petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

pro taiwan situs slot

situs slot 76 922Jutaan kata 147927Orang-orang telah membaca serialisasi

《pro taiwan situs slot》

Kebiasaan buruk bisa menyebabkan energi cepat terkuras******

Kebiasaan buruk bisa menyebabkan energi cepat terkuras
Ilustrasi - Orang kelelahan saat bekerja. (Pexels)
Jakarta (ANTARA) - Kebiasaan buruk dalam kehidupan sehari-hari seperti makan terlalu banyak, telat makan, dan terlalu sedikit bergerak dapat menyebabkan energi cepat terkuras.

Sebagaimana dikutip oleh Huffpost, Dokter Mary Valvano dari BetterNowMD mengatakan bahwa waktu makan bisa mempengaruhi kemampuan tubuh untuk menggunakannya sebagai energi.

"Sel-sel dalam tubuh kita melakukan metabolisme makanan secara berbeda berdasarkan waktu. Makan makanan yang sama pada pukul 08.00 versus pukul 18.00 bisa berpengaruh pada kemampuan tubuh menggunakannya untuk energi," katanya.

Terlambat makan, utamanya makan pada waktu larut makan, menurut dia, bisa mengganggu kadar gula darah dan kemampuan untuk memperoleh energi secara optimal dari makanan pada hari berikutnya.

Ia mengatakan bahwa makan dalam porsi besar pada malam hari juga dapat mengacaukan ritme sirkadian alami tubuh, mengganggu tidur, dan membuat tubuh tidak bisa menikmati istirahat berkualitas.

Baca juga: Dokter: Tidur cukup dan berkualitas penting untuk kesehatan

Baca juga: Hindari "rebahan" demi cegah kanker pankreas pada usia muda

Dokter penyakit dalam bersertifikat di Parsley Health, Ruvini Wijetilaka, mengatakan bahwa energi akan terkuras kalau tidak cukup tidur malam.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat merekomendasikan tidur malam selama tujuh jam.

Selain mengonsumsi makanan tinggi gula dan banyak makanan olahan, menjalani gaya hidup yang tidak banyak bergerak juga dapat menurunkan energi.

Menurut Danielle Kelvas, seorang dokter di Chattanooga, Tennessee, sebaiknya mengusahakan untuk setidaknya 30 menit berolahraga dengan intensitas sedang setiap hari seperti jalan cepat, bersepeda, atau berenang untuk memperbaiki tingkat energi.

"Olahraga teratur bisa membantu memperbaiki tingkat energi dengan meningkatkan aliran darah dan oksigen ke otak dan otot," katanya.

Selain itu, ia mengatakan, diet kaya gizi dari bahan-bahan segar bisa membantu mempertahankan tingkat energi sepanjang hari.

"Makan beragam buah, sayur, biji-bijian, dan protein tanpa lemak. Hindari terlalu banyak gula dan makanan olahan karena dapat menyebabkan penurunan energi," katanya.

Kelvas juga menyarankan latihan teknik manajemen stres seperti meditasi atau yoga untuk membantu mengurangi stres dan meningkatkan energi.

Baca juga: Pola hidup sehat bantu cegah penyakit kardiometabolik pada anak

Baca juga: Penelitian ungkap tidur cukup bikin panjang umur

Baca juga: Kekuatan olahraga 22 menit bagi mereka yang kebanyakan duduk

Penerjemah: Fitra Ashari
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Pakar: Hak angket DPR tidak dapat batalkan hasil Pemilu******

Pakar: Hak angket DPR tidak dapat batalkan hasil Pemilu
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra (tengah) menyampaikan pendapatnya disaksikan analis komunikasi politik Hendri Satrio (kiri) dan Peneliti PoshDem Universitas Andalas Feri Amsari (kanan) dalam diskusi OTW 2024 menakar Pilpres pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), di Jakarta, Selasa (17/10/2023). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Dumay)
Banjarmasin (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) Ichsan Anwary menilai hak angket milik DPR RI tidak akan bisa membatalkan hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Hak angket DPR hanya berdampak kepada penyelenggara negara, tetapi tidak bisa membatalkan hasil Pemilu 2024 khususnya pemilihan presiden yang sedang santer dibahas dimana-mana,” ujar dia.

