go138

Penyelamat Pesawat

Pekan Gajian, Belanja Kebutuhan Rumah di Transmart Aja******

Para pekerja yang sudah gajian dan mau isi stok kebutuhan rumah, yuk belanja di Transmart aja! Soalnya, ada promo 'Harga Murah, Produk Meriah' untuk akhir bulan ini selama 24-28 Februari 2023.

Promo dari Transmart ini masuk dalam promo bulanan Belanja Ekstra Akhir Pekan alias Beken! Dengan promo ini, harganya dijamin murah dan produknya meriah alias aneka produk ada.

Lihat Juga : Belanja di Transmart Pasti Murah, Pasti Segar Setiap Hari

Buat ibu-ibu, ada juga nih harga spesial untuk pembelian minyak goreng SunCo 2 liter seharga Rp33.900 dari Rp39.900 per kemasan.

Begitu juga dengan Rinso Anti Noda 1,8 kg dari Rp65.900 jadi Rp49.900 per kemasan.

Sampo Zinc 340 ml juga diskon dari Rp46.300 jadi Rp27.900 per kemasan dan Garnier Micellar Water 125 ml turun harga dari Rp38.100 jadi Rp27.500 per kemasan.

Jadi murah banget, kan? Yuk tunggu apalagi, segera belanja di Transmart akhir pekan ini biar enggak ketinggalan dengan promonya!

Setan Panah

Twitter Kembali PHK 200 Karyawan******

Twitter kembali melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10 persen karyawannya atau sekitar 200 orang.

PHK yang terjadi pada Sabtu (25/2) itu berdampak pada manajer produk, ilmuwan data, dan insinyur yang mengerjakan pembelajaran mesin serta keandalan situs yang membantu menjaga berbagai fitur Twitter tetap online.

Mengutip Reuters, ini bukan kali pertama Twitter melakukan PHK sejak dipimpin Elon Musk. Pada awal November 2022 lalu, Twitter memberhentikan sekitar 3.700 karyawan.

Saat itu, Elon Musk mengatakan bahwa layanan tersebut mengalami "penurunan pendapatan yang sangat besar" karena pengiklan menarik pengeluaran di tengah kekhawatiran tentang moderasi konten.

Pada Desember 2022, PHK juga terjadi pada karyawan Twitter. Salah seorang korban PHK dari tim kebijakan publik Twitter mengatakan timnya kembali dipangkas sekitar setengahnya menjadi 15 karyawan.

Eks karyawan Twitter tersebut mengatakan tim kebijakan publik memiliki lebih dari 60 karyawan sebelum Musk resmi mengakuisisi platform media sosial tersebut.

Terlepas dari PHK lanjutan, sekitar 100 eks karyawan Twitter mengajukan tuntutan ke pengadilan arbitrase lantaran merasa proses pemecatan mereka tidak adil.

Para karyawan tersebut menilai proses pemecatan tidak adil karena lebih banyak memecat wanita daripada pria. Twitter juga memecat karyawan yang sedang cuti melahirkan atau sakit serta tidak mematuhi janji menyediakan uang pensiun yang layak.

Sementara itu, Musk diklaim sedang mempertimbangkan mencari orang lain untuk memimpin Twitter. Pasalnya, para pengguna media sosial ini meminta Bos Tesla itu mengundurkan diri sebagai CEO Twitter.

[Gambas:Video CNN]

Cincin Dewa Memasak

Anak Buah Luhut Sebut 3 Komoditas Sebenarnya Bisa Bikin RI Kaya******

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengungkapkan ada tiga komoditasmineralyang bisa membuat Indonesiakaya raya.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto menyebut komoditas itu adalah nikel, bauksit dan tembaga. Ia memperkirakan ketiga logam tersebut permintaannya akan meningkat cukup signifikan.

"Memang yang paling seksi itu sebenarnya tiga. Pertama nikel, kedua bauksit yang menjadi alumunium, ketiga adalah copper(tembaga)," jelasnya dalam Energy and Mining Outlook 2023 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).

Seto menegaskan prioritas kedua pemerintah dalam hilirisasi adalah mengolah bauksit menjadi aluminium. Hal itu ditunjukkan dengan pembangunan smelter alumunium yang cukup besar di Kalimantan Utara.

Anak buah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan itu juga menyebut, semenjak transisi energi menjadi prioritas negara-negara maju, harga tembaga relatif bertahan sangat bagus.

Lihat Juga : Dirjen Pajak Cemas Kasus Rubicon Berdampak ke 45 Ribu Pegawai DJP

"Jangan barang mineral kita itu dibuang-buang, diobral. Jadi kerjakan ini dengan baik dan benar, bisa kok bikin duit banyak itu, tapi tetap dengan responsible mining. Itu bisa," tegas Seto.

Sementara itu, nikel sudah terbukti menambah kekayaan RI selepas Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor bijih nikel sejak Januari 2020. Hal itu terlihat dari nilai perdagangan yang didapatkan Indonesia selepas hilirisasi.

