petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

88jackpot

idn89 slot 548Jutaan kata 14180Orang-orang telah membaca serialisasi

《88jackpot》

Komnas HAM minta KPU harus berikan data pemilu akurat******

Komnas HAM minta KPU harus berikan data pemilu akurat
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kanan) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kiri) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu (21/2/2024). Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM terkait hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom/pri.
itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi ... hak publik
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan data perolehan suara yang akurat karena itu merupakan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi.

"Karena itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi yang memang menjadi hak publik; informasi itu harus akurat," kata Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Pramono, yang pernah menjadi anggota KPU RI periode 2017-2022 itu, mengatakan hal itu untuk merespons soal sistem Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di situs resmi KPU yang tidak mempublikasikan data jumlah suara peserta pemilu dengan tepat beberapa hari lalu.

Untuk memastikan informasi tentang pemilu itu akurat, Pramono mengatakan KPU harus melakukan perbaikan sistem dengan cepat.

Baca juga: KPU evaluasi SDM dan infrastruktur terkait kesalahan data Sirekap

Dengan diperbaikinya sistem penerimaan data tersebut, ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 itu yakin KPU akan berperan memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang pemilu.

Sebelumnya, anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya akan mengevaluasi infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM) petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), terkait kesalahan data antara Form C hasil yang diunggah ke Sirekap dengan data di tempat pemungutan suara (TPS).

"Sistem itu akan sangat tergantung bagi manusianya, apa pun jenis sistem informasi yang digunakan akan juga sangat tergantung bagi penggunanya. Oleh karena itu, ini menjadi bagian evaluasi KPU," kata Betty di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (19/2).

Baca juga: KPU: Sirekap tingkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu

Betty mengatakan pengunggahan data yang dilakukan petugas KPPS di setiap TPS memerlukan infrastruktur memadai, seperti telepon genggam atau ponsel hingga jaringan internet cepat.

Pasalnya, menurut Betty, data Form C hasil tersebut harus difoto menggunakan gawai setiap anggota KPPS. Kemudian, foto tersebut dimasukkan ke dalam situs Sirekap.

Sirekap diketahui menggunakan teknologi pengenalan tanda optis atauoptical mark recognition (OMR) dan pengenalan karakter optis atau optical character recognition (OCR).

Baca juga: Mahfud dorong KPU audit digital forensik lewat lembaga independen

Teknologi itu memungkinkan untuk mengenali pola tulisan manual dan dapat diterjemahkan sebagai nilai angka. Dengan demikian, angka berupa tulisan dapat di foto langsung dikonversikan menjadi data numerik di Sirekap.

Betty menjelaskan permasalahan terjadi ketika teknologi Sirekap itu tidak bisa mendeteksi foto tulisan angka dengan baik, sehingga terjadi perbedaan data numerik.

Kemudian, anggota KPU RI Idham Kholid mengatakan penghitungan suara sempat tertunda karena pihaknya telah melakukan sinkronisasi antara data TPS dengan data di Sirekap.

Walaupun demikian, dia memastikan proses rekapitulasi yang dilakukan petugas hingga saat ini sudah berlangsung di beberapa kota besar, termasuk Jakarta.

Baca juga: KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap
 

Pewarta: Walda Marison
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

KPU bakal gelar PSU di Kuala Lumpur tanpa metode pos******

KPU bakal gelar PSU di Kuala Lumpur tanpa metode pos
Arsip foto - Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur menyamakan nama penerima surat suara pada yang tertera pada sampul surat yang akan dikirim untuk metode Pos dengan nama di Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri kepada perwakilan partai politik di di Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (15/1/2024). ANTARA/Virna P Setyorini/aa.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia dengan meniadakan pemungutan suara dengan metode pos.