Ichsan menjelaskan pengajuan Hak Angket hanya boleh dilakukan anggota DPR berdasarkan kepentingan hukum dan fungsi lembaga legislatif dan tidak boleh dicampur tangani oleh pihak manapun.

“Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pemilu, setelah diputuskan maka hasilnya final dan tidak bisa dipengaruhi Hak Angket DPR,” ucapnya.

Ketentuan itu, tertuang dalam Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Ichsan menuturkan seharusnya pembahasan hak angket tidak perlu tergesa-gesa dibahas karena hasil pemilu hingga saat ini belum ditetapkan oleh KPU RI.

Menurut dia, seharusnya para kubu sabar menunggu hasil pemilu, setelah hasilnya ditetapkan, kata Ichsan, jika ada pihak yang merasa dirugikan karena kecurangan dan ada sengketa maka berhak mengajukan untuk diperiksa di MK dengan berbagai bukti yang sudah disiapkan.

Setelah melalui prosedur pengajuan dan disidang di MK, jika kecurangan hasil perolehan suara tersebut tidak dapat dibuktikan secara signifikan, maka pemenang pemilu sah dan tidak dapat dibatalkan.

“Contohnya seperti ini, jika kubu yang kalah berhasil membuktikan kecurangan perolehan suara pemenang, tetapi hasilnya masih tetap unggul suara pemenang, maka MK akan mengabaikan dan pemenang pemilu dianggap sah,” ungkapnya.

Dia menyebutkan jalan satu-satunya untuk mengubah hasil pemilu adalah, pihak yang kalah harus mampu membuktikan secara signifikan berapa banyak perolehan suara curang yang dilakukan oleh pemenang berdasarkan alat bukti yang sah.

Ichsan menekankan kedudukan antara Hak Angket DPR dan pemeriksaan di MK terhadap hasil pemilu, adalah dua hal yang berbeda yang kepentingannya juga berbeda.

Ia menegaskan Hak Angket hanya berdampak kepada penyelenggara negara, sedangkan pemeriksaan di MK dampaknya bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat berdasarkan fakta-fakta persidangan yang disajikan para pihak.

Lalu kemudian, lanjut dia, jika santer kabar menyebutkan pihak paslon pilpres nomor urut 03 yang terlebih mengajukan hak angket agar digunakan DPR, Ichsan menilai hal ini menyalahi prosedur karena yang berhak mengajukan atau mengusulkan hanya anggota DPR.

Namun, dia tidak menampik bahwa paslon yang mengusulkan hak angket memiliki latar belakang partai yang cukup kuat di DPR RI, sehingga potensi kepentingan pihak tertentu dianggap menjadi faktor untuk mempengaruhi agar anggota DPR RI menggunakan Hak Angket terkait hasil Pemilu 2024.

“Sekali lagi saya tekankan, Hak Angket tidak akan dapat membatalkan hasil pemilu yang telah diputuskan oleh MK, karena itu merupakan ketentuan mutlak dalam konstitusi,” ujar Ichsan.
Baca juga: Surya Paloh dukung kubu Ganjar yang wacanakan pengajuan hak angket
Baca juga: Pengamat: Butuh kerja politik besar wujudkan hak angket di DPR
Baca juga: Yusril: Ketidakpuasan pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Dinkes Bogor gencar PSN usai empat warganya meninggal terjangkit DBD******

Dinkes Bogor gencar PSN usai empat warganya meninggal terjangkit DBD
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Adang Mulyana. ANTARA/M Fikri Setiawan.
Upaya yang dilakukan di lokasi kasus itu penyuluhan, PSN, larvasida, fogging focus
Kabupaten Bogor (ANTARA) - Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Jawa Barat gencar melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN), setelah empat orang warganya meninggal dunia karena terjangkit demam berdarah dengue (DBD).

