terjun slot

angka main ini hari 66Jutaan kata 407984Orang-orang telah membaca serialisasi

《terjun slot》

Wakil Ketua MPR: Kewajiban Sertifikasi halal jangan beratkan UMKM******

Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan kewajiban sertifikasi halal jangan sampai memberatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang, agar tidak mempersulit pertumbuhan sektor ekonomi rakyat," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sektor UMKM dengan segala keterbatasannya diakui dapat bertahan di tengah gejolak ekonomi yang terjadi. Penerapan kebijakan baru yang berpotensi membebani sektor tersebut, lanjut dia, harus dipertimbangkan secara matang.

Walaupun menurut Lestari, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 menyatakan bahwa seluruh produk yang diedarkan dan diperdagangkan wajib memiliki sertifikasi halal.

"Kewajiban memiliki sertifikat halal diberi kelonggaran lima tahun sampai 17 Oktober 2024," ujarnya.

Dia mengungkapkan, kewajiban tersebut banyak dikeluhkan, karena menambah beban biaya bagi UMKM untuk mengurus sertifikat halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.

Kementerian Koperasi dan UMKM memperkirakan pada tenggat 17 Oktober 2024 belum semua UMKM memiliki sertifikat halal. Karena, saat ini saja lembaga sertifikasi yang ada kemampuannya terbatas. Jumlah produk yang disertifikasi hanya 200 produk per tahun.

Menurut Lestari, berdasarkan kondisi tersebut dalam pelaksanaan kebijakan terkait jaminan produk halal harus benar-benar dipersiapkan berbagai kelengkapannya.

Jangan sampai, kata dia, kebijakan yang dibuat tidak diantisipasi dengan tepat sehingga bisa berdampak pada tersendatnya kelangsungan usaha sektor ekonomi masyarakat.

Dia juga mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah bersama-sama membangun ekosistem usaha yang baik bagi pertumbuhan sektor UMKM.

Baca juga: BPJPH jajaki saling pengakuan sertifikasi halal dengan Inggris
Baca juga: BPJPH kembali buka kuota 1 juta sertifikasi halal gratis bagi UMK 2024

Pewarta: Fauzi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

KPU Kalbar targetkan rekapitulasi Pemilu selesai pada 8 Maret******

Pontianak (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Syarifuddin Budi menargetkan proses rekapitulasi Pemilu 2024 di Kalbar akan selesai pada 8 Maret mendatang.

"Sampai saat ini, proses rekapitulasi di kabupaten/kota telah hampir selesai. Saat ini, proses tersebut masih berlangsung di Kabupaten Sintang dan Landak, yang dijadwalkan akan selesai pada hari ini," kata Budi di Pontianak, Senin.

Terkait hal tersebut, Budi menyatakan optimisme bahwa proses rekapitulasi di kabupaten/kota tidak akan bergeser dari jadwal yang telah ditetapkan.

Menurutnya, beberapa daerah, seperti Mempawah, Sekadau, Sanggau, dan Kayong Utara, telah menyelesaikan rekapitulasi dan mengirimkan hasilnya ke tingkat provinsi.

Sementara itu, Kapuas Hulu dan Sambas dijadwalkan akan menyampaikan hasil rekap pada tanggal 4 Maret 2024.

Budi menyatakan bahwa sebelum tanggal 5 Maret 2024, seluruh hasil rekapitulasi di kabupaten/kota diharapkan sudah diterima oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat.

"Proses rekapitulasi di tingkat provinsi dijadwalkan berlangsung dari tanggal 6 hingga 8 Maret 2024, dimulai pada Rabu malam dan berlanjut ke Kamis pagi. Kami berharap agar proses ini dapat selesai tepat waktu pada tanggal 8 Maret 2024, sehingga dapat masuk dalam jadwal rekapitulasi di tingkat nasional pada tanggal 10 Maret 2024 untuk pembacaan hasil pemilu," tuturnya.

Budi menegaskan bahwa proses rekapitulasi pemilu di Kalimantan Barat telah berjalan dengan baik, mulai dari proses pungut hitung, rekapitulasi di tingkat PPK hingga kabupaten/kota.

Selain itu, proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) juga telah dilaksanakan sebagai respons terhadap berbagai kekeliruan administrasi dan potensi kecurangan.

