aplikasi cicilan belanja online

Raja Naga datang ke dunia

Jokowi Setujui Pembangunan LRT Bandung Raya Meski Butuh Rp11 T******

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menyebut Presiden Jokowi menyetujui pembangunan kereta ringan (Light Rail Transit/LRT) Bandung Raya trase Utara-Selatan Kota Bandung.

Bey mengungkapkan LRT yang direstui Jokowi tersebut akan mengambil trase antara Babakan Siliwangi dan Leuwipanjang. LRT itu membutuhkan biaya hampir Rp11 triliun.

"Pada saat ratas dengan presiden minggu lalu, disetujui LRT Bandung Raya juga LRT Bali. Dari Babakan Siliwangi ke Leuwi Panjang, 15 kilometer. Nilainya sekitar Rp10,9 triliun," ujarnya Selasa (3/10) seperti dikutip dari Antara.

"Segera diajukan studinya untuk LRT, walaupun sudah banyak dilakukan, dengan teknologi yang digunakan yang terbaik," ujarnya.

"Mudah-mudahan tahun depan bisa groundbreaking. Jadi tidak hanya studi terus, karena pemecahan kemacetan di Bandung harus ada," ucapnya.

Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat mengatakan pembangunan kereta Lintas Raya Terpadu (LRT) di Bandung Raya ditargetkan mulai dibangun pada 2027.

"Target kalau dari timeline kita itu pada 2027 atau 2028 mulai konstruksi," kata Kadishub Jabar Koswara saat ditemui di Stasiun Bandung, Senin (2/9).

Lebih lanjut, dia mengatakan jalur LRT nantinya mulai dibangun dengan dua koridor prioritas yakni rute Tegalluar-Leuwipanjang dan Leuwipanjang-Dago dengan menghabiskan dana mencapai Rp26 triliun.

"Jadi kurang lebih bisa Rp13 triliun untuk satu koridor termasuk infrastruktur dan sarananya," kata Koswara.

[Gambas:Video CNN]

Pengkhianat menyayangi istrinya

Melihat Nasib Karyawan Hotel Sultan di Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo******

Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) menjawab teka teki soal nasib karyawan Hotel Sultan di tengah konflik antara negara dengan Pontjo Sutowo.

Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo mengatakan terkait nasib karyawan Hotel Sultan ke depannya bisa dibicarakan dengan baik.

Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) katanya, sudah punya pengalaman mengatasi permasalahan karyawan sebagaimana terjadi pada Hotel Sultan.

Ia mengatakan sampai dengan saat ini hak karyawan sejatinya masih menjadi tanggung jawab Indobuildco. 

"Nasib karyawan tentunya ini adalah hal-hal teknis. Apakah langsung masuk GBK atau seperti apa, ini bisa kita bicarakan dengan baik untuk masalah ini," kata Rakhmadi, Rabu (4/10).

"Kalau ke depannya bisa dimanfaatkan lebih baik, bersama PPKGBK tentu kita akan mencarikan solusi yang terbaik untuk mereka juga," tambahnya.

Sengketa antara negara denganPontjo Sutowo soal kepemilikan Hotel Sultan memasuki babak baru setelah pada Rabu (4/10) kemarin PPKGBK memasang spanduk sebagai bagian dari upaya pengosongan lahan Hotel Sultan yang dikelola oleh PT Indobuildco.

Sekretaris Kemensetneg Setya Utama mengatakan pemasangan spanduk ini merupakan langkah persuasif yang diambil pemerintah.

"Hari ini kita lakukan prosesi pengosongan, tapi dengan cara yang sangat persuasif. Dari kami memasang spanduk, kemudian plang pengumuman bahwa lahan di blok 15 ini yang sekarang ada Hotel Sultan ini adalah termasuk dalam HPL Nomor 1/Gelora yang dimiliki oleh Kementerian Sekretariat Negara, PPKGBK," kata Setya.

Salah satu pertimbangan upaya persuasif ini adalah konsumen atau para tamu yang menginap maupun sudah memesan kamar di Hotel Sultan.

