petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

cara dapat uang dari internet

situs slot spin 603Jutaan kata 92692Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara dapat uang dari internet》

Din Syamsuddin: Jangan beri justifikasi pada perampas hak rakyat******

Din Syamsuddin: Jangan beri justifikasi pada perampas hak rakyat
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin memberikan ceramah dalam tablik akbar bertema "Strategi Dakwah Muhammadiyah pasca-Pemilu" yang dilaksanakan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tangerang, di Masjid Al-Muhajirin, Catalina, Tangerang, Minggu (3/3/2024). ANTARA/HO-PD Muhammadiyah Tanggerang.
Seperti tampil dengan merampas hak rakyat dalam Pemilu 2024, Muhammadiyah tidak tinggal diam, juga terhadap kemungkaran menampilkan kelaliman, nir-etika dan nir-kenegarawanan
Jakarta (ANTARA) - Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mengingatkan kepada seluruh anggota organisasi itu jangan pernah memberi justifikasi kepada para perampas hak rakyat pada Pemilu 2024.

“Seperti tampil dengan merampas hak rakyat dalam Pemilu 2024, Muhammadiyah tidak tinggal diam, juga terhadap kemungkaran menampilkan kelaliman, nir-etika dan nir-kenegarawanan,” kata Din Syamsuddin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurutnya, sikap demikian merupakan salah satu bentuk pengamalan Muhammadiyah dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran atau yang dikenal dengan beramar makruf nahyi munkar.

Pengamalan itu mesti dijalankan, kata dia, mengingat merupakan amanat Muktamar Muhammadiyah Yogyakarta pada 2010 dan amanat Al Quran Surah Ali Imran Ayat 104 sebagaimana yang sering dibacakan dalam forum-forum Muhammadiyah.

Baca juga: Muhammadiyah Sumut tegaskan LBH-AP layani seluruh masyarakat

Din Syamsuddin tidak menginginkan organisasi keagamaan yang pernah ia pimpin itu permisif dan legitimatif, meninggalkan kebenaran, dan kejujuran. Karena bila demikian maka akan berujung menjadi malapetaka besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Jangan karena ada yang datang membawa janji materi ataupun janji posisi tinggi, lidah kita kelu, kaki kita kaku. Tapi justru inilah saatnya kemungkaran struktural dihadapi dengan amar makruf-nahyi munkaryang bersifat struktural pula,” ujarnya dalam Tabligh Akbar yang bertema “Strategi Dakwah Muhammadiyah pasca-Pemilu” yang turut dihadiri jamaah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tangerang.

Sari kondisi itulah, menurut Din, yang mengharuskan Muhammadiyah meluruskan kembali arah pergerakan bangsa dari kemungkaran yang bahkan berjalan secara terstruktural. Sebab di mata Muhammadiyah, kata dia, kemungkaran struktural ialah penyimpangan dan penyelewengan terhadap nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara yang telah disepakati oleh para pendiri, termasuk di dalamnya sejumlah tokoh Muhammadiyah.

Baca juga: Muhammadiyah imbau pihak keberatan hasil pemilu ambil jalur konstitusi
Baca juga: Ketum Muhammadiyah sebut capres harus beretika luhur dan siap kalah

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Partai Gelora: Ambang batas parlemen dan presiden harus dihapus******

Partai Gelora: Ambang batas parlemen dan presiden harus dihapus
Arsip foto - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/10/2023). ANTARA/Melalusa Susthira K
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold)dan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) harus dihapus karena memunculkan jarak dengan rakyat.
 Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Fahri atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (29/2) yang memerintahkan besaran angka dan persentase ambang batas parlemen untuk diatur ulang. "Jadi, di masa yang akan datang, tidak saja parliamentary threshold,sebenarnya presidential thresholdjuga harus dihapuskan karena itulah yang menyebabkan rakyat itu berjarak dengan apa yang harus dia pilih dan hak-hak yang melekat pada rakyat itu," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Ia menyebut, segala bentuk ambang batas pada dasarnya mendistorsi hak-hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung sebab keberadaan-nya membuat rakyat di batas-batasi. Walaupun demikian, ia menilai suara rakyat jauh lebih kuat. "Kalau kita membaca substansi dari argumen MK tentang kedaulatan rakyat, maka seluruh proses demokrasi dan pemilu itu intinya adalah kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, segala jenis pembatasan yang menyebabkan lahirnya perantara antara kekuasaan dengan rakyat itu harus dihentikan," ujarnya.

