slot online terpercaya di indonesia 759Jutaan kata 289290Orang-orang telah membaca serialisasi
《pinjaman online langsung cair tanpa ktp》
Menko Airlangga Dorong PLN Terus Serap Produk Dalam Negeri******
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendukung langkah PT PLN (Persero) dalam meningkatkan realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Upaya PLN meningkatkan TKDN ini dinilai sejalan dengan kampanye Bangga Buatan Indonesia seperti yang dicanangkan pemerintah.
"Pemerintah akan terus mendorong dan evaluasi, agar pelaku dalam negeri bisa mendukung ekosistem PLN. Dengan begitu kita mendukung pendalaman value chaindi sektor ketenagalistrikan," ujar Airlangga dalam keterangannya, Rabu (23/11).
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan sebagai dukungan terhadap industri nasional, PLN telah memberikan kontribusi pembelanjaan dalam negeri (PDN) sebesar Rp201 triliun hingga 20 November 2022, dari total belanja tahun ini sebesar Rp288,4 triliun.
"PLN berkontribusi sebesar 84 persen ke produk dalam negeri demi mengembangkan industri nasional berkualitas global," kata Darmawan.
Menurut Darmawan, PLN telah melakukan sejumlah inisiatif untuk memenuhi ketentuan TKDN. Di antaranya membuat regulasi tentang pemenuhan TKDN, mengembangkan infrastruktur pelaporan dan pemantauan TKDN lewat aplikasi e-TKDN.
"PLN pun menargetkan pada 2024 mendatang realisasi TKDN kami bisa mencapai 50 persen," ucapnya.
Adapun TKDN PLN hingga Oktober 2022 sudah mencapai 46,95 persen. Capaian ini sudah melebih target tahun ini yakni sebesar 42 persen. Porsi TKDN ini terus tumbuh sejak 2019 sebesar 36,8 persen, dan tahun 2020 sebesar 40,1 persen.
"Atas saran Pak Menko, kami PLN diarahkan untuk membangun ekosistem ketenagalistrikan terutama kapasitas nasional. Kami petakan semua, dan dalam proses ini, membangun kapasitas nasional berarti membangun ekosistem yang lebih kuat," jelasnya.
(inh/inh)Bentuk Satgas Daerah, Pemerintah Targetkan Berantas PMK Hingga Tuntas******
Dalam rangka pengendalian dan pemberantasan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak berkuku belah, pemerintah telah merumuskan rangkaian kebijakan dan strategi untuk diimplementasikan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Musdhalifah Machmud, menyampaikan bahwa kecepatan dan ketepatan respon kebijakan dan implementasi di lapangan menjadi faktor kunci dalam mengendalikan dan memberantas wabah PMK.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanganan PMK di Indonesia Tahun 2022, Rabu (23/11). Oleh karena itu, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
"Dengan adanya Satgas PMK di tingkat pusat maupun daerah, diharapkan penanganan dan pengendalian PMK dapat menjadi lebih efektif secara koordinasi dan lebih efisien dalam pemanfaatan anggaran," ungkap Musdhalifah dalam keterangannya, Jumat (24/11).
Di sisi lain, saat ini masih ada tantangan belum seluruh Kabupaten/Kota telah membentuk Satgas Penanganan PMK. Dari total 514 Kabupaten/Kota, baru 32,49 persen yang telah memiliki Satgas Penanganan PMK.
Maka dari itu, Musdhalifah menegaskan, sangat penting untuk mendorong Pemerintah Daerah agar dapat segera merealisasikan pembentukan Satgas Penanganan PMK di wilayahnya untuk dapat mendukung pelaksanaan Satgas di tingkat pusat.
Pembentukan Satgas Penanganan PMK selanjutnya ditindaklanjuti dengan sejumlah kebijakan dan strategi. Antara lain, penanganan PMK yang tanggap dalam hal biosecurity, lalu lintas ternak dan pencegahan penularan antar wilayah, koordinasi penanganan lintas sektor dan wilayah, koordinasi program pengendalian dan penyediaan anggaran, serta penerbitan kebijakan serta regulasi yang diperlukan dalam pengendalian PMK.
Terlebih, saat ini penyakit Lumpy Skin Disease(LSD), yang menyerang bagian kulit sapi dan kerbau yang disebabkan oleh virus, juga mulai menyerang. Sehingga diharapkan Satgas di daerah ini mampu mengidentifikasi lebih awal dan menekan penyebarannya.
Untuk menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan wabah PMK, Pemerintah juga sedang menyusun Peta Jalan Pembebasan PMK di Indonesia untuk periode 2023-2035.