"Ada konsumen, ada hak konsumen, ada hak konstitusional. Itulah menjadi konsen kami. Makanya, kami sudah imbau kepada manajemen, karena kami komitmen, manajemen komitmen. Setiap warga yang sempat, apakah menginap itu betul-betul dilindungi," ujarnya.

Ia menyebut salah satu tujuan pemasangan spanduk adalah agar publik menjadi paham. Selain itu juga memberikan informasi kepada pihak-pihak tak berkepentingan untuk tidak ikut campur dalam persoalan ini. Terlebih, ada konsekuensi hukum yang bisa diterima jika terbukti melanggar aturan.

Sementara itu, Chandra Hamzah yang juga selaku kuasa hukum PPKGBK menyampaikan sudah enam kali mengirimkan surat kepada PT Indobuildco untuk segera mengosongkan lahan. Sebab, hak guna bangunan (HGB) yang mereka miliki sudah habis.

Surat itu dikirimkan pada 15 Juni, 7 Juli, 7 Agustus, 22 Agustus, 11 September, dan terakhir 13 September. Namun, surat tak pernah direspons oleh PT Indobuildco hingga akhirnya dilakukan proses pemasangan spanduk di lahan Hotel Sultan.

Kendati demikian, kata Chandra, pihaknya masih berharap PT Indobuildco mau menyelesaikan persoalan ini secara baik, termasuk soal pengosongan lahan.

"Kemudian karyawan nanti bisa kita bicarakan, penghuni hotel yang ada bisa kita bicarakan, mungkin ada yang menginap sehari, dua hari, bisa kita bicarakan," ucap Chandra.

"Tidak ada yang tidak bisa kita bicarakan tapi filosofinya bahwasanya tanah ini milik barang milik negara, itu no negotiable, tidak perlu diperdebatkan," lanjutnya.

[Gambas:Video CNN]

Tidak beruntung di laut

IHSG Kokoh 6.939 Berkat Penguatan Sektor Infrastruktur******

Indeks hargasahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.939 pada Selasa (17/10). Indeks saham naik 43,32 poin atau plus 0,63 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,13 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,77 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 284 saham menguat, 236 terkoreksi, dan 241 lainnya stagnan. Terpantau enam dari sebelas indeks sektoral melemah, dipimpin sektor infrastruktur yang terbang 7,54 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia kompak perkasa.

Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang naik 1,20 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong plus 0,63 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan melesat 0,98 persen.

Berbeda, bursa saham Eropa mayoritas melemah. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,24 persen, indeks CAC 40 di Prancis turun 0,09 persen, dan indeks DAX di Jerman melemah 0,22 persen.

Sedangkan bursa Amerika serempak ditutup hijau. Indeks S&P 500 menguat 1,06 persen, indeks NYSE naik 1,05 persen, dan indeks NASDAQ Composite tumbuh 1,20 persen.

[Gambas:Video CNN]

Perjuangan menjadi lajang

KCIC Masih Bertahan dengan Usulan Tarif Whoosh Rp250 Ribu******

PT Kereta CepatIndonesia China (KCIC) masih ngotot mengusulkan tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whooshantara Rp250 ribu-Rp350 ribu untuk satu kali perjalanan.

GM Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menjelaskan usulan harga tersebut sudah berdasarkan hasil studi Pusat Pengujian, Pengukuran, Pelatihan, Observasi, dan Layanan Rekayasa Universitas Indonesia (POLAR UI).

Selain itu, usulan juga sudah mengacu pada Ability To Pay (ATP)dan Willingness To Pay (WTP)serta pertimbangan lainnya.

Meski demikian, Eva mengatakan detil harga tiket akan diumumkan mendekati hari mulai berbayarnya kereta cepat. Maklum, saat ini Whoosh masih gratis hingga pertengahan Oktober 2023 ini.

"Nanti pasti akan kami sampaikan secara resmi, baik itu kelas ekonomi, bisnis, ataupunfirst class," jelasnya.

Lebih lanjut, Eva menuturkan kelak tiket kereta cepat bakal dijual di website resmi KCIC, aplikasi KCIC, hingga agen tiket yang bekerja sama dengan perusahaan.