"Upaya yang dilakukan di lokasi kasus itu penyuluhan, PSN, larvasida, fogging focus," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Adang Mulyana di Cibinong Bogor, Sabtu.

Ia mengungkapkan, selama periode Januari-Februari 2024 ada sebanyak empat warga yang meninggal dunia karena menderita DBD setelah menjalani perawatan di rumah sakit (RS).

Empat warga tersebut berasal dari empat kecamatan berbeda, yaitu Babakanmadang anak berusia 6 tahun, Rancabungur anak berusia 8 tahun, Cijeruk anak usia 8 tahun, dan Cibinong anak usia 13 tahun.

"Selama bulan Januari ada 255 kasus dan Februari 137 kasus," kata Adang.

Ia mengimbau warganya untuk mewaspadai penyakit DBD yang mulai marak di sejumlah wilayah.

"Demam berdarah sudah mulai menyerang masyarakat di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Bogor. Maka penting bagi warga untuk waspada," katanya.

Adang pun meminta warga di daerahnya agar menerapkan pola 3M plus untuk mencegah penyakit demam berdarah, yaitu dengan menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air, mengubur dan mendaur ulang barang bekas tidak terpakai yang menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk aedes aegypti.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:trik bermain mahjong

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
slot gacor korea
landslot88
tarikan jp paus fb
link gacor siang ini
slot gacor mudah scatter
rtp indosport99
slot yang gacor pagi ini
cara menggunakan kredivo
cara mengajukan cicilan di lazada
Daftar isi semua bab
Bab 1 akun judi slot terpercaya
Bab 2 angka jitu 2d semua pasaran
Bab 3 nama slot yang mudah menang
Bab 4 web paling gacor
Bab 5 slot ter maxwin
Bab 6 situs slot gacor 88
Bab 7 cara pasang togel di kpktoto
Bab 8 daftar slot
Bab 9 mptogel
Bab 10 link jp slot
Bab 11 kunci main slot fafafa
Bab 12 buku ramalan mimpi
Bab 13 rekomendasi slot gacor 2022
Bab 14 optimus88
Bab 15 pinjol proses cepat
Bab 16 cash maju terdaftar ojk
Bab 17 bonanza88slot
Bab 18 yuk168
Bab 19 yomanbet
Bab 20 togel vietnam
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3907bab
FantasiBacaan TerkaitMore+

spektrum kebobrokan

rtp stadium4d
Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"
Arsip Foto - Pengunjung melintas di belakang pajangan contoh koran digital dalam Festival Literasi Media Digital di Palu, Sulawesi Tengah. (ANTARA FOTO/Basri Marzuki/nz)
Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menjelaskan tugas dan tanggung jawab komite yang akan dibentuk untuk mendukung penerapan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, yang juga disebut PerpresPublisher Rights.

BAB IV dalam regulasi tersebut membahas ketentuan tentang komite yang dipercaya untuk memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital dan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas.

"Komite ini memang bertugas untuk membuat pertimbangan, menerima masukan, dan melihat perkembangan-perkembangan," kata Ninik saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Baca juga: Presiden teken Perpres Publisher Rights untuk jurnalisme berkualitas

Baca juga: Menkominfo: Aturan tentang hak-hak penerbit akan perkuat industri pers

"Komite ini harus dijamin independensinya, sehingga ada pemenuhan rasa keadilan bagi para pihak, jangan sampai ada yang merasa dirugikan dari penyelesaian masalah," katanya.

Komite yang nantinya dibentuk oleh Dewan Pers akan mengawasi pelaksanaan kewajiban perusahaan platform digital seperti yang tertuang dalam Pasal 5 Perpres Nomor 32 tahun 2024.

