pasti168

Undian Berhadiah Amplop Merah Tiga Alam

Wamen BUMN Ungkap Proyek Kereta Cepat Masih Perlu Pembiayaan******

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandungmasih membutuhkan dukungan pembiayaan.

Hingga kini, progres investasi (investment progress) masih 90,6 persen. Artinya, masih membutuhkan dukungan pembiayaan sekitar 10 persen lagi.

"Secara progres konstruksi kereta cepat mencapai hampir 80 persen, dan untuk investment progresstelah mencapai 90,60 persen," ujar pria yang akrab disapa Tiko ini dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI seperti dikutip dari Antara, Selasa (1/11).

Ia menerangkan panjang proyek kereta cepat sudah mencapai 142,3 km. Secara fisik, proyek ini sudah terhubung dari Halim sampai dengan Tegalluar baik secara elevated, subgrade, maupun terowongan.

Ia berharap penyelesaian subgrade dan terowongan tuntas pada Januari 2023. Setelah itu, operator akan melakukan berbagai macam uji coba.

"Jadi kita harapkan mulai dari instalasi rel selesai secara utuh sampai dengan operasional, mudah-mudahan dalam tiga bulan bisa kita siapkan sehingga Juni atau Juli 2023 sudah bisa beroperasi secara komersial," kata Tiko.

Saat ini, sambungnya, tantangan yang cukup menantang adalah penyelesaian stasiun, terutama Stasiun Padalarang karena stasiun ini merupakan tambahan.

Stasiun Padalarang akan mempermudah akses menuju Kota Bandung.

"Nanti kita akan lakukan feeder systemke dalam Kota Bandung di mana total waktu perjalanan dari Halim ke Padalarang sekitar 36 menit, dan tambahan menuju Kota Bandung sekitar 15 menit," ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku yakin proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mulai beroperasi pada pertengahan 2023.

Ia mengungkapkan tes dinamis (dynamic test) akan dilakukan di sela penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia pada pertengahan November mendatang.

"Nanti tanggal 16 (November) ada dynamic test. Dari Bali akan dynamic testdan itu Juni-Juli tahun depan kita sudah comissioning," ujar Luhut pada Jumat (28/10) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Angin datang dari hati

Komunitas Konsumen Minta Jokowi Evaluasi Kepala BPOM******

Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberhentikan Kepala BPOM sehubungan dengan kasus gagal ginjal yang marak terjadi.

Ketua KKI David Tobing mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat keberatan kepada BPOM yang juga ditembuskan kepada Presiden Jokowi. Ada beberapa poin yang tercantum dalam surat tersebut.

Pertama, KKI telah menyampaikan keberatan kepada BPOM karena melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh penguasa karena tidak menjalankan tugas dan wewenangnya dalam rangka pengawasan sirup obat yang ditengarai mengandung zat- zat berbahaya.

"KKI juga mendesak agar BPOM menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia. Kepala BPOM tidak merespons somasi kami dan bahkan melakukan pembelaan untuk lepas dari tanggung jawab," kata David dalam keterangan resmi, Kamis (3/11).

Kedua, David menilai kepala BPOM bukan mengakui kelalaian dan meminta maaf malah melakukan hal-hal antara lain, seperti melimpahkan tanggung jawab ke Kementerian Kesehatan dalam perkuatan regulasi dan obat terkait cemaran EG dan DEG mulai dari regulasi pengawasan pre market hingga post market meliputi pemasukan bahan tambahan, standar dan atau persyaratan mutu dan keamanan (Farmakope Indonesia).

"Tindakan kepala BPOM ini sangat aneh karena tugas pengawasan pre marketdan post marketitu merupakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan," tegas David.

Tak hanya itu, kepala BPOM juga melimpahkan kesalahan ke Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dengan dalih bahwa seharusnya kedua Kementerian tersebut memeriksa bahan pelarut yaitu PG dan PEG yang diimpor melalui kategori non lartas sehingga menyangkal bukan masuk pemeriksaan BPOM.

"Kepala BPOM yang membawa-bawa Kementerian Perdagangan dan Perindustrian adalah tindakan yang sembrono dan hanya untuk melakukan pembelaan diri," tegas David.

