petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot bonus new member 200 di awal

situs slot online terbaik 2022 resmi 793Jutaan kata 870378Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot bonus new member 200 di awal》

Mengintip THR Jokowi usai Dipastikan Sri Mulyani Cair 100 Persen******

Menkeu Sri Mulyani memastikan THR bagi PNS dibayarkan secara penuh alias 100 persen sesuai titah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menkeu Sri Mulyani memastikan THR bagi PNS dibayarkan secara penuh alias 100 persen sesuai titah Presiden Jokowi. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai negeri sipil (PNS) tahun ini dibayarkan secara penuh alias 100 persen sesuai titah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sejak 2020, pembayaran THRPNS tidak utuh lantaran tunjangan kinerja (tukin) dibayar separuh, bahkan pernah tidak dibayarkan. Hal itu lantaran ekonomi babak belur dihantam covid-19.

"THR-nya, Bapak Presiden (Jokowi) menetapkan 100 persen. Berita baik ya," kata Sri Mulyani usai menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3) lau.

Berapa besaran THR yang kemungkinan diterima Jokowi?

Jika dirinci, THR terdiri dari gaji pokok hingga berbagai tunjangan seperti tunjangan pangan, jabatan hingga kinerja.

Sesuai Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden, gaji presiden ditetapkan sebesar enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Sedangkan Pasal 2 (2) UU 7/1979 disebutkan gaji pokok wapres 4 kali gaji tertinggi pejabat negara selain presiden dan wapres.

Lihat Juga :
Kantor Airlangga Belum Ngobrol soal Makan Gratis dengan Sri Mulyani Cs

Kemudian, mengacu Peraturan Pemerintah (PP) 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, gaji pokok tertinggi pejabat negara dikantongi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan ketua Mahkamah Agung (MA).

Besaran gaji pokok pejabat tinggi tersebut menyentuh Rp5,04 juta per bulan. Dengan begitu, gaji pokok Jokowi saat ini adalah Rp5,04 juta dikali enam alias Rp30,24 juta per bulan. Sedangkan Ma'ruf mengantongi Rp20,16 juta setiap bulannya.

Selain itu, mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu pasal 1 ayat 2 a, presiden berhak mendapat tunjangan Rp32,5 juta. Sementara dalam pasal 1 ayat 2b dijelaskan wapres mengantongi tunjangan Rp22 juta.

Jika gaji pokok dan tunjangan tersebut ditotal, Jokowi kurang lebih akan mendapatkan THR sebesar Rp62,74 juta. Sementara itu, Wapres Ma'ruf bakal mendapatkan Rp42,16 juta.

Estimasi tersebut belum memperhitungkan komponen lain, seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, hingga tunjangan kinerja.

Berikut perkiraan THR minimal yang bakal dikantongi Jokowi dan Ma'ruf:

1. Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Gaji pokok Rp30,24 juta+tunjangan Rp32,50 juta= Rp62,74 juta
2. Wapres Ma'ruf Amin
Gaji pokok Rp20,16 juta+tunjangan Rp22 juta= Rp42,16 juta

[Gambas:Video CNN]



(sfr/agt)

Bahlil Copot Pejabat BKPM yang Diperiksa KPK di Kasus Izin Tambang******

Kepala BKPM Bahlil mencopot pejabatnya yang diperiksa KPK dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Maluku Utara.
Kepala BKPM Bahlil mencopot pejabatnya yang diperiksa KPK dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Maluku Utara. (Foto: CNN Indonesia/Sakti Darma)
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia menonaktifkan Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM Hasyim Daeng Barang.

Pencopotan ini terkait pemeriksaan Daeng sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa mengatakan proses pemeriksaan itu tidak ada hubungannya dengan Kementerian Investasi/BKPM. Sebab, terkait dengan jabatan Hasyim sebelumnya di Pemprov Maluku Utara.

"Sehingga perlu kami tegaskan sekali lagi proses yang berlangsung saat ini tidak ada kaitannya dengan Kementerian Investasi/BKPM," imbuhnya.

