gacor899

jp789 136Jutaan kata 468503Orang-orang telah membaca serialisasi

《gacor899》

Firli Bahuri sampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia******

Jakarta (ANTARA) - Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia setelah yang bersangkutan menyampaikan pengunduran diri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sebagai Ketua KPK.

"Saya mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena saya tidak mampu menyelesaikan (masa jabatan) dan tidak juga bisa menyelesaikan untuk perpanjangan (masa jabatan)," kata Firli di Gedung Pusat Pendidikan Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Kamis.

Firli juga menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena tidak bisa menyelesaikan amanat untuk memimpin lembaga antirasuah.

Pada Kamis malam Firli mengumumkan pengunduran dirinya kepada wartawan di Gedung Pusat Pendidikan Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan.

Baca juga: Firli Bahuri mengundurkan diri sebagai Ketua KPK
Baca juga: Firli mangkir sidang kode etik tanpa beri alasan

"Saya mengakhiri tugas saya sebagai Ketua KPK, dan saya menyatakan berhenti, dan saya juga menyatakan tidak berkeinginan untuk memperpanjang masa jabatan saya," kata Firli.

Firli mengatakan pengunduran dirinya telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Sekretaris Negara serta kepada jajaran pimpinan KPK dan Dewan Pengawas (KPK).

Firli mengatakan pengunduran dirinya setelah 4 tahun mengabdi sebagai pimpinan KPK adalah demi stabilitas bangsa jelang tahun politik 2024.

Untuk diketahui Firli menyandang status sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) .
Selain itu Firli juga tengah menghadapi sidang dugaan pelanggaran kode etik oleh Dewan Pengawas KPK terkait pertemuannya dengan SYL.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023

Aktivitas pelayanan medis RSUD Haulussy Ambon belum normal******

Ambon (ANTARA) - Aktivitas pelayanan medis kepada masyarakat di RSUD dr. M. Haulussy Ambon, Maluku belum berjalan secara normal pascaaksi unjuk rasa para dokter dan tenaga perawat serta pegawai honorer daerah sejak Senin, (18/12) 2023.

Pantauan ANTARA di RSUD Haulussy Ambon pada Sabtu, (23/12) siang, terlihat pintu gerbang utama yang biasa dilalui kendaraan para dokter dan tenaga medis maupun ambulance pembawa pasien menuju ruang IGD masih tertutup.

Kemudian pada bagian dalam halaman RSUD tepatnya di depan gerbang tersebut juga terpampang sebuah spanduk besar bertuliskan tanah RSUD milik Yohanes Tisera seluas 31.880 M2.

Baca juga: Nakes RSUD Dr Haulussy Ambon tutup layanan, imbas gaji belum dibayar

Di atas tanah tersebut terdapat bangunan RSUD dr. M. Haulussy Ambon, bangsal mayat, bangsal gila, asrama putri, asrama putra, rumah generator, dan rumah dinas.

Meski pun pada pintu gerbang rumah sakit dalam kondisi tertutup, namun di bagian ruangan IGD terlihat tiga orang tenaga medis sedang melakukan tugas piket, walau pun tidak ada pasien gawat darurat di ruangan itu.

Baca juga: Nakes RSUD Haulussy Ambon unjuk rasa tuntut pembayaran hak

Beberapa pengunjung yang merupakan keluarga pasien rawat inap sejak pekan lalu juga terlihat masuk dan keluar rumah sakit.

Sementara Direktur RSUD Haulussy Ambon dr. Nazarudin yang masuk kantornya ketika dikonfirmasi terkait adanya pelayanan di rumah sakit meski pun tidak maksimal, hanya mengangguk dan tersenyum.

Namun ketika ditanyakan soal tuntutan jasa nakes saat melakukan aksi demo menuntut realisasi pembayaran jasa nakes justru tidak berkomentar dan langsung masuk mobil dinasnya.

Baca juga: Gubernur Maluku mendadak kunjungi RSUD Haulussy Ambon

Pada Senin, (18/12) para dokter spesialis, dokter umum, tenaga perawat hingga pegawai honorer daerah secara spontan melakukan demonstrasi menuntut realisasi pembayaran jasa nakes.

