buku tafsir mimpi 2d bergambar lengkap

Pemburu monster Jepang

Anies Janji Ubah Aturan Batas Usia Pelamar Kerja Jika Jadi Presiden******

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji akan menghapus diskriminasi dalam rekrutmen tenaga kerja jika terpilih di Pilpres 2024.

Ia mengatakan akan mengubah aturan soal batas usia dalam syarat calon pekerja.

"Kami tidak setuju dengan pembatasan usia. Ini InsyaAllah kami ubah aturannya sehingga negeri dan swasta akan memiliki aturan yang sama," katanya dalam Desak Anies di Ambon, Senin (15/1).

Anies juga mengatakan tidak boleh ada larangan untuk menggunakan pakaian sesuai keyakinan pekerja.

"Misalnya tidak boleh berjilbab. Itu enggak boleh. Siapa saja memiliki kesempatan yang sama. Jadi jangan ada larangan-larangan seperti itu," katanya.

Anies juga menyoroti sering kali ada syarat yang merepotkan pelamar kerja. Misalnya harus memiliki laptop, motor, dan mobil. Ia mengatakan syarat itu membebani masyarakat tidak mampu.

"Ini semua kita ingin hapus," katanya.

Tidak hanya dalam rekrutmen, Anies juga ingin pekerja juga dinilai dari sisi prestasi ketika sudah masuk dunia kerja. Anies menyebut pekerja yang mendapat promosi harus yang berprestasi, bukan yang memiliki koneksi.

"Kalau enggak punya (ordal) enggak naik-naik. Repot kita. Lah kalau yang bukan anak dari siapa-siapa, dari pulau yang jauh, gimana dapat kesempatan untuk maju kalau seperti itu," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Saya punya klien yang berdiri sendiri

Ombudsman: Kementan Beri Rekomendasi Impor Bawang Putih Melebihi Kuota******

Ombudsman RI mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan rekomendasi izinimpor bawang putihmelebihi kuota yang ditetapkan pemerintah.

Hal itu berdasarkan adanya dugaan maladminstrasi dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih yang dilakukan Kementan.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan penerbitan RIPH tidak sesuai dengan kuota impor tahunan yang diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pemerintah.

"Ya memang tidak harus sama, tapi kalau jumlahnya seperti ini pasti akan mengakibatkan permasalahan. Rebutan SPI (surat perizinan impor), pelaku usaha rugi. Ini kan pelayanannya jadi buruk" katanya dalam konferensi pers, Selasa (15/1).

RIPH merupakan keterangan tertulis yang menyatakan produk hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang diterbitkan Kementerian Pertanian. Rekomendasi ini menjadi salah satu syarat untuk mendapat surat persetujuan impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.

Ombudsman juga menemukan adanya praktik pungutan liar dalam penerbitan RPIH bawang putih. Salah satu importir melaporkan ke Ombudsman bahwa ia diminta membayar Rp200 - Rp250 per kilogram (kg) kepada oknum di lingkungan Kementan untuk mendapatkan RIPH.

"Kalau disangkal silakan, karena fokus Ombudsman bukan di situ. Ini ranahnya penegak hukum, tapi informasi ini masuk ke ombudsman," katanya.

Masalah lainnya yang juga ditemukan Ombudsman yakni banyak importir yang tidak melakukan wajib tanam bawang putih.

Padahal dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, Pasal 32 mewajibkan importir menanam bawang putih di dalam negeri. Wajib tanam harus dilakukan sebesar 5 persen dari pengajuan impor.

Jika tidak melakukan wajib tanam, maka pengusaha tidak boleh melakukan importir.

"Bagaimana kalau tidak boleh impor, apakah tetap bisa impor? Bisa, caranya bikin perusahaan baru. Mestinya pemerintah waspada pada perusahaan baru karena besar kemungkinan patut diduga di belakangnya merupakan pelaku usaha yang enggan melakukan wajib tanam," kata Yeka.