KPK mendalami pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Maluku Utara saat memeriksa saksi yang kini menjadi anak buah Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia.

Direktur Hilirisasi Bidang Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM yang kini nonaktif, Hasyim Daeng Barang, diperiksa KPK pada Jumat (1/3) lalu.

Pemberian IUP tersebut diduga tanpa mekanisme dan perintah dari Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba, saat ini sudah berstatus tersangka dan ditahan KPK.

"Yang bersangkutan hadir dan didalami kembali pengetahuannya antara lain kaitan dugaan adanya pemberian izin usaha bagi pihak swasta salah satunya di bidang pertambangan tanpa melalui mekanisme dan atas pesanan dari tersangka AGK selaku Gubernur Malut," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (5/3).

Hasyim merupakan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Utara. Ini merupakan kali kedua Hasyim diperiksa sebagai saksi. Sebelumnya, pada Rabu (24/1), Hasyim diperiksa tim penyidik KPK dan didalami perihal pengurusan perizinan tambang dan tata ruang di Maluku Utara.

KPK memproses hukum tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemprov Maluku Utara.

Mereka ialah Abdul Gani Kasuba; Kadis Perumahan dan Permukiman Adnan Hasanudin; Kadis PUPR Daud Ismail; Kepala BPPBJ Ridwan Arsan; Ajudan Ramadhan Ibrahim; serta Stevi Thomas dan Kristian Wuisan (swasta).

Abdul Gani, Ramadhan Ibrahim dan Ridwan Arsan selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Adnan Hasanudin, Daud Ismail, Stevi Thomas dan Kristian Wuisan selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK menduga terdapat penerimaan uang Rp2,2 miliar terkait dengan pekerjaan proyek di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Uang tersebut di antaranya digunakan untuk kepentingan pribadi Abdul Gani guna pembayaran menginap hotel dan dokter gigi.

Selain itu, KPK juga menemukan dugaan Abdul Gani menerima uang dari para ASN di Pemprov Maluku Utara untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan menduduki jabatan. Dugaan tersebut masih didalami dalam proses penyidikan.

[Gambas:Video CNN]

(pta/pta)

Alasan Pemerintah Belum Cabut Izin TikTok Meski Masih Langgar Aturan******

Menkop UKM Teten Masduki mengungkap dua alasan pemerintah belum juga mencabut izin TikTok meski masih melanggar aturan social commerce.
Menkop UKM Teten Masduki mengungkap dua alasan pemerintah belum juga mencabut izin TikTok meski masih melanggar aturan social commerce. (Foto: CNN Indonesia/ Adi Ibrahim)
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan sampai saat ini TikTok masih melanggar aturan perdagangan pemerintah terkait pemisahan media sosial dan e-commerce.

Adapun aturan perdagangan tertuang dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Di mana, setiap perusahaan harus memiliki perizinan berusaha dalam melakukan usaha di bidang digital.

Artinya, TikTok yang izinnya hanya untuk media sosial masih melanggar karena masih bertransaksi di TikTok Shop meski TikTok sudah mengakuisisi e-commerce Tokopedia.

Teten mengungkapkan ada kemungkinan izin usaha TikTop dicabut. Namun, pemerintah masih mempertimbangkan beberapa alasan belum merealisasikannya.

Pertama, karena kepentingan investasi. Sebab, UMKM dan pembeli yang ada di TikTok cukup besar.

"Tapi kan tentu kita inikan kepentingan investasi juga, jadi lebih baik mereka diajak supaya comply terhadap aturan kita. Mereka pasti butuh jualan di Indonesia, pasar kita 270 juta, mana ada yang sebesar ini, pasti mereka mau lah," kata dia.

"Cuma masalahnya kita berani tegas tidak? Kalau pemerintah tidak konsisten, ya kita tidak akan dihargai penegakan hukum kita," imbuhnya.

Kedua, terkait harga yang sudah diatur tidak boleh memukul UMKM. Ia melihat beberapa pedagang yang ada di TikTok Shop menjual produk lokal.

