100 tafsir mimpi 3d

Kelahiran Kembali: Kembali ke Alam Abadi

togel prize 123

Paramount buat ulang "Naked Gun" dengan bintang Liam Neeson******

Jakarta (ANTARA) - Rumah produksi Paramount Pictures sedang melanjutkan pembuatan ulang Naked Gun yang sudah lama berjalan. Pengumuman tersebut dibuat pada Rabu (28/2) dan menempatkan Liam Neeson sebagai detektif polisi kikuk Lt Frank Debin dalam peran yang dipopulerkan oleh Leslie Nielsen sebelumnya. Ditulis laman Channel News Asia, Kamis (29/2) Akiva Schaffer akan menyutradarai film ini, yang dijadwalkan rilis pada Juli 2025.

Ia sebelumnya menyutradarai film "Hot Rod" dan "Pop Star: Never Stop Stopping". Sementara naskahnya ditulis oleh Dan Gregor, Doug Man, dan Schaffer, yang berkolaborasi dalam "Chip 'N Dale: Rescue Rangers" tahun 2022.
Baca juga: "Cold Pursuit" dianggap sebagai film terburuk Liam Neeson

Baca juga: Liam Neeson isi suara pemandu navigasi Waze
 Film Naked Gun, yang berasal dari serial TV "Police Squad!", merupakan film komedi slapstick yang terkenal. Mereka berjalan selama enam tahun dengan beberapa sekuel yaitu "The Naked Gun: From the Files of Police Squad" (1988), "The Naked Gun 2 1/2: The Smell of Fear" (1991) dan "Naked Gun 33 1/3: The Final Insult" (1994). Nielsen meninggal pada tahun 2010 pada usia 84 tahun. Sebelum berperan sebagai Lt Drebin, Nielsen adalah aktor dramatis. Film Naked Gun pertama merayakan hari jadinya yang ke-35 pada bulan Desember. Pada saat itu, THR berbicara dengan David Zucker dan Pat Proft, yang menyutradarai dan menulis serial aslinya, tentang apakah mereka terlibat atau tidak dalam upaya reboot yang sedang berlangsung di Paramount. "Pat, Mike, dan saya menulis naskah untuk Naked Gun 4 , dan kami mendengar Jon Gonda di Paramount telah membaca naskahnya dan tertawa sepanjang prosesnya," kata Zucker saat itu. "Tetapi pada suatu saat, mereka memutuskan untuk tidak pergi bersama Pat, Mike, dan saya. Jadi saat itulah mereka mendapatkan Seth MacFarlane, dan dia meminta Akiva Schaffer mengarahkan Liam Neeson. Saya tidak pernah bisa bertemu dengan Seth," tambahnya. Proft menyatakan bahwa film barunya "mungkin akan dirilis dan mungkin bagus," namun dia menyatakan kekecewaannya karena dia tidak terlibat dalam penulisan film tersebut. Sebelum mengambil peran di film "Naked Gun", Liam Neeson telah tampil di tiga film tahun lalu, termasuk film aksi "Retribution", "Ethan Hawke's Wildcat" , dan "In the Land of Saints and Sinners". Baca juga: Tersandung rasisme, premier film Liam Neeson "Cold Pursuit" dibatalkan

Baca juga: Liam Neeson berencana pensiun  

Penerjemah: Fitra Ashari
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

pasar suci

rtp slot live hari ini

Dokter: Perokok punya risiko tinggi terkena TBC******

Kita tahu bahwa asap rokok yang masuk akan bisa merusak selaput, fili-fili atau penyaring dari saluran nafas. Sehingga kuman TBC yang masuk akan gampang sekali menginfeksi pada perokok

Jakarta (ANTARA) - Dokter dari RS Paru Ario Wirawan Salatiga, IGN Widyawati mengatakan sejumlah kelompok memiliki risiko tinggi terkena tuberkulosis atau TBC, salah satunya adalah perokok.

"Kita tahu bahwa asap rokok yang masuk akan bisa merusak selaput, fili-fili atau penyaring dari saluran nafas. Sehingga kuman TBC yang masuk akan gampang sekali menginfeksi pada perokok," ujar Widyawati dalam "Gak Mau Terpapar, Lakukan Cara Ampuh Juga TBC ini" yang disiarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Jakarta, Jumat.

Dalam kesempatan itu ia menjelaskan tuberkulosis disebabkan oleh bakteri yang tersebar melalui udara. Bakteri tersebut berdiam diri paru dan tidak serta-merta menyerang, namun menunggu imun melemah.

Sejumlah pertanda tuberkulosis, kata dia, adalah batuk selama dua minggu lebih. Selain itu tergantung dari organ yang terkena, gejalanya dapat berbeda-beda. Contohnya, apabila terkena kelenjar, maka muncul benjolan.