David juga kembali mengingatkan Ombudsman Republik Indonesia juga telah menemukan dugaan maladministrasi di BPOM sehubungan dengan cara kerja pengawasan pre marketdan post market.

"KKI melihat kepala BPOM bukannya melakukan tindakan koreksi dan meminta maaf kepada masyarakat tapi malah banyak melimpahkan kesalahan ke Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, jadi sudah sangat patut dicopot dari jabatannya" ujar David.

Desakan sama juga disampaikan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia merekomendasikan agar Presiden Jokowi memecat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito.

Menurutnya hal itu perlu dilakukan jika benar BPOM terbukti lalai dalam pengawasan obat yang mengandung EG dan DEG. Pasalnya kedua bahan baku tersebut menjadi biang kerok penyakit gagal ginjal.

"Kalau memang ternyata BPOM ini salah, kami rekomendasikan sama Jokowi ganti itu kepala BPOM. Ini sudah 170 orang meninggal," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Kamis (3/11).

CNNIndonesia.comtelah menghubungi Kepala BPOM Penny Lukito untuk meminta tanggapan atas desakan pencopotannya tersebut. Namun, hingga berita diturunkan yang bersangkutan belum memberikan responsnya. 

[Gambas:Video CNN]

Tuan Gila Abadi

Buruh Demo di Kemnaker Jumat Besok, Tuntut Upah Naik 13 Persen******

Buruhdari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi besar-besaran di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Jumat, 4 November 2022.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan aksi akan dihadiri oleh puluhan ribu buruh yang berasal dari Jabodetabek.

Adapun tuntutan dari aksi tersebut adalah menaikkan upah minimum 2023 sebesar 13 persen, tolak PHK dengan alasan resesi, dan tolak Omnibus Law.

Ia menambahkan pada tanggal tersebut, aksi juga kan dilakukan serentak di beberapa kota Industri seperti Bandung, Banten, Surabaya dan kota-kota lainnya.

Said ingin agar pemerintah menetapkan kenaikan upah berdasarkan tingkat inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, alih-alih menggunakan PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Soalnya, dalam PP, kenaikan UMP dilakukan dengan rumus batas atas dan bawah upah minimum wilayah bersangkutan.

Ia menjelaskan bahwa kenaikan upah 13 persen itu mengacu pada estimasi inflasi tahun depan sebesar 7-8 persen, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 4,8 persen.

Apabila kedua angka tersebut dijumlahkan, maka totalnya menjadi 11,8 persen. Kemudian, ditambah dengan angka produktivitas dan pembulatan menjadi 13 persen.

Menurut Said, kenaikan harga BBM tersebut menurunkan daya beli yang saat ini sudah merosot sebesar 30 persen. Dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen.

"Dampak kenaikan harga BBM itu mengakibatkan inflasi melambung, harga-harga barang naik, ini menyulitkan kehidupan buruh dan masyarakat kecil," kata Said.

[Gambas:Video CNN]

Dua puluh tahun angin musim semi

Investor Malaysia Minat Bangun Tol Pontianak******

Sejumlah perusahaan atau investorasal Kuching, Sarawak, Malaysiatertarik berinvestasi dalam pembangunan jalan toldari Kota Pontianak hingga Singkawang.

Ketertarikan mereka ungkap saat bertemu dengan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Executive Chairman Maltimur Resources SDN BHD Junaidi mewakili rombongan yang terdiri dari tujuh perusahaan Malaysia mengatakan tujuan kedatangan ke Pontianak adalah untuk menjajaki peluang kerja sama yang bisa dilakukan perusahaan dari Kuching dengan Kalimantan Barat.

"Saya melihat peluang kerja sama yang bisa dilakukan dengan Kota Pontianak antara lain membuat jalan tol. Kami berharap penjajakan pembangunan jalan tol itu bisa dikaji lebih dalam terhadap peningkatan ekonomi," ujarnya seperti dikutip dari Antara,Kamis (3/11).

"Sebenarnya banyak peluang-peluang lainnya yang bisa dikerjasamakan," katanya.

