warung168

Jiuxiaojue

YouTube Bakal PHK 100 Karyawan******

Platform video milik Google, YouTube, akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 100 karyawannya.

Langkah itu menyusul PHK yang sebelumnya juga dilakukan Google terhadap 1.000 pekerja di beberapa divisi, termasuk teknik, layanan, dan produk Google Assistant.

"Untuk menempatkan kami dalam posisi terbaik dalam memanfaatkan peluang ini, sepanjang paruh kedua tahun 2023, sejumlah tim kami melakukan perubahan agar menjadi lebih efisien dan bekerja lebih baik, serta menyelaraskan sumber daya mereka dengan prioritas produk terbesar mereka. Beberapa tim terus melakukan perubahan organisasi seperti ini, termasuk penghapusan peran secara global," kata juru bicara Google, dikutip Tech Crunch, Rabu (17/1).

Sebanyak 100 karyawan yang terkena dampak disebut tampaknya memiliki peluang untuk melamar posisi lain di Google. Namun hal ini tidak berarti adanya jaminan posisi di dalam perusahaan.

MenurutThe New York Times, para pekerja memiliki waktu 60 hari untuk menemukan pekerjaan baru sebelum mereka resmi dipecat.

"Kami terus mendukung karyawan yang terkena dampak saat mereka mencari peran baru di Google dan di luarnya," tambah juru bicara tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan sehari-hariku bersama istriku

Kemenkop Panggil 12 Bank 'Akali' KUR, Sanksi di Tangan Airlangga******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) memanggil 12 lembaga penyalur yang diduga 'mengakali' penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengatakan ini adalah tindak lanjut dari survei mereka kepada 1.047 debitur di 23 provinsi. Kemenkop UKM menemukan masih ada lembaga penyalur yang meminta agunan untuk kredit maksimal Rp100 juta yang seharusnya bebas jaminan.

Yulius menyebut pelanggaran soal penarikan agunan itu ditemukan pada 9 dari 12 penyalur. Rinciannya, 3 Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), 5 Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan 1 lembaga keuangan lain.

"Sanksinya, dalam KUR ini kan masyarakat minjam suku bunganya 6 persen. Nah, suku bunga di pasar 18 persen, dikurangi 6 persen berarti 12 persen itu kita subsidi dari pemerintah. Sanksinya itu bagi bank yang melakukan (mengakali KUR) akan kita cabut subsidinya. Itu kita sampaikan ke Komite Kebijakan yang dipimpin Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto)," imbuh Yulius.

Yulius menjelaskan pihaknya sudah menindaklanjuti soal temuan dari hasil survei Kemenkop UKM. Ia menyebut timnya juga telah berdiskusi 12 lembaga penyalur tersebut.

Berdasarkan klarifikasi dari para lembaga penyalur, sejumlah kredit yang ditarik agunan ditetapkan sebelum 2023. Dengan kata lain, jaminan diambil sebelum aturan soal batas maksimal kredit tanpa agunan sebesar Rp100 juta.

"Perbankan laporkan ternyata ada beberapa yang (kredit) 2018 dan itu memang belum di-state (ditetapkan) sampai dengan Rp100 juta tidak gunakan agunan tambahan, karena masih ikuti aturan lama," jelasnya.

"Kebanyakan dari yang kita temukan itu tetap meminta agunan tambahan karena dinamika perubahan. Dulu KUR Mikro Rp25 juta, naik Rp50 juta, lalu Rp100 juta. Jadi, terdapat akad-akad lama dan jadi yang dari sisi aturan memang boleh di mana batas Rp100 juta itu 2023," tutup Yulius.

Pada Desember 2023 lalu, Kemenkop UKM mencatat dari 894 debitur KUR mikro dan super mikro, ada pelanggaran berupa pengenaan agunan 16,1 persen alias 144 orang. Padahal, KUR dengan maksimal Rp100 juta tidak boleh dikenakan jaminan, sesuai Permenko Nomor 1 Tahun 2023.