Eva pun berjanji pihaknya bakal memberikan diskon saat tiket kereta cepat Whoosh resmi dijual belikan. Namun, ia belum bisa merinci berapa besaran diskon yang akan diberikan.

Menurutnya, program diskon tersebut bakal diberikan demi menarik masyarakat untuk ikut menjajal kereta cepat. Apalagi, tujuan pemerintah menghadirkan Whoosh adalah untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

"Nanti nama programnya apa, diskonnya berapa, kemudian kami juga nanti akan hadirkan paket-paket dengan wisata ataupun tempat menginap seperti hotel dan lain lain," ucap Eva.

Eva pun mengatakan KCIC menargetkan bisa mengangkut 30 ribu penumpang per hari. Ia menjelaskan target tersebut bisa tercapai saat KCIC mengoperasikan 68 perjalanan per hari.

Adapun saat ini KCIC baru mengakomodir penumpang kereta cepat Whoosh delapan perjalanan per hari.

"Nanti kami melayani penumpang jika sudah berbayar, jadwalnya akan ditambah kembali bertahap, mulai dari 10, 20, kemudian jadi 40 dan terakhir kami jalankan keseluruhan di 68 perjalanan per hari," ucap Eva.

[Gambas:Video CNN]

Cinta dan kebencian penyihir tergila-gila pada cinta

Zulhas Rapat dengan Jokowi soal Banjir Produk Impor Sore Ini******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas akan rapat bersama Presiden Jokowipada sore ini (3/10) untuk membahas barang imporyang membanjiri RI.

"Nanti sore saya akan rapat dipimpin Pak Presiden untuk memperhatikan fenomena sekarang banjirnya barang-barang impor di pusat-pusat perdagangan," katanya di Pusat Grosir Cililitan, Selasa (3/9).

Zulhas mengatakan Jokowi meminta agar jajarannya harus memperhatikan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pasalnya 90 persen dari pelaku usaha adalah UMKM.

"Kalau kita mau jadi negara maju di 2040, memang kita harus menguasai ekspor," katanya.

Pemerintah berupaya membendung banjir barang impor yang sudah membunuh UMKM di dalam negeri. Zulhas menyebut salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan  mengeluarkan larangan jual barang impor di bawah US0 atau setara Rp1,54 juta untuk skema cross border di e-commerce.

Larangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Zulhas mengatakan jika ditemukan e-commerceyang menjual barang impor di bawah Rp1,5 juta, pihaknya akan melayangkan surat teguran hingga sanksi penutupan.

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingati, tutup," ucapnya di Kantor Presiden Senin (25/9).

[Gambas:Video CNN]

Sangat mendominasi

UU IKN Baru: Investor Bisa 'Kuasai' Lahan di IKN Sampai 190 Tahun******

DPR bersama dengan pemerintah baru saja menyelesaikan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Revisi baru disahkan DPR menjadi undang-undang pada Selasa (3/10). Ada beberapa ketentuan baru yang diatur pemerintah dan DPR dalam revisi uu tersebut.

Salah satunya soal hak atas tanah investor di IKN. Hak diatur dalam Pasal 16 A uu tersebut.

Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.

Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

Selain itu, dalam tenggang waktu 10 tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun lagi, sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah seperti sebelumnya.

Sementara dalam bentuk hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai, pelaku usaha atau investor diberikan jangka waktu paling lama 80 tahun dalam satu siklus dan bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama. Jika ditotal, investor bisa menggunakan HGB hingga 160 tahun.

Revisi uu juga mengatur tanah untuk pembangunan di IKN merupakan salah satu jenis tanah yang masuk dalam kategori yang bisa dibebaskan dengan aturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Otorita IKN dapat memberikan jaminan perpanjangan dan pembaruan HAT di atas hak pengelolaan sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian.

DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjadi UU.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyatakan setuju dengan revisi UU tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada peserta rapat.

"Setuju, setuju" jawab anggota dewan yang hadir.

Dasco lalu mengetuk palu tanda pengesahan. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU IKN ini. Fraksi partai yang setuju adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, PAN.

Partai Demokrat menyetujui dengan catatan, sedangkan PKS menolak.