ekspor pasir laut. Menurutnya, ekspor pasir laut tidak akan terlalu berpengaruh ke pendapatan negara.

"Ekspor pasir sih kecil (pengaruh ke pendapatan negara), itu lebih kepada kebijakan sektoralnya nanti," katanya singkat di kantor Kementerian Keuangan, Rabu (31/5).

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut setelah sempat dilarang pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh pelaku usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]

Aku hanya ingin menjadi orang normal

Uji Coba Sistem Transaksi Tol Nirsentuh di Bali Ditunda******

Uji coba sistem Multi Lane Free Flow (MLFF) atau sistem transaksijalan tol nirsentuh di Bali yang seharusnya dilakukan pada 1 Juni 2023 ditunda.

Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System Musfihin Dahlan memohon maaf atas penundaan tersebut.

Ia mengatakan pihaknya selaku operator sistem pembayaran belum bisa mencapai tenggat waktu 1 Juni karena hingga saat ini belum mendapat penyerahan teknologi untuk implementasi MLFF dari kontraktor.

Musfihin menjelaskan pihak Hungaria berharap teknologi tersebut diterapkan di Indonesia seperti sistem yang diimplementasikan di Hungaria dan Rusia. Namun, pihak Indonesia berharap agar penerapan sistem tersebut disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

"Jadi, teknologi MLFF sudah diterapkan di Rusia, Hungaria, dengan kondisi masing-masing negara. Ini ada perbedaan visi sejak Agustus tahun lalu. Kami sudah coba cari solusi tapi sampai saat ini tidak bisa," ujarnya.

Misalnya, di Hungaria jalan tol dikelola oleh pemerintah, sementara di Indonesia jalan tol dikelola swasta, dan swasta memungut pengembalian modalnya dari tarif tol.

"Mereka khawatir itu akan membuat bobol, itu bedanya. Waktu kami merancang sistem ini, kami menjanjikan KPI bahwa sistem ini akan menjamin pendapatan BPJT 100 persen. Tapi, sampai saat ini dari teknologi yang kami coba belum bisa memenuhi KPI yang menjamin 100 persen, sampai saat ini masih 80 persen, jadi ada potensi lost20 persen pendapatan BPJT," katanya.

Adapun sampai kapan penundaan ini, PT Roatex Indonesia menyatakan sampai pihak Hungaria memahami perilaku di Indonesia.

Sebelumnya, sistem MLFF ini rencananya akan diuji coba mulai 1 Juni di Tol Bali Mandara. Selanjutnya, uji coba juga akan dilakukan di Tol Jagorawi, Tol Jakarta-Cikampek, Tol Dalam Kota Jakarta, Jakarta Outer Ring Road (JORR) termasuk Ulujami-Pondok Aren-Serpong, Tol Bali-Mandara, dan Tol Balikpapan-Samarinda.

Dengan MLFF, sistem transaksi tol akan lebih cepat karena pengguna tidak perlu lagi berhenti untuk menempelkan kartu elektronik, sehingga dapat mengurangi antrean di gerbang tol. Selain itu, MLFF membuat biaya operasional pengumpulan tol semakin efisien.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Makanan di Alam Liar Hiburan

Perusahaan di Jabar Banyak Diadukan ke Disnaker Karena Cicil THR******

Banyak perusahaan diJawa Baratyang melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dengan cara dicicil. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar mengungkap, ada belasan laporan yang mereka terima terkait dengan pembayaran THR.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Disnakertrans Jabar Firman Desa mengatakan ada 18 aduan THR yang pihaknya terima. Dari aduan-aduan itu terkait dengan pembayaran THR yang tidak sesuai aturan.

"(Kebanyakan laporan) Kurang bayar dan hak THR bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Tenaga Harian Lepas," ujar Firman, saat dihubungi, Selasa (2/4).

"Karawang lima, Kabupaten Bekasi satu, Kota Bogor satu, Kota Bandung satu, Kabupaten Bandung Barat empat, Kabupaten Bandung satu, Kabupaten Indramayu empat, dan Kota Cirebon satu aduan," ungkapnya.

Firman mengingatkan perusahaan yang tidak membayar hak THR sesuai aturan dipastikan mendapatkan sanksi.

