20 bonus 20 slot

Ji Youjiang Yuchu

Debat Cawapres 2024, Mahfud MD: Pemerintah Terlalu Intervensi Desa******

SOLO —Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD mengatakan saat ini pemerintah terlalu banyak melakukan intervensi terhadap desa soal administrasi. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD dalam Debat Cawapres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Centre, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Dalam debat bertemakan Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat danDesaitu, cawapres yang kini juga menjabat sebagai Menkopolhukam ini mengkritik pemerintah soal desa dengan menggunakan pepatah dari Jawa.

Promosi BRI Angkat Potensi Perempuan lewat Holding Ultra Mikro di WEF 2024 Swiss

“Msalahnya, ada pepatah, desa mowo joro, negoro mowo toto.Ini yang di daerah-daerah lain tidak jalan. Negara terlalu intervensi ke desa soal administrasi,” kata Mahfud MD yang disiarkan langsung di kanal Youtube KPU RI, Minggu (21/1/2024).

Oleh sebab itu, ada program-program yang dijanjikan paslon nomor urut 03 itu terkait desa di Debat Cawapres 2024. Beberapa di antaranya, ada Desa Mandiri, 1.000 Embung, hingga Pembangunan Irigasi.

“Calon presiden kami Bapak Ganjar Pranowo punya catatan menarik. Pertama, ada program 1.000 Embung, Desa Mandiri, Mandiri Energi dan Mandiri Pangan, dan Pembangunan Irigasi. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, ada satu daerah Panggungharjo, dikenal sangat maju, koperasi jalan, irigasi jalan, UMKM jalan, dikelola oleh desa itu dengan baik,” tambah Mahfud.

Sebagai informasi, debat kali ini dimoderatori oleh Zilvia Iskandar dan Retno Pinasti. Debat cawapres kedua pada 21 Januari ini disiarkan secara langsung di saluran televisi nasional yakni SCTV, Indosiar, dan MetroTV. 

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023, debat capres-cawapres berlangsung selama 150 menit, dengan pembagian 120 menit untuk segmen debat dan 30 menit untuk iklan. 

Saya ingin hidup Anda menjadi tiga ribu

Tabrakan Beruntun di Jalur Puncak Bogor, 14 Orang Luka******

BOGOR —Peristiwa tabrakan beruntun yang melibatkan lima kendaraan terjadi di Jalur Wisata Puncak, tepatnya di Desa Tugu Utara, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/1/2024) siang.

Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor (Polres) Bogor, AKP Rizki Guntama, menjelaskan lima kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan yaitu satu truk boks, dua angkot masing-masing berwarna kuning dan biru, satu minibus jenis Suzuki XL7, serta satu mobil boks kecil.

Promosi Rayakan HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Berbagai Wilayah

Dari video yang beredar di media sosial, terlihat beberapa mobil menumpuk di tepi Jalan Raya Puncak. Kemudian salah satu kendaraan yang terlibat kecelakaan dalam kondisi hancur berkeping.

Akibat kejadian itu, sebanyak 14 orang mengalami luka ringan hingga berat. Komandan Regu 3 Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor, Muhammad Ridwan, menjelaskan seluruh korban luka-luka telah dilarikan ke rumah sakit terdekat, di antaranya Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo (RSPG) untuk penanganan.

Ridwan menyebutkan dari 14 orang yang mengalami luka-luka, tiga orang di antaranya masih berusia anak-anak.

“Korban mengalami luka ringan hingga luka berat. Untuk sementara data korban, yakni 11 orang dewasa dan tiga anak-anak,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Menurut dia, saat ini semua korban dari peristiwa tabrakan beruntun di Bogor tersebut telah berhasil dievakuasi dari tempat kejadian perkara (TKP).

“Situasi akhir sekarang sudah kondusif, tinggal mengevakuasi kendaraan yang mengangkut air, mobil boks,” kata Ridwan.

Invasi Tao

20 Mobil Pojok Pengawasan Pemilu Disebar di Pulau Jawa******

SOLO —Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meluncurkan 20 unit Mobil Pojok Pengawasan Pemilu yang disebar di sejumlah kota di Pulau Jawa. Mobil ini diluncurkan bertepatan dengan dimulainya rapat umum atau kampanye akbar Pemilu 2024, Minggu (21/1/2024).

“Pojok Pengawasan ini adalah ikhtiar Bawaslu dalam menjalankan fungsi-fungsi pencegahan. Oleh sebab itu, mobil-mobil ini akan ada di pojok bertepatan dengan metode rapat umum,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja usai peluncuran Mobil Pojok Pengawasan Pemilu di Jakarta, sebagaimana dikabarkan Antara.

Promosi Jaga Kelestarian Danau Toba, BRI Peduli Grow & Green Tanam 2.500 Pohon

Selain dalam bentuk mobil, Pojok Pengawasan Bawaslu juga akan berada di setiap Rumah Pemilu milik Komisi Pemilihan Umu (KPU) di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi.

