rtpharmoni

Kelahiran kembali kehidupan yang menyenangkan

Sandi Buka Suara Soal Efek Aturan Miras di KUHP bagi Pekerja Wisata******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno membuka peluang aturan pemidanaan terkait minuman beralkohol(minol) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Pariwisata.

Hal tersebut disampaikan Sandiaga merespons kritikan dari pengacara senior Hotman Paris Hutapea yang khawatir dengan potensi pemidanaan Pasal 424 KUHP soal menambahkan miras terutama terhadap pekerja wisata Bali.

"Ya semua masukan ini akan kami bicarakan dan mungkin di [revisi] UU Pariwisata akan kita perjelas," kata Sandi, ditemui di Kedai Kopi Johny, Jakarta, Sabtu (10/12).

Sandi juga mengaku dampaknya terhadap pelayan atau waiterjika ancaman pemidanaan di KUHP itu benar bisa sejauh itu. 

"Dan waitersitu yang kasihan, kalau nambah orderkan orang kasih tips itu menjadi salah satu sumber pendapatan mereka. Nah ini yang harus kita perhatikan dan ini jangan jadi pasal yang memberatkan mereka," urainya.

"Nah ini harus kita sosialisasikan dan kita perjelas," imbuh dia, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Terlebih, menurut Sandi, industri pariwisata merupakan salah satu yang paling banyak menciptakan lapangan kerja di Bali.

"Ini yang harus kita perhatikan dan jangan sampai jadi pasal yang memberatkan mereka [pekerja di industri pariwisata]," sambungnya.

Hotman sendiri sebelumnya menjelaskan bahwa pasal KUHP itu mengancam siapa pun yang menambahkan miras kepada mereka yang sudah mabuk.

"Di sini disebutkan kalau ada orang mabuk itu tidak dipidana. Tapi kalau temannya yang nambah minumannya, maka orang yang nambah ini yang masuk penjara satu tahun," ujarnya di Kedai Kopi Johny, Jakarta Utara.

Pasal 424 KUHP berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Hotman juga menyebut aturan yang dimuat dalam KUHP dikhawatirkan bakal mematikan ruang gerak para pelaku usaha seperti restoran, hotel, dan bar apabila benar-benar diterapkan.

Sebagaimana diketahui, RKUHP resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR di tengah berbagai protes dari masyarakat.

Pengesahan RKUHP sebelumnya sempat tertunda pada 2019. Sejak awal, RKUHP dinilai banyak memuat pasal bermasalah yang mengancam kebebasan demokrasi dan masyarakat sipil.

Perjalanan ke Barat: Kelahiran Kembali sebagai Iblis

Industri Pangan dan Energi Jadi Kunci Hindari Resesi******

Pemerintah perlu fokus menjaga ketahanan industri pangandan energi untuk menghindari ancaman resesi.

Ekonom senior Indef Aviliani mengatakan kedua komponen tersebut menentukan fundamental perekonomian di tengah berbagai gejolak dari global akibat perang Rusia-Ukraina.

Apalagi, Indonesia memiliki potensi besar dan kaya akan produksi pangan sendiri.

Selain itu, Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang cukup, tinggal bagaimana memaksimalkan pengolahannya agar tidak bergantung pada impor.

"Kita punya energi di mana-mana. Jadi pangan dan energi menurut saya industri pokok penting yang perlu dipikirin oleh pemerintah untuk tahan terhadap resesi," jelasnya.

Untuk mengembangkan dan memperkuat ketahanan pangan, Aviliani menyarankan pemerintah untuk melihat produk apa yang bisa dijadikan andalan baru. Sehingga, tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tapi juga bisa menjadi andalan ekspor baru.

"Mungkin ke depan perlu membuat lagi di departemen perindustrian ya, perlu membuat apa lagi, mana sih komoditas yang punya kompetisi yang tinggi untuk kita berikan insentif dan itu menjadi andalan ekspor kita," kata dia.

Menurutnya, penambahan komoditas sebagai andalan baru ekspor ini nantinya berdampak pada perekonomian nasional. Selain itu, kekhawatiran akan penurunan ekspor di tengah meredanya boomkomoditas bisa terhindarkan.

"Kalau kita enggak mau memperbaiki struktur ekspor kita yang terjadi kita selalu akan defisit terus neraca nya. Ini tidak bagus karena nanti dampaknya ke penurunan nilai tukar dan perekonomian. Jadi harus diperbaiki," pungkasnya.

Sebagai informasi, kondisi perekonomian global saat ini memang tengah dihadapkan oleh ancaman krisis pangan dan energi akibat perang Rusia-Ukraina. Perang ini menyebabkan harga energi melonjak dan pangan langka akibat terganggunya rantai pasok.

[Gambas:Video CNN]

Jiuhuang Yantianlu

Baru Bangkit 2 Hari, IHSG Terkulai Lagi ke 6.801******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.801 pada Rabu (14/12) ini.  Indeks saham melemah 8,56 poin atau minus 0,13 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp14,88 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 28,11 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 233 saham menguat, 292 terkoreksi, dan 177 lainnya stagnan. Terpantau, lima dari sebelas indeks sektoral kompak melemah, dipimpin oleh sektor teknologi di angka 2,09 persen.

