situs slot terpercaya dan mudah menang

qqomega 918Jutaan kata 458623Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot terpercaya dan mudah menang》

Polri kerahkan 195.819 personel amankan TPS******

Makanya petugas di lapangan sangat aktif untuk menyiapkan pengamanan TPS, menyiapkan bagaimana logistik-nya sudah sampai atau belum, menyiapkan situasi kondusif

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai mengerahkan personel untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjelang hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 dengan menurunkan 195.819 personel.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho di Jakarta, Senin, mengatakan sejumlah Polda di seluruh wilayah Indonesia sudah bergerak melakukan pengecekan guna memastikan tahapan Pemilu 2024 berjalan dengan aman, lancar, tertib.

"Makanya petugas di lapangan sangat aktif untuk menyiapkan pengamanan TPS, menyiapkan bagaimana logistik-nya sudah sampai atau belum, menyiapkan situasi kondusif," tutur Sandi.

Menurut jenderal polisi bintang dua itu, Polri telah membagi pengamanan ke seluruh wilayah Indonesia. Setiap pengamanan satuan wilayah sudah ada pejabat yang bertanggung jawab dari pangkat Kombes hingga jenderal bintang dua.

Sehingga, kata dia, dengan sudah disebarkannya setiap Kasatwil untuk memonitor wilayah masing-masing akan sangat mudah memonitor perkembangan situasi di wilayah, termasuk agenda Kapolri bila akan melakukan peninjauan ke TPS-TPS.

"Setiap tim dibagi habis untuk memonitor pelaksanaan pemilu di masing-masing provinsi. Jadi kalau memang nanti ada yang sifatnya eksidentil atau mungkin ada hal-hal yang lainnya apakah Pak Kapolri mau turun atau tidak, nanti melihat perkembangan berikutnya. Nanti kami komunikasikan sekarang dan kami sampaikan kepada teman-teman media," ujarnya.

Baca juga: Kapolda Aceh: Personel siap amankan TPS Pemilu 2024

Baca juga: 11.385 personel Polda Metro Jaya jaga keamanan TPS

Sandi menyebut, tidak ada penambahan personel Polri dalam pengamanan hari pencoblosan. Personel yang terlibat dalam pengamanan TPS masuk dalam Operasi Mantap Brata 2024 yang sedang dijalankan oleh Polri dalam rangka mengamankan Pemilu 2024.

Meski demikian, kata dia, Polri tidak bekerja sendiri dalam mewujudkan Pemilu 2024 berjalan aman, tertib dan lancar. Memerlukan dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan, terlebih menjelang hari pemungutan suara.

"Sekali lagi, Polri tidak bisa sendiri, mohon bantuannya, mohon dukungannya, dan mohon doanya agar Pemilu bisa berjalan dengan aman, tertib, bermartabat, dan semua berkeyakinan bahwa pesta demokrasi kali ini bisa memilih pemimpin yang terbaik sesuai pilihan masing-masing," kata Sandi.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menambahkan, sejak tiga hari terakhir beberapa Polda sudah melaksanakan apel untuk kesiapan personel dalam rangka pengamanan di TPS.

Polri, kata dia, sudah mengantisipasi berbagai kerawanan yang mungkin terjadi pada saat hari pencoblosan baik itu kerawanan Harkamtibmas maupun geografis (terkait bencana alam).

"Saat ini sudah 'H-2', besok 195.819 personel sudah digeser 'H-1' untuk melakukan koordinasi dengan para petugas TPS," tutur Trunoyudo.

Baca juga: Kabaharkam Polri: Jatim aman jelang Pemilu

Baca juga: Kapolda dan Pangdam cek kesiapan terakhir personel jelang Pemilu

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Puskepi: Revisi Aturan PLTS Atap jaga tarif listrik terjangkau******

Tarif listrik pasti terkendali karena dikontrol oleh negara

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menilai persetujuan Presiden Joko Widodo terkait revisi aturan main penggunaan PLTS Atap merupakan keberpihakan negara dalam menjaga keterjangkauan tarif listrik.

