88dewi

Keberuntungan membakar langit

Israel Merugi Rp9,4 Triliun Tiap Pekan Akibat Perang versus Hamas******

JAKARTA —Bank Sentral Israel mencatat kerugian sekitar US0 juta atau setara dengan Rp9,4 triliun per pekan akibat perang Israel vs Hamas.

Kerugian tersebut disebabkan absennya ribuan pekerja dari pekerjaan mereka akibat perang.

Promosi Semakin Populer di Internasional, BRI & Pegadaian Dukung UMKM Kopi Go Global

Nilai Rp9,4 triliun itu menggunakan kurs Rp15.655 per dolar Amerika Serikat (AS).

Melansir dari The Times of Israel, Senin (14/11/2023), Departemen Riset Bank Sentral menganalisis biaya mingguan dari penurunan pasokan tenaga kerja dalam tiga minggu pertama perang, yang pecah pada 7 Oktober.

Analisis Bank of Israel difokuskan pada perhitungan biaya ekonomi dari absennya para pekerja dalam hal biaya tenaga kerja dan bukan dalam hal kehilangan produk.

Bank sentral mengklarifikasi bahwa perhitungan tersebut tidak mencerminkan total kerusakan dan biaya pada pasar tenaga kerja dan ekonomi yang diakibatkan oleh penurunan permintaan dan konsumsi selama periode perang.

“Ini tidak termasuk biaya dari banyak pekerja yang dirumahkan, dan tidak adanya pekerja Palestina dan asing lainnya,” tulis analis tersebut.

Bank of Israel memperkirakan kerugian biaya mingguan tersebut dengan perincian US5 juta atau sekitar Rp5,1 triliun adalah biaya yang disebabkan oleh ketidakhadiran para pekerja dan penurunan produktivitas akibat penutupan total lembaga-lembaga pendidikan.

Biaya yang timbul dari ketidakhadiran di tempat kerja karena 144.000 warganya mengungsi, mencapai US4 juta yang setara dengan Rp2,41 triliun.

Sementara sekitar US0 juta atau Rp2,03 triliun dikeluarkan untuk rekrutmen ekstensif sekitar 360.000 tentara cadangan.

Ketidakhadiran karyawan di tempat kerja mereka disebabkan oleh tiga faktor: mobilisasi besar-besaran tentara cadangan, evakuasi penduduk di selatan dan utara, dan penutupan sistem pendidikan, sehingga menyulitkan para orang tua untuk bekerja dan produktif.

Lebih dari 200.000 orang telah mengungsi dari komunitas-komunitas di sepanjang perbatasan selatan dan utara.

Peperangan tersebut menewaskan lebih dari 1.400 warga Israel, setelah sekitar 3.000 pasukan Hamas menyerbu masuk ke negara itu dari Jalur Gaza melalui jalur darat, laut, dan udara.

Penutupan total sistem pendidikan selama dua pekan pertama perang diperkirakan telah menyebabkan 310.000 orang tua kehilangan pekerjaan, di samping 210.000 karyawan yang dapat bekerja dari rumah tetapi dengan efisiensi yang berkurang karena mereka harus merawat anak-anak mereka.

Tentara Israel telah memanggil lebih dari 300.000 tentara cadangan, banyak di antaranya bekerja di perusahaan teknologi global dan jenis bisnis lainnya, untuk bergabung dalam pertempuran.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Boncos! Israel Rugi Rp9,4 Triliun Seminggu untuk Gempur Hamas”

Setelah Wu Zhou Daxian

Pemerintah Upayakan Evakuasi Tiga WNI Relawan RS Indonesia dari Jalur Gaza******

JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) berkoordinasi dengan KBRI Kairo dan KBRI Amman sedang mengupayakan evakuasi tiga WNI relawan Rumah Sakit Indonesia dari Jalur Gaza, menuju Mesir.

“Evakuasi akan kita upayakan secepatnya,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha, Kamis (23/11/2023) malam, dilansir Antara.

Promosi Diulas dalam Harvard Business Review, Ini Konsep Pemberdayaan Ultra Mikro BRI

Berdasarkan informasi dari MER-C, organisasi kemanusiaan yang menaungi Fikri Rofiul Haq, Reza Aldilla Kurniawan, dan Farid Zanzabil Al Ayubi, ketiga relawan Indonesia itu kini telah dievakuasi dari RS Indonesia yang terletak di Gaza utara ke Gaza selatan.