Menurut ketentuan, perusahaan platform digital antara lain wajib memfasilitasi komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan pers serta memberikan perlakuan adil kepada semua perusahaan pers dalam hal penawaran layanan.

Komite juga ditugasi mengawasi penyebaran maupun komersialisasi berita untuk memastikan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas serta membantu penyelesaian sengketa terkait kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers.

Ninik mengatakan bahwa komite dapat menawarkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau upaya alternatif lain untuk membantu penyelesaian sengketa perusahaan platform digital dengan perusahaan pers yang tidak bisa diatasi dengan diskusi atau mediasi. 

"Keputusan komite ini nantinya kolektif kolegial, tentu mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai ahli seperti lawyeryang terkait bisnis platform digital apabila itu perlu dihadirkan. Jadi, adil dalam aturan ini enggak cuma untuk perusahaan pers, tapi juga ada keadilan untuk perusahaan platform," demikian Ninik Rahayu.

Baca juga: Dewan Pers: Perpres "Publisher Rights" beri ruang tumbuh media kecil

Baca juga: Kemenkominfo bentuk tim mitigasi usai Perpres Publisher Rights terbit

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

catatan pembunuhan bardik

cara mendapat uang dari menonton youtube
AHY lebih tertarik rekonsiliasi bangsa ketimbang hak angket
Tangkapan layar - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberikan keterangan kepada wartawan usai bertemu Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin di Jakarta, Sabtu (24/2/2024), dalam kapasitasnya sebagai Menteri ATR/BPN. ANTARA/Rangga Pandu/aa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku lebih tertarik untuk mendorong terjadinya rekonsiliasi bangsa pasca-Pemilu 2024 ketimbang wacana penggunaan hak angket yang menurutnya tidak memiliki urgensi saat ini.

"Saya justru lebih tertarik pasca-Pemilu 2024 setelah kita mengetahui itu namanya pertempuran politik itu menyisakan orang yang kecewa, orang marah yang belum bisa mencapai targetnya, dan saat yang baik untuk kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa dan itu harus kita tunjukkan secara genuine," ujar AHY di Jakarta, Sabtu.

AHY mengemukakan hal itu saat menjawab pandangannya soal wacana penggunaan hak angket oleh segelintir partai politik di DPR RI.

Jawaban itu disampaikan AHY saat dijumpai usai bertemu Wakil Presiden Ma’ruf Amin di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Sabtu petang, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

AHY memandang tidak ada urgensi untuk penggunaan hak angket saat ini. Bukan hanya karena Demokrat menjadi bagian dari pemerintahan saat ini, melainkan dia melihat bahwa penghitungan suara pemilu meskipun saat ini masih berlangsung, harus dihormati.

Namun, secara rasional hasil hitung perolehan suara sementara pasangan Prabowo subianto-Gibran Rakabuming Raka menurutnya juga unggul jauh dibandingkan dua pasangan lain.

"Walaupun sekali lagi lagi kita menghormati penghitungan masih berlangsung. Bagaimanapun kita menunggu secara formal dan resmi oleh KPU. Bisa dilihat secara rasional juga hasil penghitungan sementara terkait dengan pilpres ini sudah menempatkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai kandidat yang unggul dan jauh, unggulnya marginnya besar," kata dia.

AHY tidak melihat ada sesuatu yang aneh dalam perolehan suara itu karena jarak keunggulannya jauh.

Meskipun demikian, dia sebagai seorang demokrat menyatakan menghormati partai dan tokoh mana pun di negeri ini yang ingin menggunakan hak konstitusionalnya.

"Kami dari Demokrat secara tegas menyatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu (hak angket). Kami ingin Indonesia tidak terlalu dalam terjebak pasca-Pemilu 2024, dalam urusan-urusan yang juga tidak produktif bagi pembangunan bangsa," katanya.

