apk untuk kredit hp

Gadis, jangan main-main denganku

slot gacor4d

Kapolri sebut situasi usai Pilpres terkendali dan terukur******

Yang saat ini kita rasa, kita semua sudah melihat angka-angkanya 'on the track'

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebut situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) usia pemungutan suara pemilihan presiden (Pilres) 2024 dalam keadaan terkendali, meskipun di media sosial ramai terkait unjuk rasa terjadi.

"Alhamdulillah sampai dengan hari ini dengan berbagai dinamika yang ada, kami terus bisa mengelola memang ramai di media sosial dan juga mungkin ada yang turun di lapangan terkait dengan hasil. Namun demikian, semuanya dalam kondisi yang terkendali terukur," kata Sigit di sela-sela kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim) di Jakarta, Kamis.

Sigit mengajak masyarakat juga semua pihak untuk bisa menerima hasil pilpres, meski berbeda pilihan namun mengutamakan persatuan dan kesatuan agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat bisa terjaga.

"Dan tentunya saya harapkan ini menjadi bagian demokrasi kita yang terus bisa kita jaga walaupun terjadi perbedaan pendapat di dalamnya, namun tentu bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan," ujarnya.

Baca juga: Rapim TNI-Polri bahas kesiapan pengamanan Pemilu 2024

Baca juga: Presiden yakin TNI-Polri sudah tahu tugas songsong tahun politik

Mantan Kabareskrim Polri itu menekankan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa sebagai modal utama stabilitas keamanan. Di mana, stabilitas keamanan adalah prasyarat utama untuk betul-betul bisa menuju visi Indonesia Emas 2045.

Sigit menyampaikan bahwa visi menuju Indonesia Emas 2045 yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia masih berjalan sesuai jalurnya.

"Yang saat ini kita rasa, kita semua sudah melihat angka-angkanya on the track," ujarnya.

Polri menggelar Rapim 2024 yang dihadiri oleh seluruh satuan kerja dari mulai tingkat Mabes Polri hingga polda jajaran.

Rapim Polri 2024 merupakan tindak lanjut dari Rapim TNI-Polri yang dihadiri Presiden Joko Widodo di Mabes TNI, Jakarta Timur, Rabu (28/2).

Rapim Polri 2024 mengangkat tema "Polri yang presisi siap menjaga stabilitas kamtibmas yang kondusif dalam proses demokrasi demi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan".

Acara ini dihadiri pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Wakapolri Komjen Pol. Agus Andrianto, Irwasum Polri Komjen Pol. Ahmad Dofiri.

Pejabat lainya yang hadir, Kepala BNPT Komjen Pol. Ricko Amelza, Ketua Plh Kompolnas Benny Mamoto beserta jajaran.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

raja ciptaan

sakura303

Joel Embiid berencana main lagi******

Jakarta (ANTARA) - Pemain Terbaik NBA Joel Embiid menyatakan bermaksud kembali bermain untuk Philadelphia 76ers setelah mengalami cedera lutut kiri.

Center Kamerun berusia 29 tahun itu sedang bersiap menjadi pebasket dengan pencetak poin terbanyak NBA ketiga berturut-turut ketika cedera bulan lalu.

Saat itu pemain Golden State Jonathan Kuminga terjatuh dan mendarat di kaki kirinya ketika keduanya berebut bola lepas.

Embiid rata-rata mencetak 35,3 poin, 11,3 rebound, dan 5,7 assist dalam satu pertandingan untuk Sixers sebelum cedera dan operasi awal Februari. Dia masih berharap statistik itu bertambah.

“Itulah rencananya,” kata Embiid usai sesi latihan 76ers seperti dikutip AFP.

"Sudah pasti semuanya mesti berjalan dengan baik, sepanjang sehat dan berada sedekat yang seharusnya, itulah rencananya."

Baca juga: Veteran NBA Chris Paul kembali bela Warriors usai absen 21 gim

Embiid mengatakan tubuhnya yang akan menentukan lini masa untuk pemulihan dirinya dan sejauh ini dia tak tahu kapan pemulihan itu terjadi.