"Persetujuan atas revisi Permen ESDM No 26/2021 tentang PLTS Atap tersebut, lanjutnya, sangat bagus karena telah mengembalikan kedaulatan energi, terutama soal tarif ketenagalistrikan di Tanah Air.

"Tarif listrik pasti terkendali karena dikontrol oleh negara," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Pengendalian tarif listrik oleh negara tersebut, tambahnya, karena pasal terkait dengan jual-beli (ekspor-impor) kelebihan daya PLTS Atap ke jaringan dan transmisi milik negara telah dihapus.

Dengan tidak adanya klausul jual-beli tersebut, menurut dia, maka negara lebih mudah menentukan tarif listrik yang terjangkau bagi masyarakat.

"Negara akan lebih mudah menentukan tarif karena daya yang dialirkan adalah daya hasil pembangkitan yang dikelola oleh negara tanpa campur tangan swasta," ujarnya.

Sofyano memastikan, negara tidak akan membiarkan tarif listrik menjadi mahal hanya karena campur tangan swasta atau dalam hal ini pengusaha PLTS Atap.

"Di sini negara hadir dan saya nilai berpihak kepada masyarakat kecil. Rata-rata yang mampu memasang PLTS Atap adalah orang dengan golongan ekonomi menengah ke atas," katanya.

Selain itu, katanya, keuangan negara akan terbebani jika aturan tersebut tidak direvisi. Keuangan negara akan tergerus saat harus membeli listrik dari PLTS atap.

Namun dengan adanya revisi yang sudah disetujui presiden, menurut dia, klausul jual beli listrik antara pemilik PLTS atap dengan negara dihapus.

Revisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 tahun 2021 mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang Terhubung ke Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum tersebut, tetap memberikan izin bagi masyarakat konsumen Rumah Tangga dan industri untuk menggunakan listrik yang dihasilkan oleh PLTS Atap sesuai dengan syarat yang berlaku.

"Negara tetap membolehkan masyarakat membangun PLTS Atap, namun hanya untuk penggunaan secara pribadi. Tidak untuk diperjualbelikan," katanya.

Kemudahan lain, pengguna PLTS Atap juga masih bisa menikmati listrik dengan menggunakan jaringan listrik milik PLN.

Pada kesempatan itu, Sofyano juga menyatakan Pemerintah perlu cermat terhadap konsep power wheeling yang direncanakan untuk dimasukkan ke dalam rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

Menurut dia penerapan skema ini juga dapat menjadi beban baik bagi masyarakat maupun pemerintah jika dijalankan.

"Terutama untuk penetapan tarif listrik yang harus terjangkau bagi masyarakat. Negara akan susah mengendalikan tarif listrik jika ada power wheeling," katanya.

Baca juga: YLKI: Revisi aturan PLTS Atap merupakan "win-win solution"
Baca juga: IRESS: Revisi PLTS Atap tegaskan pemerintah ciptakan keadilan energi

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

KPK periksa Budi Sylvana soal pos anggaran APD Kemenkes******

Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Budi Sylvana soal pos anggaran dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kemenkes tahun 2020.

"Saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan hitungan pos dan besaran anggaran dalam pengadaan APD di Kemenkes, termasuk dugaan aliran uang yang dinikmati berbagai pihak dari pengadaan tersebut," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan saksi Budi Sylvana diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun 2020.

Baca juga: KPK periksa eks sekjen Kemenkes terkait korupsi pengadaan APD

Hal yang sama juga dikonfirmasi penyidik KPK kepada Kepala Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas Pertambangan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Pius Rahardjo

Dalam perkara tersebut, Pius diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai X KPPBC Tipe Madya Pabean B Bogor tahun 2020.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut.

Baca juga: KPK periksa Budy Silvana soal aliran uang terkait korupsi APD

Sebelumnya, pada 9 November 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan.

Informasi soal penyidikan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Pengadaan APD apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik (surat perintah penyidikan) juga sudah kami tanda tangani," kata Alex saat itu.

Baca juga: KPK sebut kerugian negara dalam korupsi APD Kemenkes Rp625 miliar

Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Saat mengumumkan dimulainya penyidikan itu, Alex belum mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk 5 juta set APD.

KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari Pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat saat menghadapi pandemi COVID-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.

Baca juga: KPK periksa PPK Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Budy Silvana
Baca juga: KPK cegah lima orang ke luar negeri terkait penyidikan di Kemenkes

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Label：pinjaman online legal cepat cair、buku mimpi 2d 10、piala 888

Terkait：app pinjaman online、web slot resmi、daftar situs slot tergacor、cara pasang colok bebas togel、ceme、dewagame88 demo、voucher gocar januari 2023、eropa4d、tafsir mimpi 54、shutterstock cara dapat uang

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：slot yang lagi gacor pagi ini（2024-06-29）

Perbarui waktu：2024-06-29

Daftar bab terbaru

gampang jackpot

bigslot

situs slot terbaik di indonesia

slot 121

gacor 7

daftar slot terpercaya

yoktogel

indobmr

betul88

kotaBacaan TerkaitMore+

Tong menguasai dunia

slotgacor hari ini

TNI AL kerahkan kapal******

Jakarta (ANTARA) - Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut mengerahkan sejumlah kapalnya, termasuk tiga kapal perang (KRI) untuk membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyalurkan logistik pemilu ke pulau-pulau yang sulit dijangkau transportasi udara dan darat.

Dari jajaran Komando Armada (Koarmada) III TNI AL, satu kapal perang KRI Teluk Wondama-527 mulai berlayar minggu ini untuk membantu distribusi logistik pemilu di 13 titik di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.

Komandan KRI Teluk Wondama-527 Letkol Laut (P) Sriadi, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut di Jakarta, Minggu, menjelaskan bahwa rute pelayaran kapal, antara lain, perairan sekitar Pulau Moa, Pulau Kisar, serta pulau-pulau lain di Maluku Barat Daya.

Dikatakan oleh Letkol Laut Sriadi bahwa logistik pemilu yang dibawa KRI Teluk Wondama tidak semuanya dapat diturunkan dari kapal langsung ke dermaga karena tidak semua pulau punya dermaga yang memadai untuk KRI Teluk Wondama bersandar. Di beberapa lokasi, logistik pemilu berupa kotak suara dan surat suara itu diangkut oleh perahu-perahu kecil (speedboat)/kapal patroli keamanan laut (patkamla) TNI AL menuju ke dermaga/pelabuhan tujuan.

Komandan KRI Teluk Wondama menyebut beberapa pegawai KPU turut serta naik di atas kapal untuk menyalurkan logistik pemilu didampingi oleh perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, Polres Kabupaten Maluku Barat Daya, Kodim 1511/Pulau Moa, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Tidak hanya KRI Teluk Wondama, TNI AL juga mengerahkan KRI Kakap-811 untuk membantu distribusi logistik pemilu ke pulau-pulau di Kepulauan Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara. Distribusi logistik menggunakan kapal itu berlangsung sejak Kamis (8/2).

Wilayah-wilayah yang menjadi tujuan pelayaran KRI Kakap-811, yaitu Pulau Marore, Pulau Kaiwo, Pulau Matutuang, Pulau Kawaliso, dan Pulau Lipang.

Dalam prosesnya, TNI AL memastikan koordinasi erat terus berjalan antara mereka dan pemerintah daerah, KPU, KPU kabupaten/kota, dan Bawaslu.

Logistik pemilu diturunkan dari atas KRI Kakap-811 ke kapal-kapal kecil untuk dikirim ke pulau-pulau di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Kamis (8/2/2024). ANTARA/HO-Dinas Penerangan TNI AL

Baca juga: TNI AL siapkan kapal-kapal angkut logistik Pemilu 2024
Baca juga: KPU Manokwari lanjutkan distribusi logistik pemilu ke tiga distrik

Di Provinsi Papua Barat Daya, armada TNI AL yang juga membantu distribusi logistik pemilu, yaitu KRI Layaran-854, Kapal TNI AL (KAL) Wayag, Patkamla Yefman, combat boat, dan seariderG7.

Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) XIV Sorong Laksamana Pertama TNI Deny Prasetyo di hadapan wartawan menyebut lima kapal itu dikerahkan untuk membantu KPU menyalurkan 1.045 kotak suara di 22 distrik di Papua Barat Daya, yang seluruhnya ada di Kabupaten Raja Ampat. Kapal-kapal tersebut mulai berlayar pada hari Sabtu (10/2).

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali di sela-sela kegiatannya di Dermaga Kolinlamil, Jakarta, Selasa (6/2), memastikan TNI AL siap mengerahkan kapal-kapalnya, mulai dari KRI, KAL, sampai patkamla, untuk membantu KPU menyalurkan logistik pemilu ke daerah-daerah yang sulit dijangkau via udara dan darat.

"Ada KRI, ada KAL, ada patkamla, kami semua siap membantu, dan itu koordinasi ketat dengan pemerintah daerah setempat, KPU, dan KPU kabupaten/kota," kata Laksamana Ali.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Raksasa datang ke dunia

idngoal

Satu kompi Brimob Polri bantu pengamanan Pemilu di Kabupaten Jayapura******

Sentani (ANTARA) - Sebanyak satu kompi Brimob BKO Mabes Polri membantu pengamanan pemilihan umum (Pemilu) 14 Februari 2024 di Kabupaten Jayapura, Papua.

Selain Brimob, Polres Jayapura juga mendapat dukungan 30 personel Polda Papua untuk membantu pengamanan dan menyukseskan Pemilu di Kabupaten Jayapura.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Jayapura AKBP Fredrickus WA Maclarimboen di Sentani, Minggu mengatakan masa tenang, pencoblosan hingga rekapitulasi suara, anggotanya terlibat sebanyak 577 personel.

“Satu pleton atau 100 personel anggota Polres Jayapura yang berjaga di Polsek maupun Polres menjaga kemungkinan terjadi gangguan pada Pemilu,” katanya.

Menurut Kapolres, pihaknya juga mendapatkan dukungan 30 personel dari Polda Papua selama masa tenang (11/2) hingga rekapitulasi suara (15/2) 2024.

“Satu setingkat kompi Brimob BKO dari Mabes Polri yang membackup (cadangan) Polres Jayapura dalam rangka pengamanan pada saat pencoblosan mulai dari hari ini (Minggu),” ujarnya.

Dia menjelaskan BKO Brimob dari Mabes Polri sudah ada di Polres Jayapura sejak Desember 2023 untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024 yang baik dan lancar.

“Saya mau sampaikan bahwa mulai hari ini (Minggu) personel Polres Jayapura sebagian sudah melekat pada logistik Pemilu terutama empat distrik yang lebih dulu mendapat distribusi logistik,” katanya.

Dia menambahkan Senin dan Selasa anggota Polres Jayapura langsung terlibat dalam pendistribusian logistik Pemilu di 15 distrik lainnya.

Polres Jayapura menggelar apel gelar pasukan dalam rangka serpas pengamanan pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 berlangsung di lapangan apel Mapolres Jayapura. Minggu (11/2) pagi.

Apel tersebut dipimpin langsung Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus WA Maclarimboen diikuti para pejabat utama, anggota dan ASN Polres Jayapura serta BKO Polda Papua.
Baca juga: Polres Jayapura bangun komunikasi dengan masyarakat sukseskan Pemilu
Baca juga: Pemkab-Polres Jayapura dialog bersama warga pastikan Pemilu sukses

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Perang Tianjiao

ajaib4d

Polri ingatkan masyarakat tidak jadi penyebar hoaks******

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggencarkan penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di masa tenang pemilu 2024.