Di Gaza selatan, mereka masih menunggu untuk bisa dievakuasi keluar dari Gaza menuju pintu Rafah yang berbatasan langsung dengan Mesir.

Menurut Judha, sama seperti dua kali evakuasi WNI sebelumnya, proses evakuasi warga negara asing dari Gaza tidak mudah karena harus melibatkan banyak pihak.

Sebelum diizinkan keluar dari Gaza, warga negara asing termasuk WNI, harus dimasukkan namanya dalam daftar evakuasi yang telah diperiksa dan disetujui oleh otoritas Mesir, Israel, dan Palestina.

“Prosesnya memang kompleks, tetapi akan kita upayakan,” janji Judha.

Dia pun menyebut bahwa proses evakuasi akan memanfaatkan jeda kemanusiaan yang telah disepakati antara Israel dan kelompok Hamas Palestina, meskipun belum jelas kapan kesepakatan itu akan efektif berlaku.

Lebih lanjut, Judha menjelaskan bahwa semula ketiga relawan WNI itu menyatakan tidak mau dievakuasi dari Gaza karena ingin melanjutkan kerja kemanusiaan mereka di daerah kantong tersebut.

“Namun, mengingat situasi konflik yang semakin memburuk, mereka akhirnya memutuskan untuk dievakuasi. Kemlu berkoordinasi dengan pihak MER-C Jakarta segera merespons permintaan tersebut,” tutur Judha.

Dia pun memastikan bahwa ketiga WNI itu dalam kondisi aman dan sehat, dan sudah bisa dihubungi kembali oleh pihak Indonesia setelah sebelumnya dilaporkan hilang kontak sejak 18 November.

Proses evakuasi tiga relawan MER-C dari RS Indonesia di Gaza utara dilakukan menyusul serangan roket Israel terhadap RS Indonesia, pada Senin (20/11/2023). Serangan itu menewaskan 12 korban dan menyebabkan sejumlah orang lainnya luka-luka.

Ratu berdarah dingin bertemu cinta

Pemerintah Indonesia, Malaysia & Brunei Serukan Gencatan Senjata di Jalur Gaza******

JAKARTA — Para pemimpin dari Indonesia, Brunei, dan Malaysia menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera, tahan lama, dan berkelanjutan demi menghentikan permusuhan di Jalur Gaza.

Menurut keterangan dari Kemlu RI dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada Sabtu pada pertemuan tingkat tinggi negara-negara Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di San Francisco, ketiga pemimpin tersebut menyatakan keprihatinan mendalam atas penderitaan manusia yang memilukan dan dampak buruk dari seluruh perang dan konflik di seluruh dunia.

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

Mereka juga menekankan bahwa konflik dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian global. 

Para pemimpin tersebut menegaskan kembali pesan-pesan resolusi KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh, Arab Saudi, tentang agresi Israel terhadap rakyat Palestina.

Mereka juga menyerukan penyediaan barang dan jasa penting bagi warga sipil di seluruh wilayah Jalur Gaza, dan meminta agar barang dan jasa didistribusikan secara segera, berkelanjutan, memadai, dan tanpa hambatan.

Ketiga pemimpin tersebut menegaskan kembali bahwa solusi yang adil dan abadi terhadap konflik Israel-Palestina hanya dapat dicapai melalui cara-cara damai, berdasarkan resolusi PBB, termasuk Resolusi Majelis Umum PBB yang diadopsi pada 23 Oktober 2023 dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2712, dan sesuai dengan hukum internasional, solusi dua negara, berdasarkan perbatasan sebelum 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

Perbatasan sebelum tahun 1967 merujuk pada batas-batas yang ada antara Israel dan negara-negara tetangganya yang disepakati dalam Perjanjian Gencatan Senjata 1949. 

Namun, Israel mengabaikan batas tersebut dalam Perang Enam Hari 1967 dan merebut wilayah-wilayah, termasuk Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur.

Seruan para pemimpin Indonesia, Brunei, dan Malaysia untuk melakukan gencatan senjata kemanusiaan muncul di tengah krisis kemanusiaan yang memburuk di Jalur Gaza, di mana lebih dari 2 juta warga Palestina terjebak di wilayah yang diblokade Israel.