"Sungguh tak ada batasan waktu. Anda tak akan pernah tahu bagaimana reaksi tubuh, terutama setelah Anda mulai memulihkannya. Itu semua tergantung pada apa yang saya rasakan," kata Embiid.

Sixers yang kalah tujuh kali dari 10 pertandingan terakhirnya memiliki rekor menang-kalah 33-25 di Wilayah Timur.

Statistik itu sama dengan Miami Heat yang menempati posisi kelima klasemen Wilayah Timur.

Baca juga: Hasil NBA: Timberwolves-Thunder tak berhenti bersaing
Baca juga: Kalahkan 76ers, Celtics catat kemenangan kesembilan beruntun

Pewarta: Jafar M Sidik
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

santo

padangtoto

BPR EDC Cash ditutup, LPS sebut pemegang saham terlibat tindak pidana******

Dana yang disetorkan untuk setoran modal itu disita oleh Bareskrim Polri, penyidik, kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS Didik Madiyono mengatakan pencabutan izin usaha PT BPR EDCCASH (EDC Cash) di Tangerang, Banten, disebabkan pemegang sahamnya terlibat tindak pidana, sehingga bank tidak dapat beroperasi secara normal.

"Pemegang saham itu terkena kasus tindak pidana sehingga dilakukan penahanan. Saat ini ada di tindak pidana (Bareskrim Polri), sehingga dana yang disetorkan untuk setoran modal itu disita oleh Bareskrim Polri, penyidik, kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan," kata Didik saat dijumpai ANTARA di Jakarta, Rabu malam.

Didik mengatakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pernah menjajaki kerja sama dengan investor untuk mengupayakan penyehatan dan penyelamatan BPR EDC Cash.

Pada saat itu, imbuh dia, investor sempat melakukan uji kelayakan (due diligence) selama hampir dua minggu, namun mengundurkan diri karena melihat potensi permasalahan yang cukup besar.

"Jadi, atas dasar itu, ya sudah akhirnya kita menetapkan opsi resolusi dan kita nyatakan untuk tidak menyelamatkan, meminta OJK untuk mencabut izin usaha, dan sudah dilakukan kemarin," kata dia.

Sebelumnya, pada 31 Maret 2023, OJK telah menetapkan BPR EDC Cash dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan. Kemudian pada 12 Januari 2024, OJK menetapkan BPR EDC Cash dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi.

Namun, Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR EDC Cash tidak dapat melakukan penyehatan BPR-nya.

Pada 20 Februari 2024, LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR EDC Cash dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR.

Pencabutan izin usaha BPR EDC Cash didasarkan atas Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP- 26/D.03/2024 tertanggal 27 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR EDCCASH.

Kasus yang menimpa BPR EDC Cash menambah daftar pencabutan izin usaha yang dilakukan OJK pada awal 2024.

Hingga saat ini, total terdapat enam BPR yang ditutup. Selain BPR EDC Cash, lima BPR lain yang telah ditutup awal tahun ini adalah BPR Wijaya Kusuma, BPRS Mojo Artho, BPR Usaha Madani Karya Mulia, BPR Bank Pasar Bhakti, dan BPR Bank Purworejo.

Baca juga: LPS: Nasabah tak perlu khawatir BPR bangkrut sebab simpanan dijamin
Baca juga: LPS bayarkan klaim nasabah BPR Purworejo Rp32 miliar di tahap pertama
Baca juga: OJK cabut izin usaha BPR EDC Cash

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Hubungi Rasul Terakhir

rtp key4d

BAZNAS DKI adakan Program Duta Imam Tarawih selama Ramadhan******

Jakarta (ANTARA) - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)-BAZIS DKI Jakarta mengadakan Program Duta Imam Tarawih selama bulan Ramadhan 1445 Hijrah dengan 20 persennya merupakan imam penyandang disabilitas.

"Kami pada bulan Ramadhan ini merekrut kurang lebih 100 imam dengan bacaan yang tartil, untuk disebar ke masjid-masjid," kata Pengarah Panitia Ramadhan BAZNAS-BAZIS DKI Jakarta Muhamad Nurminto di Jakarta, Senin.

