gacor slot 123

Panjang umur iman

Luhut Endus Ada Pejabat Terlibat dalam 3,3 Juta Lahan Sawit di Hutan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus keterlibatan pejabat dalam 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan Indonesia. Lahan tersebut diduga milik perusahaan.

Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.

"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.

"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.

Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Lintasan penguasa dunia komik Amerika

Erick Thohir Rombak Susunan Direksi Holding BUMN Pangan ID Food******

Menteri BUMN Erick Thohir merombak susunan direksi holding BUMNpangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) (Persero) atauID Food.

Erick menunjuk Yossi Istanto menjadi Direktur SDM dan Legal. Sebelumnya, Yossy menjabat sebagai SEVP Manajemen Aset. Ia juga mengangkat Nina Sulistiowaty, yang sebelumnya menjabat Direktur Utama PT PPI, sebagai Direktur Komersial ID Food.

Penunjukkan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK- 172/MBU/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia, yang ia teken 27 Juni 2023.

Seiring pergantian beberapa direksi di ID Food, Erick juga mengganti beberapa direksi di anak perusahaan ID Food, yakni Berdikari dan PPI.

Pergantian tersebut antara lain Direktur Utama Berdikari Harry Warganegara digantikan oleh Syarkawi Rauf.

Sementara Direktur Utama PPI yang sebelumnya ditempati oleh Nina Sulistiowaty, kini dijabat oleh Soegeng Hernowo. Lalu, Direktur Komersial PPI yang sebelumnya dijabat oleh Andry Tanudjaja kini ditempati oleh Edhy Rizwan.

[Gambas:Video CNN]

tukang sampah pesawat

Luhut Bakal Tindak Perusahaan Sawit Bandel Tak Berizin******

Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara akan menindak tegas perusahaan sawit tak berizin.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan selaku ketua pengarah Satgas mengatakan pada 2021 diketahui tutupan lahan perkebunan kelapa sawit dengan citra satelit adalah seluas 16,8 juta hektare (ha).

Dari total itu, seluas 10,4 juta ha hanya diperuntukkan untuk perkebunan swasta dan nasional, sisanya adalah perkebunan rakyat. Kemudian, dari total lahan itu, terdapat 3,33 juta ha perkebunan berada di kawasan hutan.

"Satgas akan dorong tiap pelaku usaha untuk melengkapi izin yang diperlukan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku," kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Ia juga mengatakan Satgas mengimbau agar pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai dengan bukti izin usaha yang dimiliki. Dalam waktu dekat Satgas akan memulai proses self reportingdari perusahaan, koperasi dan rakyat.

Untuk perusahaan, mereka diimbau melaporkan informasi tersebut melalui website SIPERIBUN sejak 3 Juli hingga 3 Agustus 2023. Sedangkan, dalam halplatformpelaporan koperasi dan rakyat akan diinformasikan kemudian.

Secara paralel, kata Luhut, Satgas juga akan melakukan sosialisasi tentang mekanisme pelaporan mandiri bagi para pelaku usaha lebih lanjut. Sosialisasi nantinya dilakukan pada 3 Juli hingga 3 Agustus 2023.

"Saya harap satgas ini semua pelaku usaha bisa tertib dan berikan data sebenar-benarnya dan disiplin melaporkan kondisinya," tegas Luhut.

Ia menambahkan pemerintah akan menindak tegas para pelaku usaha yang tidak menghiraukan segala upaya yang ditempuh pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit ini.

[Gambas:Video CNN]

Saya sangat ingin mati sebagai guru

Jubir Menteri KKP Balas Kritik Anies soal Ekspor Pasir Laut******

Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Muryadi membalas kritikan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 Anies Baswedan soal ekspor pasir laut.

Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut bukan melulu soal ekspor. Wahyu menegaskan ada juga pemanfaatan untuk membangun infrastruktur ruang laut dan reklamasi di dalam negeri.

"Ekspor memang dimungkinkan, tapi bukan pasir laut seperti rezim pertambangan, melainkan ekspor pasir dari hasil sedimentasi di laut yang tata cara dan tata kelolanya diatur dengan prinsip transparansi dan penuh kehati-hatian. Artinya, hanya dimungkinkan manakala kebutuhan domestik yang begitu banyak sudah terpenuhi," jelas Wahyu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Menurutnya, reklamasi yang terjadi sekarang belum diatur sehingga pasir yang digunakan tidak jelas asal-usulnya. Bahkan, ia curiga bahwa banyak reklamasi saat ini merupakan hasil pengerukan ilegal pasir laut.

"Menurut kami, banyak titik sedimentasi di laut kita yang berdampak buruk buat ekosistem laut, seperti terumbu karang, padang lamun, juga kekerangan. Karenanya harus dibersihkan, tapi juga bisa diambil dan dimanfaatkan secara terkendali dengan menggunakan teknologi dan tata cara pembersihan yang ramah lingkungan," tutupnya.