[Gambas:Video CNN]

Kurir dunia bawah

Menhub Catat 2,3 Juta Kendaraan Keluar dari Jakarta Saat Libur Nataru******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadimencatat jumlah kendaraan golongan I yang meninggalkanJakartamencapai 2.321.919 Nataru 19 Desember 2023-4 Januari 2024.

Adapun kendaraan golongan I itu mencakup sedan, jip, pick up/truk kecil, dan bus. Budi mengatakan angka itu naik 10,9 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara, jumlah kendaraan golongan I yang masuk Jakarta mencapai 2.304.732. Angka ini naik 11,1 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Budi juga mengatakan angka kecelakaan semasa libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 kemarin menurun. Menurutnya, hal itu tak lepas dari pengaturan lalu lintas dan penyediaan fasilitas mudik gratis.

Tercatat angka kecelakaan pada Nataru lalu mencapai 3.412 kejadian. Angka itu turun 12 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 3.865 kejadian.

Budi pun mengungkapkan total jumlah masyarakat yang ikut program mudik gratis Kemenhub mencapai 8.371 orang pada Nataru lalu.

Sementara, jumlah sepeda motor yang terangkut pada mudik gratis motor mencapai 294 unit.

Berkaca dari keberhasilan program mudik gratis tersebut, Budi pun mengimbau pihak lain seperti korporasi juga membuat program serupa pada masa mudik Lebaran mendatang.

"Ini jadi catatan bagi kami bahwa nanti kalau mudik Lebaran, kami mengimbau tidak hanya dari Kementerian yang melakukan itu, tapi juga pada operator dan para korporasi juga memberikan fasilitas mudik, minimal pada karyawannya," ucap Budi.

[Gambas:Video CNN]

Pengawal batin Jinyi

Staf Erick Thohir Bersuara soal Suap SAP ke Sejumlah BUMN******

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga buka suara soal dugaan suap lintas negara yang dilakukan perusahaan teknologi informasi global (SAP) asal Jerman ke sejumlah BUMN termasuk PT Pertamina, PT Angkasa Pura I, dan PT Angkasa PuraII.

Arya mengaku belum mendapatkan informasi yang detail terkait masalah tersebut. Jika pihaknya sudah mendapatkan informasi detail, ia berharap para pihak BUMN yang terseret dapat kooperatif untuk menyelesaikan kasus ini.

"Ini kan setelah kita baca di informasi yang ada, ada Pertamina tahun 2017, Angkasa Pura I 2012, Angkasa Pura II 2015, tapi kami kan belum dapat detailnya," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (18/1).

Arya menyebut pihaknya akan mendukung hal-hal yang bersifat tindakan 'bersih-bersih' di BUMN.

"Jadi kita supporthal-hal yang memang merupakan bagian dari bersih-bersih di BUMN juga lah," jelasnya.

Sejumlah perusahaan dan instansi di Indonesia terseret dalam dugaan suap SAP. Dugaan suap itu terbongkar berdasarkan dokumen putusan pengadilan AS dalam situs resmi mereka.

Dalam dokumen itu, SAP diminta membayar denda US0 juta atau setara Rp3,4 triliun usai terbukti menyuap pejabat pemerintah di Indonesia dan Afrika Selatan.

Untuk Indonesia, penyuapan itu terjadi antara 2015 dan 2018 melalui sejumlah agen SAP kepada para pejabat Indonesia. Suap itu diberikan demi mendapatkan keuntungan bisnis sehubungan dengan berbagai kontrak antara SAP dan kementerian, lembaga, dan instrumen lain, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Selain KKP, Kementerian Kehakiman AS juga menyebut pejabat di Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) dan sejumlah perusahaan di Indonesia terlibat dalam kasus suap tersebut. 

Sementara itu, Jaksa AS Jessica D. Aber untuk Distrik Timur Virginia mengatakan bahwa SAP terbukti bertanggung jawab atas praktik korupsi yang merugikan bisnis lain dalam perdagangan global. Dia pun menyebut pihaknya bakal terus menuntut kasus-kasus penyuapan guna melindungi perusahaan domestik.

