wijaya4d

Benua Kelaparan

Airlangga Lapor Jokowi Indonesia Disetujui Jadi Kandidat Anggota OECD******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakanIndonesiadisetujui menjadi kandidat anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Kabar tersebut telah disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya lapor ke Bapak Presiden bahwa tadi malam keanggotaan Indonesia di OECD sudah diterima. Jadi ini merupakan momentum bersejarah karena Indonesia adalah negara ASEAN pertama yang diterima untuk aksesi OECD, dan yang kedua adalah negara Asia ketiga sesudah Jepang dan Korea," katanya di Istana Kepresidenan, Rabu (21/2).

Airlangga mengatakan Jokowi telah meminta agar rencana kerja Indonesia sebagai anggota OECD segera disiapkan. Negara lain, sambungnya, juga mendukung RI bergabung dengan OECD.

Melansir situs resmi Kemenko Perekonomian, Dewan OECD telah memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia pada Rabu (20/2). Keputusan tersebut mengikuti penilaian oleh anggota OECD berdasarkan evidence-based framework for the consideration of prospective members.

Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann mengatakan keputusan untuk membuka diskusi aksesi tersebut akan memberikan manfaat bagi Indonesia OECD. Melalui diskusi aksesi, OECD diharapkan dapat memberikan dukungan bagi Indonesia dalam melanjutkan upaya reformasi untuk mencapai visi menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita minimal US.300 pada 2045.

Cormann juga berharap bahwa keterlibatan Indonesia dalam proses aksesi tersebut juga akan membantu memperkuat relevansi dan dampak global OECD.

"Keputusan Anggota OECD hari ini adalah sesuatu yang bersejarah. Pengajuan dari Indonesia adalah yang pertama di Asia Tenggara, salah satu kawasan dengan pertumbuhan paling dinamis di dunia. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia adalah pemain global yang signifikan, memberikan kepemimpinan yang penting di kawasan ini dan sekitarnya," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Dinasti Tang yang makmur tanpa setan

Satgas UU Cipta Kerja Gelar Konsolidasi Upah Minimum dan Alih Daya******

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja), bersama pemangku kepentingan dari Kementerian Ketenagakerjaan, asosiasi pengusaha, dan serikat buruh, mengadakan rapat konsolidasi di Jakarta, beberapa waktu lalu. Rapat ini berfokus pada evaluasi penerapan PP Nomor 51 Tahun 2023 dan monitoring rencana revisi PP Nomor 35 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksana UU Cipta Kerja.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, berharap dengan adanya UU Cipta Kerja pemerintah dapat membangun suatu ekosistem usaha yang bisa menciptakan lapangan kerja, di mana para pekerja tersebut dapat mendorong perekonomian.

"Yang terpenting ketika membahas PP 51/23 dan PP 35/21 memang harus dalam 1 rangkaian. Dalam PP 35/21 kita membahas mengenai PKWT, PHK, dan lain-lain. Artinya hal tersebut merupakan mekanisme yang tertuang dalam jaminan sosial," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/3).

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa komponen upah minimum sebelumnya hanya ditentukan oleh inflasi atau pertumbuhan ekonomi saja. Sementara setelah adanya revisi upah minimum ditentukan oleh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Terkait kebijakan alih daya, Edy mengatakan bahwa dalam UU Cipta Kerja yang lama, pekerjaan yang bisa dialihdayakan diserahkan kepada pelaku usaha. Sedangkan dalam UUCK hasil revisi dinyatakan bahwa jenis-jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

"Artinya PP 35 Tahun 2021 tentang alih daya ini harus segera direvisi. Kami usahakan sebelum pergantian pemerintah, peraturan tersebut sudah selesai," paparnya.

Di sisi lain, Kepala Institute of Advanced Studies in Economics and Business Universitas Indonesia, Turro Selrits Wongkaren, mengatakan bahwa yang seharusnya memerlukan perhatian lebih adalah struktur dan skala upah, bukan upah minimum.

"Data sakernas menunjukkan sekitar 60 persen pekerja menerima upah di bawah rata-rata, yang artinya struktur skala upah relatif tidak berjalan," sebutnya.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam PP 51/23, Dewan Pengupahan memiliki tugas untuk mengawasi penerapan struktur dan skala upah di perusahaan. Oleh karena itu, dewan ini harus profesional, dalam artian mereka memberikan masukan kepada pemerintah dengan kajian dan data yang tidak berdasarkan pada perasaan dan dugaan.

Sedangkan untuk kebijakan alih daya, Koordinator Bidang Hubungan kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Feryando Agung Santoso, melihat bahwa alih daya sudah semakin berkembang.

