situs slot terbukti gacor

perjalanan penyihir

agen slot dan togel terpercaya

Polda Metro Jaya beberkan alasan menghentikan kasus Aiman Witjaksono******

Jakarta (ANTARA) - Polda Metro Jaya ​​​​​membeberkan alasan  menghentikan penyidikan kasus dugaan ujaran kebencian terkait netralitas Kepolisian dalam Pemilu 2024 oleh Aiman Witjaksono.

Penghentian penyidikan kasus tersebut menurut Kabid Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi, karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana perihal penyebaran berita bohong atau hoaks. "Otomatis sangkaan dan dakwaan akan gugur karena Pasal 14 dan 15 Nomor 1 Tahun 1946 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," katanya saat dikonfirmasi di Jakarta pada Kamis. Ade Ary juga menegaskan penghentian kasus ini tidak bernuansa politis menyusul Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sudah rampung sehingga kasus dihentikan. "Penyelidikan, penyidikan itu dasarnya aturan. Hak dan kewajiban siapapun yang berproses hukum akan dipatuhi penyidik," katanya. Polda Metro Jaya secara resmi telah menghentikan penyidikan kasus dugaan ujaran kebencian oleh Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Aiman Witjaksono.

Baca juga: IPW apresiasi Polda Metro Jaya karena hentikan kasus Aiman Witjaksono "Tadi malam (Rabu, 27 Maret 2024), kami sudah dikirimkan surat dari penyidik dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bahwa laporan yg berkaitan dengan saudara Aiman ini sudah dihentikan atau sudah dikeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) dengan alasan demi hukum," kata salah satu penasehat hukum Aiman Witjaksono, Finsensius Mendrofa saat ditemui di Jakarta, Kamis. Finsensius menambahkan pihaknya sangat bersyukur atas keputusan Polda Metro Jaya dan mengapresiasi atas penghentian kasus tersebut. "Kami bersyukur bahwa kasus Aiman dihentikan demi hukum, memang sejak awal kami meyakini betul bahwa kasus Aiman ini bukan merupakan tindak pidana," katanya. Ia juga berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu layak diapresiasi karena sama-sama memiliki satu pemikiran terhadap kasus Aiman bahwa demi hukum harus dihentikan prosesnya. MK RI mengabulkan sebagian gugatan uji materi yang diajukan Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty serta menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana perihal penyebaran berita bohong atau hoaks.

Baca juga: Polda Metro hentikan penyidikan kasus ujaran Aiman "Dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara RI II Nomor 9) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan saat sidang pleno yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis (21/3). MK berpendapat, unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan” pada Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 mengandung sifat ambiguitas. Menurut MK, sulit menentukan ukuran atau parameter kebenaran suatu hal yang disampaikan oleh masyarakat. Ukuran atau parameter yang tidak jelas dalam mengeluarkan pendapat atau pemikiran, justru dapat membatasi hak setiap orang untuk berpikir. Selain itu, hal ini juga dinilai mahkamah dapat mengancam kebebasan masyarakat untuk berpendapat. "Karena itu, negara tidak boleh mengurangi kebebasan berpendapat dengan ketentuan atau syarat yang bersifat absolut bahwa yang disampaikan tersebut adalah sesuatu yang benar atau tidak bohong,” kata hakim konstitusi Arsul Sani membacakan pertimbangan.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Qi Master di Tokyo

slot gacor 777 demo

CEO Boeing Dave Calhoun Bakal Mundur Terkait Isu Keselamatan******

Jakarta, CNN Indonesia--

CEO Boeing Dave Calhoun berniat mundur pada akhir tahun ini, di tengah perhatian global terhadap isu keselamatan pesawat produksi perusahaan.

Dilansir CNN Business,Senin (25/3), pabrikan pesawat asal Amerika Serikat (AS) itu akan melakukan perombakan besar-besaran dalam kepemimpinan perusahaan.

Selain Calhoun, pimpinan Boeing dan kepala unit pesawat komersial juga akan mengundurkan diri.

Perusahaan juga mengumumkan CEO Boeing Commercial Airplanes Stan Deal pensiun. Stephanie Pope, chief operating officer Boeing sejak Januari, akan menggantikan posisinya.