Blokade tersebut menyebabkan kekurangan makanan, obat-obatan, dan pasokan penting lainnya, hingga menyebabkan seluruh rumah sakit di Gaza berhenti beroperasi karena kekurangan bahan bakar.

Setidaknya 11.500 warga Palestina terbunuh dalam serangan itu, termasuk sekitar 7.900 perempuan dan anak-anak, sementara lebih dari 29.800 lainnya luka-luka, menurut angka terbaru dari pihak berwenang Palestina.

seribu pemburu

Hampir 100 Negara Anggota PBB Serukan Gencatan Senjata di Gaza******

JENEWA — Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Pengungsi Filippo Grandi para Rabu (13/12/2023) membuka Forum Global untuk urusan Pengungsi (Global Refugee Forum)dengan seruan “gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan” di Gaza.

“Bencana kemanusiaan besar sedang terjadi di Jalur Gaza, dan sejauh ini, Dewan Keamanan (PBB) telah gagal menghentikan kekerasan tersebut,” ujar Grandi di Jenewa, saat berpidato dalam forum yang berlangsung selama tiga hari tersebut.

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

Ia menyatakan bahwa kejadian yang terjadi sejak 7 Oktober itu “di luar mandat UNHCR,” katanya:

“Namun, kami memperkirakan akan ada lebih banyak kematian dan penderitaan warga sipil, dan juga pengungsian lebih lanjut yang mengancam wilayah tersebut.” UNHCR adalah badan PBB yang menangani urusan pengungsi.

“Saya tidak bisa membuka forum pengungsi global tanpa terlebih dahulu menggemakan seruan oleh Sekretaris Jenderal PBB (Antonio Guterres) untuk gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan,” ucap Grandi, dilansir Antara.

Grandi juga meminta pembebasan para sandera dan menekankan perlunya dimulai kembali dialog yang sejati akan membawa “perdamaian dan keamanan nyata bagi rakyat Israel dan Palestina.”

Sebelumnya, Majelis Umum PBB pada Selasa (12/12/2023) mengadopsi rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza, Palestina.

Resolusi tidak mengikat tersebut, diusulkan oleh Mesir yang didukung hampir 100 negara, termasuk Turki, dan lolos dengan 153 dukungan saat 193 anggota Majelis Umum berkumpul untuk sidang khusus darurat mengenai Palestina.

Sepuluh negara, termasuk Amerika Serikat, Israel dan Austria, menentang resolusi tersebut, sementara 23 negara termasuk Inggris, Jerman, Italia dan Ukraina memilih abstain.

Sebagai tambahan atas tuntutan gencatan senjata, resolusi tersebut juga menyampaikan keprihatinan atas “bencana situasi kemanusiaan” di Jalur Gaza dan penderitaan warga sipil Palestina.

Resolusi itu juga menekankan bahwa warga sipil Palestina dan Israel “harus dilindungi” sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional sambil meminta semua pihak harus mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil.

Rancangan resolusi tersebut juga menuntut “pembebasan segera dan tanpa syarat” atas seluruh sandera serta memastikan akses kemanusiaan.

Resolusi tersebut mengacu pada tujuan dan prinsip Piagam PBB serta resolusi mengenai masalah Palestina.

Mengingat semua resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, laporan ini juga mencatat penerapan Pasal 99 Piagam PBB oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk kali pertama sejak ia menjabat posisi teratas organisasi tersebut pada 2017 untuk menetapkan gencatan senjata.

Resolusi tersebut juga mencatat surat dari Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat, kepada presiden Majelis Umum untuk memperhatikan situasi kemanusiaan yang memburuk.

Sebelumnya, AS mengusulkan amandemen terhadap resolusi tersebut untuk mengutuk kelompok Palestina Hamas atas serangannya pada 7 Oktober terhadap Israel, sementara Austria mengusulkan klarifikasi bahwa para sandera “ditahan oleh Hamas dan kelompok lain.” Kedua usulan tersebut ditolak di Majelis Umum PBB.

Hal ini terjadi setelah AS memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB pada Jumat yang menuntut gencatan senjata segera untuk menghentikan pertumpahan darah yang sedang terjadi di Jalur Gaza seiring terus bertambahnya korban jiwa.