Baca juga: Dokter: Perokok pasif miliki 4 kali lipat risiko terkena kanker paru

Tanda lainnya yaitu demam dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan biasanya terasa pada malam hari.

Selain perokok, lanjutnya, kelompok-kelompok lain yang memiliki risiko terkena TBC adalah orang-orang yang positif HIV, karena pasien-pasien tersebut imunnya rendah.

"Kemudian kelompok yang kedua adalah orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan imunosupresan," katanya.

Selain itu, menurut Widyawati, kelompok lain yaitu orang-orang yang konsumsi alkohol tinggi serta anak-anak di bawah umur lima tahun dan  orang-orang lanjut usia (lansia).

Baca juga: Kemenkes gencarkan penemuan kasus TBC di Indonesia

Kelompok lain yang memiliki risiko TBC yaitu tenaga kesehatan yang sering bersinggungan dengan pasien-pasien yang mengidap penyakit itu.

Menurutnya, cara paling mudah untuk mencegah TBC adalah dengan menjaga imunitas tubuh, terutama bagi kelompok-kelompok rentan. Selain itu menghindari kontak dengan pasien yang mengidap penyakit itu. Kemudian, dengan mengadopsi pola hidup yang bersih dan sehat.

"Walaupun biasanya orang-orang di tempat umum yang batuk itu mereka sudah jarang yang pakai masker, tapi kita bisa menjaga diri dengan memakai masker. Tambahan, misalnya kita merasa ada gejala, tentu langsung saja, jangan menunggu terlalu lama berobat," katanya.

Dia mengatakan apabila terkena TBC, maka penyembuhannya paling cepat enam bulan. Oleh karena itu membutuhkan kesabaran.

Baca juga: BRIN ingatkan pengendalian tuberkulosis harus jadi perhatian serius
 

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Sentuhan emas naga

8 bet slot

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan Komik Ragam Gadis Misaka

rupiahtoto bandar togel toto online situs slot gacor terpercaya

Jokowi: Indonesia ingin punya gedung Istana bukan peninggalan kolonial******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan Istana Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) karena bangsa Indonesia ingin mempunyai gedung Istana Presiden yang bukan merupakan peninggalan kolonial.

“Memang kita ingin memiliki gedung (Istana) Presiden yang bukan peninggalan dari kolonial. Kita bangun sendiri dengan bahan-bahan produk kita sendiri, dilakukan oleh anak-anak bangsa sendiri dan ini akan menimbulkan sebuah kebanggaan, harga diri,” kata Presiden Joko Widodo di IKN, Kalimantan Timur, Jumat.

Demikian disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara peletakan batu pertama gedung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat.

Jokowi menyampaikan seringkali ketika menerima tamu pemimpin negara lain di Istana Kepresidenan, para pemimpin negara lain itu memuji bagusnya gedung Istana yang dimiliki Indonesia.

Namun Presiden tidak bisa mengatakan apa-apa karena gedung Istana Kepresidenan Jakarta yang ada saat ini peninggalan dari kolonial Belanda.

“(Istana) di Bogor juga sama, di Yogya juga sama, di Cipanas juga sama,” jelasnya .

Presiden menekankan pembangunan Istana Presiden di IKN dikerjakan agar bangsa Indonesia memiliki kebanggaan terhadap kemampuan sendiri yang berkepribadian dalam budaya.

Pada kesempatan itu Presiden juga mengajak masyarakat yang datang ke IKN untuk mencoba melihat IKN dari tempat tertinggi, yakni di lokasi Gedung Istana Presiden di IKN, untuk melihat transformasi pembangunan IKN saat ini.

“Mungkin yang belum pernah ke IKN, tolong ke Istana dilihat, kita ini, IKN ini seperti apa ke depannya, akan terjadi transformasi seperti apa. Akan kelihatan kalau bapak ibu naik ke tempat tertinggi, di Istana,” ujar Presiden.

Presiden mengaku tidak mengetahui apakah masyarakat boleh datang ke lokasi pembangunan di Istana Presiden atau tidak, namun ia menyarankan masyarakat mencoba agar bisa melihat pembangunan IKN dengan lebih jelas.

"Saya nggak tahu boleh nggak masuk, tapi kalau boleh saya kira semuanya harus melihat dari sana. Saya sudah sering, kalau saya sih boleh kan, tapi belum tentu bapak ibu juga boleh. Tapi saran saya dicoba ke sana, akan kelihatan," ujar Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi mulai berkantor di IKN pada Juli
Baca juga: Presiden: Banyak investor antre mau berinvestasi di IKN

