bayar cicil

Setan cinta tidak terkalahkan

Buruh Sebut 4 Usulan Kenaikan UMP 2023 DKI Jakarta Sedang Digodog******

Konfederasi Serikat PekerjaIndonesia (KSPI) mengatakan empat usulan besaran angka kenaikan Upah MinimumProvinsi (UMP) 2023 tengah digodok oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan tiga usulan tersebut khusus untuk pekerja yang berada di DKI Jakarta yang berasal dari pemerintah, pengusaha, dan buruh. Di mana saat ini, sudah diajukan oleh dewan pengupahan Provinsi DKI kepada Pj Gubernur DKI.

"Di dalam Dewan Pengupahan ada tiga unsur. Unsur pemerintah, unsur serikat pekerja, dan unsur pengusaha," ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (23/11).

Sementara itu usulan kedua dari Kadin yang mengajukan kenaikan UMP 2023 berdasarkan  Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Mereka mengusulkan UMP 2023 naik 5,11 persen menjadi Rp4.879.053 per bulan.

Sedangkan ketiga, dari sisi pemerintah yang mengusulkan UMP DKI Jakarta 2023 naik sebesar 5,6 persen menjadi Rp4.901.798 per bulan. Dan keempat, dari sisi buruh sendiri mengusulkan kenaikan UMP 2023 sebesar 10,55 persen menjadi Rp5.131.569 per bulan.

"Sikap Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh adalah meminta Pejabat Gubernur DKI mengabulkan usulan serikat pekerja yaitu (UMP naik) 10,55 persen karena sangat realistis berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

CNNIndonesia.comtelah menghubungi Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah melalui pesan singkat, namun hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Saya benar-benar generasi kedua yang kaya

Buruh Ancam Geruduk Kantor Apindo Jika Gugat Aturan UMP 2023 Naik******

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan geruduk kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) jika menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum2023.

Presiden KSPI sekaligus Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan Permenaker ini merupakan jalan tengah yang mengakomodasi pengusaha dan para buruh.

"(Permen) ini langkah mencari win win solution. Sudah ada jalan tengah, jangan digugat. Ini akan memancing reaksi buruh untuk demo besar-besaran," kata Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Jumat (25/11).

Permenaker itu dianggap jalan tengah sebab permintaan buruh adalah kenaikan upah sebesar 13 persen. Namun demikian pemerintah mengakomodir kebutuhan pengusaha untuk tidak menaikkan upah minimum di atas 10 persen.

Said Iqbal mengungkapkan langkah Apindo menggugat Permenaker 18/2022 sebagai tindakan yang serakah. Pasalnya, selama ini ia menilai para pengusaha hanya diam saat sedang untung, namun berteriak ketika rugi.

"Apakah sah (menggugat)? Sah, boleh, tapi tidak ada integritas moral. Ini kan tentang kalau untung berbagi, kalau rugi mari kita diskusikan," tuturnya.

Terlebih, menurut Said, para buruh sudah tiga tahun tidak mendapatkan kenaikan upah minimum. Ia mengaku buruh berbesar hati sebab melihat kondisi pandemi Covid-19. Said pun menyayangkan sikap Apindo yang justru tidak bersimpati saat ini.

"Kami minta dengan hormat Apindo untuk tidak memaksakan kehendak melakukan judicial review. Lebih baik menjalankan Permen 18/2022 karena kalau Apindo dan Kadin mengajukan judicial review terhadap Permenaker, itu artinya melawan pemerintah. Apindo memaksakan kehendak melawan pemerintah," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J. Supit mengungkapkan pihaknya akan mengajukan gugatan terkait Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023. Uji materiil itu akan diajukan pada Mahkamah Agung pekan depan.

Sementara, Ketua Kadin Arsjad Rasjid berdalih langkah hukum itu dilakukan pengusaha demi menjaga stabilitas investasi, kesejahteraan pekerja dan keadilan pengusaha. Ia mengatakan apapun hasil gugatan uji materi itu, akan diterima oleh pengusaha.

"Untuk memastikan agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif, maka Kadin bersama dengan asosiasi pengusaha dan seluruh perusahaan anggota Kadin terpaksa melakukan uji materiil terhadap Permenaker No. 18/2022," ujar Arsjad dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (24/11).