Baca juga: Peneliti: Putusan ambang batas parlemen perlu didorong di DPR

Baca juga: Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat Ia juga mengatakan bahwa kedua ambang batas tersebut membuat pilihan rakyat dan orang yang terpilih jadi berbeda. Karena itu, kata dia, tidak heran jika masih ada anggapan bahwa para wakil rakyat sebenarnya bukan betul-betul mewakili rakyat, melainkan masing-masing partai-nya. "Padahal, seharusnya wakil rakyat adalah wakil langsung daripada rakyat karena pada dasarnya rakyat itu memilih orang kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak," ucapnya. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan norma pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Seorang remaja tenggelam, terseret arus Sungai Way Galih Lampung******

Seorang remaja tenggelam, terseret arus Sungai Way Galih Lampung
Suasana saat sejumlah anggota Damkarmat bersama warga setempat melakukan pencarian terhadap korban tenggelam di sungai Way Galih. ANTARA/HO-Damkarmat Lamsel.
Untuk saat ini kami dibantu warga sekitar masih melakukan pencarian terhadap anak yang tenggelam itu
Lampung Selatan (ANTARA) - Seorang remaja bernama Hengki (16) tenggelam saat berenang di Sungai Way Galih, Desa Sidoasri, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, pada Minggu.

"Kronologi anak-anak tersebut mandi bersama ke empat anak yang lainnya. Satu anak terbawa arus sungai," kata Kepala Bidang Damkar pada Dinas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Lampung Selatan Rully Fikriansyah, di Kalianda, Minggu.

Karena air sungai terlalu dalam, lanjutnya, korban pun akhirnya tenggelam dan tidak dapat ditolong oleh warga sekitar.

Baca juga: Tim SAR gabungan cari korban tenggelam di Ketang Lampung Selatan

Ia mengatakan pihaknya bersama Tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian terhadap korban yang dinyatakan hilang di Sungai Way Galih.

"Untuk saat ini kami dibantu warga sekitar masih melakukan pencarian terhadap anak yang tenggelam itu," katanya.

Ia juga mengatakan sampai saat ini pihaknya dari Dinas Damkarmat dan Babin Polsek setempat sudah kordinasi ke Basarnas BPBD untuk bergerak cepat melakukan pencarian.

Baca juga: Lima orang tewas terseret ombak di Katibung Lampung Selatan

Pewarta: Riadi Gunawan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:cara dapat uang dari termux

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
xiamen lottery paito
slot gacor terbaru pragmatic play
cara pinjam uang di mekar
pola gacor princess
slot logo dewa
syarat kredit di akulaku
pinjol langsung transfer
situs slot terpercaya dan gacor 2022
rtp 7meter
Daftar isi semua bab
Bab 1 cara beli hp cicilan di lazada
Bab 2 cara mendapatkan voucher di shopee
Bab 3 situs judi slot online lengkap
Bab 4 rtp ini188
Bab 5 permata bank pinjaman online
Bab 6 situs slot qqmacan
Bab 7 cara pinjam uang di dana dompet digital
Bab 8 slot surga dewa
Bab 9 mimpi 3d
Bab 10 suneo4d
Bab 11 cara kredit di bukalapak
Bab 12 aboplay
Bab 13 akun tergacor
Bab 14 kredit lewat shopee
Bab 15 situs slot gampang menang terpercaya
Bab 16 predeksihk
Bab 17 cara dapat uang di wesing
Bab 18 legend slot 77
Bab 19 asus togel
Bab 20 erek2 22
Klik untuk melihattersembunyi di tengah330bab
perjalanan waktuBacaan TerkaitMore+