Salah satu pesan disampaikan adalah agar masyarakat tidak menyebarkan berita bohong atau hoaks yang belum terkonfirmasi keterangannya.
"Polri selalu menyampaikan pesan-pesan kamtibmas, edukasi dan informatif termasuk tentang maraknya berita bohong atau hoaks yang lagi marak di media sosial," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya di Jakarta, Minggu. Jenderal polisi bintang satu itu mengingatkan menyebarkan informasi hoaks bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. "Pada umumnya, informasi palsu atau berita palsu di internet disebarkan ulang dengan cara copydan paste(copas). Setelah di-copas, konten diedit sedemikian rupa dan disisipi dengan gagasan kepentingan tujuan hoaks yang tentunya tanpa menyertakan link sumber," ujarnya. Selain itu, Trunoyudo juga menegaskan beberapa informasi yang menyatakan Polri tidak netral dalam Pemilu 2024 itu tidaklah benar. "Polri akan netral dan itu adalah harga mati bagi Polri. Karena Polri terikat oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan Kapolri (perkap)," ujar Trunoyudo. Trunoyudo menambahkan, Polri saat ini fokus pada tanggungjawab pengamanan Pemilu 2024 bersama seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang aman, sejuk, damai dan bermartabat. "Polri terus berkomitmen menciptakan pemilu 2024 berjalan aman, damai, sejuk dan bermartabat guna hingga tuntas serta terpilihnya pemimpin nasional yang baru," kata Trunoyudo. Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan menjelang hari pencoblosan Pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari mendatang. Jenderal polisi bintang dua itu menegaskan, Polri bersama TNI dan seluruh komponen bangsa siap menjaga keamanan proses pemilu hingga tuntas.
Baca juga: Polri imbau masyarakat jaga persatuan jelang hari pencoblosan
Baca juga: Satu kompi Brimob Polri bantu pengamanan Pemilu di Kabupaten Jayapura

Buku Misteri Tokyo

pola gacor sweet bonanza

Jokowi bagikan momen momong cucu di media sosial******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo membagikan video momen mengasuh atau momong dua orang cucunya dari pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Selvi Ananda yakni Jan Ethes Srinarendra dan La Lembah Manah di media sosial, Minggu.

Dalam unggahan di media sosial Instagram @jokowi, yang dipantau di Jakarta, Minggu, Jokowi tampak mengajak Jan Ethes dan Lembah Manah bermain di playground atau tempat bermain, di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta, Sabtu (10/2) malam.

"Menikmati akhir pekan dengan menemani cucu-cucu bermain di mallJakarta, Sabtu 10 Februari 2024," tulis Jokowi dalam deskripsi unggahan videonya di Instagram.

Ethes dan Lembah Manah tampak penuh tawa dan bahagia bermain di playground. Keduanya bermain perosotan, bom-bom car, trampolin hingga mandi bola.

Jokowi mengenakan kaus dan celana hitam, tampak ikut masuk ke area tempat bermain, salah satunya area mandi bola, saat mengasuh Jan Ethes dan La Lembah Manah.

Selain mengajak Ethes dan Lembah Manah bermain di playground, Jokowi disebut membelikan sejumlah mainan kepada dua orang cucunya itu.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi pada Sabtu malam terpantau wartawan datang bersama cucunya yakni Jan Ethes Srinarendra dan La Lembah Manah di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, tempat Gibran dan Selvi menginap.

Saat ditanya soal kehadirannya di Hotel Fairmont oleh wartawan, Jokowi mengaku baru saja mengasuh Jan Ethes dan La Lembah Manah, dan bermaksud mengantar cucunya itu kepada kedua orang tuanya.

"Ya seharian saya momong cucu, malamnya saya anterinke yang punya anak," ucap Jokowi.
Baca juga: Presiden Jokowi ajak Jan Ethes shalat Jumat di Masjid Istiqlal
Baca juga: Jokowi dan keluarga lepas landas dari Labuan Bajo ke Solo
Baca juga: Jan Ethes bantu Eyang Jokowi bagi baju ke warga di Labuan Bajo

Langit Fantasi Sembilan Warna

situs win net

Lima mitos dan fakta seputar kejang dan epilepsi******

Jakarta (ANTARA) - Pada peringatan Hari Epilepsi Internasional, tanggal 12 Februari 2024, Konsultan Senior Ahli Saraf dan Kepala Departemen Neurologi Rumah Sakit Global di Mumbai, India, Dr. Pankaj Agarwal menyampaikan lima mitos dan fakta seputar kejang dan epilepsi.

