kredit laptop kredivo

Raja Makanan

Kepala dan Perangkat Desa Tak Akan Diberi THR dan Gaji ke******

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kepala dan perangkat desa tidak akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13.

Pasalnya, mereka bukan termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.

Menurut Tito, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran THR dan gaji ke-13 untuk kepala dan perangkat desa di APBN dan APBD. Selain itu, memang tidak ada aturan soal pemberian THR dan gaji ke-13 .

Kendati, Tito menyebutkan ada kemungkinan kepala dan perangkat desa mendapatkan THR. Berkaca pada tahun lalu, pemberiannya menggunakan Dana Desa.

"Nanti kita akan bicarakan dengan asosiasinya. Kita prinsipnya ingin mensejahterakan, tapi tidak memberatkan dana desa, jelasnya.

Tito memperkirakan anggaran THR kepala dan perangkat desa bisa mencapai Rp1,6 triliun. Nilai yang cukup besar sehingga harus dibicarakan dengan Kementerian Keuangan juga karena menggunakan Dana Desa yang bersumber dari APBN.

"Kita hitung saja nanti jumlah umumnya. Gajinya perangkat dan kepala desa itu antara Rp2 jutaan lebih kurang. Jadi seandainya ada 10 saja kepala desa dan perangkatnya lebih kurang Rp20 juta per desa. Nah itu dikali 80 ribu (desa) lebih hampir Rp1,6 triliun," jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran Dana Desa ditetapkan sebesar Rp71 triliun dalam APBN 2024. Artinya, anggaran THR akan mengambil porsi 2,25 persen dari Dana Desa tahun ini.

"Alokasi dari pusat, dari bu menkeu (Sri Mulyani) Rp70 triliun untuk desa-desa. Nanti kita akan bicarakan segera dengan asosiasi desa dan menteri desa. Prinsip musyawarah untuk memperkuat daya beli," pungkas Tito.

[Gambas:Video CNN]

Master Kelangsungan Hidup Super

Pengusaha Sebut Ada Industri Berpotensi Tak Mampu Bayar THR 100 Persen******

Pengusaha menyebut masih ada industriyang berpotensi untuk bisa membayar THR karyawan mereka pada Lebaran 2024 ini 100 persen.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pembangunan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan  yang punya potensi itu adalah industri padat karya. Hal itu dipicu oleh lemahnya permintaan ekspor imbas goncangnya ekonomi dunia belakangan ini.

Ia karena itu meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mewaspadai kemampuan industri padat karya dalam memberikan tunjangan hari raya (THR). 

"Ya syukur-syukur kita harapkan mereka punya kemampuan memberikan 100 persen, tapi kalau tidak mampu apakah mungkin 50 persen misalnya ," imbuhnya.

Ia menambahkan jika perusahaan tidak mampu memberikan THR 100 persen, maka pekerja diharapkan memaklumi kondisi industri yang sedang sulit.

Di luar industri padat karya, Kadin berharap dunia usaha mampu memberikan THR secara penuh dan cair paling lambat H-7 Lebaran. Kalau bisa, sambungnya, pengusaha memberikan THR lebih cepat sehingga pekerja bisa mempersiapkan kebutuhan mereka menjelang Idul Fitri.

"Itu menjadi pertimbangan agar pengusaha lebih cepat lebih baik memberikan THR," katanya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pengusaha wajib membayar THR paling lambat H-7 Lebaran. Ia juga mengingatkan THR harus diberikan secara penuh dan tidak boleh dicicil.

Untuk memastikan hal itu, pemerintah katanya akan membuka posko khusus yang disiapkan pekan depan.

[Gambas:Video CNN]

otoritas maksimal

Disentil KPK, Petinggi BUMN InJourney Lapor LHKPN Paling Telat Besok******

Petinggi holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pariwisata InJourney dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) siap menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) paling lambat Jumat (28/7).

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kedua perusahaan ini memang masuk dalam daftar BUMN yang memiliki tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di bawah 60 persen.

"Iya semua (pejabat InJourney) dateline-nya Jumat ini paling lama untuk diselesaikan," ujar Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata InJourney Maya Watono saat ditemui di Gedung Sarinah, Kamis (27/7).