Setan Besar dari Sekte Abadi

jasa pinjaman uang pribadi
Mandenas: PSBS Biak butuh Rp50 miliar untuk kompetisi Liga 1 Indonesia
Tim PSBS Biak. ANTARA/HO-Media Officer PSBS Biak.
Jayapura (ANTARA) - Manajer PSBS Biak Yan Mandenas mengatakan skuad berjuluk Badai Pasifik tersebut membutuhkan biaya sekitar Rp50 miliar untuk mengarungi kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2024/2025.

"PT Freeport Indonesia, Bank Papua, dan PT Nusa Tuna yang saat ini menjadi sponsor utama PSBS Biak akan tetap memberikan dukungan kepada kami untuk Liga 1 Indonesia musim depan," kata Mandenas di Jayapura, Minggu

Menurut Mandenas, selain ketiga sponsor tersebut pihaknya juga akan mencari sponsor lain untuk memenuhi kebutuhan tim selama menjalani kompetisi Liga 1 Indonesia.

"Kami bisa pastikan satu atau dua sponsor akan memberikan dukungan bagi PSBS Biak, saat ini kami sudah melakukan komunikasi dengan Kopi ABC," ujarnya.

Dia menjelaskan terkait dengan stadion yang akan digunakan PSBS Biak di Liga 1 Indonesia musim depan kemungkinan manajemen akan mencari stadion di luar Papua karena mempertimbangkan harga tiket pesawat yang sangat mahal.

"Ada waktu-waktu tertentu penerbangan ke Papua mahal dan susah sehingga kami akan mencari alternatif menggunakan stadion di Pulau Jawa," ujarnya.

Dia menambahkan untuk melengkapi komposisi pemain menjelang Liga 1 Indonesia pihaknya juga akan merekrut pemain asing dan pemain top asal Papua yang kini membela tim luar seperti Ricky Kambuaya dan Kelly Sroyer maupun Yakob dan Yance Sayuri.

"Khusus untuk pemain asing kami akan merekrut lima pemain dan saat ini kami sudah melakukan koordinasi dengan pemain dari Brasil, Argentina, Belanda, dan Portugal," katanya.

Baca juga: Persebaya memenangi laga kandang 2-1 atas PSS Sleman
Baca juga: Rizky Ridho persembahkan kemenangan Persija untuk The Jakmania
Baca juga: Rans Nusantara FC bidik tiga poin ketika jamu Persib Bandung

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Pemanggil Loli-ku

menghitung prediksi togel
PM Malaysia ketuai delegasi ke pertemuan tahunan dengan Australia
Perdana Menteri Malaysia Dato Seri Anwar Ibrahim. ANTARA FOTO/Rommy Pujianto/foc/aa.
Kuala Lumpur (ANTARA) - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim mengetuai delegasi ke pertemuan tahunan Pemimpin Malaysia-Australia (ALM) sekaligus mengikuti KTT Khusus ASEAN-Australia yang akan diadakan di Melbourne pada 5-6 Maret 2024.

Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) dalam keterangan pers dikeluarkan di Putrajaya, Minggu, mengatakan dalam pertemuan ALM pada 4 Maret itu, PM Anwar dan PM Australia Anthony Albanese akan meningkatkan kerja sama di bawah kerangka Kerja sama Komprehensif Strategik, termasuk dalam sektor perdagangan dan pelaburan, pendidikan, ekonomi digital, dan keamanan siber.

Pertukaran sejumlah Nota Kesepahaman (MoU) rencananya akan dilaksanakan dalam pertemuan tersebut, di antaranya MoU mengenai kerja sama dalam bidang pendidikan tinggi, pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional (TVET) dan penelitian.

