mentari138

Gadis ini akan menentang surga

PKB Desak Puan Cs Sahkan UU PPRT Secepat Menyejahterakan Kades******

Fraksi PKB mendesak Ketua DPR Puan Maharanibeserta jajaran pimpinan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah membandingkan kesejahteraan pekerja rumah tangga dengan kepala desa (Kades). Menurutnya, DPR begitu mudah menggodok revisi UU Desa, di mana isinya memperpanjang masa jabatan kades menjadi 9 tahun hingga kenaikan dana desa sampai 20 persen.

"Kita telah memberikan pengharapan itu kepada kepala desa, itu mudah di ruangan ini. Tapi tidak adil kalau rakyatnya kades tidak bisa kita lindungi di ruangan ini. Para PRT notabene masyarakat yang tumbuh dan berangkat dari kemiskinan yang ada di desa-desa," katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-30 di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).

Ia menegaskan tidak ada hubungan kerja yang tidak diatur, apalagi soal perlindungan. Luluk menyoroti jeritan PRT di luar tembok rapat dan pagar tinggi Senayan yang terus mendapatkan eksploitasi hingga kekerasan.

"Apa yang membuat dan menghalangi kita untuk membawa RUU ini dibahas dan secepat mungkin disahkan di ruangan ini? Sampai hari ini kita belum menerima kabar baik itu dari pimpinan," tegasnya.

"Tidak mengurangi rasa hormat kami, Bu Puan, Pak Lodewijk, Pak Gobel, Gus Muhaimin, mohon kiranya di awal masa sidang Agustus nanti RUU PPRT jadikanlah ini hadiah terbaik bagi rakyat Indonesia yang sampai sekarang masih menunggu komitmen bangsa memberikan hak sepenuhnya kepada mereka," pinta Luluk kepada Puan dan segenap pimpinan DPR.

Jika RUU PPRT butuh waktu 19 tahun lamanya dibahas di Senayan, revisi UU Desa cukup memakan waktu 6 bulan sejak demonstrasi kades se-Indonesia pada Januari 2023 lalu. Setelah demo tersebut, DPR merampungkannya menjadi RUU Desa pada Selasa (11/7) lalu.

Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju soal poin-poin revisi UU Desa tersebut. Hal itu disampaikan Budiman usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa (17/1).

"Bicara banyak hal selama kurang lebih satu jam. Termasuk soal perubahan masa jabatan kepala desa dan anggaran untuk SDM desa. Karena selama ini dana desa fokus ke infrastruktur desa. Nah, itu Pak Jokowi setuju. Bisa lewat revisi UU Desa atau dituangkan dalam PP," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Di lain sisi, Jokowi bahkan sampai harus melobi dua menterinya, yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah agar DPR gerak cepat (gercep) menggarap RUU PPRT. Jokowi menyebut RUU itu masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023.

"Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada menteri hukum dan ham dan menteri ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/6).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan RUU PPRT diharapkan bisa mengurangi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Anwar menyebut banyak pekerja sektor domestik Indonesia yang bekerja di luar negeri menjadi penyebab utama kasus TPPO.

"Kami melihat memiliki cukup keyakinan yang akan TPPO itu mungkin akan bisa kita sedikit kurangilah dari adanya hadirnya UU PPRT. Nah, ini yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan masalah-masalah apa namanya TPPO dengan hadirnya undang-undang PPRT atau RUU PPRT," kata Anwar di Jakarta, Selasa (4/4).

[Gambas:Video CNN]

Anjing kimia di dunia lain

Jubir Menteri KKP Balas Kritik Anies soal Ekspor Pasir Laut******

Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Muryadi membalas kritikan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 Anies Baswedan soal ekspor pasir laut.

Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut bukan melulu soal ekspor. Wahyu menegaskan ada juga pemanfaatan untuk membangun infrastruktur ruang laut dan reklamasi di dalam negeri.

"Ekspor memang dimungkinkan, tapi bukan pasir laut seperti rezim pertambangan, melainkan ekspor pasir dari hasil sedimentasi di laut yang tata cara dan tata kelolanya diatur dengan prinsip transparansi dan penuh kehati-hatian. Artinya, hanya dimungkinkan manakala kebutuhan domestik yang begitu banyak sudah terpenuhi," jelas Wahyu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Menurutnya, reklamasi yang terjadi sekarang belum diatur sehingga pasir yang digunakan tidak jelas asal-usulnya. Bahkan, ia curiga bahwa banyak reklamasi saat ini merupakan hasil pengerukan ilegal pasir laut.

"Menurut kami, banyak titik sedimentasi di laut kita yang berdampak buruk buat ekosistem laut, seperti terumbu karang, padang lamun, juga kekerangan. Karenanya harus dibersihkan, tapi juga bisa diambil dan dimanfaatkan secara terkendali dengan menggunakan teknologi dan tata cara pembersihan yang ramah lingkungan," tutupnya.

