Kebangkitan Taikoo

buku erek

Ini 11 Prodi yang Paling Ketat Persaingan di UNS Solo pada SNBT 2023******

Sementara itu Prodi Kedokteran juga memiliki perbandingan keketatan yang cukup besar yakni 1:45.6, lalu Ilmu Komunikasi sebesar 1:47.5, dan masih banyak prodi dengan daya saing atau keketatan yang cukup tinggi di UNS Solo.

Berikut ini 11 Prodi paling ketat persaingan di UNS Solo di jalur SNBT 2023″

1. Farmasi 

Peminat 2022: 1534

Daya tampung 2023: 28

Keketatan: 1:54.7

2. Kedokteran

Peminat 2022: 3512

Daya tampung 2023:  77

Keketatan: 1:45.6

3. Ilmu komunikasi 

Peminat 2022 2280

Daya tampung 48

Keketatan: 1:47.5

4. Manajemen

Peminat 2022: 2939

Daya tampung: 63

Keketatan: 1:46.6

5. Informatika

Peminat 2022: 2047

Daya tampung 2023: 53

Keketatan: 1:38.6

6. Psikologi 

Peminat 2022: 2944

Daya tampung 2023: 91

Keketatan: 1:25.7

7. Ilmu dan Teknologi Pangan

Peminat 2022: 1071

Daya tampung 2023: 42

Keketatan: 1:25.5

8. Teknik Industri

Peminat 2022: 1190

Daya tampung 2023: 46

Keketatan: 1:25.8

9. Teknik Sipil

Peminat 2022: 1258

Daya tampung 2023: 63

Keketatan: 1:19.9

10. Agribisnis

Peminat 2022: 1.035

Daya tampung 2023: 56

Keketatan: 1:18.4

11. Ilmu Hukum

Peminat 2022 2609

Daya tampung 2023 193

Keketatan: 1:13.5

Sumber: Panitia SNMPT 2023

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcomdan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags UNS Solo SNBT 2023 Prodi Di UNS Solo Share

---

Pangdam IV Diponegoro Persilakan Masyarakat Laporkan TNI Tak Netral ke Posko

Pangdam IV Diponegoro Persilakan Masyarakat Laporkan TNI Tak Netral ke PoskoImam Yuda Saputra ,  Imam Yuda Saputra Jumat, 2 Februari 2024 - 20:05 WIB share SOLOPOS.COM - Pangdam IV Diponegoro, Mayjen TNI Tandyo Budi (ketiga dari kiri di depan) saat acara Coffee Morning di Maakodam IV Diponegoro, Jumat (2/2/2024). (Solopos.com-Pendam IV Diponegoro)

SEMARANG— Pangdam IV Diponegoro, Mayjen TNI Tandyo Budi, mempersilakan masyakarat melapor ke Posko Netralitas Pemilu 2024 jika menemkan ada personel TNI yang tidak netral selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Ia pun menyebut Posko Netralitas yang didirikan TNI bersama Polri itu telah tersebar di 35 kabupaten/kota di Jateng.

Hal tersebut disampaikan Pangdam saat menggelar acara Coffe Morning bersama Pimpinan Redaksi (Pimred) Media se-Jateng dan DIY di Lapangan Parade Kodam IV Diponegoro, Jumat (2/2/2024). Dalam acara itu juga turut diisi dengan kegiatan pelepasan ratusan ekor burung dan tupai.

Promosi Pupuk Organik Cair dari Spirulina, Solusi saat Pupuk Langka

“Silakan kalau ada dari paslon [pasangan calon] yang mengeluhkan netralitas TNI/Polri melapor ke posko. Manfaatkan posko netralitas yang sudah dibangun [TNI/Polri] di 35 kabupaten/kota di Jateng,” ujar Pangdam IV Diponegoro.

Pangdam juga memastikan TNI akan memegang teguh muruah untuk menjaga netralitas. Hal itu sesuai dengan mandat dari Panglima TNI dan juga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Netralitas sudah menjadi komitmen kami untuk menjaga Pemilu 2024. Itu sudah sesuai mandat dan Undang-undang,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Pangdam juga memastikan TNI akan terus bersinergi dengan aparat Polri dalam menjaga kondisi di Jateng dan DIY selama Pemilu 2024. Pihaknya juga telah memetakan pelaksanaan kampanye akbar oleh ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Jateng.