Boeing dilanda masalah selama lebih dari lima tahun terakhir, termasuk dua kecelakaan fatal 737 Max pada 2018 dan 2019 yang menewaskan 346 orang. Terbaru, panel pintu pesawat Alaska Airlines 737 Max terlepas.

Permasalahan ini membuat masalah keselamatan Boeing menjadi perhatian dengan kerugian kumulatif lebih dari US miliar.

Dalam suratnya kepada karyawan Boeing pada Senin ini, Calhoun menyebut insiden Alaska Airlines sebagai "momen penting bagi Boeing".

Lihat Juga : Astra Infra Bakal Diskon Tarif Tol Cikopo-Palimanan Dkk Saat Mudik

"Mata dunia tertuju pada kami," kata Calhoun saat mengumumkan rencana kepergiannya.

"Kami akan memperbaiki apa yang tidak berfungsi, dan kami akan mengembalikan perusahaan kami ke jalur pemulihan dan stabilitas," sambungnya.

Keputusan untuk pergi adalah "100 persen" pilihannya, kata Calhoun dalam sebuah wawancara di CNBC pada Senin pagi.

CEO dari sejumlah maskapai penerbangan meminta untuk berbicara langsung dengan dewan direksi Boeing pekan lalu. Hal itu menurut Calhoun adalah proses normal meskipun pelanggan jarang berbicara langsung dengan direktur.

Mengenai alasan Calhoun memutuskan untuk tetap tinggal hingga akhir tahun daripada segera pergi, dia mengatakan kepada CNBC: "Kami memiliki gunung lain yang harus didaki. Jangan menghindari apa yang terjadi dengan Alaska Air. Jangan menghindari seruan untuk bertindak. Jangan menghindari perubahan yang perlu kita lakukan di pabrik kita."

Calhoun diangkat sebagai CEO setelah Muilenburg digulingkan pada Desember tahun itu, dan mulai menjabat pada Januari 2020.

Masa jabatan Calhoun dimulai sekitar pertengahan masa larangan terbang 737 Max selama 20 bulan karena cacat desain yang dianggap sebagai penyebab kedua kecelakaan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/sfr)

Evolusi super kelahiran kembali

batikslot138

Polda Metro Jaya beberkan alasan menghentikan kasus Aiman Witjaksono******

Jakarta (ANTARA) - Polda Metro Jaya ​​​​​membeberkan alasan  menghentikan penyidikan kasus dugaan ujaran kebencian terkait netralitas Kepolisian dalam Pemilu 2024 oleh Aiman Witjaksono.

Penghentian penyidikan kasus tersebut menurut Kabid Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi, karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana perihal penyebaran berita bohong atau hoaks. "Otomatis sangkaan dan dakwaan akan gugur karena Pasal 14 dan 15 Nomor 1 Tahun 1946 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," katanya saat dikonfirmasi di Jakarta pada Kamis. Ade Ary juga menegaskan penghentian kasus ini tidak bernuansa politis menyusul Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sudah rampung sehingga kasus dihentikan. "Penyelidikan, penyidikan itu dasarnya aturan. Hak dan kewajiban siapapun yang berproses hukum akan dipatuhi penyidik," katanya. Polda Metro Jaya secara resmi telah menghentikan penyidikan kasus dugaan ujaran kebencian oleh Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Aiman Witjaksono.

Baca juga: IPW apresiasi Polda Metro Jaya karena hentikan kasus Aiman Witjaksono "Tadi malam (Rabu, 27 Maret 2024), kami sudah dikirimkan surat dari penyidik dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bahwa laporan yg berkaitan dengan saudara Aiman ini sudah dihentikan atau sudah dikeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) dengan alasan demi hukum," kata salah satu penasehat hukum Aiman Witjaksono, Finsensius Mendrofa saat ditemui di Jakarta, Kamis. Finsensius menambahkan pihaknya sangat bersyukur atas keputusan Polda Metro Jaya dan mengapresiasi atas penghentian kasus tersebut. "Kami bersyukur bahwa kasus Aiman dihentikan demi hukum, memang sejak awal kami meyakini betul bahwa kasus Aiman ini bukan merupakan tindak pidana," katanya. Ia juga berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu layak diapresiasi karena sama-sama memiliki satu pemikiran terhadap kasus Aiman bahwa demi hukum harus dihentikan prosesnya. MK RI mengabulkan sebagian gugatan uji materi yang diajukan Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty serta menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana perihal penyebaran berita bohong atau hoaks.