Pada Oktober, Majelis Umum menyetujui rancangan resolusi yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan segera, dalam jangka panjang dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan” dengan 121 negara mendukung dan 14 negara menentang – termasuk AS – dan 44 negara abstain. Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum, namun memiliki bobot politik.

urat suci emas

Israel Hancurkan Tempat Ibadah dan RS, Ini Pasal Konvensi Jenewa yang Dilanggar******

GAZA — Israel melanggar Konvensi Jenewa setelah menyerbu dan mengepung Rumah Sakit (RS) Al-Shifa di Jalur Gaza, dengan operasi yang berlanjut di sayap barat gedung, Jumat (18/11/2023).

Rumah sakit tersebut terputus dari layanan internet dan pasokan listrik sesaat sebelum serangan Israel.

Promosi Dulu Terimpit Pandemi, Klaster Usaha Ini Berkembang Berkat BRI KlasterkuHidupku

Para jurnalis yang hadir di dekat gedung rumah sakit kemudian ditahan oleh tentara Israel.

Alasan Israel menyerang rumah sakit itu, karena meyakini bahwa Hamas menggunakan gedung rumah sakit sebagai markasnya. Pengepungan oleh Israel dimulai sejak Rabu (8/11/2023).

Selain itu, fasilitas medis tersebut juga diklaim Israel memiliki pintu masuk ke jaringan bunker dan terowongan bawah tanah, tempat sekitar 200 orang radikal Hamas bersembunyi.

Melansir TASS, Israel juga meyakini sejumlah sandera Israel yang jumlahnya tidak diketahui mungkin di terowongan bawah tanah rumah sakit tersebut.

Sementara itu penembak jitu bersiap menembak siapapun yang masuk dan keluar rumah sakit. Operasi ambulans juga terhenti.

Selain menyerang rumah sakit, Israel juga membombardir tempat ibadah di Gaza, Palestina.

Setidaknya lebih dari 60 masjid di wilayah konflik tersebut hancur sejak serangan 7 Oktober 2023.

Melansir Wafa, kerusakan masjid terus bertambah setelah Israel melancarkan serangan udara yang menghancurkan Masjid al-Salam di lingkungan Sabra, Kota Gaza bagian utara.

Israel sebelumnya juga menembakkan rudal dan menghancurkan Masjid Khalid bin Walid dan Al-Ikhlas di Khan Younis pada Rabu (8/11/2023) waktu setempat.

Puluhan gereja juga sudah rata dengan tanah akibat rudal-rudal Israel.

Sementara, bantuan kemanusiaan yang ingin memasuki Gaza juga tersendat, karena harus melewati pemeriksaan yang ketat oleh pihak Israel hingga bisa sampai ke depan pintu Rafah, yakni pintu perbatasan Mesir dengan Gaza.

Menteri Energi Israel Katz mengatakan tidak akan ada saklar listrik yang akan dinyalakan, tidak ada hidran air yang akan dibuka, dan tidak ada truk bahan bakar yang akan masuk ke Gaza, sampai sandera dibebaskan, pada 13 Oktober lalu.

Penyerangan Israel ke rumah sakit dan tempat ibadah, serta mempersulit masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina, tentunya telah melanggar Hukum Humaniter Internasional (HHI).

Dosen Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Yogyakarta, Hestutomo Restu Kuncoro menjelaskan, ulah Israel yang menyerang rumah sakit dan tempat ibadah di Gaza, bentuk pelanggaran hukum internasional.

“Menurut hukum internasional, terutama Konvensi Jenewa Keempat 1949 dan Konvensi Den Haag 1907, serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah yang digunakan untuk tujuan medis atau keagamaan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum perang,” ucapnya.

Pasal-pasal relevan dalam konteks yang dilanggar tersebut, antara lain:

– Pasal 18 Konvensi Den Haag tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (1907)

Pasal ini melarang serangan terhadap rumah sakit, tempat medis, dan tenaga medis yang mengumpulkan, merawat, dan mengevakuasi orang yang terluka dan sakit dalam konflik bersenjata.

– Pasal 19 Konvensi Den Haag tentang Penghormatan terhadap Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (1907)

Pasal ini melarang serangan terhadap tempat ibadah yang digunakan untuk beribadah dalam konflik bersenjata.