Dia mengemukakan pentingnya masyarakat memahami bahwa epilepsi bukan hanya menyebabkan kejang sesekali, tetapi juga berdampak pada kondisi fisik, mental, dan emosional penderitanya.

"Kurangnya kesadaran ini dapat menyebabkan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap mereka yang hidup dengan epilepsi, sehingga semakin memperumit kehidupan sehari-hari mereka," kata Agarwal sebagaimana dikutip oleh Hindustan Times pada Senin.

Menurut dia, pemahaman yang tidak memadai tentang epilepsi dapat menyebabkan pengobatan yang tertunda atau tidak tepat bagi mereka yang mengalami kondisi tersebut.

Oleh sebab itu, Agarwal menjelaskan beberapa mitos dan fakta tentang epilepsi.

Mitos 1- Epilepsi sangat jarang terjadi di dunia
Faktanya, kondisi epilepsi berdampak pada jutaan orang, khususnya di India, dan epilepsi merupakan kelainan neurologis yang umum.

Faktor seperti cedera kepala, infeksi otak, stroke, tumor otak, penyakit Alzheimer, malformasi otak, dan kecenderungan genetik diketahui berkontribusi terhadap perkembangannya.

Mitos 2- Epilepsi dan kejang sama saja
Faktanya, kejang dapat terjadi ketika ada gangguan sementara pada aktivitas listrik otak dan hanya sedikit orang yang mengalami kejang pada tahap tertentu dalam hidup mereka.

Penting untuk diperhatikan bahwa mengalami kejang tunggal tidak selalu mengindikasikan epilepsi. Kondisi epilepsi adalah kelainan neurologis yang ditandai dengan kejang berulang.

Mitos 3- Epilepsi selalu menyebabkan kejang-kejang, yang mencakup gemetar dan gerakan menyentak
Faktanya, kejang dapat muncul dalam berbagai bentuk, dan masing-masing memiliki gejala yang berbeda.

Ini dapat berupa gejala motorik seperti gerakan menyentak, kelemahan atau kekakuan otot, dan kedutan. Gejala non-motorik juga dapat terjadi, seperti tatapan mata yang ganjil, perubahan sensasi, emosi, pemikiran atau kognisi, dan berkurangnya gerakan.

Mitos 4- Epilepsi selalu dipicu oleh lampu berkedip, video gim, atau stres
Faktanya, bentuk epilepsi tersebut lebih banyak terjadi pada individu yang lebih muda, dan frekuensinya cenderung menurun seiring dengan pertambahan usia.

Pemicu kejang berbeda dari orang ke orang dan dapat dipengaruhi oleh faktor seperti kurang tidur, stres, penggunaan alkohol atau obat-obatan, demam atau penyakit, perubahan hormonal, nutrisi, atau penggunaan obat-obatan tertentu.

Mitos 5- Epilepsi adalah suatu kondisi kejiwaan
Faktanya, epilepsi merupakan kelainan neurologis yang disebabkan oleh aktivitas listrik otak yang tidak normal, dan sering kali disertai dengan depresi dan kecemasan.

Baca juga:
Dokter: Jangan panik ketika anak kejang
Guru Besar Unair ciptakan terobosan baru penanganan epilepsi

Anda harus memanggil saya dewi

goltogel 168

Diduga salah prosedur KPU Makassar tarik logistik dari pulau******

Makassar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terpaksa menarik kembali logistik pemilu kotak suara dan surat suara yang sudah tiba di Kantor Kecamatan Kepulauan Sangkkarang karena diduga salah prosedur belum dipacking usai dikirim menggunakan kapal ke Pulau Barrang Lompo.

"Jadi, yang belum dipacking. Dipacking dulu baru didistribusikan kembali hari ini," kata Anggota KPU Makassar Mohammad Abdi Goncing membenarkan saat dikonfirmasi wartawan, Senin.

Saat ditanyakan apakah kekeliruan atau ada salah prosedur mengirimkan logistik Pemilu 2024 ke Kecamatan Kepulauan Sangkarang karena kotak suara masih terlipat dan surat suara dibungkus terpisah yang seharusnya dimasukkan dalam kotak suara lalu disegel, kata dia, membenarkan hal tersebut.