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Muhammad Solih Januar
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Tuhan dan Kegelapan

v2 slot login

DPR: Keluarga jadi landasan utama jaga pola asupan cegah stunting******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai keluarga harus menjadi landasan utama dalam menjaga pola asupan dan asuhan yang sehat bagi setiap anggota keluarganya untuk mencegah stunting. "Keluarga harus menjadi landasan utama dalam menjaga pola asupan dan asuhan yang sehat bagi anggotanya," kata dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat. Dia mengemukakan perlunya pemahaman yang lebih baik pula dari setiap kepala keluarga mengenai peran dan fungsi keluarganya dalam memastikan kesejahteraan anggota keluarga, terutama dalam hal pola asupan dan asuhan yang tepat. Dia berharap, ada kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang komprehensif dalam menangani masalah stunting dan memperkuat fungsi keluarga di Indonesia. "Nah, hari ini yang juga menjadi tantangan tidak kalah penting adalah ternyata banyak keluarga, kepala keluarga, yang memang belum memahami fungsi keluarga dalam menyelenggarakan pola asupan dan asuhan keluarga," ucapnya.
Dia juga mengemukakan pentingnya mengubah pendekatan dari "menurunkan stunting" menjadi "mencegah adanya penambahan stunting baru".

Baca juga: BKKBN perkuat peran TPK di Timur sasar keluarga berisiko stunting

Menurut dia, tindakan penurunan angka stunting bukan hal yang mudah. "Kita sudah sepakat bahwa diksi menurunkan stunting itu harus diluruskan, diganti dengan mencegah penambahan stunting baru. Kenapa? Karena menurunkan stunting ini ternyata tidak mudah," ujar dia. Dia mengatakan salah satu kendala yang dihadapi dalam mengatasi persoalan stunting berupa ketiadaan dukungan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terhadap Pangan Olahan Untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK).

Hal itu, katanya, membuat keluarga yang memiliki balita stunting harus membeli PKMK secara mandiri. Sebelumnya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menyatakan optimistis angka prevalensi stunting dialami anak-anak usia bawah lima tahun (balita) secara nasional dapat mengalami penurunan menjadi 14 persen pada 2024. "Kami optimistis angka prevalensi stunting bisa turun mencapai 14 persen di tahun 2024," kata Direktur Kesehatan Reproduksi BKKBN Marianus Mau Kuru. Hal itu, kata dia, karena adanya kerja sama antarlembaga negara dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun swasta dan pihak terkait lainnya untuk mengintervensi stunting dari pusat hingga desa-desa.

Baca juga: Kepala BKKBN sebut peran istri bangun keluarga kunci cegah stunting
Baca juga: Anggota DPR nilai target penurunan stunting pada 2024 realistis
 

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Gadis, jangan main-main denganku

cewekslot88 rtp

Polda Sulteng kedepankan pendekatan preventif pada Operasi Tinombala******

Palu (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif dalam rangka cipta kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar lantas) pada Operasi Keselamatan Tinombala 2024. "Operasi ini mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif serta penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan tilang elektronik (ETLE) ataupun blangko teguran," kata Wakapolda Sulteng Brigjen Pol. Soeseno Noerhandoko saat apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Tinombala 2024 dan pencanangan keselamatan berlalu lintas tas di lapangan apel Polda Sulteng, Palu (1/3/2024). Ia mengatakan, Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) siap menggelar Operasi Keselamatan Tinombala yang akan berlangsung selama 14 hari, mulai 4 Maret-17 Maret 2024 dalam rangka menyambut bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah. Menurut dia, Operasi Keselamatan Tinombala bertujuan untuk meningkatkan rasa keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban berlalu lintas di daerah itu. Selain itu, meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya, meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang berimplikasi pada tingkat fatalitas korban kecelakaan. "Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas merupakan suatu hal yang mutlak dirasakan masyarakat selaku pengguna jalan raya,” katanya. Berdasarkan data Polda Sulteng, pelanggaran lalu lintas tahun 2022 sejumlah 22.131 kasus, yang mengalami peningkatan sebesar 43 persen pada tahun 2023 dengansebanyak 31.541 kasus. Kecelakaan lalu lintas tahun 2022 sejumlah 1.144 kasus dan menjadi 1.162 kasus pada tahun 2023 atau naik dua persen. Sementara, fatalitas korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2022 yakni 360 jiwa dan menjadi 370 jiwa pada 2023 atau naik sebesar tiga persen. Oleh karena itu, kata dia, Polri khususnya Polantas terus melakukan upaya peningkatan kamseltibcar lantas dengan melakukan modernisasi sistem teknologi informasi secara berkelanjutan. Polri terus mendorong inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan angka atau fatalitas korban kecelakaan serta terbangunnya budaya tertib berlalu lintas di masyarakat. "Operasi ini juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan terbentuknya opini positif serta citra tertib dalam berlalu lintas di Provinsi Sulteng," kata Wakapolda.

Pelaksanaan apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Tinombala 2024 turut dihadiri unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), pejabat utama Polda Sulteng dan pasukan apel dari unsur TNI, kepolisian, Jasa Raharja, organisasi transportasi online, mahasiswa dan para pelajar.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024