Lebih dari 600 ASN, non ASN, dan honorer daerah menuntut pembayaran jasa nakes berupa BPJS Kesehatan tahun 2020-2023 sebesar Rp22,5 miliar, jasa Perda 2021-2023 Rp2,1 miliar, dan jasa COVID-19 2022-Oktober 2023 Rp1,3 miliar.

Sedangkan Sekda Maluku Sadli Ie yang dikonfirmasi secara terpisah pada Rabu, (22/12) menyebutkan kalau jasa nakes 2023 hanya tersisa Rp4 miliar, karena untuk jasa BPJS Kesehatan itu masalah pusat dimana terjadi keterlambatan klaim dan yang sudah terbayarkan Rp9 miliar.

Baca juga: ACT Maluku sumbang puluhan APD untuk tenaga medis RSUD Haulussy Ambon

"Sudah terbayar Rp9 miliar dan sisanya, pemerintah pusat butuhkan dokumen pendukung. Menurut pihak RSUD sebut uangnya ada tetapi mekanismenya lagi dicari," kata Sekda.

Pencairan anggarannya juga harus tertuang dalam dokumen RKA dan batang tubuh anggaran sehingga masih dicari solusi agar dananya bisa dicairkan.

Baca juga: Dua WNA Jepang diisolasi di RSUD Haulussy Ambon
Baca juga: Pasien RSUD Haulussy masih dirawat di tenda

Pewarta: Daniel Leonard
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2023

Mendagri tunjuk Al Yasin Ali sebagai Plt. Gubernur Maluku Utara******

Ternate (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menugaskan Wakil Gubernur M. Al Yasin Ali sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Maluku Utara, menggantikan Abdul Gani Kasuba yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Sesuai ketentuan, untuk roda pemerintahan selanjutnya dikendalikan Wakil Gubernur M. Al Yasin Ali selaku Plt. Gubernur," kata Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir di Ternate, Jumat.

Penunjukan Al Yasin Ali itu tertuang dalam Surat Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3/7456/8.1 tentang Penugasan Wakil Gubernur Maluku Utara selaku Pelaksana Tugas Gubernur Maluku Utara tertanggal 21 Desember 2023.

Dalam SK itu disebutkan, berkenaan dengan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap Abdul Gani Kasuba pada 19 Desember 2023, untuk mengisi kekosongan kepala daerah ditugaskan pelaksana tugas gubernur.

Baca juga: KPK tahan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba

Samsuddin mengatakan dengan adanya surat ke Wagub Maluku Utara maka aktivitas pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Selain itu, pihaknya menemui Plt. Gubernur Malut Al Yasin Ali untuk menetapkan pelaksana tugas pada empat organisasi perangkat daerah (OPD) yang kepala dinasnya sudah ditetapkan tersangka bersama gubernur.

"Saya akan menghadap plt gubernur untuk meminta petunjuk terkait penempatan pejabat eselon III yang ada di OPD tersebut untuk diusulkan menjadi pelaksana tugas," katanya.

Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba

Bahkan, untuk pengisian jabatan pelaksana tugas pada empat OPD ini bisa saja diambil dari internal dinas maupun luar dinas itu.

Kendati demikian, Sekdaprov mengatakan aktivitas pelayanan di Pemprov Maluku Utara tetap normal, artinya penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan normal.

Sementara itu, ia belum menanggapi soal putusan  Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/12) mengabulkan gugatan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak terkait masa jabatan kepala daerah.

Dalam amar putusan MK Nomor 143/PUU-XXI/2023 menegaskan, berdasarkan norma Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014, bahwa hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018, jabatannya berakhir pada tahun 2023.

Namun, kepala daerah hasil pemilihan 2018 dan pelantikannya tahun 2019 akan tetap memegang jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Selama tidak melewati satu bulan sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut
Baca juga: KPK geledah kediaman Gubernur Malut di Ternate

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023

---

Label：pinjaman online bri syariah、slot terbesar dan gacor、rtp oricasino

Terkait：link slot lama、tiktak togel、fungsi apk akulaku、trik main olympus agar menang、cara dapat uang gopay gratis、epicwin88、daftar situs judi slot terbaik dan terpercaya no 1、17 erek erek togel、pinjam uang cair ke dana、agenslot4d

---

---

bab terbaru：kredit hp 12 bulan（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09