"Untuk itu, ketika membuat suatu peraturan maka bentuknya bukanlah pembatasan melainkan hanya sebatas mengatur," tegas dia.

Feryando menerangkan bahwa alih daya dibagi ke dalam perjanjian penyedia jasa pekerja buruh dan perjanjian borongan. Perjanjian pekerja buruh dibagi ke dalam lima kriteria sedangkan perjanjian borongan berdasarkan pada alur kerja.

Kebijakan alih daya ini juga mendapat sambutan positif dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Rizky. Menurutnya alih daya sejalan dengan UU Cipta Kerja yang berusaha menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia karena banyak dipakai oleh perusahaan sebagai hal yang kompetitif.

"Kami berharap agar alih daya lebih fleksibel namun juga fokus pada perlindungan pekerjanya," katanya.

Edy pun menegaskan bahwa pemerintah akan fokus pada perlindungan pekerja alih daya.

"Perusahaan alih daya terikat dengan ketentuan upah minimum, pemberian hak jaminan sosial, dan lain sebagainya. Ini sebetulnya yang diharapkan dengan adanya UU Cipta Kerja," pungkas dia.

Sistem boneka pamungkas

190 Proyek Strategis Nasional Rampung Dibangun per 2023******

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mencatat 190 proyek strategis nasional (PSN) rampung diselesaikan sepanjang 2016-2023.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Wahyu Utomo mengatakan total nilai proyek itu mencapai Rp1.515,4 triliun.

"Di luar itu, ada juga proyek-proyek infrastruktur yang sudah selesai sebagian. Ada juga infrastruktur yang sudah dalam konstruksi. Ini juga ada nilainya. Jadi tidak hanya Rp1.500 triliun, lebih dari itu," katanya dalam dalam media briefing PSN dan Kebijakan Satu Peta 2024, Rabu (7/2).

Adapun 37 PSN yang selesai tahun lalu yakni 7 bendungan, 3 pelabuhan, 5 jalan tol, 4 kawasan, 5 kereta, 3 bandara, 1 energi, 1 pendidikan, 1 teknologi, 5 pos lintas batas negara (PLBN), dan 2 ketenagalistrikan.

Sementara itu, sebanyak 42 proyek ditargetkan selesai tahun ini. Rinciannya sebanyak 32 PSN selesai dari awal tahun hingga Oktober 2024. Kemudian 10 PSN selesai dari Oktober-Desember 2024 atau usai masa jabatan Presiden Jokowi berakhir.

Sementara itu, Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Suroto mengatakan ada 12 PSN yang dicoret. Keputusan itu tertuang dalam Permenko Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Proyek itu di antaranya Pelabuhan Ambon Baru, Kereta Api Cepat Jakarta Surabaya yang Semi Cepat, kawasan industri, dan pembangunan jalan tol.

Sejumlah proyek tersebut dicoret karena dilihat belum memiliki progres.

"Walaupun keluar dari daftar PSN tetap melaksanakan program reguler, tapi dengan tidak mendapatkan fasilitas PSN," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Aliansi mitos saya

Erick Respons Prabowo Mau Pangkas Subsidi Energi Demi Makan Gratis******

Menteri BUMNErick Thohirmerespons isu rencanaPrabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memangkas subsidi energi demi program makan siang gratis.

Ia mengatakan belum mendengar isu itu. Tapi ia mengakui ada anggaran subsidi energi yang cukup besar digelontorkan oleh negara saat ini.

Total anggaran mencapai Rp540 triliun. Erick menegaskan program makan siang gratis yang diusung Prabowo-Gibran sejatinya beda konteks dengan subsidi energi itu.

"Saya belum dengar (rencana pemangkasan subsidi energi untuk makan siang gratis). Yang pasti Indonesia sudah beri subsidi energi sampai Rp540 triliun, di mana penggunaannya itu harus tepat sasaran," ucap Erick, dikutip dari detikcom, Minggu (18/2).

"Soal alokasi dananya kan itu bisa dicari dari berbagai efisiensi, seperti apa efisiensi ya nanti, saya tidak berhak bicara itu karena saya ini masih bekerja dan melayani pemerintahan di bawah Pak Jokowi. Tapi, saya pastikan pembicaraan itu masih dalam pembicaraan, bukan menjadi sebuah keputusan," tambahnya.

Isu Prabowo-Gibran akan memotong subsidi energi untuk melaksanakan program makan siang gratis muncul dari Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Eddy Soeparno. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu sempat melakukan wawancara dengan sebuah stasiun televisi internasional.

