bunga terendah di pinjol

Ji Youjiang Yuchu

Tak Pakai APBD, Pengembangan Pelabuhan Gilimanuk Butuh Rp360 Miliar******

BupatiJembrana I Nengah Tamba mengatakan pengembangan kawasan Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, membutuhkan biaya sebesar Rp360 miliar.

Tamba menyebut anggarannya berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) dan tidak memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemda juga berupaya menggaet investor untuk pendanaan proyek tersebut.

"Kalau kita non APBD, jadi semuanya dari pihak investasi. Kemungkinan juga bisa ASDP yang membiayai semuanya. DID diperkirakan Rp360 miliar," katanya saat ditemui di Kantor DPRD Bali, Jumat (19/5).

"ASDP menyanggupi di tahun 2024 itu sudah ada penguatan progres yang harus dikerjakan," imbuhnya.

Pemda Jembrana juga optimis bisa menggaet investasi dari luar untuk pengembangan Pelabuhan Gilimanuk. Tamba menilai Jembrana adalah masa depan Bali. Selain itu, adanya pembangunan Tol Mengwi- Gilimanuk akan membuat warga dari arah Jawa Timur berdatangan ke Bali melewati Jembrana.

Apalagi, kata Tamba, bakal ada taman bermain (theme park) internasional seluas 57 hektar dibangun di daerahnya. Ia menggadang-gadang taman bermain ini akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

"Kalau melihat trennya sekarang, Jembrana kan the future of Bali, kita sebutnya. Dengan dibukanya Jalan Tol di Jembrana ini saya rasa investasi akan masuk ke Jembrana.
Apalagi akan dibangun salah satu theme park terbesar di Asia, ini membawa (pengaruh) signifikan," ujarnya.

Ia menjelaskan pengembangan pelabuhan ini memakai lahan milik pemda dan ASDP. Pihaknya mengklaim ada investor dari Perancis yang berminat menanam modal. Ia juga tak menutup kemungkinan adanya investor lokal.

"Ada lahannya Pemkab Jembrana dan lahannya ASDP. Yang ASDP mungkin pelabuhan saja, yang sektor penunjangnya kita punya," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Bertarung di langit

Batal Uji Coba Bayar Tol Tanpa Setop Berawal dari Kisruh Manajemen******

Manajemen perusahaan penyedia atau operator teknologi bayar toltanpa setop alias Multi Line Free Flow (MLFF) PT Roatex IndonesiaToll System kisruh. 

Informasi itu diungkap oleh Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System Musfihin Dahlan. Ia mengatakan karena kisruh itu, rencana uji coba teknologi bayar tol tanpa setop yang rencananya mulai digelar di Bali harus ditunda.

"Kenapa tidak bisa? Karena sampai tenggat waktu yang disediakan, kami belum dapat penyerahan teknologi untuk implementasi MLFF dari kontraktor, belum bisa men-deliver ke kami," katanya kepada wartawan di Kantor Roatex, Selasa (30/5).

Katanya, kontraktor dan manajemen dari Hungaria bersikeras agar teknologi bayar tol tanpa setop yang diterapkan di Hungaria diterapkan bulat-bulat di Indonesia.

"Tapi kami menginginkan teknologi ini diterapkan di Indonesia dengan kondisi Indonesia. Jadi teknologi MLFF sudah diterapkan di Rusia, Hungaria, dengan kondisi masing-masing negara," katanya.

Selain soal teknologi, ia menjelaskan perbedaan pandangan juga menyangkut pengelolaan tol. Menurutnya, semua tol di Hungaria dikelola oleh pemerintah. 

Sementara di Indonesia, tol dikelola oleh swasta. 

"Swasta yang memungut pengembalian modal dari tarif tol. Itu membuat mereka khawatir karena saat merancang sistem ini yang kami janjikan akan menjamin pendapatan badan usaha jalan tol 100 persen. Tapi, sampai saat ini dari teknologi yang kita coba belum bisa memenuhi KPI pemerintah," katanya.

"Masalah itu yang membuat ada potensial lost 20 persen sehingga kita belum bisa menerapkan teknologinya," tambahnya. 

Ia mengatakan manajemen perusahaan sebenarnya sudah berupaya menyelesaikan perbedaan pandangan itu sejak Agustus tahun lalu. Tapi sayang, upaya itu gagal.

Yang terjadi katanya, jajaran direksi dari PT Rotex indonesia khususnya yang dari Indonesia sejak 22 Mei malah diberhentikan.

