perangbola

Badak

Mahfud Md Sebut Ada Konflik Kepentingan Selama jadi Menteri & Cawapres******

Walaupun demikian, Mahfud menegaskan secara aturan menjalani peran ganda sebagai pejabat publik dan peserta pemilu diperbolehkan oleh undang-undang. Selama menjalani peran ganda tersebut dia yakin tidak melanggar aturan.

Pasalnya, tak lama setelah dia dideklarasikan sebagai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud dua hari setelahnya langsung mengingatkan kembali jajarannya harus netral.

“Kepada saudara pun waktu itu saya katakan, mungkin ada di antara saudara yang senang dengan saya, tetapi (kalian) tidak boleh ikut-ikutan memberi dukungan, berkampanye, memakai kaos, saya sudah bilang jangan, karena anda ASN,” kata Mahfud di hadapan pegawai dan pejabat Kemenko Polhukam.

Sikap yang sama, menurut Mahfud, juga harus dipraktikkan saat pegawai-pegawainya mendukung pasangan calon lain. Mahfud mengingatkan dukungan itu jangan sampai ditunjukkan selama mereka berdinas dan masih menyandang status sebagai aparatur sipil negara (ASN).

“Saya minta jangan satu pun yang ikut gerakan politik, dan alhamdulilah sampai sekarang (pegawai Kemenko Polhukam) netral,” kata dia.

Tidak hanya soal konflik kepentingan, Mahfud juga menyinggung alasannya mundur karena sibuknya jadwal kampanye yang mengharuskan dia semakin sering membuat surat cuti.

“Saya masa tiap pekan bikin surat cuti, ndakenak. Tiap pekan untuk kampanye. Saya juga tidak menggunakan fasilitas kantor sama sekali, kecuali yang melekat ke pejabat, misalnya ajudan,” kata Mahfud.

Oleh karena itu, Mahfud dalam apel terakhirnya bersama pegawai Kemenko Polhukam pun berterima kasih karena mereka mampu berlaku netral dan menjaga sikap tersebut selama Mahfud menjalani peran ganda sebagai menteri dan cawapres.

“Dengan mereka (pejabat Kemenko Polhukam), saya terus bekerja dan mereka sangat profesional, tidak ikut-ikutan di dalam urusan politik. Saya tahu di berbagai lini itu sudah ada intel (agen intelijen) pasti, dan mereka tahu bahwa di sini semuanya netral sehingga tidak ada sorotan atau intervensi di sini,” kata Mahfud Md.

Dia pun berharap sikap yang sama tetap dijaga oleh jajaran pegawai dan pejabat Kemenko Polhukam. “Kemenko Polhukam Alhamdulilah netral, tidak ada cawe-cawe dalam urusan politik. Ini pertahankan!” kata Mahfud.

Terakhir, Mahfud kembali berpesan kepada para pejabat Kemenko Polhukam untuk tetap profesional dalam bekerja.

“Bekerjalah baik-baik. Tidak usah mendukung saya, profesional saja. Saya tahu banyak yang merasa terikat hatinya karena dulu bersama saya lalu sekarang di suatu tempat. Lalu saya bilang, kalau saya ke sana Anda tidak usah menemui, karena Anda pejabat pemerintah, aparat, sedangkan saya datang sebagai politikus dan cawapres sehingga saya bilang, tidak usah ketemu saya. Bekerja saja secara baik-baik. Jaga Indonesia ini dengan sebaik-baiknya,” kata Mahfud Md.

Mahfud pada Kamis sore menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menkopolhukam kepada Presiden RI Joko Widodo. Alasan dia mundur, salah satunya karena Mahfud saat ini maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024.

Dewa Dharma One Piece ingin mengatakan sesuatu

Ganjar Kutip Pernyataan Jokowi Soal Tip Pilih Pemimpin: Jangan yang Diktator******

“Saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan agar kriteria ini menjadi pegangan kita semua dalam memilih pemimpin,” ujarnya.

Debat kelima yang diikuti tiga capres malam ini menjadi rangkaian penutup acara debat yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Lima sesi debat yang diikuti secara bergantian oleh capres dan cawapres merupakan forum resmi yang digelar oleh KPU untuk tiga pasangan calon berkampanye dan adu gagasan. Debat-debat sebelumnya berlangsung pada tanggal 12 Desember 2023, 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, dan 21 Januari 2024.

Debat terakhir, yang menjadi penghujung rangkaian debat Pilpres 2024 mengangkat tema: pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Penguasa Istana Kesepuluh

Jelang Debat Capres 2024, Prabowo Fokus Latihan: Takut Dikasih Nilai Rendah******

Prabowo juga mengaku ingin melakukan persiapan matang supaya tidak mendapatkan penilaian jelek dari masyarakat maupun rivalnya.

