tanganslot

Menyaksikan Bintang di Era Pertama

Resmi Beroperasi Hari Ini, Tol Cisumdawu Masih Gratis 3 Minggu******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Tol Cisumdawu) senilai Rp18,3 triliun pada hari ini (11/7). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut tol yang terhubung dengan Bandara Kertajati ini akangratis selama 2 hingga 3 minggu.

Setelah itu, Basuki menjelaskan Tol Cisumdawu akan beroperasi secara komersil dan dikenakan tarif normal.

"Kira-kira 2-3 minggu uji coba gratis, tapi tergantung Standar Penilaian Minimum atau SPM-nya. Biasanya secara standar operasional prosedurnya, dua minggu setelah jalan tol diresmikan baru bisa dikenakan tarif," kata Basuki dikutipAntara, Selasa (11/7).

Adapun tarif Tol Cisumdawu diperkirakan sekitar Rp1.275 per kilometer (km). Tarif tersebut dinilai murah karena adanya dukungan konstruksi sekitar 50 persen dari pemerintah. Dukungan dari pemerintah tersebut tentunya dapat menekan tarif Tol Cisumdawu.

Menurutnya, tol ini difungsikan untuk mendukung operasional Bandara Kertajati agar lebih maksimal ke depannya, di mana tahun ini Bandara Kertajati menjadi lokasi keberangkatan 25 kloter jamaah haji.

Dengan adanya Tol Cisumdawu, kata Basuki, masyarakat dari Bandung dan sekitarnya yang hendak menuju Bandara Kertajati dan daerah-daerah di sekitarnya tidak perlu lagi memutar ke arah Tol Cipali dan Tol Cipularang.

"Misalnya ketika libur Natal-Tahun Baru, masyarakat Bandung kalau mau ke Cirebon tidak lewat Cipali lagi, langsung ke sini, ke Tol Cisumdawu. Dengan tol ini sekarang cuma membutuhkan waktu 40 menit kalo dari ujung Tol Cileunyi sampai Tol Cipali," ujarnya.

Tol Cisumdawu terdiri dari 6 seksi yang dibangun dengan biaya konstruksi Rp5,5 triliun. Dari keenam seksi, Seksi 1-2 dikerjakan oleh Pemerintah melalui APBN sebagai bagian dari viability gap fund (VGF) guna menaikkan kelayakan investasi tol tersebut.

Sementara Seksi 3-6 dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

[Gambas:Video CNN]

pencuri ganda

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Satgas Hilirisasi RI******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Task Force alias Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi Indonesia-Papua Nugini.

Informasi itu disampaikan langsung oleh Luhut  di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan pada Kamis (6/7). Luhut ikut mendampingi Jokowi melawat ke Papua Nugini beberapa waktu lalu.

Lihat Juga : Cuaca Ekstrem, Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk Dibatasi

Nantinya, Luhut dan John bakal merundingkan apa saja yang difokuskan dalam kerja sama ini. Luhut mengklaim penjelasan Jokowi sudah sangat diterima oleh PM Papua Nugini James Marape.

"Ini saling menguntungkan. Kemiskinan di PNG (Papua Nugini) bisa banyak dikurangi karena dari 9 juta penduduk, 2,5 juta orang dalam kemiskinan. Angkanya tinggi sekali. Dan mereka memahami bahwa Indonesia sekarang sangat maju," ujarnya.

Lihat Juga : Jokowi ke Bahlil soal IMF 'Ganggu' Nikel RI: Lawan

Terlepas dari itu, tanggung jawab baru Luhut ini turut menambah daftar panjang jabatannya selama dua periode menjadi anak buah Jokowi.

Sebelumnya, ia baru saja ditunjuk sebagai Ketua Satgas Percepatan Realisasi Investasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara serta Pengarah Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.

Saking dipercayanya Luhut oleh Jokowi, netizen Indonesia menjuluki mantan elite Kopassus itu sebagai 'menteri segala urusan'. Berikut deretan jabatan Luhut di era Presiden Jokowi:

1. Kepala Kantor Staf Kepresidenan

2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan

3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim

5. Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim (2020)

6. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri

7. Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

8. Koordinator PPKM Wilayah Jawa-Bali

9. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional

10. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

11. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung

12. Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Tuan Gila Perkotaan yang Tak Terkalahkan

Kuota Habis, Pendaftaran Uji Coba LRT Jabodebek Rp1 Ditutup******

LRT Jabodebek resmi menutup pendaftaran uji coba Rp1 karena kuotanya sudah habis.