Di lain sisi, Anies Baswedan menilai beleid baru Presiden Jokowi itu tidak konsisten dengan upaya pemerintah melawan krisis iklim. Terlebih, pulau-pulau terdepan Indonesia rawan tenggelam dan daerah pesisir diintai abrasi.

Anies mempertanyakan letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia menyebut seharusnya kebijakan yang diambil pemerintah berpihak kepada seluruh warga Indonesia, termasuk rakyat kecil dan pesisir.

"Tapi kalau kemudian yang muncul adalah kita mengizinkan ekspor pasir laut, maka menjadi pertanyaan bagaimana kita membuat konsistensi kebijakan untuk merespons krisis iklim ini? Perlu sekali kita punya kebijakan konsisten," kritiknya dalam video sambutan Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

Lihat Juga : Susi Usul Sewakan Pulau 100 Tahun Ketimbang Ekspor Pasir Laut

"Kita membutuhkan solusi keberpihakan, bukan menjadikan ini semacam pintu masuk kepentingan komersial dan parsial. Justru menghadirkan solusi yang terasa oleh seluruh masyarakat," imbuh Anies.

Anies bukan satu-satunya pihak yang mengkritik aturan Jokowi soal ekspor pasir laut. Pegiat lingkungan hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014-2019 Susi Pudjiastuti juga melancarkan kritik serupa.

Pasalnya, restu Jokowi dalam beleid tersebut mematahkan pelarangan ekspor pasir laut 20 tahun lamanya sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut disetop sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor kala itu dinyatakan akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Ular yang melahap dunia

Neraca Dagang Surplus US0 Juta pada Mei 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan barang Indonesia kembali mencatat surplus sebesar US0 juta pada Mei 2023.

Meski masih surplus, angkanya jauh lebih rendah dibandingkan April 2023 yang surplusnya mencapai US,94 miliar.

"Neraca perdagangan Indonesia sampai Mei 2023 surplus 37 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," ujar Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Moh Edy Mahmud dalam konferensi pers, Kamis (15/6).

Berikut perkembangan ekspor dan impor Indonesia sepanjang April 2023:

Ekspor

Nilai ekspor Indonesia pada Mei ini tercatat US,72 miliar atau naik 12,61 persen dibandingkan April 2023. Sedangkan, dibandingkan Mei 2022 yang sebesar US,51 miliar, kinerja ekspor turun tipis 0,96 persen.

Adapun pertumbuhan ekspor secara month to month(mtm) ini mengalami kenaikan sejalan dengan pola tiga tahun terakhir di mana ekspor selalu meningkat satu bulan pasca libur lebaran.

Sementara itu, nilai ekspor secara tahunan di Mei 2023 mengalami kontraksi dipengaruhi oleh turunnya harga komoditas. Namun, ekspor ini meningkat dibandingkan penurunan dua bulan berturut-turut.

Secara bulanan, hanya satu komponen ekspor yang terkontraksi, yakni tambang dan lainnya turun 7,17 persen. Sedangkan, migas tumbuh 4,48 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 33,76 persen; dan industri pengolahan tumbuh 20,17 persen.

Secara tahunan (year on year/yoy), ekspor migas turun 12,10 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 32,38 persen; tambang dan lainnya turun 20,97 persen; dan industri pengolahan tumbuh 10,34 persen.

Impor

Nilai impor Indonesia pada Mei 2023 tercatat sebesar US,28 miliar atau naik 38,65 persen dibandingkan April 2023. Senada, dibandingkan Mei 2022 yang sebesar US,61 miliar, impor ini juga naik 14,35 persen.

Secara bulanan, impor dalam tiga tahun terakhir memiliki pola yang sama, yaitu meningkat satu bulan pasca libur lebaran. Sedangkan, secara tahunan impor meningkat setelah turun selama tiga bulan berturut-turut.

Menurut penggunaan barangnya, impor secara bulanan semua tumbuh. Impor barang konsumsi tumbuh 47,96 persen, bahan baku/penolong tumbuh 31,98 persen, dan barang modal tumbuh tinggi, yakni 66,03 persen.

Mengikuti, secara tahunan impor barang juga tumbuh. Impor konsumsi tumbuh 36,51 persen, bahan baku/penolong tumbuh 4,42 persen, dan barang modal tumbuh 60,30 persen.

[Gambas:Video CNN]

Panggil si jenius

Kementerian BUMN Minta Porsi Divestasi Saham Vale di Atas 11 Persen******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ingin divestasi sahamperusahaan pertambangan nikel asal Brasil PT Vale Indonesia Tbk (INCO) bisa ditambah di atas 11 persen.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengatakan dengan tambahan saham itu, BUMN bisa menambah porsi saham INCO lebih dari 20 persen seperti saat ini.

"Ini mengenai porsi kepemilikannya sendiri ya masih didiskusikan berapa memang nanti yang akan dimiliki oleh BUMN dengan harapan nanti kita nanti tambahan ini akan berada di atas 11 persen," ujarnya seperti dikutip dariCNBCIndonesia.com, Jumat (7/7).

