slot game slot

Jiuyao Ajaib

Panitia Bantah Perkelahian di Munas Hipmi Dipicu Persaingan Caketum******

Panitia membantah kericuhan di Musyawarah Nasional (Munas) XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) berkaitan dengan persaingan antar-calon Ketua Umum BPP HIPMI.

Ketua Organizing Committee (OC) Munas XVII HIPMI M Ali Affandi mengatakan insiden tersebut dipicu oleh masalah personal.

"Kejadian semalam disebabkan kesalahpahaman personal antar peserta munas HIPMI yang terjadi di luar rapat Pleno," kata Ali Affandi, Selasa (22/11).

Saat dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, Ali Affandi tidak membantah keterlibatan tim sukses calon ketua umum dalam adu pukul tersebut. Adu pukul antara sejumlah anggota HIPMI itu melibatkan salah satu tim sukses ketua umum.

"Itu hanya dikaitkan saja. Sebenarnya masalah personal. Nggak ada kaitannya sama kontestasi," katanya.

Ia juga tak menampik jika Sidang Pleno I dengan agenda pembahasan tata tertib berjalan alot. Namun ia meyakinkan perkelahian tersebut tidak berkaitan dengan jalannya sidang.

"Dinamika (sidang) menghangat, lah. Tapi nggak sampai panas. (Perkelahian) itu sudah di luar agenda forum. Mau keluar istirahat. Salah paham aja itu," katanya.

Ia mengakui sidang pleno I yang dijadwalkan selesai pukul 22.00 WIB molor hingga pukul 00.00 WIB. Karena itu, pimpinan memutuskan sidang diskors hingga hari berikutnya. Ali Affandi mengatakan molornya sidang membuat emosi peserta sidang mudah tersulut.

"Jadi teman-teman standby dari jam tujuh pagi sampai jam 12 malam, makanya wajar kalau begitu," katanya.

Sementara itu, Kapolresta Surakarta Kombes Pol. Iwan Saktiadi ia bersama Danrem 074/Warastratama Surakarta Kolonel Inf. Achiruddin langsung mendatangi Hotel Alila setelah mendengar kabar tersebut. Menurutnya, pertikaian terjadi saat peserta membubarkan diri dari Sidang Pleno I Munas.

"Kemudian di arena luar itu ya biasa lah ada gesekan sedikit, senggolan kemudian ada sedikit kesalahpahaman antara beberapa orang di lokasi, sehingga terjadi hal seperti yang rekan-rekan ketahui," kata Iwan.

Ia mendorong agar pihak yang berselisih melakukan mediasi sehingga masalah bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

"HIPMI merupakan suatu keluarga besar. Yang ada di dalamnya ya keluarga. Artinya restorative justice akan kita tempuh jika memang kedua belah pihak yang terlibat selisih paham itu menghendaki penyelesaian secara kekeluargaan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Raja Emas Hitam

Panitia Soal Ricuh Munas Hipmi: Ada Kesalahpahaman******

Ketua Panitia Organizing Committee (OC) Munas XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Ali Affandi mengatakan kisruh dalam acara tersebut dipicu oleh kesalahpahaman personal antar peserta yang terjadi di luar rapat Pleno.

Kendati, ia mengatakan tahapan munas masih tetap berjalan sebagaimana yang telah dijadwalkan.

"Pada dasarnya panitia Munas sudah membrief kepada peserta agar seluruh tahapan berjalan humanis dan baik," ujar Ali di Solo, Selasa (22/11).

Sebelumnya, Munas HIPMI XVII pada Senin (21/11) di Solo, Jawa Tengah, diwarnai kericuhan.

Hal tersebut diketahui dari sebuah video yang tersebar di media sosial. Sejumlah peserta terlibat saling pukul dan baku hantam.

[Gambas:Video CNN]

Toko Hitam Tuhan Tuhan

Kadin Minta Kebijakan Upah Diimbangi dengan Insentif bagi Pengusaha******

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia mengatakan kenaikan upah minimum(UM) 2023 perlu dibarengi dengan pemberian insentif dari pemerintah kepada pengusaha.

Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid mengungkapkan pemerintah perlu merumuskan kebijakan pengupahan yang lebih tertarget, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan karakter setiap sektor industri.

Selain itu, kebijakan pengupahan tersebut juga perlu bersifat adil dan tidak memberatkan pelaku usaha dan tidak merugikan tenaga kerja atau buruh. Pasalnya, baik pelaku usaha maupun tenaga kerja, keduanya merupakan siklus pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan.

Sementara itu, industri yang berorientasi pada ekspor seperti industri alas kaki dan pakaian jadi berbeda dengan industri yang berorientasi pada impor, seperti makanan dan minuman yang mengandalkan bahan baku sereal, industri plastik, dan perlengkapan elektronik.

