petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

logam77 slot

pinjaman 5 menit cair tanpa ribet 972Jutaan kata 701971Orang-orang telah membaca serialisasi

《logam77 slot》

Polisi berkuda hingga anjing pelacak amankan debat terakhir capres******

Polisi berkuda hingga anjing pelacak amankan debat terakhir capres
Polisi berkuda mengamankan debat terakhir calon presiden (capres) Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza/am.
Jakarta (ANTARA) - Polisi mengerahkan polisi berkuda (Turangga) hingga anjing pelacak untuk mengamankan debat terakhir calon presiden (capres) Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat.  "Iya kita menempatkan empat polisi berkuda di ring dua, yaitu sekitar lobi dan pintu masuk JCC untuk keamanan selama debat sampai selesai," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu. Susatyo menyebut, empat kuda yang ditunggangi polisi itu akan mengitari sekitar kawasan JCC sebagai upaya memperkuat pengamanan. Selain itu, pasukan gabungan dari TNI, Polri, Pengamanan Dalam (Pamdal) KPU serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga berjaga di ring satu yakni area debat. Lalu, puluhan personel bersepeda motor dari Polri turut melaksanakan patroli mengitari kawasan JCC yakni ring tiga pada sektor terluar pintu-pintu masuk ke kawasan area GBK hingga di kantong-kantong parkir.

Baca juga: Sejumlah pendukung debat capres mulai berdatangan di JCC "Semua pasukan mulai berkuda, pasukan motor, bahkan beberapa anjing pelacak juga dikerahkan untuk memperkuat keamanan dan menyisir barang bawaan untuk mencegah kehadiran narkotika maupun bahan peledak," jelas Susatyo.
 
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza/am.

Sejak pukul 16.15 WIB, puluhan polisi berseragam lengkap sudah mulai melakukan penjagaan di pintu masuk serta akses masuk kendaraan hingga menuju lokasi debat.
Tidak hanya itu, di lahan ring dua juga telah disiapkan massa dari pasangan calon (paslon) untuk berkumpul memberikan dukungan kepada para calon. Sebelumnya, polisi membagi area Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat menjadi tiga ring pada pengamanan debat terakhir calon presiden (capres) Pemilu 2024 yang dijadwalkan mulai pukul 19.00 WIB.
"Pola pengamanan hari ini sudah kami persiapkan jauh-jauh hari. Kami bagi jadi tiga ring. Kita juga mengevaluasi pola pengamanan dari debat sebelumnya, sehingga pengamanan hari ini jauh lebih baik," kata Susatyo.

Baca juga: KPU gelar Debat Kelima Capres Pemilu 2024 malam ini Personel yang terlibat pengamanan akan ditempatkan di ring satu yakni pada area debat, ring dua sekitar lobi dan pintu masuk JCC, kemudian ring tiga pada sektor terluar pintu-pintu masuk ke kawasan area GBK hingga di kantong-kantong parkir.
Susatyo mengatakan sebanyak 2.992 personel gabungan dihadirkan untuk mengamankan debat capres Pemilu 2024 kelima yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

KCIC terapkan tarif dinamis untuk Whoosh dijual mulai dari Rp150.000******

KCIC terapkan tarif dinamis untuk Whoosh dijual mulai dari Rp150.000
Ilustrasi - Situasi di Stasiun Kereta Cepat Whoosh di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/2/2024). (ANTARA/Rubby Jovan)
Bandung (ANTARA) - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menerapkan skema “dynamic pricing” atau tarif dinamis untuk perjalanan Kereta Cepat Whoosh dengan tarif dijual mulai dari Rp150.000.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan dalam keterangannya yang diterima di Bandung, Selasa, untuk tarif yang ditetapkan bagi perjalanan Kereta Cepat Whoosh antara lain Rp150.000, Rp175.000, Rp200.000, Rp225.000 hingga Rp250.000 untuk kelas premium ekonomi.

“Dalam skema baru ini dimungkinkan dalam satu hari terdapat beberapa tarif yang berbeda untuk perjalanan Whoosh," kata Eva.