Lebih lanjut, berdasarkan dokumen pengadilan, SAP dan rekan-rekan sekongkolannya melakukan pembayaran suap dan memberikan hal-hal lain yang bernilai yang dimaksudkan untuk kepentingan pejabat asing Afsel dan Indonesia.

Beberapa di antaranya mengirimkan uang dalam bentuk pembayaran tunai, kontribusi politik, dan transfer elektronik lainnya bersama dengan barang-barang mewah yang dibeli selama perjalanan.

[Gambas:Video CNN]

Satu pedang untuk dimuliakan

Google PHK Ratusan Karyawan Divisi Marketing******

Google melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan karyawannya di divisi marketing.

MelansirReuters, Selasa (16/1), langkah ini menambah tanda-tanda bahwa PHK di anak usaha Alphabet akan terus berlanjut tahun ini.

Pasalnya, Google berupaya mengadopsi perangkat lunak dan otomatisasi kecerdasan buatan untuk meringankan beban kerja.

Sebelumnya, sejumlah perusahaan dan bank global juga melakukan PHK. Salah satunya Pixar Animation Studios milik Walt Disney (DIS.N) yang dikabarkan akan memangkas 300 karyawan.

Kamis (11/1) lalu, sumber Reuters mengatakan PHK tersebut dilakukan lantaran beberapa produksi rampung digarap dan sekarang mereka kelebihan pekerja.

Menurutnya, studio Pixar Emeryville di California, Amerika Serikat, mempekerjakan karyawan untuk menggarap serial streaming. Namun, ketika produksi tersebut selesai, karyawan yang ada melebihi jumlah yang dibutuhkan.

Ada juga Citigroup yang melakukan PHK terhadap 20 ribu pegawainya imbas rugi US,8 miliar atau sekitar Rp27,96 triliun (asumsi kurs Rp15.533 per dolar AS).

Bank raksasa asal AS itu harus memangkas sekitar 8 persen dari total karyawannya mulai 2024 hingga 2026. Saat ini, Citigroup punya sekitar 239 ribu pegawai.

Kerugian yang dialami Citigroup disebabkan bengkaknya biaya hingga US,8 miliar yang terungkap dalam keterbukaan Bursa AS.

Biaya itu mencakup beban reorganisasi perusahaan, cadangan terkait devaluasi mata uang dan ketidakstabilan di Argentina dan Rusia, serta pembayaran US,7 miliar untuk mengisi kembali dana asuransi simpanan pemerintah.

Sementara itu, Chief Financial Officer Citigroup Mark Mason menekankan PHK massal ini tidak akan berdampak pada perkiraan pertumbuhan pendapatan perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Dewa agung palsu

Kementerian PUPR Buka Suara soal Basuki Dibujuk Mundur Faisal Basri******

Kementerian PUPR buka suara soal sang menteri, Basuki Hadimuljonodibujuk untuk mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh Ekonom senior Faisal Basri.

Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan pihaknya belum mendengar respons bujukan itu dari Basuki langsung.

"Itu politik, tidak tahu saya. Belum tahu. Saya juga belum ketemu Pak Menteri," ujarnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (18/1).

Karenanya, segala sesuatu oleh sebagian pihak dikaitkan dengan politik. Meski begitu, Zainal menuturkan Kementerian PUPR saat ini tetap fokus menjalankan tugas.

"Biasa saja ini tahun politik, yang penting PU kerja, dikasih tugas, kami laksanakan. Seperti harapan teman-teman semua," ujarnya.

Saat ditanya apakah Basuki berkomitmen tetap berada di kabinet sampai masa jabatannya selesai, Zainal lagi-lagi menjawab tidak tahu.

"Tidak tahu. Pokoknya kami komitmen menjalankan (tugas) yang di APBN," kata Zainal.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyerukan untuk membujuk sejumlah menteri di kabinet Jokowi mundur.

Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat serta dugaan keberpihakannya pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

[Gambas:Video CNN]

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1).

Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

"Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto)," sambungnya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya mengontak Basuki, Pramono Anung dan Sri Mulyani terkait ajakan Faisal Basri ini, pada Senin (15/1). Namun, mereka belum memberikan tanggapan.