Nurminto mengatakan bahwa program tersebut merupakan upaya BAZNAS-BAZIS DKI Jakarta untuk memberdayakan para imam yang ada dan menyediakan kebutuhan masjid atau mushala pada saat bulan Ramadhan.

Selain imam tarawih, kata Nurminto, pihaknya juga menyediakan 100 penceramah untuk mengisi kajian pada bulan Ramadhan, 20 persennya juga melibatkan penyandang disabilitas.

Baca juga: PAM Jaya dan Baznas DKI berdayakan disabilitas
Baca juga: Baznas-Bazis DKI bantu rumah ikan untuk nelayan Kepulauan Seribu

Ia menjelaskan bahwa Program Duta Imam Tarawih merupakan bentuk kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan tujuan utamanya, yaitu memberdayakan generasi penghafal Quran.

"Kami pastikan baik imam maupun penceramah akan kami libatkan penyandang disabilitas sebanyak 20 persen," tuturnya.

Selain itu, pada bulan Ramadhan 1445 Hijrah BAZNAS-BAZIS DKI juga memiliki Program Bedah Rumah bagi keluarga penghafal Al Quran, yang masing-masing mendapatkan bantuan Rp55 juta per rumah.

"Kalau keluarganya ada yang hafal 10 juz atau 30 juz bisa mengajukan Program Bedah Rumah bagi tahfidz dan tentunya harus berkoordinasi dengan pihak kelurahan serta kecamatan agar tidak ada masalah terutama tanahnya," tuturnya.

Nurminto yang juga Kepala Bidang III Keuangan BAZNAS-BAZIS Provinsi DKI Jakarta menambahkan bahwa pihaknya masih memiliki beberapa program unggulan lainnya selama bulan Ramadhan ini seperti hapus tato, mudik gratis bagi difabel dan lain sebagainya.
Baca juga: BAZNAS DKI targetkan himpun ZIS Rp112,5 miliar pada Ramadhan

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Valkyrie Ajaib

gambar slot gacor

JPU: SYL usir eks Sekjen Kementan karena tak patuhi perintah pemerasan******

Jakarta (ANTARA) - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan Menteri Pertanian periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) sempat mengusir mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Momon Rusmono turun dari mobil karena tidak mematuhi perintah melakukan pemerasan.

JPU KPK Masmudi menyampaikan pengusiran itu dilakukan di tengah perjalanan kunjungan kerja ke Pandeglang, Banten, pada Januari 2020 saat Momon sedang mendampingi SYL.

"SYL meminta Momon untuk pindah mobil karena Momon tidak dapat memenuhi kepentingan terdakwa, yang mana selanjutnya Momon turun dan pindah mobil," ujar Masmudi saat pembacaan dakwaan SYL dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: SYL alirkan uang Rp40,1 juta hasil pemerasan ke Partai NasDem

Selanjutnya pada Februari 2020, bertempat di ruang kerja Menteri Pertanian, lanjut Masmudi, SYL melalui Panji Harjanto selaku ajudannya memanggil Momon. SYL menyampaikan jika Momon tidak sejalan dengan keinginannya, Momon dipersilakan mengundurkan diri.

Keesokan harinya, Direktur Jenderal Perkebunan Kementan tahun 2020 Kasdi Subagyono menyampaikan kepada Momon bahwa atas arahan SYL, Momon tidak perlu mendampingi dan ikut kunjungan kerja bersama SYL, kecuali atas perintah SYL.

"Disampaikan juga oleh Kasdi kalau SYL ke timur, Pak Momon ke barat atau diam di kantor saja," katanya.

Baca juga: KPK panggil Hanan Supangkat sebagai saksi kasus TPPU SYL

Dengan demikian, Masmudi menambahkan sejak saat itu tugas Momon sebagai Sekjen Kementan dalam mendampingi SYL selaku Mentan diambil alih oleh Kasdi selaku orang yang lebih dipercaya oleh SYL.