Bursa saham Eropa terpantau kompak menguat. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,76 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 1,42 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 1,34 persen.

Tak jauh beda, bursa Amerika juga kompak menghijau. Indeks S&P 500 naik 0,73 persen, indeks NYSE menguat 0,61 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 1,01 persen.

[Gambas:Video CNN]

Surga Monster

Peternak Demo, Protes Harga Ayam 'Kemurahan'******

Peternak unggas UMKM mandiri mendesak pemerintah memberikan perlindungan kepada mereka. Sebab, harga ayamhidup di tingkat peternak terlalu murah, yakni Rp18 ribu-Rp19 ribu per kilogram (kg).

Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) Alvino Antonio mengatakan padahal harga ayam hidup sesuai acuan pemerintah (HAP) menurut aturan Badan Pangan Nasional (BPN) ialah Rp21 ribu-Rp23 ribu per kg.

"Jadi harga ayam hidup keluar jalur HAP. Hingga saat ini tidak ada perlindungan dari pemerintah secara regulasi," terang Alvino saat unjuk rasa di Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa (13/12).

Menurut aturan tersebut pembagian porsi DOC FS paling rendah 50 persen dikuasai pelaku usaha peternak mandiri dan koperasi. Sedangkan 50 persen lainnya dikuasai industri. Namun, kenyataannya, peternak mandiri saat ini hanya memegang peranan 20 persen.

Oleh karena itu, peternak meminta Kementerian Koordinator Perekonomian mengevaluasi aturan yang dibuat oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Kemenko Perekonomian juga diminta membuat draf Rancangan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Peternak Rakyat Ayam Ras.

Mereka juga meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan investigasi terkait dugaan kartelisasi dan monopoli di bidang perunggasan.

"Kalau memang tidak ada kartelisasi atau monopoli, kenapa industri semakin untung sedangkan peternak rakyat semakin buntung?" kata Alvian.

Peternak juga mengeluhkan harga pakan yang naik 20 persen dari Rp7.500 ke Rp9.000 per kg.

"Dulu harga pakan naik dengan alasan jagung. Jagung naik, harga pakan naik. Begitu harga jagung turun sejak beberapa bulan lalu, harga pakan sampai sekarang belum turun juga," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya mungkin seorang pembunuh palsu

Baru Bangkit 2 Hari, IHSG Terkulai Lagi ke 6.801******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.801 pada Rabu (14/12) ini.  Indeks saham melemah 8,56 poin atau minus 0,13 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp14,88 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 28,11 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 233 saham menguat, 292 terkoreksi, dan 177 lainnya stagnan. Terpantau, lima dari sebelas indeks sektoral kompak melemah, dipimpin oleh sektor teknologi di angka 2,09 persen.

Bursa saham Eropa terpantau kompak menguat. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,76 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 1,42 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 1,34 persen.

Tak jauh beda, bursa Amerika juga kompak menghijau. Indeks S&P 500 naik 0,73 persen, indeks NYSE menguat 0,61 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 1,01 persen.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Sistem Merit Barat

Turis Asing Batalkan Kunjungan ke Labuan Bajo Usai Pengesahan UU KUHP******

Sejumlahwisatawanasing membatalkan kunjungan ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat usai disahkannya Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Manggarai Barat Ignasius Suradin mengatakan wisatawan asing khawatir karena KUHP itu mengatur hukuman pidana bagi mereka yang dilaporkan berhubungan seks atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan.

"Ada pembatalan wisman (wisatawan mancanegara) ke Labuan Bajo," ungkap Suradin, dikutip dari detikcom, Jumat (9/12).

"Ini memang bencana. Saya sudah dikontak oleh beberapa calon wisatawan yang berencana liburan ke Indonesia. Mereka khawatir dengan KUHP baru itu. Tentu ada pembatalan dan sekaligus banyak pertanyaan dari mereka terkait KUHP ini," katanya.

Ia melanjutkan ketentuan dalam KUHP ini bertentangan dengan upaya pengembangan industri pariwisata dengan membuka ruang bagi peningkatan kunjungan wisatawan. Negara dinilai terlalu jauh mencampuri urusan privat seseorang yang justru berdampak buruk pada sektor pariwisata.

"Mengapa negara harus terlibat dalam urusan privat orang per orang," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang alias KUHP dalam rapat Paripurna pada Selasa (6/12).

KUHP baru dinilai masih memuat pasal-pasal warisan kolonial dan rentan digunakan sebagai alat kriminalisasi. Koalisi sipil pun terus menggaungkan dan menggelar demo menolak KUHP tersebut.

Beleid baru itu juga mengatur ketentuan hubungan seks di luar pernikahan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 413 ayat (1) bagian keempat tentang Perzinaan.

[Gambas:Video CNN]

Dalam beleid tersebut, orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan dapat diancam pidana penjara satu tahun.

"Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi pasal 413 ayat (1).

Meski begitu, ancaman itu baru bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan. Aturan itu mengatur pihak yang dapat mengadukan yakni suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Lalu, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.