Pihak LRT Jabodebek mengucapkan terima kasih atas antusiasme warga menjajal moda transportasi baru ini. 'War tiket' terlihat ketika link pendaftaran uji coba diumumkan Senin (10/7) malam.

"Sehubungan dengan kuota pendaftaran yang sudah terpenuhi, maka pendaftaran dengan terpaksa kami tutup. Nantikan event selanjutnya dari LRT Jabodebek ya," tulis akun Instagram @lrt_jabodebek, Selasa (11/7).

Bagi warga yang sudah sukses mendaftar uji coba bisa memilih keberangkatan dari tiga stasiun yang ada, yaitu Stasiun Dukuh Atas, Jatimulya, atau Harjamukti. Penumpang bisa turun di semua stasiun yang akan dilewati, kecuali Stasiun Halim.

"Agar tidak terjadi penumpukan dalam satu waktu, untuk jadwal perjalanan, masyarakat akan menerima jadwal yang ditentukan oleh tim LRT Jabodebek," tulis LRT Jabodebek.

Penumpang juga diimbau untuk tidak lupa membawa Kartu Multi Trip (KMT) atau kartu uang elektronik yang masih berlaku.

[Gambas:Instagram]

Sementara itu, LRT Jabodebek dijadwalkan beroperasi secara komersial pada 18 Agustus 2023 mendatang. Saat ini masih ada serangkaian pengujian yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Serangkaian pengujian ini kami lakukan sampai dengan LRT Jabodebek dinyatakan lulus uji dan tersertifikasi serta laik operasi. Mudah-mudahan seluruh pengujian berjalan lancar sehingga sudah bisa dioperasikan sesuai target, yaitu pada Agustus 2023," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangan resmi, Minggu (9/7).

Jika seluruh rangkaian pengujian sudah rampung, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) bakal mengeluarkan sertifikat hasil pengujian. Setelah itu, barulah izin operasi dari Menhub Budi Karya Sumadi terbit.

[Gambas:Video CNN]

Pengawal batin Jinyi

LRT Jabodebek Pertimbangkan Buka Lagi Pendaftaran Uji Coba Tarif Rp1******

LRT Jabodebek membuka opsi untuk membuka kembali pendaftaran bagi masyarakat yang ingin mengikuti uji coba dengantarif Rp1. Hal ini dilakukan lantaran minat masyarakat yang tinggi untuk mencoba modatransportasi itu.

Kepala Divisi LRT Jabodebek PT KAI Mochamad Purnomosidi mengatakan pendaftar uji coba telah mencapai 24 ribu orang saat dibuka pada 10 Juli lalu.

"Kita akan evaluasi seminggu ini. Kemudianinsyaallah kita akan buka lagi pendaftaran untuk yang di luar 24 ribu," kata Purnomo di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, Rabu (12/14).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan pendaftar uji coba LRT mencapai 24 ribu orang dalam hitungan kurang dari 3 jam.

"Begitu kita buka kemarin, enggak sampai 3 jam sudah lebih dari 24 ribu. Nanti pengaturan kuotanya kita akan lakukan adaptasi," katanya.

Didiek mengatakan secara umum uji coba LRT akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama pada 12-26 Juli yang akan diikuti khusus oleh stakeholder, dengan total 22 perjalanan dalam sehari. Tahap kedua 27 Juli hingga 15 Agustus dengan total 434 perjalanan per hari, dengan 6 perjalanan untuk masyarakat umum.

"Jadi 6 perjalanan tiap hari tidak menutup kemungkinan akan kita tambah untuk mengadaptasi jumlah penumpang yang ingin mencoba LRT," katanya.

LRT Jabodebek dijadwalkan beroperasi secara komersial pada 18 Agustus 2023 mendatang. Moda ini menggunakan teknologi yang lebih tinggi dari MRT Jakarta ataupun LRT Sumsel, yaitu generasi ketiga atau grade of automation (GoA) Level 3.

Dengan teknologi itu, memungkinkan kereta dioperasikan tanpa masinis alias driverless. Namun, di dalam kereta ada petugas yang akan berjaga untuk situasi darurat.

Kereta juga secara otomatis mampu mengatur jarak antarkereta menjadi lebih dekat, dengan tetap konstan menjaga jarak aman. Semua sistem operasi pada LRT Jabodebek sudah diatur padaoperation control center(OCC).

