mpo2qq

Memecahkan rekor

Dirut Sarinah Bantah Larang SPG dan Karyawan Berhijab******

Direktur Utama PT Sarinah (Persero) Fetty Kwartati membantah melarang SPG dan karyawannya mengenakan hijab saat bekerja. Bantahan itu ia sampaikan terkait pernyataan anggota Komisi VI DPRAndre Rosiade.

"Saya klarifikasi bahwa di Sarinah tidak ada peraturan untuk larangan berhijab. Di SPG kami pun saat ini, beberapa dari mereka juga memakai hijab," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (13/4).

Tak hanya SPG, Fetty menegaskan karyawan wanita di level lain juga diperkenankan memakai hijab sesuai dengan keyakinannya. Ia menegaskan tidak ada larangan berhijab bagi karyawan Sarinah di bawah pimpinannya.

Meski disudutkan, Fetty mengaku belum akan menelusuri dari mana sumber tuduhan tersebut. Ia hanya menegaskan tidak melarang para karyawannya menggunakan hijab.

"Kami lagi meeting mingguan, jadi belum membahas soal itu (laporan larangan tidak boleh pakai hijab). Klarifikasinya kita sendiri yang menjalankan dan ketentuannya seperti itu, tidak ada larangan menggunakan hijab bagi karyawan maupun manajemen Sarinah di semua level," tutup Fetty.

Isu larangan berhijab bagi karyawan Sarinah berembus dari mulut Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia mengaku mendapat aduan dari para karyawan BUMN tersebut.

Andre lantas menyampaikan aduan karyawan Sarinah tersebut kepada Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo di dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI. Ia lantas meminta tidak ada diskriminasi di perusahaan pelat merah tersebut.

"Barusan saya dapat laporan dari karyawan-karyawan Sarinah yang bertugas berjualan dan SPG di Sarinah, mereka menyampaikan kepada kami bahwa di bawah manajemen Dirut Sarinah yang baru (Fetty) mereka dilarang berjilbab. Apakah betul Sarinah melakukan itu Pak Wamen," katanya dalam rapat, Rabu (12/4).

Andre lantas membandingkan aturan tersebut dengan regulasi di Garuda Indonesia yang memperbolehkan pegawai untuk berhijab. Bahkan, ia membandingkan kepemimpinan Fetty Kwartati dengan dirut Sarinah sebelumnya, Ira Puspitadewi.

"Dulu waktu zaman Bu Ira masih jadi dirut Sarinah itu boleh karyawan berjilbab, kok ganti dirut yang baru malah sekarang dilarang pakai jilbab?" kritik Andre.

[Gambas:Video CNN]

orang-orang yang tersebar dari dinasti selestial

Keuntungan Spesial Pesan Kamar Langsung di Swiss******

Swiss-Belhotel Tuban sebagai upscalehotel yang ideal untuk liburan maupun perjalanan bisnis di Bali, memperkuat komitmen memberi pengalaman menginap yang mengesankan melalui berbagai keuntungan tambahan.

Keuntungan itu termasuk potongan harga 20 persen dari harga flexi terbaik, early check-inpada pukul 12.00 WITA dan late check-outhingga pukul 14.00 WITA, hingga kue yang disajikan saat tamu datang.

"Keuntungan tambahan bagi tamu yang melakukan pemesanan kamar secara langsung di website Swiss-Belhotel International untuk tiga malam sekaligus. Ketentuan ini berlaku untuk pemesanan semua tipe kamar," demikian keterangan tertulis pada Minggu (23/4).

(Foto: Arsip Swiss Bell Hotel)

"Seluruhnya dilengkapi dengan fasilitas balkon, kunci elektronik, TV LCD 32 inci dengan siaran nasional dan internasional, kulkas mini, safety box, pengering rambut, coffeedan tea maker, meja kerja, multi plugdengan koneksi IT, serta akses internet WiFi," lanjut keterangan tersebut.

Swiss-Belhotel Tuban juga dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung yang dirancang untuk memanjakan tamu, termasuk kolam renang bagi dewasa dan anak, fitness centredan spa, sampai restoran dan loungeyang nyaman untuk bersantai.

Beberapa restoran dan loungeitu adalah Lila Bar, Bale Sunset Lounge, Skydeck Rooftop, serta Swiss-Café™ Restaurant yang terletak di lantai dasar hotel. Swiss-Café™ Restaurant menyediakan beragam menu, mulai dari olahan khas daerah, nusantara, hingga internasional.