Tindakan itu merespons menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 yang dikeluarkan oleh Menaker Ida Fauziyah. Permenaker itu mengatur beberapa poin penting dalam penentuan kenaikan UMP 2023.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Pengaduan

Sandiaga Dorong Pulau Tawale Jadi Pengungkit Kebangkitkan Ekonomi******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, menilai anugerah kekayaan alam Maluku Utara dapat menjadi pengungkit kebangkitan ekonomi, terutama di Kabupaten Halmahera Selatan. Di samping pemandangan permukaan laut yang indah, dihiasi dengan gugusan kepulauan dan gunung, wilayah ini juga memiliki keindahan bawah laut yang mempesona.

Saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Sandiaga menilai Kawasan Indonesia Timur tidak hanya memiliki Raja Ampat di Papua Barat yang sudah dikenal dunia sebagai ikon wisata bawah laut. Dalam pandangannya, masih banyak daerah-daerah lain di Indonesia Timur yang punya potensi wisata bawah laut yang indah dan kaya yang belum tereksplorasi.

"Pulau Tawale di Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, bisa jadi pengungkit kebangkitan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya," ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (27/11).

"Ini adalah pengalaman yang tidak terlupakan. (Gugusan Pulau Tawale) luar biasa indahnya, itu betul-betul 'gate of heaven'. Apalagi, Halmahera Selatan ini merupakan salah satu spotdivingterbaik di dunia," kata Sandiaga.

Sandiaga mengatakan, Halmahera Selatan tidak hanya memiliki Gugusan Pulau Tawale sebagai destinasi wisata bawah lautnya. Masih banyak lagi destinasi wisata bawah laut di Halmahera Selatan yang perlu dieksplorasi dan dikembangkan.

Apabila sektor ini dapat dikembangkan, dia optimis bisa membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja di Maluku Utara, khususnya di Halmahera Selatan.

"Saya melihat selain ekonomi berbasis sumber daya alam yang menjadi tulang punggung sekarang, kita juga harus kembangkan ekonomi berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif. Agar pergerakan ekonomi di Halmahera Selatan semakin meningkat dan membuka peluang usaha serta lapangan kerja," pungkasnya.

Kebangkitan Seni Bela Diri Ilahi

Menteri PUPR Tagih Anggaran Rp12,7 T Kebut Bangun IKN******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta dana tambahan Rp12,7 triliun untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kami telah mengirimkan surat ke Menteri Keuangan Nomor KU 0101-Mn/2210 perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan IKN pada 2023 sebesar Rp12,7 triliun," imbuh Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

Basuki merinci dana tersebut bakal digunakan untuk percepatan pembangunan jalan hingga hunian untuk ASN dan TNI-Polri di IKN. Di antaranya Rp9,4 triliun digelontorkan khusus untuk pembangunan hunian tersebut.

Basuki menjelaskan Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR untuk melakukan percepatan pembangunan, tidak hanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) alias wilayah 1A, melainkan di wilayah 1B dan 1C juga.

"Pembangunan di wilayah 1B dan 1C akan difokuskan dulu pada land developmentdan pembangunan akses jalan saja dulu. Sedangkan perumahan ASN TNI-Polri itu Rp9,4 triliun, kami fokuskan dulu pada land developmentdan jalan," jelasnya.

Percepatan pembangunan di IKN ini bakal dimulai pada Januari 2023. Nantinya, Presiden Jokowi akan mengajak investor untuk melihat langsung progres pembangunan IKN pada kuartal II 2023.

[Gambas:Video CNN]

Seni Bela Diri Abadi

Pengusaha Akan Ajukan JR Permenaker 18/2022 Soal UMP Pekan Depan******

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J. Supit mengungkapkan pihaknya akan mengajukan judicial review terkait Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum2023.

"Apindo yang ajukan judicial review, di dukung Kadin," kata Anton saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (25/11).