Kemudian pada Mei 2021, Kasdi dipromosikan oleh SYL menjadi Sekjen Kementan menggantikan Momon. Setelah menjabat Sekjen Kementan, Kasdi meneruskan perintah SYL melakukan pengumpulan uang dari para pejabat eselon I Kementan untuk pembayaran serta kepentingan SYL dan keluarganya.

Atas perintah SYL tersebut, para pejabat eselon I di lingkungan Kementan dengan terpaksa memenuhi permintaan SYL karena khawatir pimpinannya itu marah, takut dipindahtugaskan, demosi jabatan, atau diberhentikan.

Baca juga: SYL minta penangguhan penahanan karena sakit paru-paru

Dalam kasus ini, SYL didakwa JPU KPK melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar selama rentang waktu tahun 2020 hingga 2023. Pengumpulan uang secara paksa tersebut diduga dilakukan sejak awal SYL menjabat sebagai Mentan pada awal 2020.

Pemerasan di lingkungan Kementan dilakukan SYL bersama Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021-2023 dan Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan tahun 2023. Untuk itu, ketiganya didakwa secara bersamaan.

Baca juga: SYL didakwa lakukan pemerasan dan terima gratifikasi Rp44,5 miliar
Baca juga: Syahrul Yasin Limpo ajukan keberatan atas dakwaan JPU KPK

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jueji

cara menggunakan aplikasi kredivo

BPIP tengah kaji keselarasan aturan hukum dengan nilai Pancasila******

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Darmansjah Djumala mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji keselarasan aturan hukum dan perundang-undangan dengan nilai-nilai Pancasila.

"Saat ini BPIP bekerja sama dengan berbagai universitas dan para ahli sedang mengidentifikasi aturan hukum dan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Djumala dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Baca juga: PP Perti sambut baik Ba'asyir tegaskan keselarasan agama-Pancasila

Menurut Djumala, hal tersebut sesuai dengan salah satu tugas BPIP, yakni mengkaji keselarasan kebijakan dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk aturan hukum dan perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Sementara itu, Djumala menyebutkan saat ini ada beberapa peraturan daerah (perda) yang tidak selaras dengan nilai Pancasila. Misalnya, lanjut dia, perda yang bersifat diskriminatif berbasis SARA.

Baca juga: Kemendagri sebut inovasi harus sesuai dengan nilai Pancasila

Djumala mengatakan bahwa perda yang diskriminatif tersebut bila tidak disikapi secara bijak, maka dapat mengganggu harmoni sosial di masyarakat.

"Pendekatan dari bawah dengan melibatkan pengampu kepentingan diharapkan dapat menghindari perda yang bias SARA, ekonomi, politik dan gender," tuturnya.

Baca juga: BPIP-Pemkab OKI menguatkan nilai-nilai Pancasila pada narapidana

Djumala mencontohkan bahwa saat ini masih terdapat kebijakan publik yang bias gender. Misalnya, kata dia, terkait ukuran toilet wanita dan pria yang dibuat sama besar.

Padahal, lanjut dia, wanita membutuhkan waktu lebih lama di toilet, sehingga memaksa mereka harus antre lebih lama dari pria.

Baca juga: BPIP ajak generasi muda implementasikan nilai-nilai Pancasila

“Membiarkan wanita berlama-lama antre di toilet merupakan tindakan yang tidak selaras dengan Pancasila, tidak manusiawi, tidak sesuai dengan sila ke-2 'kemanusiaan yang adil dan beradab.' Perlu dipikirkan, ada perda yang mengharuskan pengusaha mal untuk menyediakan toilet wanita lebih banyak dan lebih besar dari toilet pria," kata Djumala.

Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi perlunya kajian akademik dan diskusi publik yang mengkaji keselarasan perda, regulasi, hukum dan perundang-undangan dengan Pancasila.

Baca juga: Mahasiswa Unja kenalkan nilai Pancasila pada Suku Anak Dalam di Jambi
Baca juga: Jambore Ibu Pertiwi dorong siswa terapkan nilai Pancasila 

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024