situs slot untung

Perburuan protagonis tanpa batas

PHRI Tolak Ancaman Pidana Pasangan Belum Nikah Check In di Hotel******

Perhimpunan Hoteldan RestoranIndonesia Daerah Istimewa Yogyakarta(PHRI DIY) menentang isi aturan di Pasal 415 RKUHP yang berisi ancaman pidana bagi pasangan belum menikah yang check in atau menginap di hotel.

"PHRI DIY menolak rancangan undang-undang itu, bahkan PHRI seluruh Indonesia juga menolak undang-undang yang kayak begitu. Itu bermaksud baik tapi tidak benar, tidak tepat," kata Ketua PHRI DIY Deddy Pranawa Eryana, Selasa (25/10).

Deddy mengakui esensi atau maksud dari rencana aturan itu sejatinya baik. Hanya saja, ia khawatir kalau aturan itu jadi diterapkan, implementasinya nanti menimbulkan kontradiksi dengan gembar-gembor pemerintah soal memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata.

"Sebetulnya itu kan masalah moral dari seseorang. Itu sudah ada perda-nya, walaupun dalam rancangan itu ada delik aduan. Nah ini sebetulnya di perda itu ada aturannya, biar perda saja enggak perlu pakai undang-undang," ucapnya.

"Makanya kan sering Satpol-PP grebek dan sebagainya karena sesuai dengan perda, enggak perlu pakai undang-undang karena nanti menghambat pariwisata Indonesia," sambungnya.

Di lain sisi, lanjut Deddy, tiap-tiap hotel kini juga memiliki pangsanya tersendiri. Kehadiran hotel syariah di kota-kota besar dan tujuan wisata yang terus berkembang pun bisa jadi opsi bagi konsumen.

[Gambas:Video CNN]

Oleh karenanya, PHRI DIY tak melihat adanya urgensi pada pasal perzinaan dalam RKUHP yang  ia sebut bisa memidanakan pasangan belum menikah melakukan check in di hotel ini.

"Tidak ada (urgensinya). Makanya, baik tapi enggak tepat gitu loh. Wong hotel juga sudah ada yang syariah ya silakan pilih saja. Tergantung dari konsumennya wisatawannya," pungkasnya.

Aturan yang tertuang di Pasal 415 RKUHP menjadi perbincangan di tengah masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya rancangan aturan itu mengatur mengenai pasangan belum menikah yang berpotensi dipidana jika menginap di hotel.

Pasal 415 ayat (1) berbunyi, "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan semua atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Sementara itu, Pasal 415 ayat (2) menyatakan, "Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan."

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa pasal perzinaan yang dimasukkan ke dalam draf RKUHP bakal merugikan dunia usaha, terutama bidang pariwisata dan perhotelan.

Sementara Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Albert Aries menilai polemik itu muncul karena belum ada pemahaman yang utuh dari publik termasuk kalangan Apindo.

Albert menjelaskan pengaturan tindak pidana perzinaan (Pasal 415 RKUHP) dan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan/kohabitasi (Pasal 416 RKUHP) dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi lembaga perkawinan, yang diatur sebagai delik aduan (klach delicten) di RKUHP.

"Yaitu pengaduannya hanya dapat diadukan oleh suami/istri bagi mereka yang terikat perkawinan atau orang tua/anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan," terang Albert.

"Sehingga tidak akan pernah ada proses hukum terkait perzinaan atau kohabitasi tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak dan dirugikan secara langsung," sambungnya.

Ia menambahkan kewenangan dari kepala desa atau sejenisnya untuk mengadukan tindak pidana perzinahan atau kohabitasi telah dihapus dari draf RKUHP sebelumnya.

"Dengan kata lain, ruang privat seseorang justru menjadi terlindungi oleh hukum pidana karena masyarakat atau pihak ketiga lainnya tidak bisa melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib, dan juga tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri (persekusi)," kata Albert.

Guru Tiongkok terlahir kembali di dunia lain

Gejolak Rupiah Akan Bebani IHSG Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Kamis (27/10).

Analis Artha Sekuritas Dennies Christoper Jordan mengatakan pelemahan terjadi karena investor bakal terus mencermati fluktuasi nilai tukar rupiah belakangan ini. Namun, pelemahan kemungkinan akan tertahan oleh rilis kinerja emiten per kuartal III yang positif.

"IHSG diprediksi melemah. Candlestickmembentuk lower highdanlower lowdenganstochasticyang membentuk deadcrosssaat mendekati area overboughtmengindikasikan potensi pelemahan," kata Dennies seperti dikutip dari riset hariannya.

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan selama IHSG belum mampu ditutup di atas resisten level terdekat, maka indeks masih akan cenderung bergerak sidewayshingga beberapa waktu mendatang.

"Investor masih harus mewaspadai adanya potensi koreksi wajar dikarenakan sentimen dari fluktuasi harga komoditas juga nilai tukar rupiah yang masih akan membayangi pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang. Hari ini IHSG berpotensi terkoreksi," katanya.