"KPU juga memulai kegiatan PSU di Kuala Lumpur dengan pemutakhiran daftar pemilih," ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan pemutakhiran data ini berdasarkan daftar pemilih tetap (dpt) yang sudah ditetapkan pada 21 hingga 23 Juni 2023 di Kuala Lumpur. Adapun data yang akan dimutakhirkan merupakan alamat-alamat yang tidak jelas.

"Berdasarkan alamat-alamat yang tidak diketahui atau tidak jelas, kita keluarkan dari daftar pemilih, sehingga menjadi basis pemutakhiran daftar pemilih," katanya.

Sehingga, PSU di Kuala Lumpur nantinya dilakukan tidak dengan menambah pemilih baru. Adapun data yang dimutakhirkan itu akan disinkronkan dengan daftar hadir pemilih untuk metode tps di luar negeri.

Hasyim mengatakan KPU tengah menyusun jadwal untuk pemutakhiran dan rekrutmen ulang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga mengidentifikasi sisa surat suara yang masih digunakan.

Selain itu KPU juga tengah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait rekomendasi-rekomendasi atas proses PSU.

“Itu juga kita bicarakan dengan Bawaslu supaya apa yang kita lakukan sesuai rekomendasi Bawaslu dan ketentuan perundang-undangan," jelas Hasyim.

Untuk diketahui, ada tiga metode pemungutan suara di luar negeri, yakni: pemungutan suara di tps, kotak suara keliling (ksk) dan pos.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Baca juga: KPU tunda penghitungan suara metode pos dan KSK di Kuala Lumpur

Baca juga: Bawaslu minta KPU dorong pemutakhiran data pemilih di Kuala Lumpur

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Hadi Tjahjanto benarkan dirinya dilantik jadi menko polhukam******

Hadi Tjahjanto benarkan dirinya dilantik jadi menko polhukam
Tangkapan layar - Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk menjalani pelantikan sebagai Menko Polhukam oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (21/2/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/am.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto membenarkan dirinya akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) oleh Presiden Joko Widodo, Rabu.

"Iya, iya (dilantik sebagai menko polhukam)," kata Hadi singkat saat tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Hadi memasuki kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 10.05 WIB. Begitu tiba, Hadi langsung masuk menuju Istana Negara.

Ia menyampaikan belum ingin memberikan keterangan secara detail kepada wartawan karena belum dilantik.

Baca juga: Tito belum tahu kabar pelantikan Hadi Tjahjanto jadi Menko Polhukam

Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik menko polhukam serta menteri agraria dan tata ruang (ATR) baru, Rabu pagi.

Berdasarkan kabar yang bergulir, menko polhukam akan diisi oleh Hadi Tjahjanto, seangkan posisi menteri ATR/kepala BPN akan diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sekretaris Pribadi Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ossy Dermawan menyampaikan bahwa AHY sudah meminta restu sang ayah SBY untuk dilantik sebagai menteri ATR/kepala BPN.

Baca juga: Presiden respons isu Hadi jadi Menko Polhukam dan AHY jadi Menteri ATR

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:blangkon69

Perbarui waktu:2024-07-01

Daftar bab terbaru
new member 100 bebas ip
angka jitu hk malam ini 2023
trik pola olympus
link slot paling gacor 2022
cara agar pinjol cepat di acc
ceribet
bos868
situs slot 5unsur
rtp wd hoki
Daftar isi semua bab
Bab 1 jekpot88
Bab 2 link slot terbaru gacor
Bab 3 trik bermain game slot
Bab 4 link tergacor malam ini
Bab 5 slot gacor x500
Bab 6 situs slot gacor member baru pasti menang
Bab 7 situs slot 5k
Bab 8 m777 slot login
Bab 9 rtp ligadewa
Bab 10 pinjam duit kta cepat
Bab 11 kaisarhoki
Bab 12 cara pelunasan cepat kredivo
Bab 13 dewapetir89
Bab 14 link alternatif slot besar
Bab 15 slot gacor unnes
Bab 16 situs slot terlaris 2022
Bab 17 syarat daftar kredivo
Bab 18 angka jitu investasi togel
Bab 19 situs paling mudah maxwin
Bab 20 rtp jarwo live
Klik untuk melihattersembunyi di tengah8309bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