Usai ramai dan menjadi perdebatan, Eddy mengklarifikasi pernyataannya. Melalui Instagram, ia menegaskan bahwa yang akan dilakukan tim Prabowo-Gibran adalah mengevaluasi subsidi BBM yang tidak tepat sasaran.

"Dari Rp350 triliun subsidi energi, subsidi terbesar untuk Pertalite dan LPG 3 kg. Padahal, 80 persen penikmat adalah masyarakat mampu. Oleh karena itu, kita akan evaluasi," kata Eddy, Sabtu (17/2).

[Gambas:Video CNN]

Sistem tentara bayaran di akhir Dinasti Ming

Selain Tol Japek dan MBZ, Tarif Tol Dalam Kota Juga Bersiap Naik******

Tarif tolpada 6 Ruas Jalan Tol Dalam KotaJakarta Ruas Semanan-Sunter dan Sunter-Pulogebang Seksi A Kelapa Gading-Pulogebang bakal naik dalam waktu dekat.

Hal itu diumumkan oleh PT Jakarta Tollroad Development (JTD) selaku pengelola tol tersebut melalui akun Instagram resmi @jtd_tol pada Selasa (5/3).

"Halo Sobat JTD, kami menginformasikan untuk kalian pengguna jalan tol ... dalam waktu dekat akan diberlakukan penyesuaian tarif 6 Ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Semanan-Sunter dan Sunter-Pulogebang Seksi A Kelapa Gading-Pulogebang," tulis pengumuman tersebut.

Mereka hanya mengatakan penyesuaian tarif baru ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 544/KPTS/M/2024 tentang Penyesuaian Tarif Pada 6 Ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Semanan-Sunter dan Sunter-Pulogebang Seksi A Kelapa Gading-Pulogebang.

Penyesuaian tarif tol telah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 30 Tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Berdasarkan regulasi tersebut, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol.

Selain Tol Dalam Kota, kenaikan tarif juga akan berlaku pada Tol Jakarta-Cikampek dan MBZ.

PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) selaku pengelola Tol Jakarta-Cikampek dan PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) pengelola Jalan Layang Mohamed Bin Zayed (Tol MBZ) menaikkan tarif jalan bebas hambatan itu mulai Sabtu (9/3) pukul 00.00 WIB.

Vice President Corporate Secretary and Legal PT JTT Ria Marlinda Paallo mengatakan kenaikan tarif ini dilakukan sebagai kompensasi dari penambahan lajur pada Tol Jakarta-Cikampek dan fasilitas Emergency Parking Bay di Jalan Layang MBZ.

Ia mengatakan komponen utama kenaikan tarif integrasi berdasarkan pertimbangan inflasi untuk Ruas Tol Jakarta-Cikampek dari periode September 2016 hingga Desember 2023 serta hitungan inflasi untuk segmen Jalan Layang MBZ mulai periode Oktober 2020 hingga Desember 2023.

Selain itu, komponen lainnya yaitu pengembalian investasi terhadap penambahan kapasitas lajur Tol Jakarta-Cikampek dari KM 50 sampai dengan KM 67 arah Cikampek dan KM 62 sampai dengan KM 50 arah Jakarta serta penyediaan empat titik fasilitas Emergency Parking Bay di Jalan Layang MBZ.

"Penyesuaian tarif ini dibutuhkan untuk memastikan iklim investasi jalan tol yang kondusif, menjaga kepercayaan investor dan pelaku pasar terhadap industri jalan tol yang prospektif di Indonesia, serta menjamin level of service pengelola jalan tol tetap sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (6/3/) seperti dikutip dari detikfinance.com.

Penambahan kapasitas lajur Jalan Tol Jakarta-Cikampek telah dilaksanakan pada 2022 hingga 2023 dengan peningkatan kapasitas tol dari 3 lajur menjadi 4 lajur sepanjang 18,2 km. Peningkatan kapasitas ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelancaran dengan mengurai kepadatan kendaraan setelah KM 48 arah Cikampek akibat pertemuan 2 arus lalu lintas kendaraan dari Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Layang Mohamed Bin Zayed.