Ia memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentang support6.921 danresistance7.075.

[Gambas:Video CNN]

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan ITMG, UNVR, AALI, SMGR, GGRM, AKRA, JSMR, dan WIKA.

IHSG melemah ke level 7.043 pada Rabu (26/10). Indeks saham melemah 4,44 poin atau minus 0,06 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp12,64 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,45 miliar saham.

Satu pukulan akan meledak

Bukan Cuma Tekstil dan Sepatu, PHK Juga Hantui Industri Otomotif******

Wakil Ketua Bidang KetenagakerjaanKamar Dagang Industri (Kadin) Adi Mahfudz Wuhadji menyebutkan pemutusan hubungan kerja (PHK) tak hanya hanya menghantui industri tekstil dan sepatu, tapi juga otomotif.

Menurutnya, permintaan yang turun di tengah pelemahan ekonomi dunia menjadi penyebab ancaman PHK tersebut.

"Iya (banyak PHK di sektor padat karya), terutama sektor usaha yang produksinya untuk ekspor, seperti garmen (tekstil), sepatu, otomotif dan lainnya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (27/10).

Ia menyebutkan beberapa laporan dari asosiasi buruh yang mengalami PHK ada dari bidang keamanan (security), telekomunikasi, logistik, ritel, dan perbaikan jalan tol. Terbaru, PHK juga menerpa industri farmasi.

"Baru dapat kabar dari teman-teman di pabrik farmasi atau produksi obat, sejak obat batuk sirup ditiadakan atau tidak diperbolehkan, banyak yang di PHK. Ini karena banyak pabrik yang tutup," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit menyebut perusahaan garmen (tekstil) dan sepatu (alas kaki) terpaksa menempuh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pasalnya, order atau pesanan berkurang. Bahkan, ada pembeli yang membatalkan pesanan, meski produksi sudah dilakukan.

"Sudah produksi disuruh hold. Sehingga, PHK mulai terjadi sejak saat ini dan diperkirakan hingga 2023 mendatang," ujarnya, Rabu (26/10).

Ia merinci pesanan di industri sepatu mencapai 50 persen, sedangkan industri tekstil sekitar 30 persen. "Jadi, ada yang lebih banyak, ada juga yang sedikit. Rata-rata segitu ya," imbuh Anton.

Saat ini, ia melanjutkan sejumlah perusahaan yang mengalami problem order berkurang atau kena pembatalan sedang melakukan antisipasi.

"Itu (PHK) tergantung perusahaan. Tidak semua. Ada yang melakukan antisipasi seperti PHK. Ada yang sedang merencanakan dan seterusnya," kata Anton.

[Gambas:Video CNN]

Oke aku penjahatnya

Pedagang Pasar Sebut Harga Beras Naik, Hampir Rp14 Ribu per Kg******

Harga beras kelas premium naik, tetapi untuk beraskelas medium belum ada kenaikan yang signifikan.

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan saat ini rata-rata harga beras premium mencapai Rp 13.900 per kilogram (kg).

"Kalau medium memang belum mengalami kenaikan ya, kalau yang premium ini sudah naik seperti Sentra I itu sekarang Rp 13.900-an, sebelumnya ya Rp 12.000, kemudian IR 42 Pera itu sudah Rp 12.300/kg," kata Abdullah Mansuri, dikutip dari detik.com, Selasa (25/10).

"Sebenarnya kenaikan harga beras ini nggak banyak selisihnya, paling Rp 100, Rp 200 atau Rp 500, tetapi kalau ini konsisten, juga cukup berbahaya," jelasnya.

Menurutnya, kemungkinan kenaikan harga beras akan terasa pada natal dan tahun baru.

Karena pada saat itu stok menipis menunggu bulan panen raya. Kemudian, jika penyerapan Perum Bulog menurun, lalu harga gabah di petani telah naik, maka dikhawatirkan harga beras akan mengikuti mekanisme pasar.

"Saat Bulog tidak memiliki serapan, karena harganya tidak mampu bersaing, dan petani menaikkan harga gabah, kemudian nanti Bulog tidak punya stok, yang terjadi mekanisme pasar yang berlaku. Makanya kami mendorong kerja Bulog yang selama ini confidentseusia dengan rule-nya tetapi tahun ini memang agak berkurang," ujarnya.

Mengutip laman resmi hargapangan.id, saat ini harga beras kualitas super I senilai Rp13.500 per kg. Kemudian, beras kualitas super II Rp13.150 per kg.

Beras kualitas medium I Rp12.200 per kg, dan beras kualitas medium II Rp12 ribu per kg.

Untuk beras kualitas bawah I dijual Rp11.100 per kg, dan beras kualitas bawah II seharga Rp10.750 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Perangkap lembut untuk menangkap istri manis

Pengusaha Tekstil Mulai Kurangi Jam Kerja Karyawan, Tanda******

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyatakan industritekstil dan produk tekstil (TPT) telah mengurangi jam kerja karyawan. Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi industri di tengah menurunnya permintaan pasar ekspor.

Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengungkapkan, tak hanya pengurangan jam kerja, industri TPT juga telah merumahkan 45 ribu karyawan sepanjang 2022.

"Pengurangan jam kerja sudah mulai terjadi dan potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

Jemmy mengatakan kondisi global yang tak stabil membuat permintaan pasar ekspor seperti Eropa dan Amerika Serikat menurun tajam. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," ujar Jemmy.

Melihat kondisi seperti itu, Jemmy berharap pemerintah melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk impor, sehingga bisa diisi oleh produsen dalam negeri.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani memprediksi sektor padat karya akan melakukan PHK. Hal ini terjadi lantaran permintaan yang menurun.

"Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya itu sulit. Bahkan, mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi, ini sulit. Karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan, jadi mereka banyak melakukan efisiensi," ujar Shinta dalam Bincang Bersama BKPM, Bappenas, dan Kadin, seperti dilansir Antara, Selasa (25/10).

Hal itu juga dibenarkan oleh Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana. Ia menilai gelombang PHK bisa terjadi karena lima hal.

Pertama,risiko resesi yang akan mengakibatkan daya beli menurun. Kedua,permintaan menurun. Misalnya, permintaan ekspor di industri padat karya yang didorong oleh situasi geopolitik global.

Ketiga, tuntutan efisiensi produksi di sektor padat karya, yang mendorong pergantian tenaga manusia ke mesin otomatisasi. Keempat,kendala rantai pasok global, seperti ketergantungan terhadap bahan baku dari negara lain.

Kelima,perubahan kebijakan pemerintah yang bisa jadi berorientasi dagang yang mengalahkan pertumbuhan industri dalam negeri. "Nah, sekarang industri padat karya Indonesia menghadapi situasi-situasi itu," terang Danang.

Tentu, sambung dia, Indonesia bisa kalah berkompetisi dengan negara-negara Asean yang lain jika tidak berhasil mengatasi lima kendala tersebut.

"Negara-negara lain sangat cepat tumbuh ekonomi, sektor padat karya, juga padat teknologi. Misalnya, Bangladesh, Kamboja, Vietnam, Thailand, Malaysia. Mereka juga menghadapi situasi yang sama," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Domain Pedang Tak Terkalahkan

Pengusaha Tekstil Mulai Kurangi Jam Kerja Karyawan, Tanda******

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyatakan industritekstil dan produk tekstil (TPT) telah mengurangi jam kerja karyawan. Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi industri di tengah menurunnya permintaan pasar ekspor.

Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengungkapkan, tak hanya pengurangan jam kerja, industri TPT juga telah merumahkan 45 ribu karyawan sepanjang 2022.

"Pengurangan jam kerja sudah mulai terjadi dan potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

Jemmy mengatakan kondisi global yang tak stabil membuat permintaan pasar ekspor seperti Eropa dan Amerika Serikat menurun tajam. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," ujar Jemmy.

Melihat kondisi seperti itu, Jemmy berharap pemerintah melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk impor, sehingga bisa diisi oleh produsen dalam negeri.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani memprediksi sektor padat karya akan melakukan PHK. Hal ini terjadi lantaran permintaan yang menurun.

"Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya itu sulit. Bahkan, mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi, ini sulit. Karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan, jadi mereka banyak melakukan efisiensi," ujar Shinta dalam Bincang Bersama BKPM, Bappenas, dan Kadin, seperti dilansir Antara, Selasa (25/10).

Hal itu juga dibenarkan oleh Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana. Ia menilai gelombang PHK bisa terjadi karena lima hal.

Pertama,risiko resesi yang akan mengakibatkan daya beli menurun. Kedua,permintaan menurun. Misalnya, permintaan ekspor di industri padat karya yang didorong oleh situasi geopolitik global.

Ketiga, tuntutan efisiensi produksi di sektor padat karya, yang mendorong pergantian tenaga manusia ke mesin otomatisasi. Keempat,kendala rantai pasok global, seperti ketergantungan terhadap bahan baku dari negara lain.

Kelima,perubahan kebijakan pemerintah yang bisa jadi berorientasi dagang yang mengalahkan pertumbuhan industri dalam negeri. "Nah, sekarang industri padat karya Indonesia menghadapi situasi-situasi itu," terang Danang.

Tentu, sambung dia, Indonesia bisa kalah berkompetisi dengan negara-negara Asean yang lain jika tidak berhasil mengatasi lima kendala tersebut.

"Negara-negara lain sangat cepat tumbuh ekonomi, sektor padat karya, juga padat teknologi. Misalnya, Bangladesh, Kamboja, Vietnam, Thailand, Malaysia. Mereka juga menghadapi situasi yang sama," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]