Ia menambahkan peluang kerja sama investor Malaysia di Kalbar sangat terbuka. Apalagi, kata dia, Kalbar termasuk Pontianak, pembangunannya berkembang pesat.

"Kami berharap melalui kerja sama ini nantinya bisa semakin mempercepat pembangunan di wilayah ini, terutama di Kabupaten Sambas, Kota Singkawang dan Kota Pontianak," ungkap Junaidi.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyambut baik kunjungan para pengusaha asal Kuching, Sarawak ini. Ia mengatakan meski sebatas penjajakan, pihaknya menyambut baik kedatangan pengusaha asal Negeri Jiran itu.

Apalagi mereka menawarkan kerja sama pembangunan jalan tol.

"Pembangunan jalan tol yang mungkin bisa dikerjasamakan misalnya Jalan Tol Pontianak-Singkawang atau Pontianak-Sambas. Kita berharap ini bisa direalisasikan. Namun bergantung pada kewenangan Pemerintah Provinsi Kalbar karena berkaitan dengan dua wilayah," katanya.

Ia menambahkan beberapa perusahaan Malaysia yang menjajaki peluang kerja sama dengan pihaknya banyak bergerak di bidang jasa konstruksi serta berpengalaman membangun kereta api, MRT,highway, termasuk energi listrik.

Meski demikian, Edi mengatakan untuk menjalin kerja sama dengan investor asing, banyak faktor penentu untuk memutuskan suatu kerja sama tersebut.

"Misalnya masalah regulasi. Kalau untuk menerima investor dari luar, ada aturan-aturannya dan kewenangan dari pemerintah pusat," katanya.

Master Kustomisasi Mecha

Respons Kemendag Diseret BPOM soal Impor Bahan Picu Gagal Ginjal Akut******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) keberatan diseret Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) soal impor bahan baku pemicu gagal ginjal akut.

Direktur Impor Kementerian Perdagangan Sihard Hadjopan Pohan menegaskan bahwa cemaran propilen glikol (PG) dan polietilen glikol (PEG) tersebut masuk ke Indonesia sebagai produk non-lartas alias bukan kategori larangan dan pembatasan.

"Karena dia tidak termasuk lartas ya lewat-lewat saja. BPOM yang tahu harusnya siapa saja produsen-produsen farmasi yang menggunakan barang itu. Sehingga kemarin ada opsi pengawasannya yang harus diketatkan dalam proses produksi," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/11).

Lebih lanjut, ia menginformasikan Kemendag telah melakukan rapat dengan Bea Cukai pada Selasa (1/11) terkait impor barang tersebut ke depannya. Ada dua opsi yang ditawarkan, apakah ingin dilartaskan atau sistem cross border.

"Kalau mau lartas, larangan pembatasan, berarti ada usulan ke Kemendag lalu dibahas di Kemenko. Nanti baru dibuatkan Permendag tentang lartas terhadap itu," jelas Pohan.

Jika memilih opsi cross border, maka data surat keterangan impor (SKI) dari BPOM diperlukan. Karena BPOM yang tahu siapa saja perusahaan farmasi yang akan menggunakan produk PG dan PEG tersebut.

"Barang itu (PG dan PEG) kan untuk melarutkan, yang tahu siapa? Ya BPOM lah. Berapa besar untuk dilarutkan, untuk adukannya, dan seterusnya. Kita dari Kemendag kan gak paham," tegas Pohan.

"Kalau yang digunakan industri, kan ada industri lain selain farmasi, nanti Kemenperin yang akan merekomendasikan ke kami berapa banyaknya yang boleh diimpor," sambungnya.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyeret kewenangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam urusan importasi senyawa kimia seperti propilen glikol (PG) dan polietilen glikol (PEG) ke dalam Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Kepala BPOM Penny K Lukito menegaskan dalam hal pengawasan, BPOM hanya melakukan pemeriksaan pada bahan baku pharmaceutical gradeyang masuk kategori larangan dan pembatasan (Lartas). Barang-barang tersebut harus mendapatkan izin BPOM melalui Surat Keterangan Impor (SKI) sebelum didatangkan ke Indonesia.

