pinjam duit di kredivo

garuda4d 688Jutaan kata 85472Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjam duit di kredivo》

Biden kecam bencana kemanusiaan akibat serangan Israel di Gaza******

Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengakui bencana kemanusiaan besar di Jalur Gaza terjadi akibat serangan Israel ke daerah tersebut dan menegaskan hal tersebut harus dihentikan.

Dalam pernyataan yang diyakini menjadi kritiknya yang paling keras terhadap negara sekutunya itu, Biden meyakini bahwa tindakan Israel di Gaza "sudah keterlaluan."

"Sangat banyak orang tidak bersalah yang kelaparan, sangat banyak orang tidak bersalah yang menderita dan sekarat, dan ini harus dihentikan," kata Biden dalam sambutan yang disiarkan di televisi nasional pada Kamis (8/2) waktu setempat.

Presiden AS mengatakan, meski dalam keadaan diplomasi yang memanas, pihaknya telah berdialog dengan pemerintah Mesir, Qatar, dan Arab Saudi demi memastikan sebanyak mungkin bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Gaza.

Negosiasi yang ditujukan untuk mencapai kesepakatan pembebasan sandera dengan balasan penghentian peperangan yang diperpanjang juga masih berlanjut.

Israel menyebut sekitar 1.200 warganya tewas dan 250 orang lainnya disandera Hamas yang merangsek perbatasan Israel dalam serangan 7 Oktober lalu. Israel memperkirakan saat ini masih ada sekitar 130 sandera ditawan organisasi itu.

Sementara itu, jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel ke Gaza sudah hampir mencapai 30 ribu orang, dan sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

Baca juga: PBB khawatir konflik regional melebar gegara pernyataan Biden

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang tengah melawat ke Timur Tengah pada Rabu (7/2) mengatakan, respons Hamas terhadap garis besar usulan kesepakatan yang diajukan memberi harapan bahwa kesepakatan dapat tercapai.

Biden mengatakan bahwa Blinken terus "bekerja tanpa lelah" demi mewujudkan sebuah kesepakatan awal yang dapat menjamin penghentian peperangan yang berkelanjutan di Jalur Gaza.

Terlebih, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut serbuan Israel itu menyebabkan 85 persen populasi Gaza terusir dari tempat tinggalnya, 60 persen infrastruktur Gaza rusak dan hancur, serta menyebabkan kelangkaan makanan, air bersih, serta obat-obatan yang akut.

Selain itu, lebih dari satu juta warga Gaza mengungsi di Kota Rafah di Jalur Gaza selatan yang berbatasan dengan Mesir. Meski demikian, perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu justru berencana akan meneruskan peperangan ke Kota Rafah.

Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby pada Rabu menyebut rencana Netanyahu tersebut akan membawa bencana bagi rakyat Palestina, khususnya yang mengungsi di Rafah.

"Militer Israel punya kewajiban khusus, saat melakukan operasinya di sana ataupun di tempat lain, supaya mereka melindungi nyawa orang sipil yang tidak bersalah, khususnya orang sipil yang mengungsi ke Gaza selatan akibat operasi militer di bagian utara daerah itu," kata dia.

"Apabila tidak ada pertimbangan melindungi masyarakat sipil sebanyak itu di Gaza, operasi militer yang berjalan saat ini akan menjadi bencana bagi mereka, dan itu bukanlah hal yang akan kami dukung," tegas Kirby seperti dilansir Anadolu.

Baca juga: Sekjen PBB serukan gencatan senjata hindari "tragedi besar" di Gaza

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

Ketua MPR Bamsoet pastikan revisi UU Desa disahkan setelah Pemilu 2024******

Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang setelah Pemilu 2024. "Akan disahkan pada masa sidang DPR RI mendatang. Hal ini mengingat mulai 7 Februari hingga 4 Maret 2024 DPR RI memasuki masa reses," kata Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Berbagai aspirasi dari kepala desa dan perangkat desa, menurut dia, sudah didengar, didalami, dan dibahas secara komprehensif oleh DPR RI bersama Pemerintah. "Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang," ujarnya. Bamsoet mengemukakan bahwa titik cerah revisi UU Desa sudah terlihat dari kesepakatan pada pembahasan tingkat pertama antara Badan Legislasi DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri pada hari Senin (5/2/), bahwa masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan maksimal dua periode. Sebelumnya, 6 tahun dengan maksimal tiga periode. Selain masa jabatan kepala desa, kata dia, hal lainnya sudah dibahas dalam revisi UU Desa terkait dengan penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi.

Berikutnya ketentuan Pasal 26, Pasal 50A, dan Pasal 62 ditambah pengaturan terkait dengan pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, BPD, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Pasal lainnya, lanjut Bamsoet, Pasal 34A terkait dengan syarat jumlah calon kepala desa dalam pilkades, ketentuan Pasal 72 mengenai sumber pendapatan desa, serta Pasal 118 terkait dengan peralihan, dan ketentuan Pasal 121A mengenai pemantauan dan peninjauan undang-undang, sudah disisipkan dalam revisi UU tersebut. Bamsoet menegaskan bahwa revisi UU Desa harus bermuara pada peningkatan pembangunan desa yang berdampak pada stimulan bagi perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa, menurut dia, memiliki peran sentral dalam dua aspek penting, yaitu upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah serta antara desa dan kota. Insentif fiskal yang dihadirkan melalui program dana desa, lanjut Bamsoet, harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar tepat sasaran sehingga dapat menjadi stimulus pembangunan desa. "Pembangunan desa harus mampu menghidupkan daya saing. Harus ada upaya sungguh-sungguh untuk memajukan desa sehingga menarik minat generasi muda untuk tinggal di desa dan membangun desa," katanya.

Baca juga: Puan sebut perangkat desa setuju revisi UU Desa dibahas usai pemilu
Baca juga: Setelah sampaikan aspirasi di DPR, kades diminta kembali bertugas

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：voucher alodokter、pinjol legal agustus 2022、infini88 slot gacor

Terkait：slot duniabet、bandarq、akun demo mahjong way 2、games 138 slot、bersama slot、gacor hari、cara menggunakan voucher shopee、slot gacor 2022 mudah jackpot、livdrawhk、situs slot terpercaya 2022

---

---

bab terbaru：situs slot jp maxwin（2024-06-29）

Perbarui waktu：2024-06-29