Eva menjelaskan untuk tiket termurah perjalanan Halim - Padalarang - Tegalluar contohnya ada di keberangkatan pukul 19.15, 20.05, 20.30 dengan tarif antara Rp150.000 dan Rp 175.000 untuk perjalanan di luar musim liburan atau akhir pekan.

Baca juga: KCIC sebut okupansi kereta cepat "Whoosh" stabil di atas 60 persen

Sedangkan tarif terendah untuk relasi Tegalluar - Padalarang - Halim, contohnya berlaku pada keberangkatan 07.55, 08.45, 09.10, 09.47, 10.20 dan 10.55 dengan tarif Rp150.000, Rp175.000, dan Rp200.000 untuk perjalanan di luar musim liburan atau akhir pekan.

"Untuk mengetahui dan mendapatkan rute dan jadwal dengan tarif dinamis lainnya, calon penumpang dapat mengakses aplikasi Whoosh, situs ticket.kcic.co.id, Ticket Vending Machine dan Loket resmi di stasiun serta aplikasi mitra seperti Access by KAI, Livin by Mandiri, BRImo, dan BNI Mobile Banking," kata dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan tiket dinamis tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti di jam sibuk atau jam non sibuk, momen liburan atau non liburan atau hari kerja ataupun akhir pekan.

"Tarif dinamis ini akan memberikan nilai tambah bagi penumpang. Adanya fleksibilitas harga diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih baik kepada masyarakat,” katanya.

Baca juga: Kementerian BUMN bantah kereta cepat mulai sepi peminat

Eva menambahkan penerapan skema tarif dinamis ini memungkinkan penumpang mendapatkan tiket Kereta Cepat Whoosh dengan harga yang lebih hemat bila melakukan perjalanan di waktu tertentu.

“Penerapan tarif dinamis ini akan terus dipantau dan dievaluasi agar dapat terus sesuai dengan kebutuhan penumpang dan operasional Whoosh,” kata Eva.

 

 

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Alat AI Bumble identifikasi dan blokir akun penipuan dan profil palsu******

Alat AI Bumble identifikasi dan blokir akun penipuan dan profil palsu
FILE PHOTO: The Bumble logo is seen on a smartphone in front of a stock graph in this illustration taken February 11, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration (REUTERS/Dado Ruvic)
Jakarta (ANTARA) - Bumble meluncurkan fitur baru yang didukung kecerdasan buatan (AI) yang dirancang untuk membantu mengidentifikasi spam, penipuan, dan profil palsu.

Alat baru, yang disebut Deception Detector, bertujuan untuk mengambil tindakan terhadap konten berbahaya sebelum pengguna Bumble menemukannya.

Dalam pengujian, Bumble menemukan bahwa alat tersebut mampu secara otomatis memblokir 95 persen akun yang diidentifikasi sebagai akun spam atau penipuan.

Baca juga: Pendapatan Bumble menguat karena pengguna berlangganan

Baca juga: Peneliti TII: Kampanye di Bumble masuk unsur kampanye pemilu

Dalam dua bulan pertama pengujian alat ini, Bumble melihat laporan pengguna tentang spam, penipuan, dan akun palsu berkurang sebesar 45 persen. Deception Detector beroperasi bersama tim moderasi manusia Bumble.

Peluncuran fitur baru ini dilakukan ketika penelitian internal Bumble menunjukkan bahwa profil palsu dan risiko penipuan adalah kekhawatiran utama pengguna saat berkencan online, kata perusahaan tersebut.

Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa 46 persen wanita menyatakan kecemasannya atas keaslian jodoh daring mereka di aplikasi kencan.

Deception Detectoradalah inovasi terbaru kami sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan kami kepada komunitas untuk membantu memastikan bahwa koneksi yang dibuat pada aplikasi kami adalah asli, kata CEO Bumble Lidiane Jones dalam sebuah pernyataan.

"Dengan fokus khusus pada pengalaman online perempuan, kami menyadari bahwa di era AI, kepercayaan menjadi hal yang lebih penting dari sebelumnya," tambah dia. Demikian dikutip dari TechCrunch, Senin (5/2).