Sebelum larangan ekspor nikel mentah berlaku, Jokowi mengatakan nilai perdagangan yang diraih Indonesia dari penjualan produk tersebut hanya US,1 miliar atau Rp17 triliun.

Setelah larangan ekspor berlaku dan nikel diolah di dalam negeri, nilai ekspor dari bahan mentah itu melonjak 19 kali lipat jadi US,9 miliar atau Rp326 triliun.

Kendati demikian, Jokowi menegaskan Indonesia jangan puas di hilirisasi nikel. Ia mengatakan jangan berpikir RI bisa menjadi negara maju kalau takut melakukan hilirisasi bahan-bahan mentah yang ada di Tanah Air.

"Jangan sampai, ini nikel sudah stop (ekspor). Saya sampaikan lagi di Desember kemarin bauksit stop di Juni (2023), sebentar lagi saya umumkan tembaga stop tahun ini," tegasnya di Mandiri Investment Forum 2023, Rabu (1/2).

Tembaga bakal menjadi salah satu komoditas baru yang dijaga Jokowi karena ia sudah mengecek langsung kesiapan hilirisasi di smelter milik PT Freeport yang sudah lebih dari 51 persen siap. Dengan alasan itu Jokowi menegaskan berani menyetop ekspor tembaga di masa mendatang.

Jokowi menegaskan jangan takut jika digugat negara lain di WTO. Menurutnya, meski kalah, Indonesia harus terus melanjutkan hilirisasi karena sudah terbentuk ekosistemnya. Ia juga sedang merencanakan larangan ekspor timah lantaran cadangan timah RI nomor dua di dunia.

[Gambas:Video CNN]

Tian Yun Xian Yuan

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Perang Wu Geng Liuli

Susi Air Rugi Pesawat Rp30,4 M Imbas Penyanderaan Pilot di Papua******

Kuasa Hukum Susi Air Donal Fariz mengatakan kliennya merugi besar imbas penyanderaan pilot oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) sejak 7 Februari lalu.

Donal mengatakan untuk nilai kerugian pesawat saja sudah mencapai US juta atau setara dengan Rp30,4 miliar (asumsi kurs Rp15.244 per dolar AS).

"Jadi harga pesawat itu saja US juta dan tidak diproduksi lagi sekarang, sudah close," kata Donal.

"Susah saya menghitungnya, yang jelas satu frekuensi penerbangan itu, nilai subsidi pemerintah lebih kurang Rp14 jutaan satu flight per jam. Sekarang penerbangan 22 hari ke Kabupaten Nduga tidak lagi bisa terlaksana. Nilai kerugian pesawat itu US juta," katanya.

Sebab itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah khususnya Direktorat Angkutan Udara Kementerian Perhubungan. Pasalnya subsidi yang diterima oleh Susi Air berasal dari APBN.

"Makanya Bu Susi tadi sampaikan teman-teman, yang diterima Susi Air itu adalah terbang oleh negara, karena jenisnya adalah subsidi dari APBN dan APBD dan per jam itu lebih kurang Rp14 juta atau Rp15 juta tergantung daerah masing-masing," katanya.

Pilot pesawat Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens masih disandera TPNPB-OPM sejak 7 Februari lalu. Hingga saat ini, upaya pembebasan pilot tersebut belum berhasil.

[Gambas:Video CNN]

Aku mencintaimu tanpa mengatakannya dengan tulus

Pesangon Eks Karyawan Merpati Akan Diambil dari Hasil Jual Aset Rp54 M******

Mantan karyawanmaskapai MerpatiAirlines akan mendapatkan pesangonsama seperti dengan perusahaan lain yang dibubarkan pemerintah.

Namun, pemerintah belum menetapkan besaran nilainya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membubarkan perseroan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan PT Merpati Nusantara Airlines.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Yadi Jaya Ruchandi mengatakan sebanyak 1.225 karyawan Merpati akan mendapatkan pesangon melalui hasil penjualan aset senilai Rp54,8 miliar.

Yadi mengatakan seluruh kreditur yang terdaftar dan terverifikasi pada daftar pembagian tahap pertama akan menerima pembagian sebagaimana penetapan pengadilan.

Adapun dalam daftar pembagian tahap pertama, sebanyak 1.225 eks karyawan Merpati Airlines mendapatkan pembagian sebesar Rp54,8 miliar.

Lebih lanjut, penetapan pengadilan atas daftar pembagian tahap pertama menyebut pembagian atas gaji terutang kepada 50 eks karyawan Merpati Airlines sebesar Rp3,8 miliar.

"Selanjutnya, tim kurator akan melanjutkan upaya penjualan aset Merpati Airlines yang hasilnya nanti akan dibagikan kembali kepada para kreditur," pungkas Yadi.

Adapun, Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan PT Merpati Nusantara Airlines pailit pada 2 Juni 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]