Dia mengatakan, sebelum H-10, PSU dan PSL sudah dilaksanakan di 17 titik, termasuk di enam kabupaten/kota seperti Singkawang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Melawi, Ketapang, dan Kayong Utara.

Pihaknya juga meminta saksi dari peserta pemilu untuk menyampaikan temuan di lapangan ke KPU.

"Perlu saya sampaikan, masih ada ruang untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran pemilu, baik administratif, pidana, maupun kode etik. Harapannya adalah agar masalah serius dapat diatasi sebelum proses rekapitulasi provinsi selesai, sehingga evaluasi pemilu Kalimantan Barat ke depan hanya mencatat catatan kecil," kata Budi.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Label：best togel、admin jarwo slot rtp、slot gacor hari ini pasti wd

Terkait：daftar slot yang lagi gacor sekarang、tafsir mimpi 93、yatogel、baka88、doraplay88 slot、pinjaman online limit besar、aksitoto、pinjam uang di spaylater、olympus slot gacor、slot gacor terpercaya

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：j99slot（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08

Daftar bab terbaru

trik menang mahjong ways 2

cara dapat uang tambahan dari internet

slot bonus 200 di awal

kampusBacaan TerkaitMore+

Ujung pedang

wasiat4d

"Dune: Part Two" meraup Rp1,2 triliun di Amerika Utara******

Jakarta (ANTARA) - "Dune: Part Two" telah meraup pendapatan 81,5 juta dolar AS atau Rp1,2 triliun lebih dari penjualan tiket di bioskop-bioskop Amerika Utara, menjadikannya sebagai film dengan pendapatan akhir pekan penayangan perdana terbesar tahun ini.

Di box office internasional, film sekuel garapan sutradara Denis Villeneuve itu mengumpulkan pendapatan 97 juta dolar AS atau sekitar Rp1,5 triliun menurut siaran Variety.

Dengan demikian, "Dune: Part Two" telah berhasil mengantongi pendapatan total lebih dari Rp178 juta dolar AS atau sekitar Rp2,7 triliun pada pekan pertama penayangannya.

"Ini pembukaan yang luar biasa untuk (sekuel) fiksi-ilmiah," kata David A. Gross dari firma konsultan film Franchise Entertainment Research sebagaimana dikutip oleh Variety.

Seperti film pertamanya, "Dune: Part Two" populer di IMAX dan format pemutaran film premium lain di Amerika Utara.

Format penayangan film premium berkontribusi hingga 48 persen dari pendapatan domestik film, sedangkan IMAX menyumbang pendapatan penjualan tiket 18,5 juta dolar AS (Rp291 juta), mewakili 23 persen dari pangsa pasar.

"Dune: Part Two" yang diproduksi dan didanai bersama Legendary Entertainment dibuat dengan biaya 190 juta dolar AS dan sekitar 100 juta dolar AS lagi untuk promosi ke audiens global.

Angka penjualan tiket awal sekuel tersebut sudah jauh melampaui "Dune", yang pada pembukaan mengumpulkan 41 juta dolar AS pada 2021.

Bagian pertama dari film itu secara global berhasil mengumpulkan pendapatan total 402 juta dolar AS.

Film "Dune: Part Two" dibintangi oleh Timothee Chalamet, Zendaya, Austin Butler, dan Stellan Skarsgard.

Baca juga: Zendaya ungkap tantangan adegan romantis di "Dune: Part Two"
Baca juga: Tim Blake Nelson bergabung dalam jajaran pemeran "Dune: Part 2"

Penerjemah: Farhan Arda Nugraha
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Perang Mata-Mata Tentara Beacon Fire

slot 4d terbaru

PT Vale: Waspada informasi lowongan kerja palsu******

Kendari (ANTARA) - Wakil Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk Adriansyah Chaniago meminta masyarakat agar mewaspadai informasi lowongan kerja palsu yang mengatasnamakan PT Vale.

Menurut dia, informasi mengenai lowongan kerja palsu yang mengatasnamakan PT Vale sering beredar di masyarakat dan media sosial. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat agar lebih teliti dan waspada terhadap lowongan kerja palsu yang mengatasnamakan PT Vale.