Sejak terbentuknya Satgas Penanganan PMK pada 24 Juni 2022, penurunan kasus aktif PMK khususnya antara Bulan September ke Oktober 2022 telah terlihat, dengan penurunan mencapai dua kali lipat.
"Mudah-mudahan perlahan-lahan seluruh provinsi kita bisazero case. Tapi kita tetap harus terus waspada. Sehingga apabila ada wabah yang baru masuk, bisa kita kendalikan sedini mungkin," ujar Musdhalifah.
Dalam rangka membantu peternak yang terdampak PMK, pemerintah juga telah memberikan kompensasi dan bantuan berupa penggantian ternak yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518 Tahun 2022.
Adapun besaran bantuan kepada peternak terdampak PMK adalah sapi dan kerbau sebesar Rp10 juta rupiah per ekor, kambing dan domba sebesar 1,5 juta per ekor, dan babi sebesar Rp2 juta per ekor.
Pemerintah juga akan memberikan bantuan berupa pakan untuk sapi perah terdampak PMK dalam rangka peningkatan produktivitas pasca PMK. Hingga 17 November 2022, total aktual bantuan pemerintah telah mencapai Rp79,8 miliar, atau setara dengan 8.025 ekor.
Musdhalifah melanjutkan, ke depan perlu dilakukan percepatan proses realisasi sehingga para peternak terdampak PMK dapat segera terbantu. Dukungan semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, khususnya para peternak, juga sangat dibutuhkan untuk menyukseskan pengendalian PMK di Indonesia.
Mengakhiri sambutannya, dia pun berharap seluruh pihak dapat bersama-sama terus berkomitmen mendukung penanganan dan pengendalian PMK serta penyakit hewan menular strategis lainnya. Selain itu, dia juga menyampaikan agar memperkuat sistem kesehatan hewan nasional, agar subsektor peternakan lebih maju, sehingga dapat menjaga ketahanan pangan nasional dan perekonomian Indonesia.
(rir/rir)Label:juragan69slot、harmonibet、erek erek borgol
Terkait:slotoslot、kamis slot、slot situs resmi、ind168、18hoki、maxwin 500、slot 123 terbaru、qq388、kumpulan situs infini88 terbaru 2022、mangga2bet
bab terbaru:cara pinjam di bri ceria(2024-07-10)
Perbarui waktu:2024-07-10
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan alasan sejumlah bandarayang tidak beroperasi akibat tak memiliki pesawat dari maskapai. Menurutnya, hal ini karena jumlah pesawat di Indonesia berkurang lebih dari 50 persen.
Ia mengakui persoalan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga menjadi permasalahan global.
"Pesawat yang ada di Indonesia ini berkurang dari lebih dari 600, sekarang ini tidak sampai 300. Jadi jumlahnya gak sampai 50 persennya, sehingga terjadi kekurangan," kata Budi dalam Rapat dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR dikutip dari kanal Youtube, Jumat (25/11).
"Dan yang ketiga, beberapa bandara sudah kita selesaikan dengan baik. Diantaranya Silampari (dengan) Pak Eddy Santana, Pak Hamka ada (bandara) Toraja, Ibu Novita ada Bandara Banjarnegara. Itu kami mengajak pemerintah daerah untuk sharing," terang Budi.
Sedangkan, untuk mengatasi persoalan tarif tiket pesawat yang makin mahal, Budi menjelaskan terdapat komponen biaya sewa (leasing) yang memengaruhi. Selain sewa, juga terdapat faktor biaya bahan bakar yang membebani biaya operasional pesawat lebih dari 50 persen.
Lihat Juga :Kilas Balik Curiga Menkes soal Konglomerat dan Beban Berat BPJS |
"Dan ini kami tadi komparasi perjalanan Jakarta-Dubai dan Jakarta-Singapura, harganya relatif 2x lipatnya. Jadi ini berbanding lurus dengan apa yang dilakukan," paparnya.
Lebih jauh, Budi juga menjabarkan usaha Kemenhub dengan pemerintah daerah setempat untuk memenuhi okupansi atau keterisian pesawat. Pasalnya, maskapai akan merugi jika okupansi berada di bawah 50 persen.
"Oleh karenanya, ada blok guarantee (membeli tiket penerbangan) yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara bersama-sama," tutur Budi.
Lewat rapat itu, Ketua Komisi V DPR Lasarus menyinggung keberadaan bandara yang tak memiliki pesawat. Ia mengaku sempat dihubungi sejumlah kepala daerah yang mengeluh tak ada penerbangan komersil di wilayahnya.