“Jadi, aku juga mau latihan, takut dikasih nilai rendah lagi,” imbuhnya sebagaimana dilansir Antara.

Sementara itu, Gibran mengaku sudah memberikan beberapa masukan kepada Prabowo untuk debat capres-cawapres kelima.

“Ya, ada beberapa masukan sesuai tema, ya. Ya, lihat aja besok, ya,” kata Gibran singkat kepada awak media.

Debat Kelima Capres Pemilu 2024 akan mengusung tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Rangkaian debat capres-cawapres kelima akan diselenggarakan di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, dan merupakan debat terakhir.

Debat capres tersebut akan dipandu oleh dua moderator, yakni Andromeda Mercury dan Dwi Anggia. Stasiun televisi penyelenggara debat terakhir adalah TV One, ANTV, dan Net TV.

Penyihir tahun 1000 M

Cak Imin Ingatkan Jokowi Tak Berpihak di Pilpres 2024******

Menurutnya, sebagai pemimpin Jokowi seharusnya mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, Jokowi memegang jabatan dan kekuasaan tertinggi dalam negara.

Selain itu, Cak Imin mengeklaim dukungan kepada dirinya dan pasangan capresnya, Anies Baswedan, semakin meluas dan menjadi harapan baru masyarakat Indonesia. Menurut dia, suara dukungan untuk perubahan semakin tak terbendung.

“Suara perubahan tidak bisa dibendung oleh siapa pun. Suara perubahan tidak bisa ditutupi oleh siapa pun,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Cak Imin juga mengaku optimistis dapat memperoleh 70% suara di Banten. Cak Imin menilai masyarakat Banten memiliki fanatisme yang kuat dalam memberikan dukungan terhadap pasangan capres dan cawapres nomor urut 1.

“Alhamdulillah Banten ini termasuk seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, kita sudah sampai pada optimisme menang di tiga provinsi ini, 70% suara di Banten,” katanya.

Fantasi Menunggang Naga

Prabowo Sebut Makan Bergizi Solusi Masalah Kesehatan Indonesia******

Ganjar menyebut program promotif dan preventif diwujudkan dalam bentuk pengetahuan kesehatan, minimal untuk diri sendiri, dimulai dengan olahraga, makan sehat, hidup bersih. Tahap berikutnya faskes sampai ke desa. Satu desa satu faskes satu nakes. Ketika UU sebelumnya mengatur anggaran dipotong mestinya harus dikembalikan,” katanya.

Capres nomor urut 3 itu menambahkan, angka harapan hidup akan semakin tinggi jika masyarakat mendapat layanan kesehatan dan hiburan yang baik, sehingga mereka bisa merasakan hidup yang lebih nyaman.

Menanggapi jawaban tersebut, Anies Baswedan menyampaikan, masalah utama yang dihadapi saat ini adalah puskesmas yang terlalu fokus pada sisi kuratif.

“Urusan kesehatan hanya ada di Kemenkes. Padahal masalah kesehatan kebanyakan disebabkan pola hidup tidak sehat. Maka, program promotif, preventif, kuratif, harus seimbang. Sebagai contoh yang kami lakukan di Jakarta, penyediaan air bersih di Karimunjawa, membuat taman hijau, trotoar, serta menggelar festival olahraga,” tutur dia.

Ratu Pingwang

Serahkan Audit ke Kejagung, BPK: Kasus LPEI Bikin Rugi Negara Rp81,3 Miliar******

Ia berharap, audit tersebut dapat membantu penyidik menyingkap kasus LPEI dan KONI.

“Besar harapan kami dua LHP PKN tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses penuntutan dan pengadilan kasus,” jelas Hendra Susanto dalam keterangan resminya, Jumat (2/2/2024), dilansir Antara.

Hasil pemeriksaan investigatif BPK sendiri menyimpulkan adanya penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak terkait dalam pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI kepada debitur.

Penyimpangan ini mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp81,35 miliar.

Sementara, dalam kasus KONI, lembaga auditor negara tersebut mengungkap adanya penyimpangan berindikasi tindakp idana dalam pengelolaan dana hibah di Kemenpora yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp20,4 miliar.

Adapun penghitungan kerugian negara atau PKN ini dilakukan BPK berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Agung.

Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA), BPK melaksanakan PKN untuk mengungkap ada atau tidaknya kerugian negara/daerah, dan dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi yang berwenang.