Ia mengatakan pihaknya masih mendiskusikan perihal porsi saham yang bisa dicaplok oleh MIND ID agar bisa di atas 11 persen itu.

Pahala juga berharap BUMN melalui MIND ID bisa menjadi pengendali finansial Vale. "Harus kita lihat seperti apa, harapan kita seperti itu ya (pengendali Vale)," jawab Pahala saat ditanya apakah MIND ID bisa menjadi pengendali dari perusahaan setelah akuisisi saham Vale.

Saat ini, MIND ID baru mengempit 20 persen saham Vale. Sedangkan sebesar 20,7 persen tersebar di pasar saham Indonesia.

Artinya jika penambahan saham hanya 11 persen, maka MIND ID hanya memiliki 31 persen saham Vale. Mayoritas saham Vale kini dimiliki Vale Canada Limited (VCL), yakni sebanyak 44,3 persen. Lalu, sisanya oleh Sumitomo Metal Mining Co. Ltd (SMM), yakni 15 persen.

Secara terpisah, Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo penambahan saham di atas 11 persen itu agar pihaknya bisa menjadi INCO.

Ia mengaku saat ini pihaknya tengah bernegosiasi dengan pihak INCO terkait divestasi saham tersebut.

"Update-nya sekarang lagi negosiasi. Ada lingkupnya, ada apa-apa saja yang mesti diperbarui karena ada Shareholder Agreement, segala macam, itu lagi proses lah," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Satu-satunya Dewa Dharma

Kemendag Percepat Impor Gula Hingga Bawang Putih karena El Nino******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mulai melakukan mitigasi untuk memastikan pasokan pangan aman jelang puncak musim kering pada paruh kedua 2023, yang dipengaruhi oleh El Nino.

Direktur Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan salah satu langkahnya adalah mempercepat realisasi impor sejumlah komoditas pangan.

"Kemendag melakukan mitigasi dengan mendorong percepatan realisasi impor beberapa barang kebutuhan pokok seperti gula, daging sapi, bawang putih dan kedelai," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (7/7).

Namun, Isy memastikan pasokan pangan saat ini dalam kondisi aman. Hal itu terlihat dari data Neraca Pangan yang disusun oleh Badan Pangan Nasional yang menunjukkan bahwa secara umum komoditas dalam posisi cukup atau surplus.

"Ketahanan stok rata-rata dapat bertahan satu hingga tiga bulan," kata Isy.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meminta pemerintah daerah menyiapkan lumbung pangan untuk menghadapi El Nino. 

"Bila buffer stocktidak kuat, El Nino bisa sangat berbahaya," ungkap Syahrul saat memberikan arahan pada kegiatan Forum Diskusi 'Meskipun El Nino, Bisa Panen' di Kantor Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan, Bogor, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (4/7).

Selain menyiapkan lumbung pangan, Syahrul juga meminta setiap daerah menyiapkan lahan percontohan seluas 1.000 hektare. Nantinya, lahan percontohan ini akan menjadi 'lokomotif' untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan daerah tersebut.

"Biar petani dan warga bisa melihatnya sebagai contoh, seperti pengelolaan air atau pemanfaatan pupuk organik. Dengan lahan tersebut, masyarakat bisa meningkatkan hasil produksi berbagai komoditas pangan," ujarnya.

Dewa Dharma One Piece ingin mengatakan sesuatu

Inflasi Juni 2023 Kok Bisa Terendah Sejak 14 Bulan Terakhir?******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasisebesar 3,52 persen (year on year/yoy) sepanjang Juni 2023. Realisasi ini terendah sejak 14 bulan lalu atau April 2022.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan inflasi tahunan konsisten melandai usai pandemi.

"Inflasi tahunan Juni 2023 (3,52 persen) terendah sejak April 2022 (3,47 persen)," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (3/7).

Sementara, Ekonom Makro Bank Mandiri Faisal Rachman menilai inflasi tahunan Indonesia turun seperti sejumlah negara lainnya lantaran ekonomi lebih baik dibandingkan tahun lalu.

Pada tahun lalu, inflasi tahunan tinggi lantaran ada lonjakan harga pangan akibat perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada Februari 2022. Kondisi tersebut mengganggu aktivitas perekonomian dunia ditambah dampak dari pandemi saat itu belum usai.

Pada 2023 ini, perang masih berlangsung, tetapi status pandemi sudah menghilang. Artinya, kondisi berbeda dengan sebelumnya.

"Kalau secara tahunan memang karena adahigh base. Karena Juni tahun lalu ada tekanan inflasi dari pangan. Lalu juga ada gangguan global supply chaindan beberapa negara terapkan larangan ekspor beberapa pangan dan pupuk. Juni tahun lalu juga ada pelonggaran PPKM jadi ada tekanan juga di inflasi transportasi," pungkas Faisal kepadaCNNIndonesia.com.

[Gambas:Video CNN]