zaman Ayutthaya

bulan 77 slot
Wapres: Kemiskinan tersisa 2,5 persen dari target di tahun ini
Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kedua kiri) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kanan) dan Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) menggelar rapat terbatas membahas perkembangan pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (22/2/2024). Wapres menyampaikan berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan nasional mencapai 9,36 persen, sementara dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 itu angka kemiskinan ditargetkan berada di angka 6,5 sampai 7,5 persen. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc/pri.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan perkembangan pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia masih menyisakan sekitar 2,5 persen dari target yang ditetapkan berakhir di tahun ini.   

"Berdasarkan perhitungan Badan Statistik Nasional pada 2023 angka kemiskinan nasional mencapai 9,36 persen, sementara target Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024 6,5 sampai 7,5 persen," kata Wapres Ma'ruf saat memimpin rapat tingkat menteri terkait perkembangan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis. 

Dikatakan Ma'ruf, Indonesia masih perlu mengejar ketertinggalan capaian target pengentasan kemiskinan di tahun ini sekitar 2,5 persen.

Untuk itu, Wapres meminta adanya masukan serta gambaran riil perencanaan melalui rapat tersebut mengingat sisa waktu yang tinggal 7 hingga delapan bulan lagi menuju tenggat capaian target.  

"Jadi waktunya tak panjang lagi," katanya. 

Ia mengatakan pemerintah perlu menghadirkan serangkaian kebijakan khusus melalui program di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dukungan nonpemerintah untuk mencapai 7,5 persen angka kemiskinan di 2024.  

"Untuk kemiskinan ekstrem kita harus mengupayakan target mencapai 0 persen, apakah kita 0 bulan atau 0 koma, nanti saya minta laporan dari Pak Menko," katanya.

Dalam kesempatan itu, Wapres Ma'ruf juga melaporkan berbagai capaian kinerja pemerintah dalam lima tahun terakhir untuk menanggulangi masalah kemiskinan, mulai dari perluasan bantuan sosial, inovasi program pendapatan masyarakat melalui kebijakan pasar tenaga kerja, hingga memobilisasi perlindungan sosial di saat pandemi COVID-19.

"Sampai akhirnya kita sampai mampu mempertahankan angka kemiskinan di bawah 10 persen," katanya.

Sejumlah tantangan yang mengemuka dalam rapat tersebut, di antaranya ketepatan sasaran program bantuan, ketepatan jumlah dan waktu penyaluran, serta bergulirnya program bantuan bagi keluarga prioritas yang berada di tingkat terendah strata kesejahteraan.  

Sejumlah menteri yang hadir dalam agenda rapat tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki.

Baca juga: Pemerintah genjot percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem

Baca juga: Menkeu: Alokasi transfer ke daerah naik tangani kemiskinan ekstrem

Baca juga: Wapres: Kepala daerah berperan krusial capai target kemiskinan ekstrem

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Senin ajaib

tafsir mimpi 41
Jokowi lantik Menko Polhukam dan Menteri ATR baru Rabu pagi
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto. ANTARA/HO-Kementerian ATR/BPN/am.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) baru, Rabu pagi hari ini.

Berdasarkan kabar yang bergulir, Menko Polhukam akan diisi oleh Hadi Tjahjanto yang saat ini menjabat Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Baca juga: Presiden respons isu Hadi jadi Menko Polhukam dan AHY jadi Menteri ATR

Sedangkan posisi Menteri ATR/Kepala BPN akan diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sekretaris Pribadi Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ossy Dermawan menyampaikan bahwa AHY sudah meminta restu sang ayah SBY untuk dilantik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.