Baca juga: Aplikasi kencan Bumble tambahkan "tanda vaksin COVID-19" di profil

Baca juga: Bumble sediakan fitur konsultasi bagi korban pelecehan seksual
 

Penerjemah: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:trik judi bola mix parlay

Perbarui waktu:2024-07-12

Daftar bab terbaru
joker268
pay4d
cara pinjol lewat dana
situs judi slot terbesar di indonesia
giok4d
situs slot tergacor
jackpot 99 slot
gacor77
ultra188 slot
Daftar isi semua bab
Bab 1 pinjam uang di ovo paylater
Bab 2 rajaonlineqq
Bab 3 laris138
Bab 4 putarbet
Bab 5 liga gacor slot
Bab 6 gacor88
Bab 7 bocoran admin riki slot hari ini terbaru
Bab 8 rtp prada 188
Bab 9 slot indo terbaru
Bab 10 cara mendapatkan wang dengan mudah
Bab 11 wtobet
Bab 12 pinjol cicilan
Bab 13 ilucky88
Bab 14 kredivo login web
Bab 15 angka main cambodia hari ini 2023
Bab 16 slot demo maxwin x500
Bab 17 situs slot gacor 88
Bab 18 situs slot tergacor 2022
Bab 19 jam gacor olympus 2023 terbaru
Bab 20 juragan55
Klik untuk melihattersembunyi di tengah4138bab
PercintaanBacaan TerkaitMore+

kartu hitam

asiabet338
Pakar sebut putusan DKPP tidak pengaruhi pencalonan Gibran
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (tengah) didampingi anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (kiri) dan J. Kristiadi (kanan) menyanyikan lagu Bagimu Negeri usai membacakan vonis terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden dalam sidang putusan di DKPP, Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa
Jakarta (ANTARA) - Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu soal pelanggaran etik Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya tidak memengaruhi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024, kata pakar hukum tata negara.

"Secara hukum putusan KPU soal pencalonan Gibran tidak terpengaruh dengan keluarnya putusan DKPP," kata pakar hukum tata negara Universitas Borobudur Jakarta Prof. Faisal Santiago mengemukakan saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin, menanggapi putusan DKPP.

Menurut Faisal, tidak ada yang salah dengan ketua KPU RI karena hanya menjalankan putusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan capres dan cawapres. "Karena putusan MK adalah final dan mengikat sehingga KPU hanya menjalankan dari putusan tersebut," tambahnya.

"Bahwa setelah putusan MK tersebut terbit, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan terhadap Ketua MK Anwar Usman karena dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia capres dan cawapres, tidak ada pengaruhnya dengan putusan KPU soal pencalonan Gibran," jelas Faisal.

Baca juga: Hasyim Asy'ari divonis langgar kode etik terima pendaftaran Gibran

Ia menimpali, "Sama seperti putusan MK, di mana Anwar Usman, mantan Ketua MK, dikenakan pelanggaran berat, tetapi tahapan pendaftaran capres dan cawapres tetap berjalan sebagaimana mestinya."

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

"Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan disebut di atas, memutuskan, satu, mengabulkan pengaduan para penganut untuk sebagian," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan di Gedung DKPP, Jakarta, Senin.

Baca juga: Ketua DKPP: Pelanggaran kode etik KPU tak pengaruhi pencalonan Gibran

Heddy mengatakan Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. "Dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari," tambahnya.

Selain Hasyim, enam orang anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin juga dijatuhi sanksi peringatan.

DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan tersebut dan meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi putusan itu.

Hasyim Asy'ari bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Ketua KPU: Saya tak akan mengomentari putusan DKPP
Baca juga: Ganjar sebut putusan DKPP jadi pelajaran untuk demokrasi
Baca juga: Di Solo, Muhaimin tanggapi putusan DKPP soal Gibran

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jenderal itu terlalu mendominasi

m2m slot demo
Pakar hukum: Status pendaftaran Prabowo-Gibran tetap sah
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (tengah) didampingi jajaran anggota DKPP lainnya menyanyikan lagu Bagimu Negeri usai membacakan vonis terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden dalam sidang putusan di DKPP, Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa/am.
Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid berpendapat sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari tidak akan berdampak apapun kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka. Eksistensi sebagai "legal subject" Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional serta 'legitimate'," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

Fahri menerangkan dalam membaca putusan DKPP ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda, yaitu pertama status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Sedangkan yang kedua adalah bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi "a quo" tindakan KPU dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik.