Informasi lebih lanjut terkait Swiss-Belhotel Tuban, Bali, bisa diperoleh melalui akun Instagram @swissbelbelhoteltuban, WhatsApp 081246333733, atau situs resmi Swiss-Belhotel.

Daftar keahlian saya

Kemenhub Bakal Tambah Kuota Mudik Gratis Jalur Darat******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal menambah kuota mudik gratis jalur darat. Hal ini dikarenakan banyak pendaftar yang tidak melakukan verifikasi.

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Suharto mengimbau pendaftar mudik gratis untuk melakukan verifikasi. Jika tidak, kuota mudik akan hangus.

"Hingga saat ini kami sudah mengevaluasi. Setelah kami melakukan verifikasi masih ada slot karena ada yang daftar tapi tidak melaksanakan verifikasi maka saya anggap itu batal," katanya di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (24/3).

Suharto mengatakan pihaknya menyiapkan 585 bus, di mana 459 bus untuk arus mudik dan 126 bus sisanya untuk arus balik.

Selain itu, ada kuota 900 mudik gratis motor yang akan diangkut menggunakan 30 truk. Rinciannya, sebanyak 15 truk akan mengangkut masing-masing 450 unit sepeda motor pada arus mudik dan balik.

"Kami akan merencanakan 15 persen motor yang mau menggunakan truk tadi, ada sebagian akan kami adendum untuk menambahkan kuotanya kepada bus supaya nanti busnya juga ada peningkatan (kuota mudik). Memang animonya cukup tinggi sekali," tutur Suharto.

"Mudah-mudahan dengan adanya nanti tambahan kuota dari adendum dan verifikasi masih berjalan, ini segera kami akan umumkan kembali. Akan kami buka kembali supaya masyarakat bisa menggunakan kembali fasilitas yang disiapkan Kemenhub," sambungnya.

Suharto menekankan pihaknya terus melakukan verifikasi pendaftar mudik gratis. Banyak pendaftar yang tidak melakukan verifikasi membuat banyak kuota yang kosong.

Ia menegaskan proses verifikasi itu dilakukan untuk menyaring pendaftar yang serius dan hanya coba-coba. Di lain sisi, kuota mudik gratis truk yang belum penuh terisi akan dialihkan ke mudik bus.

"Ternyata dalam verifikasi ada yang sudah ditentukan mereka tidak melakukan verifikasi, berarti kan dia coba-coba. Jadi saya batalkan, kosong kanseat-nya, ada sisa itu. Tambahkan lagi yang tadi dari truk yang tidak terpakai akan kita adendum untuk menambahkan yang kuota bus. Masyarakat bisa nambah lagi," tandas Suharto.

[Gambas:Video CNN]

Bunuh seluruh dunia

Kemnaker Sebut SE THR Pekerja Terbit Pekan Ini******

Kementerian Ketenagakerjaan akan menerbitkan surat edaran (SE) terkait Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini dalam waktu dekat. 

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan rencananya SE THR akan diterbitkan pada pekan ini.

"Inshaallahminggu (pekan) ini," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (27/03).

Bahkan, untuk perusahaan yang mampu, diimbau untuk membayar THR lebih awal sebelum batas waktu tersebut.

THR diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih, serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan. Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

Sementara itu, mengutip detikfinance, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyatakan THR bakal dibayarkan secara penuh oleh pengusaha.

Menurutnya, mayoritas pengusaha di banyak sektor usaha bakal membayarkan THR sebelum libur cuti bersama.

Dia membocorkan kemungkinan pada 17-18 April 2023 THR bakal dicairkan oleh mayoritas pengusaha kepada para pekerjanya.

"Sebelum cuti bersama ya, saya rasa THR sudah bisa cair semua. Saya rasa 17-18 (April) itu sudah terbayarkan semua, 17 April itu paling banyak," ungkap Hariyadi.

[Gambas:Video CNN]

Ayah dari enam bayi dalam satu anak ini sungguh luar biasa

Menhub Imbau Pemudik Tak Balik ke Jakarta 30 April dan 1 Mei******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadimewanti-wanti masyarakat menghindari puncak arus balik kedua yang bakal terjadi pada Minggu (30/4) dan Senin (1/5) mendatang. Terlebih, saat ini ada 55,8 persen kendaraan pemudikyang belum pulang ke Jakarta.

"Kita masih ada 5 hari lagi sampai dengan 1 Mei 2023 nanti untuk menjaga kelancaran arus balik. Karena masih ada Lebaran Kupat di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura yang jatuh di hari Minggu (30/4) nanti, maka kecenderungannya masyarakat akan melakukan perjalanan balik di hari Minggu atau Senin depan," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (27/4).