"Mohon cermati informasi dari kami. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya, masyarakat harus waspada terhadap situs-situs tidak resmi yang mengatasnamakan PT Vale. Untuk itu, langsung masuk ke situs resmi PT Vale Indonesia," kata Adriansyah saat menghadiri Job Fairdan Festival Vokasi bekerja sama dengan Disnakertrans Kolaka, Sulawesi Tenggara, Senin.

Kegiatan bursa kerja itu dibuka Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, disaksikan oleh Kepala Disnakertrans Sultra LM Ali Haswandi, Pj Bupati Kolaka Andi Makkawaru, Forkopimda Kolaka, serta ribuan pencari kerja.

Baca juga: Wamenaker buka bursa kerja di Kolaka Sultra

Pada kesempatan itu, PT Vale menghadirkan beragam informasi terkait selayang pandang operasional PT Vale pada pengunjung. Termasuk pengetahuan tentang tata kelola perekrutan menjadi karyawan PT Vale maupun pada perusahaan kontraktornya. Selain itu, PT Vale juga mengedukasi para pengunjung mengenai bahaya lowongan kerja palsu.

Adriansyah menegaskan, proses rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan di PT Vale dilakukan secara transparan dengan mengacu pada regulasi yang ditetapkan pemerintah. PT Vale juga memberikan kesempatan yang sama kepada kaum perempuan serta penyandang disabilitas. Hal itu sejalan dengan komitmendiversity, equity and inclusion(DEI) yang diterapkan perusahaan.

Salah seorang pencari kerja yang ditemui, Misrani Madjid (23) mengatakan datang ke Job Fair untuk mencari kesempatan dan peluang kerja yang lebih baik. Menurut dia, keberadaan PT Vale pada kegiatan tersebut membuka wawasannya agar tidak mudah percaya dengan informasi mengenai lowongan kerja palsu.

“Kadang di media sosial maupun di masyarakat beredar kabar bahwa PT Vale membuka rekrutmen tenaga kerja, tetapi kami ragu informasi itu benar atauhoax.Tadi kami telah dijelaskan mengenai rekrutmen tenaga kerja itu dilakukan terbuka dan terdapat di situs resmi PT Vale,” ucap alumnus Teknik Pertambangan USN Kolaka ini.

Baca juga: PT Vale targetkan pekerja perempuan capai 10 persen tahun ini

Seorang pencari kerja lainnya, Habibi (31) mengatakan kegiatan Job Fairsangat membantu para pencari kerja seperti dirinya untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan kerja perusahaan. Menurut dia, PT Vale merupakan perusahaan yang cukup terbuka dalam hal rekrutmen tenaga kerja.

Sebelumnya, Pj. Bupati Kolaka Andi Makkawaru mengemukakan data dari Disnakertrans Kolaka mencatat jumlah pencari kerja pada 2023 sekitar 8.661 orang, sedangkan lowongan kerja yang tersedia sekitar 1.108 orang.

"Tentu gapini cukup besar. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh angkatan kerja agar memanfaatkan kegiatan ini sebaik-baiknya. Persiapkan diri kalian untuk bertemu dengan perusahaan pemberi kerja," ujarnya.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyebutkan sebanyak 40 perusahaan mengikuti Job Fairdi Kolaka. Ia berharap kegiatan ini dapat dilakukan secara reguler guna membuka peluang bagi para pencari kerja.

Baca juga: PT Vale ajak talenta lokal bergabung pada pertambangan berkelanjutan

"Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perpres Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan. Oleh karena itu, seluruh perusahaan diminta melaksanakan Perpres tersebut dan termasuk di Kolaka seluruh perusahaan wajib memberikan informasi lowongan kerja," katanya.

Pewarta: Abdul Azis Senong
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Percaya pada Kerajaan Allah

ugslot link alternatif

Titi: Pembentuk UU harus rumuskan ambang batas secara partisipatoris******

Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa pembentuk undang-undang harus merumuskan parliamentary threshold(ambang batas parlemen) secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang, menurut Titi Anggraini yang juga anggota Dewan Pembina Perludem ini, harus memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai.

"Selain itu, juga dengan menggunakan metode yang terukur dan jelas sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga," kata dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini kepada ANTARA di Semarang, Jumat pagi, ketika merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2), menyatakan, "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian."