Fahri berpendapat bahwa dalam pertimbangan yuridis putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.

"Artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ujar Fahri.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024.

Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy'ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.

"Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu," kata Heddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

"Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja," tuturnya.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Sayap Awan dan Hutan Dalam di Benua Tak Berujung

slot gacor 1
Jokowi tetapkan hari pemungutan suara 14 Februari 2024 libur nasional
Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo bertolak menuju Sumatra Utara dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (6/2/2024). ANTARA/HO-BPMI Setpres/aa.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menetapkan hari pemungutan suara Pemilihan Umum, Rabu 14 Februari 2024 sebagai hari libur nasional.

Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional yang dipantau dalam laman jdih.setpres.go.id di Jakarta, Selasa.

Keppres itu diterbitkan dengan pertimbangan, pertama, bahwa penetapan hari libur nasional dalam rangka Pemilu 2024 dilaksanakan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya.

Kedua, berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu, disebutkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.

Ketiga, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024, KPU telah menetapkan hari Rabu, 14 Februari 2024 sebagai hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara.

Keempat, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ketiga poin tersebut, perlu menetapkan keputusan Presiden tentang Hari Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional.

Keppres tersebut ditetapkan oleh Presiden Selasa, 6 Februari 2024, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Ratuku Zhou Jielun

rma789
Ganjar siap kembalikan alokasi wajib anggaran kesehatan 5-10 persen
Debat kelima Pilpres 2024. Capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo (kiri) dan Mahfud MD berpose usai tiba di lokasi debat kelima Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024) malam. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.
Maka pada tahap berikutnya barulah kita memberikan fasilitas kesehatan sampai ke desa-desa, seperti tadi, 1 Desa 1 Faskes 1 Nakes
Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan dirinya bersama calon wakil presiden Mahfud Md siap menerapkan kembali alokasi wajib anggaran untuk kesehatan sebesar 5 sampai 10 persen dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Ganjar alokasi wajib anggaran kesehatan tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan angka harapan hidup Indonesia, yang berada di urutan ke-10 dari 11 negara Asia Tenggara berdasarkan World Population Prospects 2022.

"Hanya memang ketika undang-undang sebelumnya mengatur bahwa ada persentase dari anggaran untuk kesehatan mesti diberikan terpotong kemarin, rasanya ini mesti dikembalikan. Angka lima sampai sepuluh persen menjadi angka yang bisa memastikan dalam politik kesehatan kita, layanan itu untuk bisa lebih baik," kata Ganjar dalam debat terakhir Pilpres 2024 yang dilaksanakan di Balai Sidang Jakarta, Minggu malam.

Ganjar juga mengatakan bahwa pemerintahannya kelak siap mendampingi sektor kesehatan untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia.

"Di samping itu tentu saja pemerintah mendampingi dalam setiap kebijakan yang ada, sehingga dalam politik anggaran ada persentase yang harus disiapkan agar anggaran kita mesti cukup untuk bisa memenuhi," ujarnya.

Walaupun demikian, ia mengatakan bahwa langkah promotif dan preventif harus diwujudkan oleh tiap warga negara yang diwujudkan dengan berolahraga, konsumsi makanan sehat, dan gaya hidup sehat. Menurut dia, langkah promotif dan preventif penting untuk dilakukan.

Baca juga: Prabowo: Seluruh penyelenggara negara harus diperbaiki gajinya

Baca juga: Anies janji pembangunan manusia hadirkan kesetaraan dan keadilan

Baca juga: Ganjar: Pembangunan RI beradab dimulai dari tiga aspek

Selanjutnya, kata dia, pemerintahan Ganjar-Mahfud pada tahap berikutnya akan menyediakan fasilitas kesehatan sampai ke desa-desa.