[Gambas:Video CNN]

"Kita diberhentikan. Jadi saya ini sudah tidak lagi secara legal sebagai dirut, diganti sama orang Hungaria. Jadi sekarang direksi PT Rotex Tol system dua-duanya dari Hungaria," katanya.

Informasi pemberhentian itu dibenarkan oleh Direktur PT Roatex Indonesia Gyula Orosz.

Gyula menegaskan Musfihin sudah tidak lagi memiliki kapasitas untuk menyampaikan informasi terkait dari proyek MLFF sejak 22 Mei 2023.

"Berdasarkan hasil keputusan rapat pemegang saham Musfihin sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama dan CEO PT Roatex Indonesia Toll System. Jadi Musfihin tidak lagi memiliki kapasitas untuk bicara mengatasnamakan PT Roatex Indonesia Toll System," tegasnya.

Meski ada masalah, ia mengatakan proyek tetap berjalan.

"Proyek ini terus berjalan, dengan hubungan yang erat dengan BPJT serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Tentu saja ada sedikit keterlambatan dalam jadwal, tetapi di satu sisi ini "normal" dalam proyek-proyek besar seperti ini," katanya.

Ia membuka kemungkinan nantinya teknologi yang diterapkan sesuai dengan kondisi Indonesia.

"Kami mempertimbangkan kondisi lokal, tetapi itu adalah salah satu masalah di mana ada beberapa individu yang tidak mau menerima pengalaman Hongaria dalam bidang ini, dan dalam teknologi ini," katanya.

Menyerang! elang

Sejak Kapan Pemerintah Utang Rp800 M ke Jusuf Hamka?******

Bos jalan tol Jusuf Hamka menagih utangsebesar Rp800 miliar kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Utang ini bermula dari deposito milik perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) di Bank Yakin Makmur alias Bank Yama yang tak kunjung diganti selepas likuidasi pada krisis moneter 1998.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

Sampai akhirnya Jusuf menang gugatan di Mahkamah Agung (MA) pada 2015. MA dalam putusannya memerintahkan pemerintah membayar deposito CMNP tersebut beserta bunganya sebesar 2 persen per bulan.

Lalu, pria yang akrab di sama Babah Alun itu dipanggil Kepala Biro Hukum Kemenkeu Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (7/6).

[Gambas:Video CNN]

Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.

Di lain sisi, Menkeu Sri Mulyani irit bicara ketika ditanya soal tagihan utang Jusuf Hamka tersebut. Ia mengaku belum mempelajari soal tagihan utang Rp800 miliar itu.

Sedangkan Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut tagihan utang itu belum dibayar karena dugaan afiliasi CMNP dengan Bank Yama membuat penjaminan atas deposito tersebut tidak mendapatkan penjaminan pemerintah.

Namun, Prastowo berdalih pembayaran deposito tersebut bukan disebabkan negara punya kewajiban kontraktual kepada CMNP. Menurutnya, hakim berpendapat bahwa negara bertanggung jawab atas gagalnya Bank Yama mengembalikan deposito CMNP.

Mengingat putusan tersebut mengakibatkan beban pengeluaran keuangan Negara, Prastowo menyebut pelaksanaan putusan tersebut harus memenuhi mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara, terutama prinsip kehati-hatian.

"Karena itu, perlu terlebih dahulu dilakukan penelitian baik dari sisi kemampuan keuangan negara dalam rangka menjaga kepentingan publik yang perlu dibiayai negara maupun penelitian untuk memastikan pengeluaran beban anggaran telah memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan Negara," jelasnya saat dikonfirmasi.

Karena tak lekas dibayar, Jusuf Hamka sekarang ini bersikukuh agar pemerintah membayarnya Rp800 miliar.

"Sekarang saya tidak mau dibayar Rp179 miliar. Itu 2016, inflasi sekarang sudah naik berapa persen. Jangan menang-menangan dong," katanya.

Kepala Penyihir

Jokowi Ambil Alih Perbaikan Jalan Riau usai Lampung dan Jambi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga bakal mengambil alih renovasi jalan rusak di Riau, setelah melakukan hal serupa di Lampungdan Jambi.

Hal ini disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Helson Siagian. Ia menyebut Jokowi sudah mengantongi daftar jalan rusak di Riau yang akan diperbaiki.

"Sejauh ini sudah ada 10 ruas jalan daerah di Provinsi Riau yang memenuhi persyaratan untuk segera ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," katanya, dikutip dari keterangan resmi yang dikutip Antara, Selasa (23/5).