Selain itu, ada pula MoU mengenai kerja sama dalam bidang pemuda dan olah raga, kerja sama dan keamanan siber, serta kerja sama praktis antara pemerintah Malaysia dan pemerintah Australia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam pelaksanaan Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (CTBT).

Sementara itu, Wisma Putra menyebutkan KTT khusus ASEAN-Australia dilaksanakan dalam rangka 50 tahun peringatan Hubungan Dialog ASEAN-Australia, menyusul terbentuknya Kemitraan Strategis Komprehensif ASEAN-Australia pada 2021.

ASEAN dan Australia akan menilai status kerja sama yang sudah ada, serta membincangkan memperkuat kerja sama itu dalam berbagai bidang, di antaranya transisi energi, pengembangan sumber daya manusia, integrasi ekonomi, konektivitas dan kerja sama maritim.

Para pemimpin negara ASEAN dan Australia akan bertukar pandangan mengenai isu regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama. KTT khusus itu dijadwalkan akan mendukung Pernyataan Visi Pemimpin ASEAN-Australia dan Deklarasi Melbourne sebagai dokumen panduan untuk terus memajukan arah kerja sama strategis.

PM Anwar selama, menurut Wisma Putra, juga akan meresmikan Kompleks Olah raga Al-Taqwa,memimpin Pertemuan Meja Bundar dengan para pemimpin industri lokal, sesi pertemuan dengan calon investor potensial, sesi wawancara dengan organisasi media internasional, dan menyampaikan pidato utama di Invest ASEAN Melbourne 2024.

Sejumlah pertemuan juga akan dilakukan di antaranya dengan Gubernur Jenderal Persekutuan Australia (Purn) Jenderal David Hurley AC DSC, diaspora Malaysia di Melbourne dan menyampaikan kuliah umum di Australia National University di Canberra.

Wisma Putra mengatakan partisipasi Malaysia dalam ALM dan KTT khusus ASEAN-Australia mencerminkan komitmen tinggi negara tersebut dalam memperkokoh lagi kerja sama yang sudah ada dengan Australia di bawah kerangka Kerja sama Komprehensif Strategik, melalui platform bilateral dan multilateral.

Baca juga: Malaysia ingin lihat ASEAN menjadi organisasi yang lebih aktif
Baca juga: Australia berkomitmen dukung ASEAN dalam jangka panjang
Baca juga: Jokowi: ASEAN hargai dukungan Australia terhadap Pandangan ASEAN
 

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Su Xian'er Han Jin

seribu mimpi 01
Peneliti: Putusan ambang batas parlemen perlu didorong di DPR
Arsip foto - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt/aa.
Menurut saya, ini (putusan MK) perlu didorong agar DPR membuka ruang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas parlemen perlu didorong agar DPR merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
 "Menurut saya, ini (putusan MK) perlu didorong agar DPR membuka ruang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," kata Anto, panggilan akrabnya, ketika dihubungi di Jakarta, Minggu. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Baca juga: Fraksi PKB DPR RI masih kaji angka ambang batas parlemen yang tepat

Baca juga: Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat Anto mengatakan, apabila putusan MK tersebut menghasilkan besaran ambang batas parlemen yang baru, angka itu diharapkan dapat merepresentasikan suara rakyat, tidak membuang suara rakyat, dan juga bisa mendorong agar kinerja legislatif lebih baik lagi ke depannya. Ia menilai, besaran batasan angka yang tepat adalah di bawah empat persen agar ada semakin banyak fraksi partai politik (parpol) di parlemen. "Karena kalau melihat komposisi sekarang itu hanya terbatas di 8-9 fraksi. Dengan melihat performa dari parlemen kita, seharusnya fraksi-fraksi-nya bisa ditambah lagi, bukan diperkecil, agar lebih beragam pandangannya dan pola pengawasannya juga lebih kuat," ujar dia. Maksud dari pola pengawasan, lanjutnya, adalah partai pendukung pemerintah tidak boleh sekadar “memberikan cap stempel” untuk kebijakan yang dihasilkan atau diusung oleh pemerintah. "Partai koalisi dengan legislatif seharusnya menjalankan perannya. Ada fungsi check and balanceyang itu sangat penting. Makanya, dengan adanya keputusan MK ini, menurut saya seharusnya angka ambang batasnya itu lebih rendah dibanding hari ini," tegasnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Semangat bela diri saya adalah Pangu