"Apalagi saya sudah menjajaki ada platform lain yang memproduksi barang sendiri, padahal kan white label nggak bisa jualan. Platform nggak boleh punya produk sendiri, kalau nggak algoritmanya akan mengarahkan ke produk dia, kan itu yang harus ditegaskan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)




bab terbaru:maxwin olympus bet 200

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
daftar game slot terbaik
akun baru maxwin
bukalapak akulaku
buku mimpi 92
situs slot yang lagi gacor
lambo388
royal88bet
link gacor malam ini
erek erek 2d 52
Daftar isi semua bab
Bab 1 roket77 slot
Bab 2 kredit akulaku hp
Bab 3 link situs slot online
Bab 4 koitogel
Bab 5 cek situs slot gacor
Bab 6 slot 789 bet
Bab 7 link slot paling gacor
Bab 8 slot online bonus new member 100 di depan
Bab 9 hongkongpool
Bab 10 situs slot cepat menang
Bab 11 skema pinjaman kredivo
Bab 12 nx303 slot
Bab 13 lexus288
Bab 14 live 123 slot
Bab 15 paito sydney harian
Bab 16 4d gacor
Bab 17 seribu mimpi 39
Bab 18 pion303
Bab 19 livejudi
Bab 20 ajo999
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2662bab
takutBacaan TerkaitMore+

Satu pukulan akan meledak

rajagacor88
Kepala BKKBN sebut beda tujuan jadi alasan angka pernikahan turun
Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo memberi paparan alasan angka pernikahan turun di Indonesia pada temu media yang diselenggarakan di Kota Yogyakarta pada Jumat (8/3/2024) malam. (ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari)
Kota Yogyakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo menyebutkan perbedaan tujuan antara laki-laki dan perempuan menjadi salah satu alasan yang menyebabkan angka pernikahan turun. "Tujuan menikah itu ada tiga, security(keamanan), prokreasi (menghasilkan keturunan), dan rekreasi, nah kalau naluri perempuan itu lebih ke security, perempuan kalau dicintai sepenuhnya, meskipun tidak punya anak akan tenang, tetapi laki-laki kalau belum punya anak bisa gelisah terus," kata dia saat ditemui setelah acara temu media di Kota Yogyakarta, Jumat (8/3) malam. Ia mengatakan pada umumnya tujuan pasangan menikah di Indonesia masih prokreasi atau untuk menghasilkan keturunan.
Ia menyebutkan rata-rata usia perempuan yang menikah juga semakin mundur, dari 20 menjadi 22,3 tahun. "Semakin tua orang menikah, padahal dulu-dulu menikah 20 tahun, tetapi sekarang perempuan menikahnya cenderung mundur, padahal semakin tua semakin menyebabkan stunting, kalau 35 tahun sudah tua sehingga anaknya berisiko stunting," kata dia.

Baca juga: Wapres ajak masyarakat hindari pernikahan anak usia dini Menurut dia, tekanan orang-orang sekitar juga menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat tidak ingin melangsungkan pernikahan. "Kita ini kalau menikah di Indonesia pasti ada tekanan untuk mempunyai anak, karena kalau di Indonesia sudah menikah itu, saat Idul Fitri misalnya, pasti ditanya sudah punya anak atau belum?" katanya. Hasto menjelaskan berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) dari Kementerian Agama (Kemenag), tercatat 1.544.571 pasangan Muslim menikah pada 2023. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan pada 2022 yang mencapai 1,71 juta pasangan. "Yang menikah tidak 1,5 juta, tetapi bisa jadi 1,7 juta kalau dihitung dengan yang non-Muslim, jadi kalau diperkirakan, sejak tahun 2020 angka pernikahan itu sekitar 1,7 juta sekian, baik Muslim dan non-Muslim, tetapi di tahun 2023 ini memang turun," katanya.
Ia juga menyoroti rata-rata umur melakukan hubungan seks pertama kali pada remaja di usia 15-19 tahun yang semakin meningkat. Persentase perempuan berusia 15-19 tahun yang telah melakukan hubungan seksual tercatat 59 persen, sedangkan laki-laki 74 persen. "Jadi bisa kita lihat ya, menikahnya rata-rata 22 tahun, tetapi hubungan seksnya 15-19 tahun, jadi perzinaan kita meningkat, ini pekerjaan rumah untuk kita semua, karena kalau pengetahuannya belum banyak bisa bahaya, kalau kawin terlalu muda, kanker mulut rahimnya berisiko tinggi," demikian dr Hasto Wardoyo.