Ia merinci pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran Rp32,7 triliun secara bertahap pada tahun anggaran 2023-2024 untuk menangani perbaikan jalan di berbagai wilayah di Indonesia.

Hal ini diklaim sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

"Inpres ini merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kemantapan kondisi jalan milik daerah. Dan yang perlu dicatat bahwa penanganan jalan daerah tetap menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sesuai tugas dan kewenangan masing-masing," tandasnya.

Sebelum Riau, Jokowi sempat meninjau langsung jalan rusak di Lampung dan Jambi. Pemerintah mengucurkan dana Rp800 miliar untuk perbaikan 15 ruas jalan rusak di Lampung.

[Gambas:Video CNN]

Akhir dari kerajaan hewan peliharaan dunia

Harga Daging Ayam Hingga Bawang******

Harga bahan pokok naik sepekan ini. Salah satunya daging ayam.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), rata-rata harga daging ayam secara nasional pada awal pekan ini bertengger di Rp39.800 per kg.

Harga itu naik dibandingkan awal pekan lalu yang di Rp39.450 per kg. Di DKI, harga daging ayam tercatat Rp40.500 per kg. Sementara itu harga tertinggi daging ayam terjadi di Kalimantan Utara yang tembus Rp54.150 per kg.

Pertama,bawang merah yang harganya naik dari Rp40.050 menjadi Rp40.400 per kg.  Kedua,bawang putih yang naik dari Rp39.150 menjadi Rp39.400 per kg.

Ketiga, gula pasir yang harganya naik dari Rp15.300 menjadi Rp15.350 per kg. Meski demikian, ada juga harga bahan pokok yang cenderung turun pada pekan ini.

Salah satunya, telur. Harga telur yang pada pekan lalu tercatat Rp31.850 per kg turun menjadi Rp31.800. 

Hal sama juga terjadi pada cabai rawit yang harganya turun dari Rp43.650 menjadi Rp43.500 per kg.

[Gambas:Video CNN]

pulau beluga

Nasib Hotel Sultan Usai Pemerintah Menang Gugatan Lawan Pontjo Sutowo******

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) Rakhmadi Afif Kusumo mengungkap rencana yang bakal dilakukan pada Hotel Sultan setelah memenangkan sengketa lahan dengan PT Indobuildco. Direktur Utama PT Indobuildco adalah Pontjo Sutowo.

Menurut Rakhmadi, setelah sengketa ini beres PPK GBK bakal merevitalisasi kawasan tersebut.

"Revitalisasi kawasan ini menyangkut dari berbagai event-event besar, dan kita juga rasakan di tahun ini akan ada berbagai kegiatan internasional," ujar Rakhmadi dalam konferensi pers di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (25/5).

Ia belum dapat berkomentar lebih lanjut mengenai opsi pengelolaan Hotel Sultan apakah akan dikerjasamakan dengan pihak lain. Menurutnya, belum ada putusan mengenai hal itu.

Lihat Juga : JPMorgan PHK 1.000 Karyawan First Republic Bank

Kemensetneg sebelumnya telah menegaskan pengambilalihan Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno (GBK) atau Hotel Sultan telah didasari putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

Sekretaris Kemensetneg Setya Utama mengatakan dalam amar putusan PK-1 majelis hakim MA itu, PT Indobuildco dihukum untuk membayar royalti kepada Kemensetneg dalam hal ini kepada PPK GBK.

"Perlu kami sampaikan bahwa semua fakta dan argumen yang disampaikan sudah dipertimbangkan oleh pengadilan dalam putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Peninjauan Kembali (PK-1) tanggal 23 November 2011," jelas Setya, Sabtu (18/3).

Menurut Setya, putusan PK-1 tersebut telah dikuatkan melalui penolakan atas tiga permohonan PK yang diajukan oleh PT Indobuildco yaitu PK-2 tanggal 19 Desember 2014, PK-3 tanggal 4 Desember 2020, dan PK-4 tanggal 21 Juni 2022.

Kemensetneg dalam hal ini PPKGBK menurutnya telah menyambut baik konsistensi MA dalam menerbitkan empat Putusan PK yang berdampak pada terselamatkannya aset negara strategis.

Kemudian, Surat Keputusan Kepala BPN No. 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 yang telah dinyatakan sah oleh Majelis PK MA kembali digugat oleh Direktur Utama PT Indobuildco Pontjo Sutowo ke PTUN dengan perkara nomor 71/G/2023/PTUN.JKT. Proses gugatan ini masih berjalan di PTUN hingga saat ini.

[Gambas:Video CNN]