"Dalam situasi pelemahan ekonomi global yang bakal berlanjut pada tahun depan, kami berharap agar kebijakan kenaikan upah dibarengi dengan pemberian insentif bagi industri yang terkena dampak gejolak ekonomi global, seperti industri padat karya dan yang berorientasi pada ekspor," kata Arsjad melalui keterangan resmi, Selasa (22/11).

Ia menambahkan pihaknya memang menyambut baik aturan formulasi penetapan upah tahun depan yang baru diterbitkan Kementerian Ketenagakerjaan, Permenaker Nomor 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi.

Namun, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan juga keberlangsungan usaha pada setiap sektor agar tidak kontraproduktif.

Pihaknya tidak menampik bahwa tantangan ekonomi global yang dipicu oleh konflik geopolitik terus memicu lonjakan inflasi. Pada Oktober 2022, inflasi Indonesia telah mencapai 5,71 persen yang bakal berimbas pada kenaikan harga-harga bahan pokok dan daya beli masyarakat.

Di sisi lain, kata Arsjad, dengan tantangan yang sama, industri dalam negeri juga merasakan dampak yang berbeda-beda. Hal ini tercermin dari penurunan permintaan global yang berdampak pada ekspor Indonesia.

Berdasarkan catatannya, kinerja ekspor tercatat turun 10,99 persen pada September tahun ini menjadi US,8 miliar dibandingkan pada bulan sebelumnya. Imbasnya, sektor industri padat karya sebagai penopang penyerapan tenaga kerja di Indonesia menjadi lesu darah karena permintaan yang menurun.

"Kebijakan kenaikan upah minimum pada satu periode sebaiknya menargetkan pada industri dengan laju pertumbuhan ekonomi terbesar atau winning industry pada periode tersebut. Jika tidak, kebijakan kenaikan upah tersebut akan memberatkan pelaku usaha," ujar Arsjad.

[Gambas:Video CNN]

Toko Kelontong Dewa dan Setan

DAMRI Obral Tiket, ke Luar Kota Cuma Rp76 Ribu******

DAMRIberikan harga perjalanan khusus sebesar Rp76 ribu untuk rute antar kota dan potongan sebesar 10 persen untuk rute layanan antar kota dan layanan bandara.

Harga khusus ini diberikan dalam rangka menyambut HUT ke-76 perusahaan.

Corporate Secretary DAMRI Akhmad Zulfikri mengatakan pemesanan tiket dengan potongan diskon 10 persen dapat dilakukan mulai 22 November 2022 dan keberangkatan di 25 November 2022.

Promo ini berlaku untuk pembelian menggunakan DAMRI Apps dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Adapun rute yang dapat dipesan untuk mendapatkan harga Rp76 ribu adalah Jakarta-Surabaya, Surabaya-Jakarta, Jakarta-Malang, Malang-Jakarta, Tanjung karang-Gambir, dan Gambir-Tanjung Karang.

Lalu, Pontianak-Nanga Pinoh, Nanga Pinoh-Pontianak, Pontianak-Sintang, Sintang-Pontianak, Bandung-Lampung, dan Lampung-Bandung.

Untuk mendapatkan harga khusus tersebut, pelanggan DAMRI wajib mengunduh dan membuat akun baru di DAMRI Apps dan mengikuti media sosial Instagram DAMRI.

Selanjutnya, pelanggan diharapkan untuk mengunggah hasil screenshot akun pelanggan di DAMRI Apps ke Instastory masing-masing akun Instagram pelanggan dengan mention akun @DAMRIIndonesia.

Zulfikri mengatakan ketika mengunggah ke Instastory, pelanggan harus menyertakan caption semenarik mungkin dan mention 5 orang teman. Selain itu, pelanggan wajib menggunakan 3 hastag pada caption, yakni #HUTDAMRI76, #BangkitTumbuhdanBerAKHLAK, dan cantumkan hastag sesuai rute yang diinginkan, contoh: #GambirTanjungKarang.

Pelanggan yang berkesempatan mendapatkan harga khusus akan dihubungi oleh pihak DAMRI pada 23 November 2022 melalui akun Instagram @DAMRIIndonesia.

Zulfikri menyebut sesuai tema HUT ke-76 yaitu DAMRI 'Bangkit, Tumbuh, dan BerAKHLAK', promo ini dihadirkan agar pelanggan dapat menikmati layanan yang diinginkan dengan harga lebih terjangkau.

[Gambas:Video CNN]

Tanda Naga di Langit Berbintang

Menhub Minta Pemda Subsidi Biaya Operasi Pesawat******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak pemerintah daerah (pemda) untuk ikut memberikan insentif berupa subsidi biaya operasi pesawat(BOP) kepada maskapai dalam negeri.