"Mulai dari denda 5 persen dari THR yang harus dibayarkan, sampai dengan sanksi administratif dari terguran tertulis sampai dengan pembekuan izin usaha. Sanksi nanti berlaku pada saat lewat H-7," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Waktu: Gadis Petani Itu Sulit

Jokowi Ambil Alih Perbaikan Jalan Riau usai Lampung dan Jambi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga bakal mengambil alih renovasi jalan rusak di Riau, setelah melakukan hal serupa di Lampungdan Jambi.

Hal ini disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Helson Siagian. Ia menyebut Jokowi sudah mengantongi daftar jalan rusak di Riau yang akan diperbaiki.

"Sejauh ini sudah ada 10 ruas jalan daerah di Provinsi Riau yang memenuhi persyaratan untuk segera ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," katanya, dikutip dari keterangan resmi yang dikutip Antara, Selasa (23/5).

Ia merinci pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran Rp32,7 triliun secara bertahap pada tahun anggaran 2023-2024 untuk menangani perbaikan jalan di berbagai wilayah di Indonesia.

Hal ini diklaim sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

"Inpres ini merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kemantapan kondisi jalan milik daerah. Dan yang perlu dicatat bahwa penanganan jalan daerah tetap menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sesuai tugas dan kewenangan masing-masing," tandasnya.

Sebelum Riau, Jokowi sempat meninjau langsung jalan rusak di Lampung dan Jambi. Pemerintah mengucurkan dana Rp800 miliar untuk perbaikan 15 ruas jalan rusak di Lampung.

[Gambas:Video CNN]

Semangat bela diri saya adalah Pangu

Uji Coba Sistem Transaksi Tol Nirsentuh di Bali Ditunda******

Uji coba sistem Multi Lane Free Flow (MLFF) atau sistem transaksijalan tol nirsentuh di Bali yang seharusnya dilakukan pada 1 Juni 2023 ditunda.

Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System Musfihin Dahlan memohon maaf atas penundaan tersebut.

Ia mengatakan pihaknya selaku operator sistem pembayaran belum bisa mencapai tenggat waktu 1 Juni karena hingga saat ini belum mendapat penyerahan teknologi untuk implementasi MLFF dari kontraktor.

Musfihin menjelaskan pihak Hungaria berharap teknologi tersebut diterapkan di Indonesia seperti sistem yang diimplementasikan di Hungaria dan Rusia. Namun, pihak Indonesia berharap agar penerapan sistem tersebut disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

"Jadi, teknologi MLFF sudah diterapkan di Rusia, Hungaria, dengan kondisi masing-masing negara. Ini ada perbedaan visi sejak Agustus tahun lalu. Kami sudah coba cari solusi tapi sampai saat ini tidak bisa," ujarnya.

Misalnya, di Hungaria jalan tol dikelola oleh pemerintah, sementara di Indonesia jalan tol dikelola swasta, dan swasta memungut pengembalian modalnya dari tarif tol.

"Mereka khawatir itu akan membuat bobol, itu bedanya. Waktu kami merancang sistem ini, kami menjanjikan KPI bahwa sistem ini akan menjamin pendapatan BPJT 100 persen. Tapi, sampai saat ini dari teknologi yang kami coba belum bisa memenuhi KPI yang menjamin 100 persen, sampai saat ini masih 80 persen, jadi ada potensi lost20 persen pendapatan BPJT," katanya.

Adapun sampai kapan penundaan ini, PT Roatex Indonesia menyatakan sampai pihak Hungaria memahami perilaku di Indonesia.

Sebelumnya, sistem MLFF ini rencananya akan diuji coba mulai 1 Juni di Tol Bali Mandara. Selanjutnya, uji coba juga akan dilakukan di Tol Jagorawi, Tol Jakarta-Cikampek, Tol Dalam Kota Jakarta, Jakarta Outer Ring Road (JORR) termasuk Ulujami-Pondok Aren-Serpong, Tol Bali-Mandara, dan Tol Balikpapan-Samarinda.

Dengan MLFF, sistem transaksi tol akan lebih cepat karena pengguna tidak perlu lagi berhenti untuk menempelkan kartu elektronik, sehingga dapat mengurangi antrean di gerbang tol. Selain itu, MLFF membuat biaya operasional pengumpulan tol semakin efisien.

[Gambas:Video CNN]