“Sudah dipetakan, rencana tanggal 4, 8, dan 10 Februari 2024 di berbagai wilayah di Jawa Tengah,” tegasnya.

Dalam acara Coffe Morning itu turut hadir puluhan anggota komunitas pecinta alam dan lingkungan, yang aktif terlibat dalam kegiatan pelestarian alam dan penanggulangan dampak perubahan iklim. Pangdam menyambut baik kerja sama yang erat antara TNI, media, dan komunitas dalam menjaga kelestarian alam dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan lingkungan.

“Saya sangat mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai komunitas untuk menjaga kelestarian alam,” ungkapnya.

Ambisi Rhodes

gerakan99

Pernyataan Sikap UI Soal Pemerintahan Jokowi: Negeri Ini Kehilangan Kemudi******

Menurutnya situasi politik saat ini terjadi karena telah hilang etika bernegara dan bermasyarakat terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan serta merampas asas keadilan pada kelompok-kelompok miskin terhadap berbagai hak yang berkaitan dengan kelayakan hidup.

Dia mengatakan sudah geram dengan tindakan para elite politik yang mengingkari sumpah jabatan untuk menumpuk harta pribadi.

“Kami resah dan sekaligus geram atas tindak para pejabat, elite politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, menumpuk kekuasaan, membiarkan negara tanpa pengelola dan digerus korupsi yang memuncak menjelang Pemilu,” ucapnya.

Dia mengungkap empat poin sikap dari UI dan mengajak seluruh warga Indonesia untuk segera melawan kecurangan demokrasi.

Adapun dia menjelaskan yang pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi tanpa ketakutan berlangsung secara jujur dan adil.

Ketiga, menuntut agar semua Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu pasangan calon (paslon).

Terakhir, menyerukan agar semua perguruan tinggi di penjuru negeri mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul“Sikap UI atas Pemerintahan Jokowi: Negeri Tampak Kehilangan Kemudi” 

Kaisar Iblis Abadi

dewa89

Beda Sikap Soal Menteri Jadi Timses di Zaman Jokowi & SBY******

Dikutip dari laman Dataindonesia.id, Kamis (1/2/2024), sejumlah nama menteri dan wakil menteri (wamen) Kabinet Indonesia Maju turut masuk dalam daftar tim sukses kontestan Pilpres 2024. Setidaknya, ada tujuh menteri dan wamen yang terbagi di kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Secara terperinci ada lima menteri dan wamen yang masuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni.

Sementara, Rosan Roeslani yang saat ini ditunjuk menjadi Ketua TKN Prabowo-Gibran sempat menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN. Kendati, dirinya mengundurkan diri dan diberhentikan secara resmi pada 25 Oktober 2023.

Di sisi lain, terdapat dua nama menteri dan wamen yang ikut Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Mereka adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo.

Adapun, Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Bawedan-Muhaimin Iskandar tak berisikan menteri dan wamen incumbent.Walau demikian, ada dua bekas menteri di tim tersebut, yakni Sudirman Said dan Thomas Trikasih Lembong.

Era SBY

Sementara pada Pemilu 2914 lalu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kala itu menjabat sebagai Presiden RI justru mendesak para menteri yang ikut sebagai tim sukses untuk mundur dari jabatan. Menurut dia, anggota kabinet harus menghindari konflik kepentingan pada pemilihan presiden tahun ini.

“Saya akan menggelar sidang kabinet paripurna untuk memastikan para menteri tidak meninggalkan dan mengabaikan tugas pokoknya,” kata SBY saat membuka rapat koordinasi nasional pemantapan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2014 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/6/2014) silam.

Presiden SBY menyatakan hal itu karena khawatir aktivitas politik sebagian menterinya dapat mengganggu kinerja kabinetnya.