Uji materiil itu akan diajukan pada Mahkamah Agung pekan depan.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Kadin Arsjad Rasjid berdalih langkah hukum itu dilakukan pengusaha demi menjaga stabilitas investasi, kesejahteraan pekerja dan keadilan pengusaha. Ia mengatakan apapun hasil gugatan uji materi itu, akan diterima oleh pengusaha.

"Untuk memastikan agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif, maka Kadin bersama dengan asosiasi pengusaha dan seluruh perusahaan anggota Kadin terpaksa melakukan uji materiil terhadap Permenaker No. 18/2022," ujar Arsjad dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (24/11).

Tindakan itu merespons menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 yang dikeluarkan oleh Menaker Ida Fauziyah. Permenaker itu mengatur beberapa poin penting dalam penentuan kenaikan UMP 2023.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Artinya, upah minimum 2023 harus terdiri atas;

a. Upah tanpa tunjangan atau
b. Upah pokok dan tunjangan tetap.

Kedua, rumus perhitungan upah minimum

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM(tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi+ (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Ketiga, kenaikan upah minimum provinsi tidak boleh melebihi 10 persen. Keempat, kebijakan kenaikan UMP paling lambat harus diumumkan 28 November 2022

Aturan dibuat setelah pengusaha dan pekerja ribut soal rumus yang akan digunakan untuk menentukan kenaikan UMP 2023. Pengusaha minta pemerintah menetapkan kenaikan UMP berdasarkan rumus yang diatur PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

[Gambas:Video CNN]

Ayah, Ibu kembali membuat dunia takjub

DPR Beri Waktu Kementan Pasok 600 Ribu Ton Beras ke Bulog dalam 6 Hari******

DPR memberikan waktu kepada Kementerian Pertanian memenuhi cadangan berasnasional sebanyak 600 ribu ton dalam waktu 6 hari kerja. Hal ini disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Kementan, Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (BPN), dan ID Food.

Jika pasokan itu tidak terpenuhi dalam waktu enam hari, maka DPR akan menganggap data cadangan stok beras milik Kementerian Pertanian tidak valid.

"Komisi IV DPR RI meminta pemerintah c.q Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Selanjutnya Kementan menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras dalam negeri dari produksi dalam negeri sebesar 600 ribu ton yang akan dibeli Bulog dengan harga komersial dalam waktu 6 hari kerja sejak RDP hari ini," dikutip dari kesimpulan RDP di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

Dalam rapat itu, Kepala Badan Pangan Nasional/NFA (National Food Agency) Arief Prasetyo Adi menyebutkan jika Kementan tidak bisa memenuhi cadangan beras yang disepakati, dampak buruk bisa terjadi. Pasalnya, masalah itu bisa menyebabkan Bulog tidak memiliki cadangan beras nasional yang cukup atau sebesar 1-1,2 juta ton.

Ketika itu terjadi, pemerintah akan kesulitan mengintervensi harga beras di pasar jika sampai melonjak.

"Menurut kami sebagai BPN sangat bahaya karena Bulog tidak bisa mengintervensi pada saat kondisi-kondisi tertentu pada saat harga tinggi," papar Arief.

Selain itu, ia memaparkan pentingnya stok beras nasional ini jika terjadi kejadian luar biasa (KLB) atau bencana alam.

"Kalau ada KLB atau kejadian luar biasa seperti terjadi di Cianjur dan di beberapa tempat lain, Bulog itu harus tetap punya stok. Jadi kita bicara ketersediaan dan mengamankan stok Bulog," tegasnya.

Selain soal pemenuhan cadangan beras pemerintah, DPR juga meminta Kementan untuk menganggarkan perbaikan infrastruktur dan penyediaan benih bagi Kabupaten Cianjur.

[Gambas:Video CNN]

Sebagai informasi, gempa berkekuatan magnitudo 5,6 terjadi di Cianjur, Jawa Barat, pada Senin (21/11). Menurut catatan BNPB, 151 orang hilang dan korban jiwa mencapai 268 orang. Sebanyak 122 telah teridentifikasi. Data tersebut terkumpul hingga Selasa (22/11) pukul 17.00 WIB.

"Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian untuk mencadangkan anggaran 2023 untuk perbaikan infrastruktur dan penyediaan benih pertanian pasca gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat," dikutip dari kesimpulan.