[Gambas:Video CNN]

kemabukan

Ombudsman: Kementan Beri Rekomendasi Impor Bawang Putih Melebihi Kuota******

Ombudsman RI mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan rekomendasi izinimpor bawang putihmelebihi kuota yang ditetapkan pemerintah.

Hal itu berdasarkan adanya dugaan maladminstrasi dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih yang dilakukan Kementan.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan penerbitan RIPH tidak sesuai dengan kuota impor tahunan yang diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pemerintah.

"Ya memang tidak harus sama, tapi kalau jumlahnya seperti ini pasti akan mengakibatkan permasalahan. Rebutan SPI (surat perizinan impor), pelaku usaha rugi. Ini kan pelayanannya jadi buruk" katanya dalam konferensi pers, Selasa (15/1).

RIPH merupakan keterangan tertulis yang menyatakan produk hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang diterbitkan Kementerian Pertanian. Rekomendasi ini menjadi salah satu syarat untuk mendapat surat persetujuan impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.

Ombudsman juga menemukan adanya praktik pungutan liar dalam penerbitan RPIH bawang putih. Salah satu importir melaporkan ke Ombudsman bahwa ia diminta membayar Rp200 - Rp250 per kilogram (kg) kepada oknum di lingkungan Kementan untuk mendapatkan RIPH.

"Kalau disangkal silakan, karena fokus Ombudsman bukan di situ. Ini ranahnya penegak hukum, tapi informasi ini masuk ke ombudsman," katanya.

Masalah lainnya yang juga ditemukan Ombudsman yakni banyak importir yang tidak melakukan wajib tanam bawang putih.

Padahal dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, Pasal 32 mewajibkan importir menanam bawang putih di dalam negeri. Wajib tanam harus dilakukan sebesar 5 persen dari pengajuan impor.

Jika tidak melakukan wajib tanam, maka pengusaha tidak boleh melakukan importir.

"Bagaimana kalau tidak boleh impor, apakah tetap bisa impor? Bisa, caranya bikin perusahaan baru. Mestinya pemerintah waspada pada perusahaan baru karena besar kemungkinan patut diduga di belakangnya merupakan pelaku usaha yang enggan melakukan wajib tanam," kata Yeka.

[Gambas:Video CNN]

Bagaimana menghadapi transformasi

Kementerian PUPR Buka Suara soal Basuki Dibujuk Mundur Faisal Basri******

Kementerian PUPR buka suara soal sang menteri, Basuki Hadimuljonodibujuk untuk mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh Ekonom senior Faisal Basri.

Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan pihaknya belum mendengar respons bujukan itu dari Basuki langsung.

"Itu politik, tidak tahu saya. Belum tahu. Saya juga belum ketemu Pak Menteri," ujarnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (18/1).

Karenanya, segala sesuatu oleh sebagian pihak dikaitkan dengan politik. Meski begitu, Zainal menuturkan Kementerian PUPR saat ini tetap fokus menjalankan tugas.

"Biasa saja ini tahun politik, yang penting PU kerja, dikasih tugas, kami laksanakan. Seperti harapan teman-teman semua," ujarnya.

Saat ditanya apakah Basuki berkomitmen tetap berada di kabinet sampai masa jabatannya selesai, Zainal lagi-lagi menjawab tidak tahu.

"Tidak tahu. Pokoknya kami komitmen menjalankan (tugas) yang di APBN," kata Zainal.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyerukan untuk membujuk sejumlah menteri di kabinet Jokowi mundur.

Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat serta dugaan keberpihakannya pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

[Gambas:Video CNN]

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1).

Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

"Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto)," sambungnya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya mengontak Basuki, Pramono Anung dan Sri Mulyani terkait ajakan Faisal Basri ini, pada Senin (15/1). Namun, mereka belum memberikan tanggapan.

Harta Keluarga Istri Jelek

Macy's Bakal PHK 2.350 Pegawai dan Tutup 5 Mal di AS******

Jaringan pusat perbelanjaan Macy's bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 2.350 karyawan. Perusahaan juga bakal menutup lima toko di Amerika Serikat (AS).