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menjelaskan DKI Jakarta merupakan wajah Indonesia. Sehingga di ibu kota provinsi itu dikerahkan sebanyak lima mobil Pojok Pengawasan.

Selain Jakarta, Jawa Barat juga mendapatkan lima unit Mobil Pojok Pengawasan Pemilu. Banten dan Tegal di Jawa Tengah pun juga akan terdapat mobil Pojok Pengawasan Bawaslu selama Pemilu 2024.

Menurut Lolly, wilayah-wilayah tersebut merupakan area dengan kerawanan pelanggaran pemilu yang tinggi.

“Betul sekali, sesuai dengan peta kerawanan, DKI Jakarta wajah Indonesia, maka DKI akan ada lima mobil yang stand byberkeliling di daerah Jakarta; lalu di Jabar ada lima unit; lalu di Banten; dan satu di Tegal, Jawa Tengah,” jelasnya.

Mobil Pojok Pengawasan, kata Lolly, memungkinkan masyarakat untuk memberikan informasi awal maupun melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

“Sengaja dalam bentuk mobil dilakukan Bawaslu untuk memastikan di tahapan yang krusial ini tidak ada masyarakat yang tidak bisa dijangkau informasi,” kata Lolly.

Bawaslu sengaja meluncurkan Mobil Pojok Pengawasan saat momen kampanye rapat umum Pemilu 2024 dimulai untuk memastikan kerawanan pelanggaran pemilu ditekan secara maksimal.

Layanan Mobil Pojok Pengawasan tersebut dalam rangka pencegahan, di mana masyarakat bisa mencari informasi yang dibutuhkan hingga menyampaikan informasi awal jika ada dugaan pelanggaran pemilu.

“Jadi, semua nanti, apa pun yang dibutuhkan informasinya, bisa menyampaikan ke Mobil Pojok Pengawasan karena akan ada tim yang memang stand bydi sana, yang akan memberikan pemahaman soal edukasi cegahnya bagaimana, tindaknya bagaimana,” ujar Lolly.

Mobil Pojok Pengawasan dipastikan bergerak di lokasi-lokasi tempat kampanye akbar peserta Pemilu 2024.

Bab dari masa lalu

Gorontalo Diserbu Wabah Demam Berdarah, Nasdem Gerakkan Donor Darah******

GORONTALO –Ketua DPW Partai Nasdem Gorontalo, Rachmat Gobel, menginstruksikan kepada kader dan simpatisan Partai Nasdem untuk menggelar kegiatan donor darah. Hal ini lantaran Gorontalo saat ini sedang diserang wabah demam berdarah.

“Bertepatan dengan Hari Patriotik dan wabah demam berdarah, kita harus bergerak dengan melakukan donor darah,” katanya, Selasa (23/1/2024).

Promosi BRI Angkat Potensi Perempuan lewat Holding Ultra Mikro di WEF 2024 Swiss

Charles Budi Doku, ketua bidang OKK DPW Partai Nasdem, mengatakan, sudah ada 54 orang yang dirawat di rumah sakit Gordi Gorontalo akibat demam berdarah. Bahkan, wabah tersebut merenggut dua nyawa.

“Bahkan sudah ada dua orang yang meninggal dunia. Kini, rumah sakit membutuhkan darah untuk antisipasi ada pasien yang harus transfusi darah,” katanya dalam siaran pers yang diterima Solopos.com.

Walau pengumuman dilakukan hanya sehari sebelum pelaksanaan dan dilakukan di grup pengurus partai, namun ada 150 orang yang datang untuk mendonorkan darahnya. Kegiatan donor darah dilakukan di kantor DPW Partai Nasdem Gorontalo.

“Masyarakat sekitar pun ada yang ikut melakukan donor darah. Mereka bahkan minta hal ini dilakukan secara rutin,” kata dokter yang pernah menjadi Wakil Wali Kota Gorontalo tersebut.

Gobel mengatakan, donor darah merupakan bentuk kepedulian dan kemauan untuk berkorban dan menolong sesama manusia yang sedang kesusahan. Dia menambahkan, 23 Januari bertepatan dengan Hari Patriotik.

Pada 23 Januari 1942, rakyat Gorontalo melakukan proklamasi kemerdekaan, sehingga lebih dari 3,5 tahun lebih dulu dibandingkan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

“Jiwa patriotik, keberanian, sikap merdeka, dan berani menghadapi risiko merupakan karakter orang Gorontalo. Karena itu ketika di tempat-tempat lain, di masa transisi penjajahan antara Belanda dan Jepang memilih menyambut Jepang dan berkolaborasi, rakyat Gorontalo memilih menyatakan merdeka. Jiwa patriotik inilah yang harus kita jaga agar Gorontalo maju dan sejahtera,” katanya.

Karena itu, Gobel mengaku kagum dan gembira saat salah seorang kader Partai Nasdem yang ikut mendonorkan darahnya menyatakan, donor darah merupakan bentuk politikmea-meayang sejati.

“Karena ini untuk menyelamatkan nyawa orang,” katanya.