Ia juga menekankan 8 bulan sisa masa kerja kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin justru menjadi masa yang penting bagi transisi kepemimpinan nasional. Hal ini harus dikawal dengan baik.

Baca juga: AHY: Penyerobotan lahan oleh mafia tantangan terbesar Kementerian ATR
Baca juga: AHY: Pertemuan Prabowo-SBY di Cikeas dapat menjadi model

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Hidup di dunia tanpa akhir

permataslot
"Publisher Rights" buat kerja sama platform digital dan media terarah
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria. ANTARA/HO-Kemkominfo/am.
Jakarta (ANTARA) - Kehadiran Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rightsdapat membuat kerja sama antara platform digital dan perusahaan media menjadi lebih ajek atau terarah.

Menurut Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria, seperti di dalam poin-poin yang dijelaskan dalam aturan tersebut platform digital perlu memberikan upaya terbaiknya untuk mendukung perusahaan pers.

"Perusahaan platform digital juga diwajibkan untuk memberikan upaya terbaik untuk membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan pers," kata Nezar di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis.

Baca juga: Perpres 'Publisher Rights' atur kerja sama platform digital-pers

Lebih lanjut, kesepakatan antara platform digital dan perusahaan media bisa lebih ajek karena regulasi tersebut juga turut mewajibkan perusahaan platform digital untuk adil memberikan layanan digital yang sama kepada semua perusahaan media.

Dalam hal distribusi berita, kewajiban lainnya dari platform digital ialah memberikan upaya terbaik dalam mendesain algoritma distribusi berita yang mendukung perwujudan jurnalisme berkualitas sesuai dengan nilai demokrasi, kebhinnekaan, dan peraturan perundang-undangan.

Terakhir, dengan adanya Perpres Publisher Rightspara platform digital diwajibkan untuk bekerja sama dengan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang disepakati kedua belah pihak.

Beberapa kerja sama yang diatur di antaranya seperti lisensi berbayar, bagi hasil, berbagi data agregat pengguna berita, dan/atau bentuk lain yang disepakati kedua belah pihak.

Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"

“Bentuk kerja sama perusahaan pers dengan platform digital bisa macam-macam, tergantung kesepakatan di antara kedua belah pihak," ujar Nezar.

Nantinya seluruh praktik kerja sama antara platform digital dan perusahaan media itu akan diawasi oleh komite yang nantinya dibentuk dan disahkan oleh Dewan Pers.

Selain bertugas untuk memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital, komite juga memiliki fungsi untuk memberikan rekomendasi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika atas hasil pengawasan serta pelaksanaan fasilitasi dalam kegiatan penyelesaian sengketa.

Nezar menegaskan syarat berlakunya kerja sama antara platform digital dengan perusahaan media dapat tercipta apabila perusahaan media telah terverifikasi oleh Dewan Pers.

“Perpres Publisher Rights ini hanya berlaku bagi perusahaan platform digital yang melakukan komersialisasi berita dari perusahaan pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers," tutup Nezar.

Baca juga: Perpres "Publisher Rights" dan asa berkembangnya jurnalisme bermutu

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Kekuatan istri

maxwin88
Pemerintah akan terbitkan regulasi knalpot "aftermarket"
Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman (kiri) dalam rapat koordinasi dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),  Kementerian Perindustrian, dan Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI) untuk membahas penguatan regulasi dan pengaturan knalpot di Jakarta, Jumat (23/2/2024). (ANTARA/Shofi Ayudiana)
Kami akan segera menyiapkan regulasi yang mudah diterapkan penegakan hukumnya...
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan menerbitkan regulasi knalpot aftermarketatau yang diproduksi bukan oleh pabrikan kendaraan asli, untuk mengatasi keresahan yang dihadapi para pelaku industri knalpot yang kerap dituding memproduksi knalpot brong yang menimbulkan kebisingan hingga dirazia polisi.