"Tadi malam, Mas AHY sudah bertemu Bapak SBY yang baru tiba di Cikeas, untuk memohon doa restu dalam tugas yang baru sebagai Menteri ATR/Kepala BPN," kata Ossy melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Demokrat tanggapi isu AHY jadi Menteri ATR

Dia mengatakan SBY sudah mendoakan dan memberikan restu untuk AHY dalam menjalankan tugas negara ke depan.

Menurut Ossy, SBY tidak hadir dalam pelantikan hari ini karena baru saja tiba di Cikeas dari perjalanan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sebelumnya Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyampaikan bahwa Presiden Widodo akan melantik Menko Polhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Rabu hari ini.

"Rabu, 21 Februari 2024, pukul 11.00 WIB, diagendakan pelantikan Menko Polhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN oleh Presiden di Istana Negara,” ujar Ari dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa (20/2).

Baca juga: Mahfud sebut Hadi Tjahjanto sosok yang baik
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Hunyuan Wuzong

sidarma88
Wapres: Kemiskinan tersisa 2,5 persen dari target di tahun ini
Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kedua kiri) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kanan) dan Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) menggelar rapat terbatas membahas perkembangan pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (22/2/2024). Wapres menyampaikan berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan nasional mencapai 9,36 persen, sementara dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 itu angka kemiskinan ditargetkan berada di angka 6,5 sampai 7,5 persen. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc/pri.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan perkembangan pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia masih menyisakan sekitar 2,5 persen dari target yang ditetapkan berakhir di tahun ini.   

"Berdasarkan perhitungan Badan Statistik Nasional pada 2023 angka kemiskinan nasional mencapai 9,36 persen, sementara target Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024 6,5 sampai 7,5 persen," kata Wapres Ma'ruf saat memimpin rapat tingkat menteri terkait perkembangan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis. 

Dikatakan Ma'ruf, Indonesia masih perlu mengejar ketertinggalan capaian target pengentasan kemiskinan di tahun ini sekitar 2,5 persen.

Untuk itu, Wapres meminta adanya masukan serta gambaran riil perencanaan melalui rapat tersebut mengingat sisa waktu yang tinggal 7 hingga delapan bulan lagi menuju tenggat capaian target.  

"Jadi waktunya tak panjang lagi," katanya. 

Ia mengatakan pemerintah perlu menghadirkan serangkaian kebijakan khusus melalui program di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dukungan nonpemerintah untuk mencapai 7,5 persen angka kemiskinan di 2024.  

"Untuk kemiskinan ekstrem kita harus mengupayakan target mencapai 0 persen, apakah kita 0 bulan atau 0 koma, nanti saya minta laporan dari Pak Menko," katanya.

Dalam kesempatan itu, Wapres Ma'ruf juga melaporkan berbagai capaian kinerja pemerintah dalam lima tahun terakhir untuk menanggulangi masalah kemiskinan, mulai dari perluasan bantuan sosial, inovasi program pendapatan masyarakat melalui kebijakan pasar tenaga kerja, hingga memobilisasi perlindungan sosial di saat pandemi COVID-19.

"Sampai akhirnya kita sampai mampu mempertahankan angka kemiskinan di bawah 10 persen," katanya.

Sejumlah tantangan yang mengemuka dalam rapat tersebut, di antaranya ketepatan sasaran program bantuan, ketepatan jumlah dan waktu penyaluran, serta bergulirnya program bantuan bagi keluarga prioritas yang berada di tingkat terendah strata kesejahteraan.  

Sejumlah menteri yang hadir dalam agenda rapat tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki.