Mea-meaadalah Bahasa Gorontalo untuk money politics. Mea-meaberasal dari kata merah-merah, yang merupakan warna uang kertas pecahan Rp100.000. Gobel mengatakan, money politicssangat merusak nilai-nilai demokrasi dan mendegradasi karakter manusia Gorontalo yang patriotik dan rela berkorban.

“Seperti almarhum Nani Wartabone yang patriotik dan rela berkorban sehingga kemudian dikejar dan ditangkap Jepang akibat tindakannya melakukan proklamasi kemerdekaan Gorontalo. Beliau diasingkan dan dipenjara di Manado dan kemudian ke Jawa,” katanya.

Dalam menghadapi pemilu 2024 ini, Gobel mengajak seluruh kader Partai Nasdem dan masyarakat Gorontalo untuk mengedepankan jiwa patriotik dan semangat kepahlawanan.

“Jangan mengorbankan kemerdekaan politik dan menggadaikan kebebasan dirinya hanya demi sembako dan uang. Kita harus menjaga marwah dan budaya Gorontalo,” katanya.

Bepergian ke dunia lain dalam ruang portabel

TPN Ganjar******

SOLO —Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Chico Hakim, mengaku tidak mempermasalahkan pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang memperbolehkan mereka ikut berkampanye dalam masa pemilihan umum (pemilu)

“Terkait pernyataan presiden mengenai bolehnya seorang presiden berkampanye dan memihak terhadap salah satu pasangan calon, saya rasa memang secara undang-undang itu diperbolehkan,” kata Chico dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Promosi Cetak Rekor, Penumpang Kereta Cepat Whoosh Capai 21.000 Orang Sehari

Ia mengatakan presiden boleh ikut berkampanye sesuai Pasal 299 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kendati demikian, dia tidak memungkiri akan ada anggapan dari masyarakat mengenai nepotisme yang semakin kental bila presiden ikut mengkampanyekan salah satu pasangan capres/cawapres.

“Tentunya ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme dan lain-lain yang tentunya akan semakin kental apabila presiden mengkampanyekan salah satu paslon yang kebetulan di situ ada putra kandungnya,” jelasnya sebagaimana dilansir Antara.

Adapun pada Pasal 281 UU Pemilu menyebutkan, selama melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota wajib menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Selain itu, berdasarkan Pasal 304 ayat (1) UU Pemilu, dalam melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Jokowi menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Oleh karena itu, menurut dia, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara, termasuk presiden dan para menteri.

Jokowi menilai bahwa hak demokrasi tersebut memiliki aturan. Menurut dia, yang terpenting adalah presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat mengkampanyekan pasangan calon peserta Pilpres 2024.

Saat ditanya apakah dia akan mengambil kesempatan untuk berkampanye sesuai aturan tersebut, Jokowi hanya menjawab secara normatif.

“Ya, nanti dilihat,” ujar Jokowi.

Jalannya menghadap ke langit

Anies Minta Presiden Jokowi Tegas ke Menteri Tak Netral******

BOGOR–Capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan, berharap Presiden Joko Widodo memberikan sanksi terhadap menteri-menteri yang tidak berlaku netral dalam Pemilu 2024.

“Presiden (Jokowi) bilang harus netral bukan? Ada yang berani menentang perintah itu? Kalau ada yang berani, apakah presiden diam saja? Kalau presiden sudah mengatakan harus netral, janganlah melawan presiden; dan kalau ada yang tidak menaati presiden, maka beri sanksi pada yang tidak taat,” kata Anies saat kampanye akbar di GOR Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (22/1/2024).

Promosi BRI Catatkan Kinerja Positif: Memasuki Kuartal III, Raih Laba Bersih Rp44,21 T

Menurut Anies, masyarakat menunggu ketegasan pemerintah dalam memberikan sanksi terhadap pejabat yang tidak berlaku netral selama Pemilu 2024.

Kemudian, lanjut Anies, perlu dijelaskan pula secara lugas mengenai batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan menteri selama penyelenggaraan pemilu.

“Rakyat ini menunggu. Hai, kita udahtahu nih, ini forbidden,tidak boleh masuk kalau ada tanda forbidden.Terus kalau ada yang masuk (melanggar) diapain?Kita sanksi. Sanksinya apa? Tilang. Betul kan,” tegas Anies seperti dilansir Antara.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu pun mengaku khawatir penyelenggaraan Pemilu 2024 akan menjadi hancur ketika banyak diwarnai pelanggaran tanpa ada penindakan.

“Kalau tidak diberi sanksi, artinya apa boleh? Habis itu kacau jalannya. Kenapa kacau? Ya, semua orang melanggar, forbidden,” tuturnya.

Anies mengatakan jika banyak dugaan pelanggaran yang diabaikan, maka perbuatan serupa lainnya akan lebih banyak terjadi.

“Begitu ada satu pelanggaran dibiarkan, maka pelanggaran lain akan menyusul lebih banyak lagi,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.