akun tergacor hari ini

Pendekar Binatang

Bawahan Luhut Beri 3 Bantahan Kritik Anies soal Subdisi Mobil Listrik******

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi memberikan 3 bantahan atas kritik Anies Baswedan soal subsidi mobil listrikdi rezim Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Memang meningkatkan kualitas dan aksesibilitas transportasi umum berbasis listrik sebagai bagian dari solusi untuk menangani polusi udara penting. Namun, pernyataan bahwa subsidi mobil listrik hanya dinikmati oleh orang-orang yang mampu secara ekonomi seolah-olah mengabaikan beberapa hal penting," kata anak buah Luhut Binsar Pandjaitan itu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Lihat Juga : Batal Impor Bekas Jepang, KAI Commuter Bakal Remajakan 19 KRL Lama

Pertama, Jodi mengatakan biaya operasional dan pemeliharaan mobil listrik lebih rendah ketimbang mobil berbahan bakar fosil. Dengan subsidi yang tepat, ia yakin mobil listrik bisa menjadi pilihan terjangkau bagi banyak orang.

Jodi berdalih kendaraan listrik bukan hanya mobil pribadi, melainkan bus, truk, dan motor listrik yang bisa digunakan berbagai segmen masyarakat. Dengan kata lain, Kemenko Marves pimpinan Luhut menegaskan subsidi kendaraan listrik tidak bisa dipandang sebelah mata.

"Kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan berbagai aspek dan pendekatan untuk mencapai tujuan yang sama, yakni transportasi yang lebih ramah lingkungan dan inklusif untuk semua," katanya.

Lihat Juga : Sampai Kapan Naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bisa Gratis?

Sebelumnya, Anies yang merupakan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 dari Koalisis Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengulang kritiknya soal program subsidi alias insentif kendaraan listrik di rezim Jokowi. Menurutnya, perlu dipetakan secara jelas apa saja yang dibutuhkan dalam alokasi anggaran, termasuk gelontoran subsidi.

Ia mempertanyakan di mana letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Anies menegaskan kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

"Beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan, subsidi untuk mobil listrik hanya dinikmati segelintir orang yang memang kondisi ekonominya sudah sangat baik. Karena itu mereka mampu membeli mobil listrik," ungkapnya dalam rekaman video sambutan yang diputar di Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

"Padahal bicara tentang pengelolaan dampak dari polusi udara yang harusnya kita kerjakan adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Artinya, ekspansi dan elektrifikasi transportasi umum," sambung eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Lihat Juga : Anak Buah Luhut Klaim Industri Otomotif RI Siap Transformasi ke EV

Sebelumnya, ia melancarkan kritik serupa dalam deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

Ia menilai solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi polusi udara bukan terletak di dalam subsidi mobil listrik. Eks gubernur DKI Jakarta itu menyebut pemerintah seharusnya memastikan sumber daya yang diberikan untuk rakyat adalah sumber daya yang tepat.

Soal insentif pembelian kendaraan listrik sebetulnya bukan barang baru, di mana sudah diumumkan pemerintah pada 20 Maret 2023. Khusus mobil listrik, insentif diklaim berjalan sejak 1 April.

Kendati, bantuan yang diberikan pemerintah untuk pembelian mobil listrik bukan berupa subsidi. Ada insentif berupa potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelumnya 11 persen menjadi 1 persen.

Lihat Juga : Anies Lagi-lagi Kritik Subsidi Mobil Listrik, Singgung Keadilan Sosial

Shihuang Daluo

Pasokan Tipis, Harga Hewan Kurban di DKI Naik 10 Persen******

Harga hewan kurbandi Jakarta naik menjelangIduladha tahun ini.

Salah seorang pedagang hewan kurban bernama Arif (40) di bilangan Bangka, Jakarta Selatan, mengatakan harga jual sapi kurban naik 10 persen dibandingkan dengan tahun lalu, menjadi di atas Rp20 juta per ekor.

Arif mengatakan harga sapi naik karena pasokan yang ia ambil dari Gunung Kidul, Yogyakarta, mulai menipis.

Akibat menipisnya pasokan dan modal kulakan hewan kurban yang turut terkerek, Arif menjual sapi seharga Rp27 juta hingga Rp32 juta per ekor tergantung ukurannya.

Untuk harga paling murah, sapi yang dijual memiliki bobot sekitar 450 kilogram (kg). Sementara, untuk yang paling mahal berbobot di atas 500 kg.