Humas KPU Makassar ini berdalih pengiriman logistik atas pertimbangan efisiensi mengingat kapal yang membawa logistik tersebut bisa memuat seluruh barang bawaan dan tidak basah saat tiba di gudang PPK Kecamatan Sangkarrang sebab menempuh jalur laut.

"Jadi, efisiensi yang dimaksud di sini bukan soal efisiensi anggaran, tapi lebih ke efisiensi kotak suara yang jika bertumpuk ditakutkan penyok atau rusak. Apalagi, dalam kotak suara itu juga, jika sudah dipacking, berisi surat suara dan seluruh logistik yang berada dalam kotak suara," katanya

Di tempat terpisah, Ketua Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah kepada wartawan mengatakan pihaknya telah mendapatkan kabar dan mengirim surat meminta KPU Makassar memberikan penjelasan apa yang menjadi dasar pengembalian logistik tersebut setelah sampai di gudang kantor kecamatan setempat.

"Kalau misalkan sudah menjawab surat kami, dan kami menemukan adanya dugaan pelanggaran terkait tata cara prosedur maupun mekanisme, maka kami dapat menetapkan sebagai temuan. Kalau itu ada dugaan terkait dengan pelanggaran tata cara dan mekanismenya," kata Dede menegaskan.

Namun demikian sejauh ini pihaknya belum bisa memberikan keterangan apakah ada pelanggaran lebih lanjut dalam kejadian tersebut, sebab, aturannya mengirimkan surat ke KPU Makassar untuk memberikan penjelasan terkait pengembalian logistik dari gudang PPK kecamatan kepulauan Sangkarrang ke Kota Makassar.

Ketua Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah (kiri) didampingi anggotanya Rizal Suaib (kanan) memberikan keterangan berkaitan logistik pemilu yang dikirim ke Kecamatan Kepulauan Sangkarrang diduga salah prosedur di kantornya, Jalan Letjen Hertasning Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (12/2/2024). ANTARA/Darwin Fatir.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Makassar Rizal Suaib menambahkan bahwa dirinya ikut mengantarkan pengiriman logistik menggunakan kapal ke gudang PPK Kecamatan Sangkarrang.

"Dari kronologinya, sebenarnya tengah malam setelah tiba lalu kami diskusi bersama 14 petugas tps di kelurahan bahwa ada masalah logistik pemilu yang dikirim kpu pagi tadi harus dikembalikan ke kota, karena kami belum tahu informasi detailnya malam itu," ucap Rizal.

Selanjutnya, pagi tadi, seluruh logistik yang ada di lantai tiga gudang penyimpanan logistik kantor kecamatan dibawa turun meskipun sudah ada sebagian kotak suara dirakit untuk dibawa ke dermaga Pulau Barang Lompo untuk di bawa kembali ke gudang logistik di Kota Makassar.

"Seluruh logistik di bawa ke dermaga untuk dibawa pulang tadi pagi. Itu ditarik semua, ada sebanyak 41 tps di sana. Hal Itu sebagaimana bahasan pak ketua, kemungkinan kesalahan prosedur, atau secara umum, ada mungkin regulasi yang dilanggar," ucapnya.

Menurut Rizal, soal tafsiran KPU Makassar belum dipacking, kata dia, pada prinsipnya semua logistik masih murni sebagaimana keluar dari gudang. Khusus surat suara dalam kotak coklat tersegel dan kotak suara masih seperti dari pabrik belum dirakit.

"Berdasarkan prosedur kan itu sudah harus ada isinya, apa-apa saja sesuai Undang-undang, kemudian disegel baru dikirim. Ini mungkin yang dianggap belum sesuai prosedurnya, jadi balik lagi.Saya pikir seperti itu sejauh ini," katanya menjelaskan.

Baca juga: KPU Manggarai Barat pakai truk-kapal motor distribusi logistik pemilu

Baca juga: KPU: Distribusi logistik pakai helikopter ke enam desa di Seram Utara

《situs slot terpercaya dan mudah menang》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，medytox slot demoHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs slot terpercaya dan mudah menang》bab terbaru。