Budi mencatat 55,8 persen kendaraan belum kembali ke Jakarta melalui Tol Trans Jawa. Dengan begitu, ia mengimbau masyarakat pulang mulai 27-29 April demi menghindari kemacetan.

"Selama tiga hari ini, Jasa Marga memberikan diskon tarif tol 20 persen. Manfaatkan tiga hari ke depan untuk perjalanan balik, jangan di hari Minggu atau Senin," tuturnya.

Imbauan kata Budi disampaikan karena  masih ada ujian yang harus dihadapi dalam mengawal arus balik ini. Jika lancar sampai 1 Mei mendatang, ia menyebut mudik Lebaran 2023 bisa menjadi momen yang aman dan berkesan.

Selain itu, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi mengingatkan masyarakat agar tetap waspada selama berkendara saat arus balik. Firman berpesan agar pemudik tidak ngebut.

"Dengan lalu lintas yang cukup lancar menuju Jakarta agar jangan terlalu buru-buru ingin sampai dan perhatikan batas kecepatan kendaraan," saran Firman.

Pihaknya juga terus melakukan rekayasa lalu lintas, seperti contra flow, one way, serta rekayasa lain sampai akhir pekan. Firman mengatakan rekayasa lalu lintas ini tetap memperhatikan situasi dan kondisi lapangan.

[Gambas:Video CNN]

Daftar tugas semua hal waktu dan ruang

Buruh Soal Perppu Ciptaker Jadi UU: Indonesia Darurat Hukum******

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arif Minardi mengatakan tindakan pemerintah dan DPR yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerjayang telah disetujui menjadi Undang-Undang (UU) menjadikan Indonesia darurat hukum.

Ia menjelaskan tindakan itu jelas melanggar konstitusi. Sebab, hal tersebut menghilangkan objek Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVII/2020, yaitu perbaikan terhadap pembentukan UU Cipta Kerja.

MK sendiri sebelumnya telah menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR seolah mengulang masalah pembentukan UU dengan tidak memberikan ruang partisipasi publik dalam pengesahan Perppu Cipta kerja menjadi UU.

Arif menyebut sebenarnya waktu dua tahun itu cukup untuk memperbaiki UU dan berdialog dengan berbagai lapisan masyarakat. Tapi, pemerintah malah mengeluarkan Perppu dengan alasan kegentingan yang mendesak.

"Presiden melakukan kesewenang-wenangan bersama DPR. Presiden RI melanggar konstitusi UU 1945, DPR melanggar konstitusi UU 1945. Ulah presiden dan DPR menjadikan Indonesia darurat hukum," papar Arif di depan Gedung DPR RI, Minggu (26/3).

Oleh karena itu, ia pun mengajak seluruh masyarakat yang setia menjunjung konstitusi UU 1944 berkontribusi menyelamatkan bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) dan mewakili Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI) Daeng Wahidin mengatakan tindakan pemerintah dan DPR itu mencederai kepercayaan rakyat.

Apalagi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang ia nilai berpendidikan malah diam dan ikut menyaksikan kesewenangan itu. Dasco malah meminta pihak yang menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU, menggugat ke MK.

Daeng pun menyayangkan sikap Dasco tersebut. Sebab, hanya akan mengulang putusan dari MK sendiri.

"Masa yang tidak puas suruh lapor ke MK. Lantas kemarin putusan MK yang menyatakan inkonstitusional masa mau diulang lagi?" kata Daeng.

Ia pun menegaskan UU Cipta Kerja yang baru disahkan telah melanggar konstitusi. Menurutnya, banyak komponen dalam UU tersebut yang cacat formil, mulai dari mukadimah hingga beberapa pasal.

"Bapak Joko Widodo harus segera bertaubat dengan catatan segera cabut UU cilaka ini," kata Daeng.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, DPR secara resmi telah menyetujui Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.

Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023 di kompleks parlemen, Selasa (21/3) lalu.

Di tengah Rapat Paripurna itu fraksi Demokrat dan PKS sempat menyatakan penolakan terhadap pengesahan Perppu Ciptaker.

Keduanya terus melayangkan interupsi saat Ketua DPR Puan Maharani menanyakan kepada peserta sidang, apakah Perppu Ciptaker dapat disetujui.

Lihat Juga : Pertamina Sebut Suplai BBM ke Bali Aman Usai Kapal Terbakar