kredit hp resmi
Benarkah Pertamina larang beli BBM subsidi jika telat bayar pajak?
Arsip - Masyarakat sebagai pelanggan mengisi BBM berkualitas, bahan bakar minyak non-subsidi di SPBU milik Pertamina Patra Niaga Sumbagsel. (ANTARA/HO-Dokumen Pribadi)
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan Facebook yang menampilkan foto pengisian BBM di Pertamina yang diberi narasi peraturan baru Pertamina, dilarang mengisi BBM bersubsidi jika telat membayar pajak.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut yang beredar pada awal Maret 2024 itu :

“Peraturan Baru: Dilarang Isi Bensin Kalau Telat Bayar Pajak”

Namun, benarkah Pertamina larangan beli BBM subsidi jika telat bayar pajak pada Februari 2024?

 

Unggahan yang menarasikan Pertamina larangan beli BBM subsidi jika telat bayar pajak pada Februari 2024. CSR Pertamina Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menyampaikan hal itu masih sebatas usulan dan belum diterapkan. (Facebook)
Penjelasan:

Berdasarkan penelusuran, belum ada informasi resmi mengenai peraturan tersebut. Namun, pada November 2023 PT Pertamina mengusulkan kepada pemerintah daerah di Bali agar penunggak pajak kendaraan bermotor tidak mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Mekanismenya, dilansir dari ANTARA, penunggak pajak yang mendatangi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk membeli BBM, tidak diperkenankan mengisi BBM subsidi.

Saat ini, sistem serupa mulai diterapkan di Lampung dan Jawa Barat. Rencananya, Pertamina Patra Niaga melakukan penjajakan kepada pemerintah daerah di Jawa Timur dan Bali.

Dilansir dari Kominfo, Corporate Secretary PT. Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan belum ada aturan nasional yang melarang pembelian BBM bersubsidi jika telat membayar pajak kendaraan. Selain itu, pajak kendaraan bermotor dikelola oleh pemerintah provinsi sehingga kebijakan terkait pajak kendaraan merupakan wewenang Pemerintah Daerah (Pemda). 

Manajer Komunikasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi juga menyampaikan bahwa pada November 2023 pihaknya sempat mengusulkan agar Pemda di Bali melarang penunggak pajak kendaraan bermotor membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, tetapi hal itu masih sebatas usulan dan belum diterapkan.

Cek fakta: Hoaks! Tautan BLT BBM sebesar Rp750.000 dari pemerintah

Cek fakta: Misinformasi! BBM akan langka karena kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Baca juga: Pemprov Babel - Pertamina tidak jual BBM bagi kendaraan mati pajak

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024

pacar sekretarisku

sultangacor
Menhub harap kehadiran Biskita Trans Bekasi optimalkan angkutan massal
Armada Biskita Trans Bekasi. ANTARA/HO-BKIP Kemenhub
Kami harap masyarakat yang tadinya naik mobil pribadi pindah ke angkutan umum massal perkotaan sehingga tidak macet, tidak ada polusi.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengharapkan kehadiran Biskita Trans Bekasi dapat mengoptimalkan angkutan umum massal di Kota Bekasi, karena sudah terintegrasi dengan angkutan umum massal lainnya, yaitu LRT Jabodebek dan kereta rel listrik (KRL).

Menhub meresmikan pengoperasian Biskita Trans Bekasi Patriot, di Halte BTS Mall Sumarecon Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu.

