situs gacor resmi

Putri penjelajah waktu mencari posisi resmi

Daftar 6 Rekomendasi Pengusaha untuk Capres Terkait Ekonomi Digital******

Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) menyerahkan sejumlah rekomendasi kebijakan di sektor ekonomi digitalkepada para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan bertarung di Pilpres 2024.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan rekomendasi itu merupakan bentuk aspirasi pelaku usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Tanah Air.

"Rekomendasi utama di bidang digital 5 tahun ke depan ini berfokus pada penciptaan landasan yang diperlukan untuk mendukung dan memberikan insentif kepada pelaku usaha," kata Shinta dalam konferensi pers di Hotel Four Seasons, Jakarta, Selasa (28/11).

Kedua, kepala negara terpilih kelak juga perlu menyediakan portal online dan mendorong penguatan keterampilan digital.

Ketiga, membentuk badan teknologi nasional untuk pelaku usaha.

"Kemudian meluncurkan program UMKM go digitaldan menangkap peluang ekonomi digital karena ini berpengaruh pada UMKM Indonesia yang 97 persen dari ekonomi kita," imbuh Shinta.

Keempat, menciptakan platform startupteknologi berskala nasional dan Research And Development (RnD)di antara perusahaan terkemuka untuk menjadi mercusuar inovasi.

Kelima,memberikan insentif pada pelaku usaha untuk mengadopsi teknologi pintar melalui berbagai mekanisme.

"Seperti insentif pajak, hibah, subsidi, dan lain-lain," kata Shinta.

Keenam,Apindo juga merekomendasikan kepada para capres-cawapres untuk membangun struktur peraturan ekonomi digital yang kuat melalui kebijakan-kebijakan kunci.

Indonesia, lanjut Shinta, juga berpotensi besar sebagai penyumbang utama ekonomi digital Asia Tenggara. Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, potensi ekonomi digital ASEAN sendiri diperkirakan akan bertumbuh ke angka US0 miliar pada 2025.

Angka tersebut pun diperkirakan naik menjadi US triliun pada 2030. Sepertiga dari angka tersebut berasal dari Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir kembali pada tahun 1993

Zulhas soal Akan Digugat Pengusaha Terkait Utang Migor: Kami Silakan!******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merespons rencana Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (Aprindo) yang bakal menggugat Kementerian perdagangan (Kemendag) ke Bareskrim Polri terkait utang rafaksi minyak gorengRp344 miliar.

Zuhas pun memberikan pernyataan singkat bahwa dirinya tak keberatan terhadap gugatan tersebut.

"Kami silakan," ucapnya singkat di Kompleks DPR RI, Senin (27/11).

Sementara Zulhas mengatakan pihaknya masih berhati-hati dan belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Selaku lembaga yang melakukan verifikasi belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada BPDPKS," ucapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, siang ini.

Zulhas juga menuturkan pihaknya terus melakukan koordinasi bersama Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk meminta pendapat dan pendampingan hukum.

Hal ini dilakukan karena Kejagung juga tengah mengusut kasus dugaan korupsi di BPDPKS.

"Dapat kami sampaikan kehati-hatian tadi, dan juga pendampingan hukum terkait proses hukum yang terjadi dalam pembayaran klaim tersebut," kata dia.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk permohonan review hasil verifikasi PT Sucofindo terhadap klaim pembayaran rafaksi minyak goreng melalui dana BPDPKS itu.

Berdasarkan rekomendasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Zulhas mengatakan Kemendag bakal mengangkat pembahasan rafaksi minyak goreng dalam rakotas tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan bersama dari semua pihak terkait sebelum dilanjutkan pada proses pembayaran.

Maklum, BPDPKS sendiri berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Jadi kami mau di Kemenko Polhukam boleh, di Kemenko Perekonomian boleh, kalau sudah persetujuan, kami akan bersurat, untuk menjaga kehati-hatian," kata Zulhas.

[Gambas:Video CNN]

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

"Kita siap maju. Apakah kita melaporkan kepada Mabes? Apakah kita somasi, gugat PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan lain-lain ini lagi bicara nih, antar kuasa hukum," ucap Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11).

"Jadi kita serahkan tentunya kepada kuasa hukum. Kenapa harus lewat itu? Karena kami enggak dapat kepastiannya. Niatnya juga udah nggak ada bahkan. Karena kalau niat, yang namanya surat terakhir dari Kemenkopolhukam untuk mendorong Kemendag mestinya segera selesai," sambungnya.

Roy pun menegaskan pihaknya dan para pelaku usaha lainnya tidak akan menyerah untuk memperjuangkan haknya sampai utang rafaksi tersebut lunas.

kontrak terbatas

Hari Ini Aja Bun, Cooking Set Diskon di Transmart Full Day Sale******

Buat bunda yang sedang mencari peralatan masak baru, cus ke Transmart hari ini ya, Minggu (26/11). Soalnya Transmart Full Day Sale balik lagi nih kasih diskon gede-gedean!