Baca juga: Polda Metro hentikan penyidikan kasus ujaran Aiman "Dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara RI II Nomor 9) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan saat sidang pleno yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis (21/3). MK berpendapat, unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan” pada Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 mengandung sifat ambiguitas. Menurut MK, sulit menentukan ukuran atau parameter kebenaran suatu hal yang disampaikan oleh masyarakat. Ukuran atau parameter yang tidak jelas dalam mengeluarkan pendapat atau pemikiran, justru dapat membatasi hak setiap orang untuk berpikir. Selain itu, hal ini juga dinilai mahkamah dapat mengancam kebebasan masyarakat untuk berpendapat. "Karena itu, negara tidak boleh mengurangi kebebasan berpendapat dengan ketentuan atau syarat yang bersifat absolut bahwa yang disampaikan tersebut adalah sesuatu yang benar atau tidak bohong,” kata hakim konstitusi Arsul Sani membacakan pertimbangan.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Bayangan Konoha

pinjol terpercaya cepat cair

Empat Parpol di Bangkalan gugat hasil Pemilu ke MK******

"Jadi, meski rekapitulasi tingkat kabupaten hingga nasional selesai, sengketa pemilu masih terus bergulir,"

Bangkalan (ANTARA) - Sebanyak empat partai politik peserta 2024 di Kabupateb Bangkalan, Jawa Timur mengajukan gugatan terhadap hasil pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat pada Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Ketua Bawan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangkalan Ahmad Mustain Shaleh, Kamis, keempat partai itu masing-masing Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Golkar, PKS dan Partai Gerindra.

"Jadi, meski rekapitulasi tingkat kabupaten hingga nasional selesai, sengketa pemilu masih terus bergulir," katanya.

Menurutnya, Bangkalan menjadi Kabupaten dengan sengketa tertinggi di Jatim. Terdata sejauh ini ada 6 gugatan ke MK diantaranya PKB dapil 1 dan 4, Golkar dapil 2, PKS dapil 3 dan 5 dan Gerindra dapil 4.

"Kita masih menjadi pencetak rekor tertinggi dengan jumlah 6 sengketa ke MK di Jatim. Bangkalan konsisten dengan banyaknya sengketa sejak 2019 lalu," ujar Mustain.

Tidak hanya di MK, saat ini juga sedang berproses 11 administrasi, 27 kode etik dan 6 pidana pemilu. Pelanggaran itu merupakan hasil 41 laporan dan 2 temuan.

"Total ada 41 laporan yang masuk ke kami, kemudian 2 temuan internal Bawaslu sedang diproses. Totalnya ada 11 administrasi, 27 kode etik dan 6 pidana pemilu," jelas Mustain.

Sementara Komisioner KPU Bangkalan, Zairil Munir menjelaskan secara umum pelaksanaan pemilu di Bangkalan berjalan lancar. Sengketa dan gugatan, sudah diselesaikan saat rekapitulasi.

"Semua yang merasa keberatan sudah kami selesaikan saat rekapitulasi, bahkan ada yang sampai hitung ulang. Selain itu, saat rekapitulasi tidak ada yang mengisi form kejadian khusus," katanya, menjelaskan.

Pewarta: Abd Aziz
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Hunyuan Wuzong

tafsir mimpi bergambar 3d

KCIC Cari Konsultan Kereta Cepat Jakarta******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencari konsultan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya(KCJS) dengan nilai tender Rp27,52 miliar.

Pencarian konsultan ini diumumkan langsung di situs KCIC. Surat pengumuman tender ditandatangani oleh Manager Procurement KCIC Haryono Mintarto pada 3 Januari 2024.