Baca juga: BKKBN imbau masyarakat menikah di usia ideal cegah kematian ibu
Baca juga: BKKBN mengampanyekan pernikahan pada usia ideal lewat Gerebek Pasar

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Perburuan terkuat di hari-hari terakhir

situs slot terbesar dan terpercaya
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima mengusulkan untuk membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah perberasan nasional jelang Ramadan.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima mengusulkan untuk membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah perberasan nasional jelang Ramadan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia--

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima mengusulkan untuk membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah berasnasional jelang Ramadan.

"Pimpinan, saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional. Walaupun informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium," ujar Aria dalam Sidang Paripurna DPR yang ditayangkan secara virtual di akun Youtube DPR RI, Selasa (5/3).

Menurut Aria, sejumlah negara mulai menutup pintu ekspor beras ke Indonesia seperti Thailand, Vietnam, dan India. Selain itu, meski musim panen diperkirakan April, untuk beras sampai ke pasaran membutuhkan waktu sebulan.

"Kalau kita bikin pansus beras itu terlalu lama. Sementara, waktu Ramadan dan lebaran sudah dekat," ujar Sufmi.

DPR, menurut Sufmi, sebaiknya mengoptimalkan Komisi IV untuk turun ke lapangan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Masalah beras juga menjadi sorotan Anggota Dewan dari Fraksi DPR, Slamet. Ia menuntut kehadiran pemerintah untuk serius mengatasi isu tersebut.

Slamet menyinggung soal harga beras yang tak kunjung turun. Namun, kenaikan harga beras itu tidak dinikmati oleh petani.

Berdasarkan catatannya, Bulog hanya membeli 2 persen beras dari petani. Sedangkan 98 persen sisanya dibeli oleh swasta. Artinya, menurut Slamet, pemerintah tidak bisa mengendalikan harga pasar.

Pada saat yang sama, rakyat berhak mendapatkan harga beras yang terjangkau. Terlebih, El Nino sudah berlalu.

"Melalui pimpinan saya harapkan pemerintah serius untuk menangani bagaimana logistik pangan dikelola dengan baik. Pastikan kesejahteraan petani tetapi dijaga dengan membeli seluruh potensi petani yang dipanen hari ini," terangnya.

[Gambas:Video CNN]



(sfr/pta)

Pengubah kehidupan perkotaan

harimau slot
Pengamat menyebut wacana KKP membuka ekspor benih lobster lagi dengan menggunakan alasan penyelundupan masih marak tidak logis.
Pengamat menyebut wacana KKP membuka ekspor benih lobster lagi dengan menggunakan alasan penyelundupan masih marak tidak logis. (Pradito R Pertana/detikcom).
Jakarta, CNN Indonesia--

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Lihat Juga :
Blak-blakan Menteri KKP soal Wacana Ekspor Benih Lobster Mau Dibuka

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Lihat Juga :
PNS Ini Terima THR Rp123 Juta, Lebih Besar dari yang Didapat Jokowi

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Lihat Juga :
Berapa THR yang Diterima Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara?

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.

Lihat Juga :
Bank Mandiri Rombak Direksi-Komisaris, Eks Menpora Jadi Wakomut
(agt)

Penginapan Youyaoqi

dana cash ilegal
Garuda Indonesia ikut kecipratan cuan dari konser Taylor Swift di Singapura. Pembelian tiket pesawat melonjak hingga 30 persen imbas tur tersebut.
Garuda Indonesia ikut kecipratan cuan dari konser Taylor Swift di Singapura. Pembelian tiket pesawat melonjak hingga 30 persen. (Foto: AP/Natacha Pisarenko)
Jakarta, CNN Indonesia--

Maskapai Garuda Indonesiaikut kecipratan cuan dari konser Taylor Swiftdi Singapura. Pembelian tiket pesawat ke Negeri Singa itu melonjak hingga 30 persen.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra mengatakan jumlah penumpang Indonesia-Singapura (PP) melesat 30 persen saat konser pop star asal Amerika Serikat (AS) itu digelar.