"Kalau yang saya temui, saya ambil contoh di daerah kita. Dulu paling banyak itu maskapai 3, Garuda, kemudian Wings, dan Nam masuk. Namun sekarang tinggal satu maskapai Wings, itu 3x seminggu. Yang saya dapatkan keluhan dari masyarakat itu, mahal. Ya pasti karena maskapainya hanya satu," ujar Lasarus.
[Gambas:Video CNN]
Mayoritas aset kripto masih lesu ditunjukkan dengan penurunan harga baik dalam 24 jam terakhir maupun sepekan terakhir.
Mengutip coinmarketcap.com, Jumat (25/11), harga bitcoin berada di level US.414 per keping, turun 1,45 persen dalam 24 jam dan 2,52 dalam sepekan.
Ethereum dijual US,177 per keping, turun 1,88 persen dalam 24 jam dan 3,61 persen dalam seminggu.
BNB dalam sepekan naik 9,1 persen, tapi melemah 0,8 persen dalam sehari. Kripto itu kini ada di level US6 per keping. XRP berada di level USImbauan Kemnaker ke Pengusaha: Jadikan PHK Jalan Terakhir******
Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mendorong pengusaha dan pekerja/buruh untuk terus melakukan dialog bipartit, supaya badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengintai di sejumlah industri belakangan ini bisa dihindari.
"PHK merupakan jalan paling akhir bila suatu hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja tidak lagi dapat dipertahankan. Karena sebagai jalan paling akhir, maka semua pihak harus berupaya agar tidak terjadi PHK," kata Putri melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (24/11/2022).
Putri yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua LKS Tripnas Unsur Pemerintah menilai PHK dilakukan sebagai respons perusahaan akibat adanya perubahan ekonomi global yang menuntut mereka melakukan penyesuaian atas bisnisnya dan efisiensi terhadap pekerjanya.
"Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha sehingga tidak terjadi PHK seperti mengurangi fasilitas pekerja tingkat manajerial, penyesuaian shift dan jam kerja, pembatasan kerja lembur yang keseluruhannya itu sekali lagi harus didiskusikan dan dimusyawarahkan secara bipartit baik pelaksanaan maupun jangka waktunya" ujar Putri.
Namun andaikan PHK tak dapat dihindarkan, ia mengingatkan agar PHK yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik secara prosedur maupun hak-hak yang seharusnya diberikan kepada pekerja.
"Berkaitan dengan hal ini, kami akan lakukan pembinaan terlebih dahulu sampai prosedur yang dilakukan benar-benar telah dilaksanakan sesuai aturan," katanya.
Sedangkan untuk pekerja/buruh yang terkena PHK, Putri menyebut bahwa terdapat beberapa bentuk pelindungan yaitu hak atas akibat PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai perat peraturan perundang-undangan.
Kemudian, manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja, serta manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dalam bentuk uang tunai. Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan program bantalan sosial lainnya seperti manfaat Kartu Prakerja.
Lebih lanjut, Putri menjelaskan bahwa Pemerintah saat ini tengah menggodok sejumlah opsi kebijakan yang mendukung resiliensi industri dalam negeri dalam menghadapi gejolak ekonomi global.
[Gambas:Video CNN]
Dogecoin berada di level USPebisnis soal Imbauan Kemnaker PHK Jalan Terakhir: Tolong Pahami Juga******
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menuntut pemerintah mempersiapkan bantuan sosialbagi masyarakat. Hal ini merupakan respons atas imbauan pemerintah yang meminta pengusaha agar menjadikan PHKsebagai langkah terakhir.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit meminta pemerintah agar tidak membebankan seluruhnya kepada pengusaha. Ia menyebut tanpa imbauan yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pun, pengusaha sudah memiliki ikatan emosional dengan para pekerjanya.
"Tanpa diimbau kita tahu, itu hubungan emosional kita dengan pekerja sudah seperti keluarga. Tanpa diimbau pun kita paham, tapi tolong pemerintah pahami juga, supaya bantuan-bantuan sosial dipikirkan juga," kata Anton saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (25/11).
Menurutnya, bantuan serupa bisa dilakukan di Indonesia untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Kita tahu lah kesusahan buruh, tapi nggak bisa semua dibebankan ke pengusaha. Kalau semua dibebankan (ke pengusaha), sudah tidak ada pekerjaan di dalam pabrik, terus ditambah kenaikan (UMP) yang cukup memberatkan, ya gimana kita kan nggak bisa tahan terus," tuturnya.
Lebih jauh, Anton mengaku pengusaha yang melakukan PHK berarti gagal dalam menjalankan bisnis. Meski demikian, ia menuntut pemerintah untuk ambil peran lewat pemberian insentif.