"PT KCIC akan melaksanakan tender terbuka jasa konsultan penyusunan studi kelayakan (analisa permintaan dan kajian awal teknis dan desain) perpanjangan trayek dan layanan Kereta Cepat Jakarta Surabaya (KCJS)," tulis pengumuman tender tersebut, dikutip Kamis (11/1).

Setidaknya ada empat persyaratan utama bagi para konsultan yang ingin mendaftar.

Pertama,perusahaan nasional yang berbadan hukum perseroan terbatas (PT) atau perusahaan asing yang bekerja sama dengan perusahaan nasional, dibuktikan dengan perjanjian kerja sama.

"Surat pernyataan minat ditandatangani oleh pimpinan perusahaan sebagaimana disebut dalam akta notaris pendirian perusahaan, dan/atau perwakilan yang mendapat kuasa dari pimpinan perusahaan dengan dilampiri surat kuasa bermaterai Rp10 ribu," tulis syarat kedua.

Ketiga,peserta tender yang telah mendaftar dan menerima dokumen diharapkan mengikuti rapat penjelasan. Jika tidak hadir, peserta dianggap setuju atau mengetahui hal-hal yang ditetapkan dalam berita acara penjelasan.

Keempat,peserta tender wajib melampirkan beberapa berkas, seperti legalitas pendirian perusahaan, legalitas finansial, legalitas izin usaha.

Namun, tender ini sudah berakhir pada Selasa (9/1). Pengumuman pencarian konsultan ini pun sudah tak ada lagi di situs resmi KCIC.

Berdasarkan jadwal pengadaan, hari ini bakal diadakan rapat penjelasan dengan para peserta yang telah mendaftar. Namun, keterangan di pengumuman tersebut mengklaim jadwal tersebut masih tentatif alias bisa saja berubah.

CNNIndonesia.com berupaya menghubungi General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa untuk meminta penjelasan soal tender pengadaan konsultan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya ini. Namun, yang bersangkutan belum menjawab hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Dua bintang besar

maxwin di bet 800

Empat Parpol di Bangkalan gugat hasil Pemilu ke MK******

"Jadi, meski rekapitulasi tingkat kabupaten hingga nasional selesai, sengketa pemilu masih terus bergulir,"

Bangkalan (ANTARA) - Sebanyak empat partai politik peserta 2024 di Kabupateb Bangkalan, Jawa Timur mengajukan gugatan terhadap hasil pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat pada Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Ketua Bawan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangkalan Ahmad Mustain Shaleh, Kamis, keempat partai itu masing-masing Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Golkar, PKS dan Partai Gerindra.

"Jadi, meski rekapitulasi tingkat kabupaten hingga nasional selesai, sengketa pemilu masih terus bergulir," katanya.

Menurutnya, Bangkalan menjadi Kabupaten dengan sengketa tertinggi di Jatim. Terdata sejauh ini ada 6 gugatan ke MK diantaranya PKB dapil 1 dan 4, Golkar dapil 2, PKS dapil 3 dan 5 dan Gerindra dapil 4.

"Kita masih menjadi pencetak rekor tertinggi dengan jumlah 6 sengketa ke MK di Jatim. Bangkalan konsisten dengan banyaknya sengketa sejak 2019 lalu," ujar Mustain.

Tidak hanya di MK, saat ini juga sedang berproses 11 administrasi, 27 kode etik dan 6 pidana pemilu. Pelanggaran itu merupakan hasil 41 laporan dan 2 temuan.

"Total ada 41 laporan yang masuk ke kami, kemudian 2 temuan internal Bawaslu sedang diproses. Totalnya ada 11 administrasi, 27 kode etik dan 6 pidana pemilu," jelas Mustain.

Sementara Komisioner KPU Bangkalan, Zairil Munir menjelaskan secara umum pelaksanaan pemilu di Bangkalan berjalan lancar. Sengketa dan gugatan, sudah diselesaikan saat rekapitulasi.

"Semua yang merasa keberatan sudah kami selesaikan saat rekapitulasi, bahkan ada yang sampai hitung ulang. Selain itu, saat rekapitulasi tidak ada yang mengisi form kejadian khusus," katanya, menjelaskan.

Pewarta: Abd Aziz
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024