Tujuannya, untuk memulihkan industri penerbangan di Indonesia, terutama ke wilayah masing-masing pemda pascapandemi covid-19.

"Kami mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama membuat stimulus untuk konektivitas transportasi udara di daerah-daerah, untuk memulihkan kembali sektor penerbangan setelah terdampak covid-19," ujar Budi dalam rapat koordinasi Keberlangsungan Konektivitas Transportasi Udara dan Dukungan Pemerintah Daerah seperti dikutip antara, Selasa (22/11).

Kemudian ada juga stimulus penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U) di bandara yang dikelola Kemenhub dengan biaya yang lebih rendah.

"Sekarang kami juga mendorong kehadiran pemda berupa dukungan stimulus pelayanan transportasi udara agar menjamin ketersediaan konektivitas di daerahnya," jelasnya.

Budi mengungkapkan salah satu pemda yang telah melakukan upaya nyata untuk memberikan stimulus yakni Toraja. Pemda setempat memberikan jaminan keterisian penumpang atau block seatsekitar 60-70 persen dari total kursi yang tersedia.

Menurut dia, pemprov dan pemkab saling sharinguntuk melakukan block seat,sehingga saat ini sudah ada penerbangan dua kali dari Makassar ke Toraja dan sekarang sudah menambah rute ke Balikpapan.

"Kami harap pemda lain juga melakukan hal yang sama," imbuhnya.

Selain dukungan pemda, Budi juga mendorong peran dari operator bandara dan maskapai untuk terus meningkatkan kinerja penerbangannya, di antaranya menambah jam operasional di sejumlah bandara, sehingga pergerakan pesawat dapat lebih banyak dan dari sisi operasional akan lebih efisien.

[Gambas:Video CNN]

Bintang besar di dunia seni bela diri

Apindo Jabar Anggap Permenaker 18/2022 Berpotensi Naikkan Angka PHK******

DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat menyayangkan sikap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan UpahMinimum Provinsi (UMP).

Pasalnya, aturan soal formula penghitungan upah buruh dalam Permenaker 18/2022 itu dinilai tidak memiliki kepastian hukum.

"Karena hal ini mencerminkan tidak adanya kepastian hukum dan dengan demikian tidak ada juga kepastian usaha," kata DPP Apindo Jawa Barat melalui keterangan resmi seperti dikutip pada Senin (21/11).

"Bagaimana bisa Permenaker melawan PP? Sungguh bahaya sekali apabila peraturan yang lebih tinggi bisa dilawan oleh peraturan dibawahnya," kata Apindo.

Apindo juga menilai terbitnya Permenaker Nomor 18/2022 itu juga melanggar hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Di mana MK menangguhkan segala tindakan / kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11/ 2020 tentang Cipta Kerja hingga dua tahun.

Menurutnya, Kemenaker melanggar prinsip UMK yang merupakan upah sebagai safety net pekerja di tingkat buruh dan upaya untuk mengurangi disparitas yang besar antara Kabupaten/Kota.

Sebab, hasil simulasi dengan rumus/formula yang baru justru menunjukkan bahwa daerah yang sebelumnya sudah memiliki UMK melebihi ambang batas atas, seperti Kabupaten Bogor, Purwakarta, Karawang, dan Bekasi justru dengan formula baru ini, mengalami kenaikan yang jauh lebih besar dari wilayah/daerah dengan UMK rendah.

Oleh karena itu, Apindo mengklaim pengurangan pekerja secara massive akan terus terjadi. Apalagi, sektor usaha masih belum bangkit dari pandemi covid-19 dan krisis global.

Terlebih lagi, kata Apindo, yang awalnya pemerintah ingin mempersempit disparitas antar upah di daerah, justru sekarang membangun jurang kecemburuan antar daerah dengan makin besarnya perbedaan upah diantara mereka.

"Apa nanti akan dibiarkan terjadi kejar - kejaran upah, yang rendah ngejar yang tinggi dengan mengganti lagi formula? Terus terang, pengusaha khawatir sekali dan merasa tidak pasti," ujar Apindo.

Pengusaha juga mengatakan dalam kondisi Indonesia yang akan menghadapi resesi global di 2023, di mana kemungkinan akan berimplikasi pada industri berorientasi ekspor, hasil terhitung UMP dan UMK 2023 dengan formula baru akan benar-benar membuat industri di Indonesia, khususnya Jawa Barat, mengalami periode paling sulit.

"Dengan semua hal yang telah dijelaskan di atas maka Apindo tetap menginginkan diberlakukannya PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan," tandas Apindo.

[Gambas:Video CNN]