– Pasal 33 Konvensi Jenewa Keempat (1949)

Pasal ini melarang tindakan kekerasan, perlakuan tidak manusiawi, atau segala bentuk kekejaman terhadap orang-orang yang terluka, sakit, atau terdampar selama konflik bersenjata, dan pasal ini memberikan perlindungan khusus bagi rumah sakit dan tempat ibadah yang digunakan untuk perawatan mereka.

“Serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah yang digunakan untuk tujuan medis atau keagamaan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum perang, kecuali jika mereka digunakan secara aktif untuk tujuan militer oleh pihak bersenjata yang berkonflik. Misalnya memasang instalasi pertahanan, menyimpan senjata,” katanya.

Dunia Seribu Rumah

Palestina Kecam Veto Amerika Serikat atas Gencatan Senjata di Gaza******

NEW YORK — Utusan Palestina untuk PBB Riyad al-Mansour mengecam kegagalan Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengadopsi rancangan resolusi yang mengupayakan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza, Jumat (8/12/2023).

Amerika Serikat (AS) memveto resolusi tersebut, yang disponsori bersama oleh hampir 100 negara anggota PBB. 

Promosi "BRI Menanam Grow & Green" Salurkan 15.000 Tanaman Produktif di Sulawesi

Hak veto adalah hak untuk membatalkan rancangan resolusi yang sudah diputuskan dari suara terbanyak hasil voting negara anggota DK PBB.

Resolusi tersebut mendapat dukungan dari 13 anggota Dewan Keamanan. Inggris, yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki hak veto sama seperti AS, memilih untuk abstain.

Mansour menyebut kegagalan tersebut “sangat disesalkan” dan merupakan suatu “bencana.”

“Alih-alih membiarkan dewan ini menegakkan mandatnya dengan akhirnya membuat seruan yang jelas, setelah dua bulan, bahwa kekejaman harus diakhiri, para penjahat perang diberi lebih banyak waktu untuk melanggengkan kejahatan mereka. Bagaimana hal ini bisa dibenarkan? Bagaimana bisa mereka membenarkan pembantaian seluruh bangsa?” katanya, dilansir Antara.

Mansour mengulangi seruannya untuk gencatan senjata, dengan mengatakan “setiap hari berarti hilangnya nyawa, orang terbunuh dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern.”

Rancangan resolusi tersebut menyerukan semua pihak yang berkonflik untuk mematuhi hukum internasional, khususnya perlindungan warga sipil, menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera dan meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melaporkan pada Dewan Keamanan mengenai pelaksanaan gencatan senjata.

Uni Emirat Arab (UAE), yang memperkenalkan rancangan tersebut, mengatakan pihaknya berupaya menyelesaikan resolusi tersebut secepatnya karena meningkatnya jumlah korban tewas selama perang 63 hari tersebut.

Wakil Tetap Amerika Serikat untuk PBB Robert Wood mengatakan bahwa pemerintahan Biden menggunakan hak vetonya karena gencatan senjata akan memungkinkan Hamas untuk tetap menguasai Gaza.

“Selama Hamas berpegang teguh pada ideologi penghancurannya, gencatan senjata apa pun hanya bersifat sementara dan tentunya bukan perdamaian. Dan gencatan senjata apa pun yang membuat Hamas menguasai Gaza akan menghilangkan kesempatan warga sipil Palestina untuk membangun sesuatu yang lebih baik untuk diri mereka sendiri,” katanya.

“Oleh karena itu, meski Amerika Serikat sangat mendukung perdamaian abadi di mana Israel dan Palestina dapat hidup damai dan aman, kami tidak mendukung seruan resolusi untuk gencatan senjata yang tidak berkelanjutan yang hanya akan menjadi benih perang berikutnya.”

Lebih dari 17.000 orang tewas di Gaza dalam penembakan dan serangan udara Israel yang tanpa henti, menurut data resmi dari otoritas Gaza.

Sekitar 70 persen korban meninggal adalah perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 46 ribu lainnya terluka. Sekitar 1,8 juta warga Palestina menjadi pengungsi internal.

Israel memulai perang tersebut sebagai pembalasan terhadap kelompok Palestina, Hamas, yang melakukan serangan lintas batas pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 warga Israel. Sekitar 240 orang lainnya dibawa kembali ke Gaza sebagai sandera.