Baca juga: Pemerintah genjot percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem

Baca juga: Menkeu: Alokasi transfer ke daerah naik tangani kemiskinan ekstrem

Baca juga: Wapres: Kepala daerah berperan krusial capai target kemiskinan ekstrem

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Budaya menaklukkan dunia lain

republik77 slot
Erick: RI harus kembangkan kota-kota baru untuk tumbuhkan ekonomi
Menteri BUMN Erick Thohir bersama Direktur Utama BNI Royke Tumilaar saat menghadiri acara groundbreaking pembangunan Gedung PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Central Business District (CBD) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang, Banten, Selasa (20/2/2024). ANTARA/M. Baqir Idrus Alatas
Kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi kita terus tinggi, ya suka tidak suka ya Indonesia harus terus mengembangkan yang namanya kota-kota baru, dimana kalau kita benchmarking lagi dengan banyak negara, di banyak negara itu mungkin ada 10 megacity. Di
Banten (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan Indonesia harus terus mengembangkan kota-kota baru apabila menginginkan pertumbuhan ekonomi.

“Kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi kita terus tinggi, ya suka tidak suka ya Indonesia harus terus mengembangkan yang namanya kota-kota baru, dimana kalau kita benchmarkinglagi dengan banyak negara, di banyak negara itu mungkin ada 10 megacity. Di Indonesia ini baru terjebak di dua megacity, yaitu Jakarta dan Surabaya,” kata Erick Thohir dalam acara groundbreakingpembangunan Gedung PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Central Business District (CBD) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang, Banten, Selasa.

Mengingat di banyak negara terdapat 10 megacity, lanjutnya, maka pertumbuhan kota baru di Indonesia menjadi sebuah fondasi pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, PIK menjadi sebuah perluasan megacity untuk menumbuhkan sektor properti dan pariwisata guna mendorong pertumbuhan kota Jakarta dan secara umum Indonesia.

“Sama ketika kita bicara juga bagaimana Bapak Presiden (Joko Widodo) membangun yang namanya Ibu Kota Baru, ya tidak lain juga ini bagian mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara menyeluruh,” ujar Erick.

Hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mencapai 5,05 persen. Adapun sejumlah negara yang tergabung di dalam G20 rata-rata memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persen.

Bagi Erick, capaian tersebut merupakan kerja keras pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor privat, BUMN, dan investasi dari luar negeri secara menyeluruh. Adanya kolaborasi dari berbagai sektor merupakan hal yang perlu dilakukan di tengah dinamika persaingan ekonomi dunia.

Dalam konteks sektor BUMN, dia menyatakan bahwa Kementerian BUMN tidak mau menjadi menara gading, sehingga pihaknya selalu membuka kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Inilah saya bilang bahwa kalau kita berkolaborasi, seperti hari ini BNI berinvestasi membangun prasarana yang ada di Pantai Indah Kapuk, ya tidak lain ini bagaimana kita menunjang daripada pertumbuhan ekonomi secara menyuruh,” ucapnya.

PIK 2 merupakan kawasan kota mandiri yang memiliki potensi menjadi pusat bisnis baru dengan lingkungan yang dirancang dengan baik.

Baca juga: BNI melakukan groundbreaking gedung perkantoran di PIK 2

Baca juga: Sandiaga Uno katakan Pantjoran PIK tak kalah dengan San Fransisco AS

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Kemana perginya integritas moral sang dewi?

cara dapatkan limit akulaku
Survei: Trump mengungguli Biden pada pemilu 2024
Donald Trump. ANTARA/Anadolu/aa.
New York (ANTARA) - Universitas Hukum Marquette mengungkapkan hasil akhir survei mereka yang menunjukkan calon presiden dari Partai Republik, yang juga mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump akan memenangkan pemilu 2024.

Survei yang dilakukan pada 5-15 Februari itu menjelaskan kedudukan para kandidat untuk pemilihan presiden mendatang yang dijadwalkan pada 5 November.

Menurut survei tersebut, 51 persen pemilih terdaftar menunjukkan niat mereka untuk memilih Trump, sementara 49 persen sisanya mendukung Joe Biden.

Saat menghitung pemilih potensial, dukungan terhadap Trump meningkat satu poin menjadi 52 persen, sedangkan dukungan terhadap Biden menurun menjadi 48 persen.