"Pasti ada sanksi, human capital sudah listedsiapa yang sudah lapor dan belum, dan harus diselesaikan," jelasnya.

Senada, Direktur Operasi ITDC Troy Reza Warokka pun mengungkapkan semua pegawainya juga bakal melapor paling telat besok. Bahkan ia mengungkapkan sudah menegur pegawainya yang belum melapor secara langsung.

"Terus terang saya actionsendiri, satu-satu saya ingatkan saya tanyakan. Mungkin faktor kesibukan segala macam. Cuma saya pastikan besok Jumat adalah terakhir kita rapikan dan setor ke negara," ungkap Troy.

"Kami terima kasih diingatkan. Saya pastikan Jumat sudah semua. Saya hari ini pun sudah dapat laporan banyak yang sudah beres," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Artefak dunia maya vertikal dan horizontal

Erick Thohir Ungkap 3 Biang Kerok Polusi Jakarta Tinggi******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merinci tiga penyebab polusi udaraDKI Jakarta tinggi.

"Lihat polusi udara di Jakarta (tinggi) karena tiga hal. Satu kendaraan, kedua pabrik, ketiga pembangkit tenaga listrik," katanya dalam seminar di Auditorium Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (15/8).

Secara khusus, Erick menyoroti emisi kendaraan bermotor berbahan bakar fosil. Oleh karena itu, ia meminta Indonesia harus segera beralih ke energi bersih.

"Kita harus mengintervensi. Kalau kita khawatir polusi, mau enggak mau kita harus melakukan perubahan dengan hidup kita. Salah satunya penggunaan motor dan mobil listrik, lalu juga penggunaan biofuel," tutur Erick.

"Brasil sudah sukses menggunakan biofuel, lihat langit di Brasil biru. Artinya kita bisa karena kita punya sumber daya alam (SDA) ini, yang harus kita hilirisasi, yang kita jadikan keekonomian bangsa kita," tambahnya.

Kendati, Erick tak ingin itu semua hanya digunakan oleh masyarakat Indonesia. Menurutnya, negara-negara lain juga harus mencicipi inovasi Indonesia yang bertekad menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia.

Salah satu yang diupayakan pihaknya adalah mendorong industri gula di tanah air. Erick menegaskan manfaat gula bukan hanya untuk konsumsi, melainkan kebutuhan kendaraan dalam bentuk biofuel.

"Kita itu bukan negara yang swasembada BBM lagi, itu 80-an. Artinya industri gula yang hari ini lebih banyak impor daripada produksi harus kita lawan ke depan, harus kita ubah. Masa impor gula terus," tutupnya.

Di lain sisi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut batuk-batuk selama empat pekan terakhir imbas pengaruh buruknya kualitas udara Jakarta. Kabar ini diungkap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang mengklaim Jokowi sudah periksa langsung ke dokter.

"Presiden sendiri sudah batuk, katanya sudah hampir empat minggu. Beliau belum pernah merasakan seperti ini dan kemungkinan, dokter menyampaikan, ada kontribusi daripada udara yang tidak sehat dan kualitasnya buruk," kata pria yang akrab disapa Sandi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/8) lalu.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan buruknya kualitas udara Jakarta imbas kontribusi debu. Selain itu, masifnya penggunaan kendaraan pribadi menjadi faktor yang memperparah polusi Jakarta.

Kendati, kementerian pimpinan Siti Nurbaya itu menampik buruknya kualitas udara Jakarta adalah dampak kepungan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) bertenaga batu bara di sekitar Ibu Kota.

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK Sigit Reliantoro membantah klaim kepungan emisi PLTU berbekal hasil satelit Sentinel-5P yang memuat informasi sebaran tropospheric column density untuk beberapa gas, termasuk nitrogen dioksida (NO2). Sigit mencontohkan emisi di sekitar PLTU Suralaya, Banten tidak menyebar ke Jakarta.