“Kalau memang tidak mungkin lagi mengurusi kementeriannya, karena harus aktif di sebuah tim sukses misalnya, atau bergerak ke sana-kemari, saya persilakan untuk mengundurkan diri,” kata Presiden Yudhoyono.

Kala itu hampir separuh menteri dalam kabinet SBY telah menjadi tim sukses calon presiden Prabowo atau Jokowi.

Sejauh ini tidak ada aturan yang melarang anggota kabinet untuk berkampanye selama pemilu, namun ditekankan mereka harus cuti terbatas dan tidak boleh mengganggu tugas utamanya sebagai pembantu presiden.

Lari ke dunia lain untuk membuka pabrik

pinjol adapundi

PMKRI Luncurkan Peta Jalan Menuju Indonesia Emas 2045******

“Sekarang kita hidup di era digital, PMKRI punya website, nantinya semua akan dimuat di situ. Sehingga cabang juga bisa memantau kinerja PMKRI di tingkat pusat. Termasuk juga untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang harus dicapai pada tahun 2030,” tambah Pius Yolan.

Visi Strategis Roadmap PMKRI

Dikatakan dia, akuntabilitas juga menjadi salah satu upaya untuk mengontrol kinerja PMKRI. Ke depan, lanjutnya, yang dioptimalkan adalah semangat keterbukaan. “Kesetaraan, keharmonisan, dan kesinambungan aturan PMKRI baik di tingkat legislatif dan eksekutif juga sangat dibutuhkan dan menjadi bagian dari target percapaian,” urai dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan sidang Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) ke-XXXII PMKRI yang akan datang menjadi titik awal dari pelaksanaan roadmaptersebut. Yang pasti,  tegasnya, selalu ada evaluasi dan monitoringdari setiap tujuan indikator pencapaian sebagai bagian dari roadmapPMKRI.

Ketua Presidium PMKRI Cabang Yogyakarta selaku tuan rumah penyelenggaraan kegiatan, Yohanes Tola, mengatakan visi strategis Roadmap PMKRI di bidang ekonomi kreatif adalah pada tahun 2045 PMKRI mandiri secara ekonomi.

Selain itu, dalam pembahasan pleno komisi menghasilkan beberapa poin penting menuju satu abad usia Indonesia.

“Di tahun 2024 pada MPA PMKRI XXXII akan ditetapkan visi strategis tersebut sebagai peta jalan PMKRI, dan tahun 2025 melaksanakan perintah ketetapannya. Kemudian 2026 minimal terdapat 19 cabang PMKRI sudah membuat badan-badan yang ditetapkan,” jelasnya.

Dan pada 2028, katanya, minimal sudah 19 cabang menghasilkan produk ekonomi kreatif, di tahun 2030 karya-karya ekonomi kreatif PMKRI secara nasional sudah berdampak bagi seluruh cabang PMKRI se-Indonesia. Lalu targetnya pada 2034 kader-kader PMKRI menjadi pelaku ekonomi kreatif secara mandiri.

Selain itu, di tahun 2036 PMKRI mampu memasarkan karya-karya dari cabang-cabang se-Indonesia dan mempromosikan hasil kreatif di kancah nasional. Dan kemudian pada 2038 kader PMKRI sudah mampu bersaing.

Yonas juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut andil dalam menyukseskan Workshop Nasional terutama partisipasi aktif Cabang PMKRI se-Indonesia.

Pengembangan SDM, Riset, dan Teknologi

Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Periode 2022-2024 Tri Natalia Urada menerangkan sumber daya manusia PMKRI berkontribusi dalam pembangunan nasional dan global. Hal ini, lanjutnya, adalah visi strategis PMKRI menuju Indonesia Emas 2045 dengan menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten.

Pengembangan SDM di tahun 2030 yakni pembenahan struktur/kelembagaan, dalam membentuk kelembagaan profesi di semua cabang PMKRI, dan forum studi lokal dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Kebijakannya adalah optimalisasi pendidikan nonformal di setiap cabang yang berbasis minat dan bakat kader dalam kajian dan advokasi lingkungan serta penguatan hak asasi manusia (HAM) dan resolusi konflik,” ungkapnya.