Sementara para peserta survei menekankan bahwa jika calon presidennya adalah mantan Duta Besar PBB yang juga mantan Gubernus Carolina Selatan Nikki Halley, 58 persen responden menyatakan akan mendukung Partai Republik, dan pendukung Biden menurun jadi hanya 42 persen.

Ketika ditanya tentang preferensi mereka terhadap calon presiden dari Partai Republik, 73 persen responden yang masih ragu-ragu memilih Trump, sementara 15 persen memilih Haley.

Meskipun pendukung Biden memiliki keunggulan 66 persen dalam pertanyaan survei mengenai pemilihan pendahuluan Partai Demokrat, sebanyak 27 persen pemilih masih bimbang.

Selain itu, para pemilih mengatakan mereka lebih mempercayai Trump mengenai masalah terkait imigrasi, keamanan perbatasan, dan ekonomi, sementara mereka lebih percaya kepada Biden mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan aborsi, layanan kesehatan dan layanan keamanan sosial.

Baca juga: Trump salahkan Biden atas perang di Ukraina, serangan Hamas di Israel
Baca juga: Dunia harus bersiap bila Trump menang Pilpres AS pada 2024

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Wanita forensik, istri yang memanjakan!

rtp slot5000
Presiden Jokowi resmikan 27 ruas jalan di Sulawesi Selatan
Presiden Joko Widodo meresmikan sejumlah ruas jalan di Provinsi Sulawesi Selatan, dalam acara yang dipusatkan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) pada Kamis (22/2/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden RI/pri.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan 27 ruas jalan yang merupakan Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Provinsi Sulawesi Selatan.

Peresmian tersebut dipusatkan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) pada Kamis.

"Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahimpada siang hari ini saya resmikan 27 ruas pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan," ujar Jokowi dalam keterangan tertulis Biro Pers Sekretariat Presiden RI.

Presiden menjelaskan bahwa pada tahun 2023, pemerintah pusat telah memberikan anggaran sebesar Rp669 miliar bagi Provinsi Sulawesi Selatan untuk membangun dan memperbaiki 201 kilometer jalan di seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut.

"Ada 27 ruas jalan yang dibangun dan diperbaiki, hari ini telah selesai," ujarnya.

Menyebut bahwa alokasi anggaran akan terus ditingkatkan, Presiden berharap pembangunan ruas-ruas jalan akan memberi banyak manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

"Kita berharap jalan-jalan di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan semuanya bisa halus, mulus, akan memperbaiki konektivitas antardaerah dan antarprovinsi," katanya.

Salah satu warga setempat, Indriyani, mengaku sangat bersyukur dengan pembangunan ruas jalan tersebut. Menurut dia, jalan yang tadinya rusak dan banyak menimbulkan korban jiwa kini sudah lebih baik.

"Alhamdulillahsudah baik, sudah bersih tidak ada berlubang lagi. (Sebelumnya) parah, rusak-rusak sampai ada korban jiwa meninggal kecelakaan," ujar Indriyani.

Seorang warga lain, Syahrir, turut merasakan manfaat dari keberadaan jalan tersebut. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintahan Presiden Jokowi.

"Saya mewakili warga setempat sangat berterima kasih atas Instruksi Presiden programnya jalanan inpres kami masyarakat disini terkhusus Pangkep itu sangat berterima kasih atas program Pak Jokowi ini. Kami sangat menikmati dan terima kasih atas 10 tahunnya Pak Jokowi," katanya.

Turut mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, serta Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau.


Baca juga: Pemerintah siapkan Rp15 triliun untuk perbaikan jalan daerah pada 2024
Baca juga: PUPR-Satgas IKN lakukan perbaikan jalan longsor akses Kota Nusantara
Baca juga: Jokowi lihat perbaikan ruas Jalan Surakarta-Gemolong-Purwodadi Jateng

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024