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perindustrian, dan Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI) mengadakan rapat koordinasi di Jakarta, Jumat, untuk membahas aturan standar knalpot aftermarketuntuk membedakannya dengan knalpot brong yang meresahkan.

Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM, Hanung Harimba Rachman, menjelaskan bahwa regulasi yang ada saat ini perlu disempurnakan agar aparat hukum memiliki pemahaman yang sama terkait knalpot aftermarketyang sudah sesuai dengan regulasi dengan knalpot brong.

Hanung menyebut hasil uji knalpot yang diproduksi oleh AKSI saat ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada, salah satunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang ambang batas kebisingan kendaraan bermotor.

Namun, belum ada regulasi yang jelas dan rinci terkait knalpot aftermarket sehingga menyebabkan banyak knalpot aftermarketyang dianggap sebagai knalpot brong. Knalpot brong umumnya menghasilkan suara bising yang mengganggu dan tidak sesuai dengan regulasi batas kebisingan kendaraan.

“Selama regulasinya ini dikerjakan, kami berharap bahwa ini (knalpot aftermarket) jangan dilakukan penindakan (razia) karena regulasinya juga (belum ada),” kata Hanung.

Jika terpaksa dilakukan penindakan terhadap knalpot yang melanggar, Hanung mendorong aparat kepolisian untuk melakukan pengujian knalpot terlebih dahulu, apakah sudah memenuhi ambang batas kebisingan atau tidak.

“Kami akan segera menyiapkan regulasi yang mudah diterapkan penegakan hukumnya, dan kami berharap selama ini disusun, pelaku industri UMKM knalpot ini dilindungi dan dibina,” lanjut dia.

Dalam pertemuan tersebut, AKSI melaporkan bahwa razia di daerah-daerah terhadap knalpot aftermarkettelah menyebabkan penurunan penjualan knalpot sekitar 70 persen. Penjualan normal mencapai 3—7 ribu unit per hari.

Sesuai data yang tercatat di AKSI terdapat lebih dari 300-an perajin knalpot di Indonesia. Industri ini menampung sekitar 15.000 tenaga kerja.

Oleh karena itu, AKSI menilai persoalan razia knalpot brong ini perlu dikomunikasikan dengan para pelaku industri. Sebab, ada perbedaan persepsi antara polisi dan pelaku industri knalpot terkait ini.

“Dari AKSI, produk-produk kami sudah mengikuti aturan pemerintah yang ada … desibel suaranya juga lebih rendah, tapi tetap (knalpotnya) dipotong, enggak boleh (dipakai). Ini salah persepsi,” ujar Ketua AKSI Asep Hendro.

Baca juga: Menkop UKM akan mulai susun regulasi terkait knalpot agar SNI
Baca juga: Penghentian knalpot "brong" harus dimulai dari area sekolah