"Kita juga melakukan studi untuk PLTU, juga untuk menjawab apakah (emisi) PLTU masuk ke Jakarta atau tidak. Sudah terkonfirmasi, bahwa sebagian besar masuk ke Selat Sunda, tidak ke arah Jakarta," tuturnya dalam Media Briefing: Kualitas Udara di Wilayah Jabodetabek, dikutip dari YouTube KLHK, Minggu (13/8).

Faktanya, ada 16 PLTU batu bara yang mengepung Jakarta, yakni 10 di Banten dan 6 lainnya di Jawa Barat.

[Gambas:Video CNN]

Li Shifan

PPATK Catat 11 Ribu Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan di 2022******

Kepala Biro Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Natsir Kongah mengatakan penyebaran uang di judi online melonjak dari tahun ke tahun.

Hal ini berdasarkan jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan yang meningkat pada tahun 2022, di mana PPATK mencatat lonjakan hingga 11.222 laporan dibandingkan 3.446 laporan di tahun sebelumnya.

Lihat Juga : India Klarifikasi Tak Semua Jenis Beras Dilarang Ekspor

"Jadi dari angka-angka ini kita melihat signifikan peningkatan dari transaksi keuangan mencurigakan dari judi yang ada di Indonesia," ungkapnya.

Lihat Juga : Asosiasi Warteg soal Harga Beras Naik: Terpaksa Kurangi Porsi Nasi

Dia menyebut pendeteksian judi online yang diterima PPATK biasanya datang dari laporan dan permintaan dari penyidik, dalam hal ini dari kepolisian.

"Polri sampaikan informasi misalnya nama dan tempat tanggal lahirnya tolong, tolong ditelusuri transaksi yang ada. Jadi bisa seperti itu, atau juga bisa stimulasi kita, kita lihat dari laporan yang ada," kata dia.

PPATK juga tak memungkiri selama pandemi Covid-19 lalu karena masyarakat lebih banyak menghabiskan watku di rumah, banyak yang terlibat judi online.

"Banyak orang berharap sesuatu lebih, harusnya pendapatan Rp100 ribu keluarga bisa buat beli susu anak, kebanyakan itu dimainkan judi khususnya judi online. Banyak rumah tangga hancur akibat judi online," ungkapnya.

Biografi Ajaib HP

Jadi Saksi, Eks Mendag Muhammad Lutfi Tak Hadiri Panggilan Kejagung******

Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dipastikan tidak memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi pada Rabu (2/8) dalam penyidikan perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng,

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum KejagungKetut Sumedana pada Senin (31/7) dalam keterangannya di Jakarta. Ketut menerangkan, penyidik menerima konfirmasi dari penasihat hukum Muhammad Lutfi yang memberikan konfirmasi bahwa kliennya berhalangan hadir memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa.

"Atas pemanggilan tersebut, saksi ML (Muhammad Lutfi) selaku mantan Menteri Perdagangan RI mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan dipastikan tidak hadir karena sedang mendampingi pengobatan sang istri,"ujar Ketut, seperti dilansir Antara, Senin (31/7).

"Untuk itu, tim penyidik akan kembali mengirimkan surat pemanggilan berikutnya,"kata Ketut. Tapi, untuk jadwal pemanggilan berikutnya untuk Muhammad Lutfi, Ketut belum menginformasikannya.

Muhammad Lutfi dipanggil sebagai saksi untuk diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crudepalm oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit selama periode Januari hingga April 2022.

Sebelumnya, penyidik sudah memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai saksi dalam perkara yang sama.

Pada Juni 2023, Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menetapkan tiga perusahaan kelapa sawit sebagai tersangka korporasi dalam perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng.

Ketiga perusahaan tersebut, yakni Wilmar Grup, Permata Hijau Grup dan Musim Mas Grup. Ketiganya terbukti dalam perkara ini berdasarkan putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,47 triliun.

Dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPOdan turunannya pada Januari 2021 sampai Maret 2022telah selesai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) di tingkat Kasasi.

Lima orang terdakwa telah dijatuhi pidana penjara dalam rentang waktu 5 hingga8 tahun. Kelima terpidana itu adalah mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana, anggota tim Asisten Menko Bidang Perekonomian Lin Chen Wei, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Palulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, dan GM Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togas Sitanggang.