Ada diskon gede-gedean 50 persen dan ekstra diskon 20 persen untuk sejumlah produk terpilih. Salah satunya cooking set yang diskon gede-gedean.

Lihat Juga : Belanja di Transmart Sekarang, Banyak Diskon dan Bayarnya Bisa Nanti

Semua diskon tersebut bisa Bunda dapatkan dengan pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tak perlu khawatir. Anda bisa segera unduh aplikasinya dari hp atau mengajukan pembukaan kartu kredit instan.

Caranya unduh Allo Bank yang tersedia di App Store atau Play Store, lalu daftar akun dan upgrade ke Allo Prime.

Setelah di-upgrade, lanjut ajukan Allo Pay Later yang proses aktivasinya cepat dan langsung dapat limit besar. Nantinya limit tersebut bisa digunakan di hari yang sama untuk belanja di Transmart.

Alternatif lain dapat mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart. Yuk, segera serbu diskonnya sekarang juga!

Perhatikan saya

UMK Tangerang hingga Cilegon Disahkan, Tertinggi Rp4,8 Juta******

Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar menetapkan upah minimum kota/ kabupaten (UMK) 2024 untuk 8 daerah mulai dari Tangerang hingga Cilegon.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.293-Huk/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten 2024 yang diteken Al Muktabar pada Kamis (30/11).

"Upah minimum kabupaten/ kota berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten/ kota dan sesuai dengan formula perhitungan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 tentang Pengupahan," demikian kutipan pertimbangan Al Muktabar dalam salinan Kepgub 561/2023.

Sementara, kenaikan UMK terendah dialami oleh Kabupaten Pandeglang yang hanya menanjak 1,03 persen menjadi Rp3.010.929,87.

Secara nominal, UMK tertinggi berlaku di Kota Cilegon sebesar Rp4.815.102,8. Adapun UMK Kabupaten Lebak terendah yakni Rp2.978.764,69.

Berikut daftar kenaikan UMK 8 Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten:

1. UMK Kabupaten Pandeglang

Dari Rp2.980.351,46 menjadi Rp3.010.929,87 (naik 1,03 persen)

2. UMK Kabupaten Lebak

Dari Rp2.944.665,46 menjadi Rp2.978.764,69 (naik 1,16 persen)

3. UMK Kabupaten Serang

Dari Rp4.492.961,28 menjadi Rp4.560.894,85 (naik 1,51 persen)

4. UMK Kabupaten Tangerang

Dari Rp4.527.688,52 menjadi Rp4.601.988 (naik 1,64 persen)

5. UMK Kota Tangerang

Dari Rp4.584.519,08 menjadi Rp4.760.289,54 (naik 3,83 persen)

6. UMK Kota Tangerang Selatan

Dari Rp4.551.451,70 menjadi Rp4.670.791 (naik 2,62 persen)

7. UMK Kota Cilegon

Dari Rp4.657.222,94 menjadi Rp4.185.102,80 (naik 3,39 persen)

8. UMK Kota Serang

Dari Rp4.090.799,01 menjadi Rp4.148.602 (naik 1,41 persen)

[Gambas:Video CNN]

kehidupan abadi

Merapat Bun, Daging Ayam Diskon di Transmart Full Day Sale Hari Ini******

Transmart Full Day Sale hadir kembali hari ini, Minggu (26/11). Daging ayam broiler segar dijual murah mulai dari Rp20 ribu per ekor di Transmart.

Periode Transmart Full Day Sale yang menawarkan harga diskon hanya berlangsung mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : TV Hingga AC Jadi Incaran Warga saat Transmart Full Day Sale

2. Ayam broiler Transmart Mataram dan Pekanbaru harga normal Rp32.000 per ekor, harga diskon Rp25.600 per ekor.

3. Ayam broiler Transmart Lampung dan Manado harga normal Rp38.900 per ekor, harga diskon Rp31.120 per ekor.

4. Ayam broiler Transmart Jawa Timur, Padang, dan Pontianak harga normal Rp33.900 per ekor, harga diskon Rp27.120 per ekor.

5. Ayam broiler Transmart Jambi, Jawa Tengah, Palembang dan Pangkalpinang harga normal Rp34.900 per ekor, harga diskon Rp27.920 per ekor.

6. Ayam broiler Transmart Jabodetabek, Bandung dan Karawang harga normal Rp36.500 per ekor, harga diskon Rp29.200 per ekor.

7. Ayam broiler Transmart Denpasar harga normal Rp44.500 per ekor, harga diskon Rp35.600 per ekor.

8. Ayam broiler Transmart Banjarmasin harga normal Rp29.900 per ekor, harga diskon Rp23.920 per ekor.

9. Ayam broiler Transmart Balikpapan harga normal Rp42.900 per ekor, harga diskon Rp34.320 per ekor.

10. Ayam broiler Transmart Kupang kiloan harga normal Rp4.290 per 100 gram, harga diskon Rp3.432 per 100 gram (maksimal 2 ekor per customer).