"Artinya kalo sampe PHK artinya kita gagal dalam arti menjalankan bisnis. Tetapi kalau ordernya menurun sampai dengan 50 persen, dan kita harus membayar keseluruhan pekerja yang puluhan ribu, atau ribuan, itu pun kita tidak sanggup," tegasnya.
Diketahui, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mendorong pengusaha dan pekerja/buruh untuk terus melakukan dialog bipartit, supaya badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengintai di sejumlah industri belakangan ini bisa dihindari.
Lihat Juga :Pemerintah Dapat Rp43,8 T dari 28 Kesepakatan Industri Migas di Bali |
Putri yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua LKS Tripnas Unsur Pemerintah menilai PHK dilakukan sebagai respons perusahaan akibat adanya perubahan ekonomi global yang menuntut mereka melakukan penyesuaian atas bisnisnya dan efisiensi terhadap pekerjanya.
Padahal menurutnya, ada berbagai langkah yang bisa diambil perusahaan untuk menghindari efisiensi pekerja atau PHK.
"Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha sehingga tidak terjadi PHK seperti mengurangi fasilitas pekerja tingkat manajerial, penyesuaian shift dan jam kerja, pembatasan kerja lembur yang keseluruhannya itu sekali lagi harus didiskusikan dan dimusyawarahkan secara bipartit baik pelaksanaan maupun jangka waktunya" ujar Putri.
[Gambas:Video CNN]
Lion Air akan melayani penerbangan umrahdari Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati (BIJJ) tujuan Bandar Udara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah, Arab Saudi (MED) mulai Sabtu (26/11) besok.
Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro mengatakan pihaknya memperkenalkan penerbangan non-stop (tanpa transit) di BIJB guna memperlancar pelaksanaan perjalanan umrah.
Selain itu, hal tersebut juga mempermudah masyarakat untuk menunaikan umrah, khususnya bagi masyarakat yang ada di wilayah Jawa Barat.
Ia menyampaikan Lion Air telah memenuhi dan menjalankan ketentuan operasional menurut masing-masing negara serta aturan internasional.
Danang juga mengatakan penerbangan ini terlaksana setelah Lion Air memenuhi semua kualifikasi dan persyaratan dari Kementerian Perhubungan dan otoritas penerbangan sipil Arab Saudi atau General Authority of Civil Aviation (GACA), termasuk audit keselamatan dan keamanan.
Lebih lanjut, ia mengatakan Lion Air mengoperasikan armada generasi modern jenis pesawat berbadan lebar Airbus 330-300CEO. Pesawat ini didesain bertata letak kursi lorong ganda (double aisle) terdiri dari 18 kelas bisnis dan 374 kelas ekonomi.
"Jenis pesawat tersebut mampu melayani non-stop yang membutuhkan waktu tempuh hingga lebih dari 12 jam, sehingga sangat tepat untuk mendukung penerbangan ibadah Umrah dari BIJB Kertajati Majalengka," kata Danang.
Ia juga menyebut Lion Air menawarkan layanan mencakup bagasi, makanan di dalam pesawat tersedia dalam kelas bisnis dan ekonomi, hiburan selama perjalanan, musik religi, audio video pada setiap kursi.
Untuk kenyamanan tamu dari masing-masing daerah asal, Lion Air juga telah mempersiapkan awak kabin guna membantu kemudahan komunikasi dari aspek bahasa.
Danang menambahkan seluruh pesawat sudah menjalani perawatan intensif, dalam performa terbaik, dan laik terbang. Armada juga telah dilengkapi High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter atau penyaringan partikel yang kuat.
[Gambas:Video CNN]
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menetapkan UMPdi daerahnya naik 8,01 persen menjadi Rp1.958.169,69 pada 2023 mendatang.
Ketentuan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/50 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
"Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah Tahun 2023 sebesar Rp.1.958.169,69," bunyi ketentuan tersebut, dikutip Senin (28/11).
"Berpedoman pada struktur dan skala upah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan," demikian dikutip.
Sejumlah provinsi lainnya juga telah menetapkan kenaikan UMP 2023. Misalnya UMP Yogyakarta yang naik dari naik 7,65 persen menjadi Rp1.981.782,39 dan UMP DKI Jakarta naik 5,6 persen menjadi sebesar Rp4,9 juta pada 2023.
Kenaikan UMP 2023 diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.
Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah. Kenaikan UMP 2023 dibatasi maksimal 10 persen.
Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.
[Gambas:Video CNN]
Lihat Juga :Kilas Balik Curiga Menkes soal Konglomerat dan Beban Berat BPJS |
Saat ini, kripto masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tidak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.
Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.
[Gambas:Video CNN]
《pinjaman online langsung cair tanpa ktp》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,demo slot deusHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pinjaman online langsung cair tanpa ktp》bab terbaru。