Dalam putusan itu, lanjut Titi Anggraini, Mahkamah berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal.

Disebutkan pula oleh Titi beberapa hal yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang, antara lain, ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.

Perubahan norma parliamentary threshold, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR RI.

Beberapa hal lainnya yang patut mendapat perhatian Pemerintah dan DPR RI, yakni: perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; dan perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.

Selain itu, lanjut Titi, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR RI.

Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen

Pistol Tuhan menangis darah

big slot 303

Jokowi: Industri Kaltim Amonium Nitrat dukung produktivitas pangan******

Saya senang pabrik ini selesai. Nanti bisa menambah bahan baku pembuatan pupuk di Tanah Air, utamanya NPK.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berharap industri PT Kaltim Amonium Nitrat di Kota Bontang, Kalimantan Timur, dapat mendukung produktivitas pangan nasional.

Menurut Presiden, pembangunan industri amonium nitrat di dalam negeri sangat penting karena Indonesia masih mengimpor 21 persen bahan baku pupuk tersebut.

“Saya senang pabrik ini selesai. Nanti bisa menambah bahan baku pembuatan pupuk di Tanah Air, utamanya NPK,” kata Presiden Jokowi ketika meresmikan pabrik Kaltim Amonium Nitrat di Bontang, Kamis.

Baca juga: Presiden Jokowi kunjungi Bontang dan IKN

Dengan beroperasinya pabrik tersebut, ujar dia, Indonesia bisa mengurangi hingga 8 persen impor amonium nitrat.

Kepala Negara berharap industri amonium nitrat dengan nilai investasi Rp1,2 triliun itu turut menyokong kemandirian pangan nasional.

Ptesiden Jokowi kemudian menginstruksikan Kementerian BUMN untuk terus melakukan ekspansi bisnis agar Indonesia bisa terus melakukan substitusi barang-barang impor.

“Ini tidak hanya urusan amonium nitrat tetapi produk-produk lain yang kita masih impor. Harus semuanya bisa diproduksi di dalam negeri karena kita memiliki kekuatan untuk itu,” tuturnya.

Baca juga: Jokowi ajak menteri makan bakso di Samarinda

Presiden juga menyoroti krisis pangan global, yang memicu banyak negara membatasi atau bahkan menyetop ekspor komoditas pangan.

“Sekarang ini semua negara—ada 22 negara yang biasanya gampang kita beli berasnya sekarang ngeremsemua, bahkan ada yang setop untuk bisa dibeli berasnya. Artinya, pangan ke depan menjadi sangat penting bagi semua negara,” ujarnya.

Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Ketua Dewan Pertimbangan Presiden RI Wiranto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik.

Berjalan-jalan dalam kiamat

sky77 rtp

Bawaslu menduga pelanggaran di Kuala Lumpur libatkan orang selain PPLN******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan potensi pelanggaran dalam proses pemilu yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia, ada dugaan melibatkan sejumlah orang selain panitia pemilihan luar negeri (PPLN) yang bertugas di wilayah tersebut.

Namun, Rahmat Bagja belum menyebutkan secara perinci pihak tersebut. Dia akan melakukan penjelasan lebih lanjut setelah peninjauan terhadap pemungutan dan penghitungan suara di Kuala Lumpur selesai.

"Potensi pelanggaran yang terjadi, dan ini diduga melibatkan PPLN, juga beberapa orang di luar PPLN," kata Rahmat Bagja di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Rabu.

Rahmat mengaku telah meminta petugas panitia pengawas pemilu (panwaslu) di Kuala Lumpur untuk bekerja sebaik-baiknya dan merekomendasikan perbaikan dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU).

Menurut dia, ada banyak persoalan yang menjadi catatan pihaknya terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Kuala Lumpur. Bahkan, dia memandang harus ada pembenahan dan perbaikan sistem penyelenggaraan pemilu di luar negeri, khususnya di Kuala Lumpur.

Sebelumnya, Senin (28/2), dia menyebutkan salah satu dari tujuh mantan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, diduga melakukan pelanggaran pidana.

Selain itu, lanjut dia, proses pemilu di Kuala Lumpur termasuk melanggar administrasi karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Pasal tersebut mengatur bahwa pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara (TPS) paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara, 24 Februari 2024.