Peningkatan layanan lainnya juga dilakukan di Jalan Layang MBZ yaitu dengan menyediakan emergency parking bay di 4 titik lokasi yaitu KM 21 dan KM 41 arah Cikampek serta KM 40 dan KM 22 arah Jakarta. Semua ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan pengamanan pengguna jalan saat terjadi kondisi darurat di tol layang.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, mengutip Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 250/KPTS/M2024, berikut daftar tarif tol Jakarta-Cikampek dan Tol MBZ:

1. Jakarta IC-Pondok Gede Barat/Pondok Gede Timur

- Golongan I naik dari Rp4.000 menjadi Rp5.500

- Golongan II naik dari Rp6.000 menjadi Rp8.000

- Golongan III naik dari Rp6.000 menjadi Rp8.000

- Golongan IV naik dari Rp 8.000 menjadi Rp11 ribu

- Golongan V naik dari Rp8.000 menjadi Rp11 ribu

2. Jakarta IC-Cikunir, Jakarta IC-Bekasi Barat, Jakarta IC-Bekasi Timur, Jakarta IC-Tambun, Jakarta IC-Cibitung, Jakarta IC-Cikarang Barat

- Golongan 1 naik dari Rp7.000 menjadi Rp9.500

- Golongan II naik dari Rp10.500 menjadi Rp14 ribu

- Golongan III naik dari Rp10.500 menjadi Rp14 ribu

- Golongan IV naik dari Rp14 ribu menjadi Rp19 ribu

- Golongan V naik dari Rp14 ribu menjadi Rp19 ribu

3. Jakarta IC-Cibatu, Jakarta IC-Cikarang Timur, Jakarta IC-Karawang Barat

- Golongan I naik dari Rp12.500 menjadi Rp16.500

- Golongan II naik dari Rp18 ribu menjadi Rp24.500

- Golongan III naik dari Rp18 ribu menjadi Rp24.500

- Golongan IV naik dari Rp24 ribu menjadi Rp32.500

- Golongan V naik dari Rp24 ribu menjadi Rp32.500

4. Jakarta IC-Karawang Timur, Jakarta IC-Dawuan, Jakarta IC- Kalihurip, Jakarta IC-Cikampek

- Golongan I naik dari Rp20 ribu menjadi Rp27 ribu

- Golongan II naik dari Rp30 ribu menjadi Rp40.500

- Golongan III naik dari Rp30 ribu menjadi Rp40.500

- Golongan IV naik dari Rp40 ribu menjadi Rp54 ribu

- Golongan V naik dari Rp40 ribu menjadi Rp54 ribu.

Nyonya mengendalikan suami imut itu

Teten soal Tindak Lanjut Pelanggaran TikTok: Tunggu Mendag******

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masdukimengatakan pihaknya masih akan berkoordinasi dengan Menteri PerdaganganZulkifli Hasan untuk menindak TikTok.

Maklum, TikTok masih kembali melakukan transaksi online melalui platform mereka sendiri. Padahal, hal tersebut sudah dilarang oleh pemerintah.

"Ya kami nanti tunggu Pak Mendag," ucap Teten di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Senin (19/2).

Teten pun menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan TikTok saat ini sudah bekerja sama dengan Tokopedia. Namun, ia menyayangkan TikTok Shop masih beroperasi dengan cara yang sama sebelum dilarang beroperasi, di mana transaksinya masih berada di platform itu sendiri.

"Kami gak permasalahkan TikTok investasi di Tokopedia-nya, yang kami permasalahkan TikTok dalam praktiknya masih menggunakan TikTok Shop itu terintegrasi dengan media sosial," ujar Teten.

Di sisi lain, Tokopedia memberikan pandangan tersendiri soal praktik TikTok Shop tersebut.

Head of Communication Tokopedia Aditia Nelwan mengatakan meskipun telah melewati masa proses uji coba, transaksinya masih belum berpindah lantaran hal itu membuat pengguna tak nyaman saat melakukan pembayaran.

"Kita sangat mengutamakan kenyamanan pengguna. Kita menghindari pengguna itu berpindah aplikasi atau jump app ketika mau bayar, tiba-tiba ada aplikasi lain masuk. Jadi check out-nya masih akan di situ (TikTok) juga sama," kata Aditia dalam acara ngobrol santai dengan seller TikTok dan Tokopedia terkait program Beli Lokal di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akhir tahun lalu.

Namun, Aditia memastikan setelah proses transisi ini rampung, Tokopedia bakal terlibat dalam semua pembayaran transaksi di TikTok Shop secara seamless atau di belakang layar, serta tidak akan disadari oleh pembeli.

"Tapi nantinya memang sistemnya yang memproses pembayarannya, yang transaksinya itu ada di kami (di Tokopedia) walaupun pelanggan merasa tidak ada perpindahan. Memang itu tujuannya, untuk orang tetap nyaman untuk belanja. Tapi di back end-nya (atau) di sistem belakangnya itu akan di Tokopedia. Ini juga butuh waktu," katanya.

[Gambas:Video CNN]