"(Kenaikan penumpang) 30 persen. Tanggalnya nggak mengikuti, pokoknya Taylor Swift banyak banget yang pergi. Isinya orang Indonesia juga di sana, iya itu (pembelian tiket) pulang-pergi," ucap Irfan di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Kamis (7/3), dikutip DetikFinance.

Tingginya antusiasme warga menyaksikan konser Taylor Swift sampai membuat Garuda menambah satu penerbangan ke Singapura. Irfan menjelaskan setiap acara besar seperti konser dan olahraga merupakan momentum kenaikan penumpang dalam jumlah besar.

"Ditemukan fakta bahwa event olahraga dan konser itu memang gila, naik. Ini kan, that's the fact. Hebat sebenarnya, gua aja enggak ngerti lagunya," canda Irfan.

Singapura menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang disambangi Taylor Swift dalam tur dunianya, The Eras Tour.

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengaku bahwa dirinya melobi Taylor Swift untuk konser selama enam hari di Singapura.

Lee mengaku memberi dana subsidi kepada Taylor Swift dan tim demi menjadikan Singapura sebagai perhentian satu-satunya sang penyanyi di Asia Tenggara.

"Agensi (kami) menegosiasikan perjanjian dengan dia (Taylor Swift) untuk datang ke Singapura dan tampil dan menjadikan Singapura satu-satunya tempat singgah turnya di Asia Tenggara," kata Lee pada Selasa (5/3), seperti dikutip Reuters.

Lee mengeluarkan pernyataan ini setelah negara tetangganya, Thailand, sempat mengeluh bahwa Singapura bermain curang terkait konser Taylor Swift.

Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin bulan lalu menuduh Negeri Singa telah membuat kesepakatan eksklusif agar Taylor Swift hanya tampil di Singapura dan tidak di negara Asia Tenggara lainnya.

Seorang anggota legislatif Filipina juga mengeluhkan hal yang sama dengan menyebut tindakan Singapura bukanlah hal yang boleh dilakukan oleh negara tetangga yang baik.

[Gambas:Video CNN]



(pta/pta)

Makam Peri

otbola
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro mengungkapkan masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) muda yang nego-nego jabatan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro mengungkapkan masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) muda yang nego-nego jabatan. (Arsip Istimewa).
Jakarta, CNN Indonesia--

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengungkapkan masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) muda yang nego-nego jabatan.

Suhajar menyinggung perilaku nego jabatan ini tercemar dari pemikiran kolot PNS terdahulu. Selain itu, juga masih melekat paham birokrasi ala Max Weber yang terkenal dengan sistem hierarki vertikal.

"Saya menyadari adik-adik yang sekarang sudah pindah ke fungsional, itu di dalam hatinya masih ada sedikit rasa gundah, 'Kok aku tak jadi kabag (kepala bagian) ya, tak jadi kepala biro, aku kan ingin jabatan struktural'," katanya dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

Ia menegaskan reformasi birokrasi saat ini lebih mengutamakan keahlian. Oleh karena itu, Suhajar menyarankan para aparatur sipil negara (ASN) muda tak terjebak dengan pemikiran kuno tersebut.

Namun, Suhajar menyebut masih ada sejumlah PNS muda yang kekeh ingin mendapatkan jabatan struktural tersebut.

"Sebagian adik-adik (PNS muda) ada yang terjebak, 'Pak saya jadikanlah kabag, kurang keren di fungsional'," ungkap Suhajar.