KPU bakal melakukan PSU di Kuala Lumpur pada tanggal 9—10 Maret 2024. PSU di wilayah luar negeri tersebut bakal menggunakan dua metode, yakni metode pencoblosan di TPS dan menggunakan kotak suara keliling (KSK).

Baca juga: Survei: Mayoritas warga merasa puas terhadap Pemilu 2024
Baca juga: Penelitian temukan Pemilu 2024 tingkatkan risiko kecemasan dan depresi

Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Peserta pemilu anggota legislatif (pileg) sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pileg juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pada waktu yang sama, Rabu (14 Februari 2024), diselenggarakan pula Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yang diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Satu pedang untuk dimuliakan

akun judi gacor

Hukum kemarin, Zulhas langgar pemilu hingga eks polisi dihukum mati******

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin, Kamis (29/2), menjadi sorotan di antaranya Bawaslu memutuskan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan melakukan pelanggaran pemilu hingga tujuh orang PPLN Kuala Lumpur ditetapkan oleh Polri menjadi tersangka. Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:
Majelis Bawaslu putuskan Zulkifli Hasan melanggar administrasi pemilu
Majelis Sidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memutuskan Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi pemilu terkait cuti kampanye. "Memutuskan, satu, menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu," kata Ketua Majelis Sidang Bawaslu Puadi dalam sidang putusan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis. Dalam sidang perkara Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL/00.00/II/2024, Majelis Sidang Bawaslu juga memberikan teguran kepada Zulhas untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari Baca selengkapnya di sini. Kapolri sebut situasi usai Pilpres terkendali dan terukur Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebut situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) usia pemungutan suara pemilihan presiden (Pilres) 2024 dalam keadaan terkendali, meskipun di media sosial ramai terkait unjuk rasa terjadi. "Alhamdulillah sampai dengan hari ini dengan berbagai dinamika yang ada, kami terus bisa mengelola memang ramai di media sosial dan juga mungkin ada yang turun di lapangan terkait dengan hasil. Namun demikian, semuanya dalam kondisi yang terkendali terukur," kata Sigit di sela-sela kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim) di Jakarta, Kamis. Sigit mengajak masyarakat juga semua pihak untuk bisa menerima hasil pilpres, meski berbeda pilihan namun mengutamakan persatuan dan kesatuan agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat bisa terjaga. Baca selengkapnya di sini. Polisi jemput Gus Samsudin lantaran dikhawatirkan melarikan diri Penyidik Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur menjemput Gus Samsudin di rumahnya, di Blitar lantaran dikhawatirkan dapat melarikan diri usai pembuatan konten "tukar pasangan" suami istri yang videonya viral beberapa waktu lalu. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol. Dirmanto di Surabaya, Kamis menyatakan alasan melakukan penjemputan paksa karena adanya kekhawatiran bahwa yang bersangkutan nantinya melarikan diri atau menghambat penyidikan. "Jadi begini, saudara Samsudin dikhawatirkan melarikan diri dan menghambat penyidikan. Dan dilakukan upaya penjemputan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim," kata Dirmanto. Baca selengkapnya di sini. Polri tetapkan 7 anggota PPLN Kuala Lumpur sebagai tersangka Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan tujuh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai tersangka dugaan tindak pidana Pemilu terkait penambahan jumlah pemilih. "Ada tujuh tersangka," kata Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, di Jakarta, Kamis. Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara pada Rabu (28/2) di Ruang Rapat Subdit IV DIttipidum. Baca selengkapnya di sini. Mantan Kasat Narkoba Polres Lamsel dihukum mati Ketua Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandarlampung, Lingga Setiawan menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa Andres Gustami dalam perkara peredaran narkotika jaringan Fredy Pratama. Andres Gustami yang merupakan seorang mantan Kepala Satuan Narkoba (Kasat Narkoba) Polres Lampung Selatan itu mendengarkan putusan majelis hakim didampingi oleh penasihat hukumnya. "Menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa Andre Gustami," kata Lingga dalam amar putusan yang dibacanya dalam persidangan, Kamis (29/2). Baca selengkapnya di sini.

《terjun slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，kumpulan link slot bonus new member 100Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《terjun slot》bab terbaru。