Dilansir dariReuters, Kamis (18/1), perusahaan mengatakan langkah tersebut dilakukan demi merampingkan operasional. Berdasarkan memo yang dikirimkan kepada karyawan, PHK akan terjadi pada 26 Januari 2024.

Total jumlah karyawan yang terkena PHK itu mencakup 3,5 persen dari seluruh pekerja Macy's. Tercatat, perusahaan mengoperasikan 722 lokasi toko pada Januari 2023 dan mempekerjakan 94.570 karyawan tetap dan paruh waktu.

"Untuk menerapkan strategi baru guna memenuhi kebutuhan konsumen dan pasar yang terus berubah," katanya.

Saat ini, perusahaan mengevaluasi perpaduan yang tepat antara lokasi di dalam dan di luar mal. Oleh karena itu, perusahaan bermaksud untuk menutup lima lokasi lini penuhnya tahun ini.

PHK ini terjadi ketika kelompok investor yang terdiri dari Arkhouse Management dan Brigade Capital memberikan tekanan untuk mengambil alih perusahaan swasta Macy.

Para investor itu memberikan tawaran sebesar US,8 miliar atau setara Rp90,67 triliun (asumsi kurs Rp15.633 per dolar AS).

Di sisi lain, CEO Macy Tony Spring, juga fokus pada pemotongan biaya promosi untuk meningkatkan margin. Hal ini seiring pemulihan perusahaan dari kelebihan persediaan pada 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pelatihan pakaian wanita

PUPR Ungkap Proyek Giant Sea Wall Prabowo******

Kementerian PUPR buka suara soal proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wallsepanjang pantai utara (pantura) Jawa yang baru-baru ini diungkapkan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan MenhanPrabowo Subianto.

Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan proyek tersebut merupakan rencana besar. Ia mengungkapkan diskusi mengenai proyek sudah pernah dibahas sejak 2016.

Namun, Zainal belum tahu secara detil terbaru terkait proyek.

Oleh karena itu, Zainal juga belum mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun giant sea wall pantura.

Rencana pembangunan giant sea wall pantura pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia mengungkapkan pembangunan tanggul laut raksasa itu diperlukan demi mencegah penurunan tanah dan kenaikan air laut.

"Giant Sea Wallitu sangat diperlukan, karena kita ingin untuk menyelesaikan penurunan permukaan tanah yang terus-menerus terjadi dan juga banjir rob yang juga selalu terjadi," ucap Airlangga usai acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Selain itu, pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang Pantura juga penting lantaran pembangunan tanggul yang hanya separuh-separuh kurang efektif. Saat ini, program laut Jakarta sudah masuk program strategis nasional (PSN).

"Sehingga langkah berikut tentu perlu action untuk mewujudkan rencana pembangunan giant sea wall," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa saat ini sangat dibutuhkan.

Di sisi lain, ia mengatakan sebenarnya bukan kapasitas menteri pertahanan membicarakan tanggul laut. Prabowo menegaskan dirinya bicara sebagai pimpinan politik.

Ia menyebut berdasarkan data dari para pakar pembangunan tanggul laut raksasa memerlukan waktu hingga 40 tahun.

"Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah masalahnya adalah pemimpin politik yg rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun," kata Prabowo.

"Ini kewajiban kita dan mungkin seandainya pak Airlangga, para menteri sekalian seandainya kita katakanlah mulai pembangunan besar-besaran dalam waktu-waktu yang akan datang katakanlah 3, 4, 5 tahun yang akan datang mungkin kita tidak akan lihat selesainya giant sea wall ini," sambungnya.

Prabowo juga memperkirakan pembangunan tanggul laut raksasa membutuhkan dana sebesar US miliar hingga US miliar atau sekitar Rp934,81 triliun (asumsi kurs Rp15.580 per dolar AS).

"Nanti selalu akan ada yang mengatakan Apakah bisa? Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam," kata Prabowo.

[Gambas:Video CNN]