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Tuan kekaisaran terkuat

slot gacor hari ini 2023
Buntut kasus pelecehan seksual, Rektor UP resmi dinonaktifkan
Ilustrasi - Sejumlah mahasiswa melakukan orasi lawan pelecehan seksual di lingkungan kampus. ANTARA FOTO/Maulana Surya/rwa/aa.
Tidak dicopot tapi dinonaktifkan
Jakarta (ANTARA) - Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP) secara resmi menonaktifkan Rektor berinisial ETH (72) terkait dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukannya terhadap karyawan perguruan tinggi tersebut yang berinisial RZ (42). "Tidak dicopot tapi dinonaktifkan," kata Sekretaris YPPUP Yoga Satrio saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, setelah pada hari sebelumnya (26/2) dilakukan rapat pleno di lingkungan internal. Yoga menambahkan yang bersangkutan bakal dinonaktifkan sebagai rektor hingga masa jabatannya berakhir. "Sampai berakhirnya masa bakti rektor tanggal 14 Maret 2024," jelasnya. Sebelumnya Polda Metro Jaya memanggil rektor Universitas Pancasila berinisial ETH (72) yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap karyawannya berinisial RZ (42), Senin (26/2). Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi membenarkan terkait pemanggilan tersebut. "Benar, ditangani Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (25/2). Sementara itu Kabiro Humas Universitas Pancasila Putri Langka mengaku sudah mengetahui laporan tersebut. Pihaknya mengaku akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan, mengingat sedang ditangani pihak berwenang. "Selain itu kami juga menghormati pihak-pihak yang terlibat lainnya, baik pelapor maupun terlapor. Kami selalu berpegang pada prinsip 'praduga tak bersalah' sampai pada putusan hukum ditetapkan, " katanya. "Kami juga menghimbau semua pihak untuk mendukung proses yang sedang berjalan ini, yang jelas kami selalu berkomitmen untuk kooperatif dalam menjaga hal terbaik untuk institusi, " sambungnya. Dia menambahkan pihaknya bakal melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Adapun, laporan tersebut sendiri teregistrasi dengan nomor LP/B/193/I/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 12 Januari 2024. ETH sendiri dilaporkan dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).Baca juga: Polisi akan panggil rektor UP terkait pelecehan seksual pada Kamis
Baca juga: Rektor UP batal hadiri pemeriksaan di Polda Metro Jaya
Baca juga: Polisi panggil rektor Universitas Pancasila dugaan pelecehan seksual

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Sebuah peternakan di dunia lain

maxwin terbaru
Jalur Pantura Demak-Kudus mulai dibuka secara total
Suasana arus lalu lintas ramai lancar di Jalan Pantura Demak-Kudus di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Jumat (23/2/2024). (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)
Demak (ANTARA) - Jalur Pantura Demak-Kudus, Jawa Tengah, saat ini dibuka secara penuh karena aktivitas penyedotan banjir yang memanfaatkan badan jalan sudah selesai, sehingga arus lalu lintas kembali lancar. "Sebetulnya, Jalur Pantura Demak-Kudus sudah bisa dilalui sejak genangan banjir di jalan surut. Akan tetapi karena ada aktivitas penyedotan air sehingga diberlakukan sistem buka tutup," kata Komandan Satgas Penanganan Banjir Demak Letkol Kavaleri Maryoto di Demak, Jumat. Akan tetapi, sejak aktivitas penyedotan air banjir di Desa Wonorejo pada Rabu (21/2) selesai, sehingga arus lalu lintas dibuka total. Pemandangan sebelumnya, di Jalur Pantura Demak-Kudus ruas kanan masih ada aktivitas penyedotan genangan banjir dengan dikerahkan sejumlah mesin pompa. Lokasi yang menjadi fokus untuk percepatan surutnya banjir, yakni di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar karena lokasinya yang lebih rendah dibandingkan daerah lainnya. Ketika diberlakukan sistem buka tutup, maka ketika terjadi kepadatan kendaraan, maka kendaraan dari arah Semarang menuju Surabaya dialihkan ke arah Mijen - Welahan - Kudus - Pati - Rembang. Sementara jalur alternatif lainnya, dapat melalui jalur alternatif dari Jembatan Layang Kadilangu menuju Wonosalam - Dempet - Godong - Purwodadi. Demikian halnya kendaraan dari arah Surabaya, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora, dengan tujuan Semarang dapat melalui jalur dari Kabupaten Grobogan melalui Purwodadi - Godong - Dempet - Wonosalam - Jembatan Layang Kadilangu - Demak atau melalui Jepara - Mijen - Demak. Afriani, salah satu warga Kudus mengakui ketika melintasi jalur Pantura Demak-Kudus pada Kamis (22/2) lancar dan tidak ada kepadatan arus lalu lintas. Akses dari arah Pati menuju Demak melalui Jembatan Tanggulangin tidak ada lagi water barrieryang sebelumnya disiapkan Satlantas Polres Kudus.
 

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024