Batas maksimal pembelian ayam broiler di Transmart ini yaitu dua ekor per pelanggan dan tidak menerima pembelian partai besar.

Nah, supaya belanja lebih hemat, jangan lupa bayarnya menggunakan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah supaya bisa beli ayam broiler dengan harga diskon.

Selain dari ketiga bank di atas, pembelian ayam broiler di Transmart berlaku harga normal. Masih belum punya salah satu dari ketiga banknya? Begini caranya:

Download Allo Bank di App Store atau Google Play Store. Registrasi dan upgrade akunnya ke Allo Prime supaya bisa mengaktifkan Allo Pay Later.

Kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah saat ini sudah bisa didapatkan secara instan dengan mengajukan pembukaan melalui booth dari bank yang tersedia di setiap gerai.

Transmart Full Day Sale ini hanya berlangsung satu hari, jadi jangan sampai terlewat diskonnya!

Di Tiga Kerajaan

Melihat Aturan Pajak Bioskop yang Bakal Distandardisasi Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengatur ulang pajak bioskop yang sudah berlaku selama ini. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ke depanpajak bioskopakan distandardisasi.

Teknisnya akan dituangkan dalam peraturan presiden (perpres) yang diklaim menjadi payung hukum ekosistem perfilman Tanah Air, mulai dari segi perpajakan, perizinan, sampai pendanaan.

"Pak Presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan, di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional. Kita sebagai pemerintah menstandardisasi pajak film untuk di seluruh daerah," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

Pengamat Pajak Daerah MUC Consulting Ferry Irawan mengatakan pajak bioskop seharusnya mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Dalam UU itu, bioskop masuk sebagai hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Ia mengutip Pasal 58 UU HKPD yang menyebutkan tarif PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen. Sedangkan pada Pasal 58 ayat (2) beleid itu mengatakan tarif itu bisa dikerek hingga 40 persen hingga 75 persen atas hiburan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

"Apabila ditelaah, pajak atas bioskop masuk kategori 10 persen. Terkait standardisasi tarif sebetulnya sudah ada, dengan cara menetapkan batas maksimal 10 persen. Namun, pelaksanaannya tergantung masing-masing daerah," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

[Gambas:Instagram]

Jika mengacu pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015, pajak bioskop dipatok 10 persen. Ini tercantum dalam Pasal 7 beleid tersebut.

Di lain sisi, Ferry mengatakan pajak bioskop yang berlaku saat ini masih berlandaskan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), bukan UU HKPD. Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan, di mana pada Pasal 45 ayat (1) ditetapkan tarifnya paling tinggi 35 persen.

"Pajak memiliki dua fungsi, yakni budgeter dan regulance. Jika pemerintah ingin meningkatkan animo masyarakat agar menonton di bioskop, maka tarif sebaiknya rendah. Namun, bisa saja di suatu daerah masyarakat penonton bioskopnya cukup tinggi dan daya beli bagus, maka penerimaan pajak bisa meningkat," jelas Ferry.

"Untuk melihat potensi (penerimaan setelah adanya standardisasi pajak bioskop), tentu harus dilihat per kasus di masing-masing daerah," tutupnya.

Lihat Juga : Eks Dirut Unilever Indonesia Jual Saham UNVR Rp3,17 Miliar

Senada, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (PK-TRI) Prianto Budi Saptono mengamini adanya dua versi soal tarif bioskop saat ini. Ada yang mengacu UU HKPD sebesar 10 persen, tetapi tak sedikit yang masih mematuhi UU PDRD dengan angka maksimal 35 persen.

Pada akhirnya, Prianto menilai perbedaan ini menimbulkan kesenjangan antardaerah.

"Tarif maksimal 35 persen ini memunculkan kesenjangan di setiap kota dan kabupaten karena tarifnya tergantung perda di kota atau kabupaten tersebut. Jadi, permasalahan yang muncul di setiap kota atau kabupaten adalah karena perda tentang pajak hiburan masih mengacu ke UU PDRD," ungkapnya.

Meski begitu, Prianto paham jika masih ada daerah yang belum menyesuaikan perdanya dengan UU HKPD. Pasalnya, uu yang baru terbit pada 2022 ini masih memberi kelonggaran dua tahun untuk transisi.

Karena UU HKPD berlaku sejak 5 Januari 2022, maka peraturan pelaksananya, termasuk perda, punya waktu penerbitan paling lama hingga 4 Januari 2024.

"Ketika perda baru tentang PBJT yang di dalamnya mencakup pajak hiburan, acuan perda baru tersebut harus ke UU HKPD. Secara otomatis, tidak akan ada kesenjangan tarif pajak karena tarif maksimalnya adalah 10 persen. Kalau pun ada perbedaan, gap-nya hanya 10 persen sesuai UU HKPD, bukan lagi 35 persen seperti di UU PDRD," tutup Prianto.

[Gambas:Video CNN]