"Kami harap masyarakat yang tadinya naik mobil pribadi pindah ke angkutan umum massal perkotaan sehingga tidak macet, tidak ada polusi. Mereka yang bepergian ke kantor di Jakarta jugafresh, tidak stres dan juga lelah," kata Menhub dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Biskita Trans Bekasi Patriot merupakan layanan angkutan umum massal berskema pembelian layanan (buy the service/BTS) di Kota Bekasi, yang terintegrasi dengan LRT Jabodebek.

Saat ini, Biskita Trans Bekasi Patriot melayani satu koridor, yaitu Summarecon Bekasi-Vida Bantar Gebang via Revo Mall (Stasiun LRT Bekasi Barat). Ke depan, direncanakan terdapat total empat koridor Biskita Trans Bekasi Patriot.

"Pak Presiden menyatakan bahwa angkutan umum massal perkotaan adalah suatu keharusan. Kerugian karena tidak adanya atau tidak digunakannya angkutan massal itu ratusan triliun rupiah. Oleh karenanya, pemerintah menginisiasi MRT, LRT, kereta cepat sebagai pendukung BTS dan feederyang harus dilakukan," ujar Menhub.

Peresmian Biskita Trans Bekasi Patriot menjadi salah satu stimulan pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan melalui skema BTS. Skema tersebut, dilakukan dengan membeli layanan transportasi umum yang memenuhi standar pelayanan minimal mulai dari aspek kenyamanan, keamanan, keselamatan, keterjangkauan serta kesetaraan.

Bekasi merupakan kota ke-12 yang telah menerapkan layanan BTS. Kota-kota lain yang telah lebih dulu menerapkan BTS, yaitu Bogor, Palembang, Medan, Bali, Solo, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung, dan Surabaya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, yakni Plt. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub Suharto, Penjabat Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad, Forkopimda Kota Bekasi serta para kepala Dinas Perhubungan.
Baca juga: BPTJ Kemenhub cek kesiapan bus BTS Kota Bekasi jelang beroperasi

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Koki Tertinggi

menangqq
BMKG ingatkan masyarakat NTT waspada peningkatan curah hujan
Ilustrasi - Hujan di Kota Kupang, NTT. ANTARA/Fransiska Mariana Nuka.
Denpasar (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) agar mewaspadai peningkatan curah hujan dalam beberapa hari ke depan.
 "Waspada peningkatan curah hujan karena aktifnya gelombang Kelvin," kata Kepala Stasiun Meteorologi El Tari Kupang Sti Nenotek ketika dihubungi dari Denpasar, Bali, Minggu. Wilayah yang berpotensi diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat sebagaimana peringatan dini BMKG antara lain Pulau Sumba, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan sebagian kabupaten di Pulau Timor.

Baca juga: BMKG terbitkan 27 daerah berstatus waspada dampak hujan di Indonesia "Beberapa wilayah itu harus mewaspadai peningkatan curah hujan hingga tanggal 5 Maret 2024," katanya.

Menurut dia, curah hujan yang biasanya terpantau ringan, kini berpotensi menjadi hujan sedang hingga lebat. Sti mengatakan intensitas hujan sedang berkisar antara 20 hingga 50 mm per hari, sedangkan hujan lebat berkisar antara 50 hingga 100 mm per hari. Berkaitan dengan peningkatan curah hujan ini, Sti berharap masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak yang bisa terjadi.

Baca juga: BMKG: Waspada gelombang tinggi hingga 4 meter di Banten hingga besok Peningkatan curah hujan ini berpotensi menyebabkan banjir dan tanah longsor. Sti mengingatkan masyarakat agar waspada apabila hujan terjadi dengan durasi panjang. Ia mengatakan informasi ini telah disebarkan kepada pemangku kepentingan kebencanaan yang ada agar dapat meningkatkan upaya mitigasi bencana.

Baca juga: BMKG: Waspada potensi cuaca ekstrem di NTT pada 4-8 Maret "Wilayah NTT memang saat ini masih berada pada periode musim hujan dan adanya daerah pertemuan angin sehingga kita semua harus tetap waspada, namun tetap tenang," kata dia.

Pewarta: Fransiska Mariana Nuka
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024