[Gambas:Video CNN]

Xingwutongshen

Survei BI: Keyakinan Konsumen ke Ekonomi Melandai pada Juni******

Bank Indonesia (BI) mencatat indeks keyakinan konsumen(IKK) terhadap ekonomi RI merosot dari 128,3 menjadi 127,1,3 pada Juni 2023. Hal ini berdasarkan survei konsumen BI yang dilakukan bulan lalu.

"Survei Konsumen Bank Indonesia pada Juni 2023 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat," ujar Direktur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Senin (10/7).

Bank sentral menilai keyakinan konsumen terbilang kuat karena IKK masih di zona optimis atau lebih dari 100.

Selanjutnya, Erwin mengungkapkan menurunnya keyakinan konsumen pada Juni 2023 didorong oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang meningkat.

Tercatat, IKE Juni 2023 sebesar 116,8, lebih rendah dibandingkan 118,9 pada Mei 2023. Tetap terjaganya IKE Juni 2023 terutama didukung oleh Indeks Penghasilan Saat Ini yang tercatat sebesar 125,1 tetap stabil sebesar 0,3 poin dari Mei 2023.

Penurunan juga terjadi pada IEK Juni 2023 sebesar 137,5, lebih rendah dari 137,8 pada bulan sebelumnya.

Ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan yang tetap kuat terutama didorong oleh ekspektasi penghasilan sebesar 138,1 pada Juni 2023, meningkat dibandingkan 136,9 pada Mei 2023.

"IEK tetap kuat terutama didorong oleh komponen Indeks Ekspektasi Penghasilan yang meningkat dibandingkan bulan sebelumnya," ujarnya.

Survei konsumen merupakan survei bulanan BI untuk mengetahui keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi yang tercermin dari persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi konsumen terhadap kondisi perekonomian ke depan.

[Gambas:Video CNN]

Empat Langkah Kuda dan Langit yang Tak Terkendali

Jokowi Bakal Terbitkan Aturan Larangan Jual Pakaian Bekas******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melarang penjualan barang bekas impor termasuk pakaian.

Pelaksana Tugas (PLT) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang mengatakan larangan itu akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Moga menuturkan selain pakaian, barang bekas impor yang bakal dilarang untuk dijual juga meliputi barang berbahaya hingga mesin fotokopi berwarna.

"Ya waktu itu kan sudah harmonisasi tapi ada perbaikan dari KLHK sama Kemenhan, saya belum update lagi," ucap Moga di Kantor Kemendag, Senin (10/7).

Meski demikian, ia tak menjelaskan secara rinci kapan Perpres yang dimaksud akan diluncurkan.

Belakangan, pemerintah tengah getol mengampanyekan untuk tidak membeli pakaian bekas impor demi mendongkrak penjualan produk dalam negeri.

Lihat Juga : Jokowi: Mas Bahlil, Lawan Pengganggu Kedaulatan RI Termasuk IMF

Pemerintah bahkan mengancam importir pakaian bekas akan dikenakan sanksi berlapis jika nekat tetap jualan, mulai dari penjara hingga 10 tahun sampai denda maksimal Rp7 miliar.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyampaikan impor pakaian bekas sudah dilarang oleh pemerintah sejak 2015. Selain merugikan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam negeri, juga tidak terjamin kesehatannya.

"Intinya dalam rapat ini kita sepakat untuk berupaya menangani penjualan pakaian bekas ilegal ini," ujar Teten usai rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan e-commerce, Kamis (6/4) lalu.

Adapun sanksi bagi importir pakaian bekas yang nekat ini tertuang dalam beberapa aturan. Pertama, di Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam Pasal 112 UU 7/2014 ini ditetapkan sanksi bagi importir yang nekat melakukan perdagangan yang dilarang pemerintah akan dikenakan pidana penjara maksimum lima tahun dan denda Rp5 miliar.

Lihat Juga : Jemaah Haji Asal Makassar Borong Oleh-oleh Emas 1 Kg dari Jeddah

Kemudian, ada juga UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 62 ayat 1 beleid ini, disebutkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perdagangan standar yang dipersyaratkan perundangan, maka akan dikenakan sanksi pidana lima tahun dan denda maksimum Rp2 miliar.

Artinya, jika importir pakaian bekas tetap nekat melakukan penjualan setelah ada pelarangan ini dan diketahui, maka pemerintah bisa kena sanksi pidana sampai 10 tahun dan denda hingga Rp7 miliar tersebut.

Sementara, untuk penjual pakaian bekas di platform belanja online atau e-commerce bisa juga dikenakan sanksi administratif berupa pemblokiran.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kemudian ada juga sanksi administratif yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

[Gambas:Video CNN]