"Maka pada tahap berikutnya barulah kita memberikan fasilitas kesehatan sampai ke desa-desa, seperti tadi, 1 Desa 1 Faskes 1 Nakes," tuturnya.

Ganjar mengatakan angka usia harapan hidup tidak semata-mata dipengaruhi layanan kesehatan yang baik, tetapi juga hiburan yang baik melalui para budayawan untuk meningkatkan kebahagiaan.

"Kalau kita membicarakan angka harapan hidup maka terhadap mereka harus mendapatkan layanan kesehatan yang baik, mesti mendapatkan hiburan yang baik, budayawan juga bisa membantu mereka untuk bisa membahagiakan mereka, maka pada saat itu ada juga keinginan dari masyarakat kami ingin juga mendapatkan layanan yang baik, maka kalau kami mendapatkan layanan yang baik, maka kami merasa nyaman, kami senang dan hidup kami akan lebih panjang," tuturnya.

Namun demikian, Ganjar mengatakan langkah-langkah tersebut akan dilakukan secara bertahap karena program tersebut merupakan langkah komprehensif untuk memperpanjang angka usia harapan hidup.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Superstar Kaisar Hiburan Tiongkok

pinjaman kredivo cair berapa lama
Prabowo sebut aktivis berperan penting bagi pekerja migran Indonesia
Tiga pasangan capres/cawapres tiba di Balai Sidang Jakarta, untuk mengikuti debat kelima capres Pemilu 2024, Minggu (4/2/2024). ANTARA/Narda M Sinambela/aa.
Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan, bahwa aktivis berperan penting dalam membela hak-hak pekerja migran Indonesia di luar negeri.

“Peran aktivis-aktivis sangat penting di bidang pembelaan hak-hak pekerja kita di luar negeri. Mereka adalah pahlawan,” ujar Prabowo pada segmen ketiga debat pamungkas antarcalon presiden di Balai Sidang Jakarta di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu.

Baca juga: Prabowo: Pemerintah perlu turun tangan lestarikan warisan budaya

Ia mencontohkan bahwa ia pernah mendapat informasi dari aktivis perempuan untuk membantu pekerja migran perempuan Indonesia di Malaysia yang terlibat permasalahan.

“Saya pernah diberi tahu oleh seorang aktivis, seorang perempuan, tentang seorang pekerja perempuan di Malaysia yang dua minggu lagi mau digantung. Kalau tidak ada berita dari aktivis seperti ini, kita tidak bisa bantu dan intervensi,” kata dia.

Baca juga: Prabowo: Negara harus berpihak kepada penyandang disabilitas

Menurut dia, peran aktivis bisa membantu kantor kedutaan Indonesia di luar negeri dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran.

“Ada berapa kedutaan kita di beberapa negara kewalahan, masalahnya terlalu banyak,” ujar dia.

Pernyataan itu merupakan respons dia terhadap jawaban calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo atas pertanyaan “Bagaimana strategi pasangan calon menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia?”.

Baca juga: KPU ingatkan 10 hari lagi pemungutan suara Pilpres 2024

KPU telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Baca juga: Anies tersenyum lebar tanggapi pertanyaan Ganjar soal pembagian bansos

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Debat pamungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024

Kegilaan Evolusi Liar

pepe4d
Pakar hukum: Status pendaftaran Prabowo-Gibran tetap sah
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (tengah) didampingi jajaran anggota DKPP lainnya menyanyikan lagu Bagimu Negeri usai membacakan vonis terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden dalam sidang putusan di DKPP, Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa/am.
Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid berpendapat sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari tidak akan berdampak apapun kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka. Eksistensi sebagai "legal subject" Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional serta 'legitimate'," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

Fahri menerangkan dalam membaca putusan DKPP ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda, yaitu pertama status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Sedangkan yang kedua adalah bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi "a quo" tindakan KPU dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik.

Fahri berpendapat bahwa dalam pertimbangan yuridis putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.

"Artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ujar Fahri.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024.

Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy'ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.

"Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu," kata Heddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

"Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja," tuturnya.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024