Adapun untuk kambing, Arif menjual dari harga Rp3 juta dengan bobot 200 kg. Sedangkan, yang termahal dibanderol Rp8 juta dengan bobot lebih dari 300 kg.

Sejak berjualan hewan kurban selama satu pekan, ia mengaku sudah melepas 10 ekor sapi dan 40 ekor kambing. Meski demikian, ia mengeluhkan penjualan tahun ini tak seramai tahun lalu.

"Mungkin dari warganya ada yang sebagian mau kurban tapi terbentur biaya. Yang namanya kita dagang ada pasang surut, kadang ada ramainya, kadang ada sepinya," imbuh Arif.

Sementara itu, Hendro (43), penjual sapi kurban di bilangan Cipete Utara, Jakarta Selatan, mengaku harga sapi masih sama dengan tahun lalu. Sebab, ia menyuplai hewan kurban dari peternakan milik sendiri.

"Nggak (naik harganya), sama aja," katanya.

Hendro saat ini menjual sapi kurban dari rentang harga Rp20 juta hingga Rp75 juta. Untuk harga Rp20 juta, sapi yang ia jual memiliki bobot sekitar 300 kg.

Sedangkan, untuk harga Rp75 juta merupakan sapi gemuk berbobot 850 kg. Selama dua pekan berjualan, Hendro sudah berhasil melepas 28 ekor sapi.

Menurutnya, pembeli biasanya ramai berdatangan pada H-2 Iduladha atau pada Selasa (27/6) besok.

"InsyaallahH-2 biasanya (ramai), tapi sekarang juga Alhamdulillahsudah banyak yang keluar," tandasnya.

Hasil sidang isbat yang digelar Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan 1 Zulhijah 1444 Hijriah jatuh pada Selasa (20/6). Sementara itu Hari Raya Iduladha atau 10 Zulhijah 1444 Hijriah jatuh pada Kamis (29/6) mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi Sun Wukong

Inflasi Indonesia Turun Jadi 3,42 Persen pada Juni******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 3,52 persen (year on year/yoy) pada tingkat harga Juni 2023. Realisasi ini turun dibandingkan Mei 2023 yang tercatat 4 persen (yoy).

Sedangkan, secara bulanan, inflasi Juni tercatat sebesar 0,14 persen. Tingkat inflasi ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang hanya 0,09 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan penyumbang inflasi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 0,10 persen.

Tak hanya itu, inflasi juga didorong oleh kenaikan biaya kontrak rumah, harga bawang putih, rokok kretek filter dan timun dengan andil masing-masing sebesar 0,01 persen.

Secara umum, dari 90 kota yang disurvei BPS, sebanyak 78 kota mengalami inflasi. Dari jumlah ini ada sebanyak 48 kota yang mengalami inflasi lebih tinggi dari tingkat nasional.

"Sedangkan 12 kota lainnya mengalami deflasi," kata Pudji.

[Gambas:Video CNN]

Nian Jingui

Bahlil Bersuara Keras soal IMF Minta Jokowi Buka Ekspor Nikel Cs Lagi******

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bersuara keras terhadap Dana Moneter Internasional (IMF).

Suara keras ia berikan setelah lembaga tersebut menyarankan Jokowi untuk mempertimbangkan kebijakannya dalam membatasi ekspor nikel dan bahan mineral lainnya.

Bahlil mengatakan pemikiran yang digunakan IMF dalam meminta Jokowi menghentikan kebijakan itu ngawur. Ia juga menganggap permintaan IMF itu telah mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia.

Ia mempertanyakan alasan IMF meminta Jokowi menghentikan kebijakan larangan ekspor mineral mentah yang dilakukan Jokowi.  Ia juga menyatakan pemerintah tak akan terjerumus ke dalam jebakan IMF lagi.

IMF Pernah Jerumuskan RI dari Ruang Rawat Inap ke ICU

Dewa Pedang Kekacauan

Kemendag Tegaskan Ekspor Pasir Laut Masih Dilarang******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan ekspor pasir laut masih dilarang oleh pemerintah.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso mengatakan hingga saat ini aturan teknis menyangkut izin ekspor ini masih belum dibahas.

"Sampai sekarang masih dilarang. Sesuai Permendag masih dilarang," ucapnya seperti dikutip dari detik finance, Kamis (6/7).

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Jokowi juga mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, termasuk ekspor.