Di lain sisi, Anies Baswedan menilai beleid baru Presiden Jokowi itu tidak konsisten dengan upaya pemerintah melawan krisis iklim. Terlebih, pulau-pulau terdepan Indonesia rawan tenggelam dan daerah pesisir diintai abrasi.

Anies mempertanyakan letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia menyebut seharusnya kebijakan yang diambil pemerintah berpihak kepada seluruh warga Indonesia, termasuk rakyat kecil dan pesisir.

"Tapi kalau kemudian yang muncul adalah kita mengizinkan ekspor pasir laut, maka menjadi pertanyaan bagaimana kita membuat konsistensi kebijakan untuk merespons krisis iklim ini? Perlu sekali kita punya kebijakan konsisten," kritiknya dalam video sambutan Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

Lihat Juga : Susi Usul Sewakan Pulau 100 Tahun Ketimbang Ekspor Pasir Laut

"Kita membutuhkan solusi keberpihakan, bukan menjadikan ini semacam pintu masuk kepentingan komersial dan parsial. Justru menghadirkan solusi yang terasa oleh seluruh masyarakat," imbuh Anies.

Anies bukan satu-satunya pihak yang mengkritik aturan Jokowi soal ekspor pasir laut. Pegiat lingkungan hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014-2019 Susi Pudjiastuti juga melancarkan kritik serupa.

Pasalnya, restu Jokowi dalam beleid tersebut mematahkan pelarangan ekspor pasir laut 20 tahun lamanya sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut disetop sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor kala itu dinyatakan akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Biografi Wan Zhen'er

Harita Nikel Tebar Dividen Rp1,4 Triliun******

PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel akan membagikan dividen sebesar 30 persen dari total laba bersih 2022 atau sekitar Rp1,4 triliun. Pada 2022, Harita Nickel membukukanlababersih Rp4,7 triliun atau naik 137,1 persen dari capaian 2021, yakni Rp2 triliun.

Pembagian dividen tunai telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar Rabu (28/6). Pembayaran dividen dilakukan maksimal 30 hari setelah pengumuman hasil RUPST.

Direktur Utama Harita Nickel Roy A. Arfandy menyatakan pihaknya berkomitmen terus mendukung program pemerintah dalam memajukan industri nikel dari hulu ke hilir.

Ia juga menegaskan NCKL juga akan terus bekerja sama dengan para mitra dalam melakukan transfer teknologi, serta meningkatkan keterampilan sumber daya manusia.

Selain pembagian dividen sebesar Rp1,4 triliun, para pemegang saham juga menyetujui penggunaan hasil usaha 2022 sebagai dana cadangan sebesar 0,17 persen atau Rp8 miliar, dividen interim, dan sisanya dicatat sebagai laba ditahan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha.

Pihak direksi juga menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) sebesar Rp 9,9 triliun. Dana yang telah direalisasikan sebesar Rp5,8 triliun, sedangkan dana yang telah dikeluarkan dalam rangka IPO sebesar Rp258 miliar.

Roy menyebut realisasi sebagian dana telah sesuai dengan rencana penggunaan anggaran yang telah disampaikan dalam prospektus, yaitu untuk pelunasan utang, pinjaman, belanja modal dan setoran modal kepada entitas asosiasi.

[Gambas:Video CNN]

Su Xian'er Han Jin

Zulhas Ungkap Impor Pangan Makin Besar Dibandingkan 2004 Silam******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan impor pangan makin besar dibandingkan dengan periode 2004 silam.

Ia menyebut lonjakan impor pangan nyaris mencapai empat hingga lima kali lipat dari periode tersebut.

Zulhas mencontohkan seperti impor gandum. Pada 2004 silam, impor gandum hanya sebesar 2 hingga 3 juta ton. Namun kini, impor gandum mencapai 13 juta ton dalam setahun.

"Saya Menteri Perdagangan urusannya itu impor dan ekspor, tetapi saya termasuk yang nggak suka impor. Pada 2004 saya sebagai anggota DPR karena mengkritik menteri BUMN waktu itu. Kita (waktu itu) impor gula kira-kira 1 sampai 2 juta ton, sekarang impor gula kira-kira 5 juta ton lebih," kata Zulhas dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak, Senin (26/6).

Untuk garam, ia menyebut impor komoditas tersebut pada 2004 tidak sampai 1 juta ton. Namun, saat ini kurang lebih mencapai 3 juta ton.

Lihat Juga : Menkeu Sebut Belanja APBN Rp714,6 T Separuhnya Dinikmati Orang Miskin

Kemudian, pada 2004 impor bawang putih hanya 25 ribu hingga 30 ribu ton. Saat ini, Indonesia mengimpor bawang putih hampir 600 ribu ton per tahun.

"Tembakau itu kita hampir separuh impor. Jagung, tapi itu industri, kita impor hampir 2 juta (ton)," katanya.

"Impor buah, itu kira-kira pada 2004 hanya 50 ribu ton, sekarang sudah hampir 1 juta ton termasuk kelengkeng kering, jeruk keriput itu masuk (impor)," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]