Tri Natalia menambahkan kebijakan di bidang riset dan teknologi menuju tahun 2030 yaitu PMKRI sudah memiliki kanal jurnal ilmiah sendiri, aplikasi/platform dan riset sepak terjang PMKRI.

Dikatakan dia, standar utama dalam pengembangan SDM adalah membaca, menulis dan berdikusi. Tiga hal tersebut meningkatkan kecerdasan dan menjanjikan wawasan pengetahuan yang makin luas.

“Pengembangan SDM di internal PMKRI telah dilakukan, salah satunya dengan pelatihan jurnalistik di berbagai daerah. Dengan demikian, kader PMKRI juga bisa menulis di websiteyang telah dikembangkan,” ungkapnya.

Berbagai pelatihan pun telah dilakukan. Baik untuk ekonomi kreatif hingga konsentrasi riset dan teknologi. “Kolaborasi menjadi kunci utama sehingga PMKRI bisa eksis. 2045 masih lama, tetapi kita siapkan diri dari sekarang,” tegasnya.

Wukong membaca obrolan pribadi

situs akun jp

1,75 Juta WNI Nyoblos Pemilu 2024 di Luar Negeri, Terbanyak di Kuala Lumpur******

“Kemudian kita minta supaya tidak terjadi apa-apa, potensi-potensi pelanggaran segala sesuatunya kita kontrol tetap. Yang di Kuala Lumpur kita maklumi karena jumlah pemilih ini besar, jadi situasional dimanapun ya orang perwakilan itu kami mengikuti segala macamnya, kami minta laporan dan supaya bisa kita kontrol tetap, supaya tidak ada indikasi atau potensi pelanggaran,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa sekiranya misalkan ada potensi pelanggaran atau ada potensi menyalahi Standar Operasional Prosedur (SOP) secara administratif tentu akan segera dihentikan situasi tersebut dan kemudian dikoreksi sesegera mungkin.

Kemudian, Komisioner Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan hal yang sama, bahwa negara yang paling rawan pelanggaran pemilu sebenarnya di tempat penyelenggaraan yang paling banyak pemilihnya.

“Kalau paling banyak pemilih ada di Malaysia,” katanya, kepada awak media di Kemenlu RI.

Dia mengatakan telah menekankan kepada jajarannya untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengawasan, serta pihaknya juga sudah menyampingkan wilayah lain di luar negeri.

Sementara itu, Hasyim Asy’ari menegaskan sekali lagi bahwa kotak suara di Kuala Lumpur, surat suara yang disediakan di dalamnya sama jumlahnya dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan 2%.

“Kalau kemudian dibagi rata mau 500 pemilih tentu kami pertanyakan apa dasarnya, karena masing-masing kotak suara kan berdasarkan jumlah pemilih di DPT, tidak bisa sembarangan,” tambahnya.

 

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “KPU: 1,75 Juta WNI Nyoblos di Luar Negeri, Terbanyak di Kuala Lumpur Malaysia”

Istriku yang cantik di sekolah

situs slot resmi gacor

Cara Cek TPS Tempat Nyoblos di Pemilu 2024******

Jangan khawatir. Mengecek pemilih terdaftar di TPS mana saat hari pemungutan suara Pemilu 2024 dapat dilakukan melalui situs resmi Info KPU pada menu Cek DPT Online. Berikut langkah-langkahnya:

• Buka situs DPT Online di https://cekdptonline.kpu.go.id/
• Masukkan NIK atau Nomor Paspor bagi Pemilih Luar Negeri
• Klik tombol pencarian
• Setelah itu, akan muncul data pemilih, seperti nomor TPS, nama pemilih, NIK, NKK, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan alamat potensial TPS
  Untuk informasi nomor dan lokasi TPS dapat dilihat pada bagian kanan atas
  Untuk informasi alamat potensial TPS dapat dilihat pada bagian kiri bawah
• Jika data tidak terdaftar, maka tertulis peringatan ‘Data anda belum terdaftar!’
  Pemilih akan diminta untuk menghubungi kantor KPU terdekat untuk memastikan data diri ada di DPT.