Meski demikian, Budi aturan teknis turunan PP tersebut belum ada. Karenanya, ia menekankan ekspor pasir laut masih dilarang.

Lihat Juga : Pedagang Keberatan BI Kenakan Biaya Layanan QRIS per 1 Juli 2023

"Kalau PP No. 26 itu kan artinya boleh kan nantinya kalo kebutuhan dalam negeri terpenuhi, tapi aturan teknisnya itu belum ada," kata dia.

Ekspor pasir laut telah dilarang oleh pemerintah sejak 2003. Larangan itu tertuang dalam keputusan Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tertanggal 28 Februari 2003.

Budi mengatakan peraturan terkait harus diubah dulu sebelum akhirnya ekspor diperbolehkan. Apabila belum, ekspor belum dapat dilakukan. Ia juga menegaskan setiap izin ekspor berada dalam ranah Kemendag.

"Kami sampai sekarang belum mengizinkan ya karena Permendagnya belum diubah," imbuhnya.

Lihat Juga : OJK Buka Suara soal 256 Rekening Panji Gumilang

Budi menuturkan secara legal pemerintah dapat menerbitkan kebijakan pembukaan izin ekspor tersebut, walau kondisinya masih bertentangan dengan aturan teknis sebelumnya di kementerian dan lembaga.

Namun, dalam pelaksanaannya harus menunggu aturan teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terbit.

Setelah aturan teknis itu selesai, barulah Kemendag akan memulai proses penyesuaian Permendag. Namun hingga saat ini, Budi mengatakan pihaknya belum dilibatkan dalam pembahasan karena masih menunggu KKP.

"Karena peraturan teknis di KKP, ya setahu saya juga belum selesai. Artinya kami juga belum ada informasi, jadi kan pengaturan teknis aja kita belum tau seperti apa," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Masakan dari dunia lain

Link dan Cara Cek Pengumuman Tes BUMN 2023 Tahap 1******

Hasilonlinetes tahap ke-1 Rekrutmen Bersama BUMN(RBB) 2023 diumumkan hari ini, Senin (3/7).

Dilansir dari Instagram resmi FHCI.BUMN, linkdan cara cek pengumuman tes BUMN 2023 hanya akan disampaikan melalui akun masing-masing pelamar dan portal resmi RBB 2023.

Lihat Juga : Rekomendasi Situs Latihan TKD Rekrutmen Bersama BUMN 2023

LinkPengumuman Tes BUMN 2023

Ilustrasi. Link dan cara cek pengumuman tes BUMN 2023 (Roman Drits/Barn Images)

Dikutip dari Instagram resmi FHCI.BUMN, link pengumuman tes BUMN 2023 hanya disampaikan melalui situs resmi https://rekrutmenbersama.fhcibumn.id/.

Selain dari link resmi tersebut, peserta yang mengikuti RBB 2023 diharapkan waspada terhadap segala jenis bentuk penipuan yang mengatasnamakan BUMN.

Lihat Juga : Link dan Cara Cek Hasil Rekrutmen Bersama BUMN 2023

Cara Cek Pengumuman Tes BUMN 2023

Di bawah ini terdapat link dan cara cek pengumuman tes BUMN 2023 yang bisa langsung dicoba oleh para peserta.

1. Buka website https://rekrutmenbersama.fhcibumn.id/ melalui browserdi perangkat masing-masing.
2. Login ke akun RBB masing-masing.
3. Masuk menggunakanemail danpasswordterdaftar.
4. Pilih menu 'Lamaran Saya' dan klik 'Hasil Tahap I' untuk melihat skor TKD dan Akhlak.
5. Apabila peserta dinyatakan lolos ke tahap tes berikutnya, akan ada keterangan langsung berwarna hijau sedangkan keterangan yang diberi warna merah pertanda tidak lolos.

Jika peserta lolos, ada keterangan tertulis 'Selamat! Saudara/i dinyatakan dapat melanjutkan tahapan tes selanjutnya'.

Bagi peserta yang lolos tes onlinetahap ke-1, nantinya akan melanjutkan tesonlinetahap ke-2 yaitu tes Bahasa Inggris dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Lihat Juga : Passing Grade Rekrutmen Bersama BUMN 2023, Cek Dulu Biar Lolos

Itulah linkdan cara cek pengumuman tes BUMN 2023. Seluruh rangkaian Rekrutmen Bersama BUMN 2023 ini berlangsung gratis alias tidak dipungut biaya.