"Bagaimana Anda menghadapi perubahan di dunia hari ini? Bahkan, di negara-negara maju sekarang, kalau Anda pergi ke negara bagian New York, sudah enggak ada lagi itu nanti diterima sekjen (sekretaris jenderal), dirjen (direktur jenderal), jabatan itu sudah gak ada. Semua sudah sangat fungsional," tandasnya.

Sesuai namanya, jabatan struktural adalah mereka yang mengisi posisi yang terdapat dalam struktur organisasi. Sedangkan pejabat fungsional sebaliknya, mereka tidak tercantum dalam struktur.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul pada artikel ini pada Rabu (6/3) jam 20.10 WIB terkait dengan pembaruan informasi pihak terkait.



(skt/sfr)

Tuhan Surgawi yang Agung

cara meminjam uang di shopee pinjam
Dithubdat Kementerian Perhubungan kembali menggelar mudik gratis lebaran tahun ini. Pendaftaran dibuka mulai Rabu (6/3) pada pukul 12.00 WIB siang.
Dithubdat Kementerian Perhubungan kembali menggelar mudik gratis lebaran tahun ini. Pendaftaran dibuka mulai Rabu (6/3) pada pukul 12.00 WIB siang. Ilustrasi. (CNNIndonesia/Adi Ibrahim).
Daftar Isi
  • Jawa Barat
  • Jawa Tengah
  • Jawa Timur
  • Sumatera
  • Kalimantan
Jakarta, CNN Indonesia--

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Dithubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menggelar mudik gratislebaran tahun ini. Pendaftaran dibuka mulai Rabu (6/3), pukul 12.00 WIB siang, hingga 3 April atau sampai kuota habis.

"Kuota dibuka secara bertahap. Setiap harinya pendaftaran dibuka pukul 08.00 WIB," tulis akun Instagram @ditjenhubdat yang diunggah Selasa (5/3).

Total kuota mudik penumpang mencapai 30.088 orang dan kuota mudik sepeda motor 900 unit. Terdapat 592 armada bus arus mudik dengan 33 kota tujuan dan 130 armada bus arus balik dengan 9 kota asal.

Pendaftaran dilakukan secara online via aplikasi mobile "Mitra Darat".

Keberangkatan bus arus mudik dilakuan pada 6 April- 7 April 2024. Sementara, keberangkatan arus balik dilakukan pada 15 April.

Kemudian, Kemenhub juga menggelar mudik gratis via kereta api dengan kuota 28.196 orang dan motor 12.180 unit.

Selain jalur darat, Kemenhub juga membuka mudik gratis melaui laut pada 3-17 April 2024. Kuotanya mencapai 9.800 penumpang dan 4.800 unit sepeda motor.

Lihat Juga :
Blak-blakan Sri Mulyani soal Sulitnya Kerek Rasio Pajak RI

Berikut 33 kota tujuan mudik gratis Kemenhub:

Jawa Barat

1. Garut
2. Tasikmalaya
3. Cirebon

Jawa Tengah

1. Tegal
2. Pekalongan
3. Semarang
4. Demak
5. Jepara
6. Pati
7. Blora
8. Boyolali
9. Solo
10. Sragen
11. Klaten
12. Wonogiri
13. Purwokerto
14. Cilacap
15. Wonosobo
16. Kebumen
17. Magelang
18. Wonosari
19. Yogyakarta

Jawa Timur

1. Tuban
2. Madiun
3. Surabaya
4. Malang
5. Tulungagung

Sumatera

1. Lampung
2. Bengkulu
3. Padang, Sumatera Barat
4. Palembang, Sumatera Selatan

Kalimantan

1. Banjarmasin, Kalimantan Selatan
2. Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah

Berikut 9 kota asal arus balik:

1. Solo
2. Madiun
3. Wonogiri
4. Surabaya
5. Semarang
6. Yogyakarta
7. Purwokerto
8. Palembang
9. Cirebon

Daftar 5 kota arus mudik-balik pengangkutan sepeda motor:

1. Solo
2. Wonogiri
3. Semarang
4. Yogyakarta
5. Purwokerto

[Gambas:Video CNN]



(sfr/agt)