"Bahan baku pada umumnya masuk melalui SKI BPOM. Khusus untuk pelarut PG dan PEG ini masuknya tidak melalui SKI BPOM, tapi melalui Kementerian Perdagangan, non-lartas," kata Penny dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX, Rabu (2/11).

Penny lantas menyebut BPOM telah mengusulkan agar terdapat revisi pada skema importasi PG dan PEG dengan menjadi kategori lartas. Sehingga nantinya, importasi kedua senyawa itu harus melalui persetujuan atau SKI BPOM.

Sistem perebutan tubuh yang tak terkalahkan

YLKI Usul Sederhanakan Cukai Agar Rokok Murah Tak Banjiri Pasar******

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyatno menyarankan penyederhanaan layercukaiagar rokok murahtidak membanjiri pasar. Hal ini menyusul maraknya rokok murah legal yang bebas ditemukan di pasaran.

Ia menjelaskan bahwa layer cukai di Indonesia beragam, mulai dari sigaret kretek mesin (SKM) hingga sigaret putih mesin (SPM).

"Masalahnya adalah, misal SKM 1 dan SKM 2 itu ada selisih cukai per batangnya cukup tinggi. Makanya, perusahaan rokok downgrading. Jadi memproduksi rokok dengan harga lebih murah. Industri-industri rokok besar pun sekarang mengeluarkan produk baru dengan harga lebih murah, untuk menyiasati itu (layer cukai)," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (1/11).

"Jadi kalau sekarang ada 10 (layer cukai), disederhanakan jadi 4. Jadi SKM A dan B, SPM A dan B. Ini harganya bisa dikendalikan, jadi antara harga rokok terkenal dan baru tidak berbeda jauh. Kalau sekarang kan harganya jadi agak tinggi. Ini jadi permasalahan regulasi yang akhirnya disiasati industri," jelas Agus.

"Kalau disederhanakan, permasalahan hilang. Jadi meski turun kelas pun, harga yang dipasarkan di lapangan tidak akan jauh beda dan negara tetap akan mendapatkan keuntungan. Jadi cukai yang masuk ke negara akan dalam struktur yang tinggi," sambungnya.

Persoalan layer cukai dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

Dalam aturan tersebut ada 9 golongan pengusaha pabrik hasil tembakau, mulai dari sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), sigaret kretek tangan (SKT), sigaret putih tangan (SPT), sigaret kretek tangan filter/sigaret putih tangan filter (SKTF/SPTF), tembakau iris (TIS), klobot (KLB), sigaret kelembak kemenyan/klobot (KLM), hingga cerutu (CRT).

SKM, SPM, dan KLM terbagi ke dalam 2 golongan, lalu SKT atau SPT mempunyai 3 golongan, sedangkan sisanya tanpa golongan.

Untuk urusan tarif cukai per batang, tertinggi adalah CRT dengan harga jual eceran (HEJ) per gram/batang lebih dari Rp198 ribu dipatok cukai per batang atau gramnya Rp110 ribu. Sedangkan yang paling murah adalah TIS dengan HEJ Rp55 hingga Rp180 dipatok cukai seharga Rp10 per batang.

Untuk SKM golongan 1 tarif cukai per batangnya adalah Rp985 dan golongan 2 Rp600, SPM golongan 1 Rp1.065 dan golongan 2 Rp635, SKT atau SPT golongan 1 di angka kisaran Rp345 hingga Rp440 dan golongan 2 Rp205, lalu golongan 3 Rp115 per batang. Sedangkan SKTF atau SPTF dikenakan tarif cukai Rp985 per batang.

Sementara itu, penyederhanaan layer tarif cukai sudah sempat disinggung dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

"Penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan secara bertahap mulai 2018 sampai dengan 2021," bunyi Pasal 18 ayat 1 PMK tersebut. 

Adapun dalam pasal 18 ayat 2 dirinci sebagai berikut: 10 (sepuluh) strata tarif mulai 2018; 8 (delapan) strata tarif mulai 2019; 6 (enam) strata tarif mulai 2020; 5 (lima) strata tarif mulai 2021.

[Gambas:Video CNN]