bos gacor 435Jutaan kata 945724Orang-orang telah membaca serialisasi
《samkuan》
Urusi 740 Ribu Warung Kecil, Jokowi Sebut Bos BRI Patut Dapat Nobel******Jakarta, CNN Indonesia--
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Direktur Utama BRISunarso patut mendapat hadiah nobel. Sebab, mampu mengurus ratusan ribu pelaku usaha mikro.
Menurut Jokowi, saat ini agen pembiayaan mikro BRI, Brilink mengelola 740 ribu warung kecil dengan total transaksi Rp1.400 triliun per tahunnya. Hal yang tidak mudah tapi berhasil dilakukan oleh BRI.
"Ini harusnya Pak Dirut, Pak Sunarso sudah diberi nobel seharusnya," ujar Jokowi dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024, Kamis (7/3).
"Mengurusi urusan yang kecil-kecil yang sebelumnya itu diurusi oleh rentenir-rentenir dan diurusi oleh Bank Titil di mana-mana sekarang diambil alih oleh BRI, ini juga yang harus kita apresiasi," jelas Jokowi.
Selain itu, berbagai kebijakan yang dilakukan BRI dinilai sangat membantu pemerintah. Hal ini tercermin beberapa nasabah UMi dan PNM Mekaar masuk ke dalam pembiayaan BRI.
Dengan demikian, maka nasabah UMi yang awalnya kurang dari 100 ribu, saat ini menjadi 8,2 juta dan PNM Mekar jadi 15,2 juta.
"Ini harusnya Pak Dirut, Pak Sunarso sudah diberikan Nobel harusnya. Mungkin belum dapat karena tidak ada yang mengusulkan, mungkin bisa diurus untuk urusan-urusan nobel," imbuhnya.
Jokowi juga mengapresiasi langkah BRI karena berhasil mendigitalisasikan perbankannya bahkan sampai tingkat paling bawah atau hilir.
"Dan saya senang tadi yang disampaikan Pak Dirut BRI bahwa digital bankingsampai ke bawah betul-betul berjalan di BRI," pungkas Jokowi.
[Gambas:Video CNN]
Bahlil Copot Pejabat BKPM yang Diperiksa KPK di Kasus Izin Tambang******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia menonaktifkan Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM Hasyim Daeng Barang.
Pencopotan ini terkait pemeriksaan Daeng sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa mengatakan proses pemeriksaan itu tidak ada hubungannya dengan Kementerian Investasi/BKPM. Sebab, terkait dengan jabatan Hasyim sebelumnya di Pemprov Maluku Utara.
"Sehingga perlu kami tegaskan sekali lagi proses yang berlangsung saat ini tidak ada kaitannya dengan Kementerian Investasi/BKPM," imbuhnya.
KPK mendalami pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Maluku Utara saat memeriksa saksi yang kini menjadi anak buah Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia.
Direktur Hilirisasi Bidang Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM yang kini nonaktif, Hasyim Daeng Barang, diperiksa KPK pada Jumat (1/3) lalu.
Pemberian IUP tersebut diduga tanpa mekanisme dan perintah dari Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba, saat ini sudah berstatus tersangka dan ditahan KPK.
"Yang bersangkutan hadir dan didalami kembali pengetahuannya antara lain kaitan dugaan adanya pemberian izin usaha bagi pihak swasta salah satunya di bidang pertambangan tanpa melalui mekanisme dan atas pesanan dari tersangka AGK selaku Gubernur Malut," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (5/3).
Hasyim merupakan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Utara. Ini merupakan kali kedua Hasyim diperiksa sebagai saksi. Sebelumnya, pada Rabu (24/1), Hasyim diperiksa tim penyidik KPK dan didalami perihal pengurusan perizinan tambang dan tata ruang di Maluku Utara.
KPK memproses hukum tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemprov Maluku Utara.
Mereka ialah Abdul Gani Kasuba; Kadis Perumahan dan Permukiman Adnan Hasanudin; Kadis PUPR Daud Ismail; Kepala BPPBJ Ridwan Arsan; Ajudan Ramadhan Ibrahim; serta Stevi Thomas dan Kristian Wuisan (swasta).
Abdul Gani, Ramadhan Ibrahim dan Ridwan Arsan selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sedangkan Adnan Hasanudin, Daud Ismail, Stevi Thomas dan Kristian Wuisan selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
KPK menduga terdapat penerimaan uang Rp2,2 miliar terkait dengan pekerjaan proyek di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Uang tersebut di antaranya digunakan untuk kepentingan pribadi Abdul Gani guna pembayaran menginap hotel dan dokter gigi.
Selain itu, KPK juga menemukan dugaan Abdul Gani menerima uang dari para ASN di Pemprov Maluku Utara untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan menduduki jabatan. Dugaan tersebut masih didalami dalam proses penyidikan.
[Gambas:Video CNN]
(pta/pta)Erick Thohir Copot Dirut Taspen Antonius Kosasih******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri BUMN Erick Thohir telah menonaktifkan Antonius NS Kosasih dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Taspen (Persero).
Kosasih dinonaktifkan usai terseret dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif yang ada di PT Taspen (Persero) TA 2019 yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Arahan dari Pak Erick sehubungan kasus Taspen yang terjadi di awal-awal 2019 maka Pak Erick sudah melalukan langkah-langkah supaya kita terus mendukung kasus yang terjadi di KPK. Supaya proses juga bagus dan baik maka Pak Erick kemarin sudah menonaktifkan Dirut Taspen," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, Jumat (8/3).
Arya menjelaskan keputusan diambil oleh Erick Thohir sebagai langkah mendukung proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
"Jadi ini langkah-langkah supaya yang dilakukan oleh KPK bisa berjalan baik, semua langkah-langkah untuk pembersihan Taspen berjalan dengan baik jadi ini langkah Kementerian BUMN," pungkasnya.
Sebelumnya, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi di PT Taspen tahun anggaran 2019. Kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan.
Lihat Juga :Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR, KPK Taksir Kerugian Miliaran Rupiah |
"Saat ini tengah dilakukan proses pengumpulan alat bukti terkait penyidikan dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif yang ada di PT Taspen (Persero) TA 2019 dengan melibatkan perusahaan lain," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri.
Ali mengungkap dugaan korupsi ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.
"Timbul kerugian keuangan negara dari pengadaan tersebut mencapai ratusan miliar rupiah dan sedang dilakukan proses penghitungannya real nilai kerugiannya," jelas dia.
Baca selengkapnya disini.
(tim/isn)Label:erek31、cara mencicil、pinjaman online tidak ribet
Terkait:micin4d com、slot malam gacor、slot 388、klikvegas、bonus new member slot 100 to 5x、slot gacor terus、raja86、harga voucher telkomsel 1gb、voucher makan gratis、situs terpercaya judi online
bab terbaru:pinjol yang limit besar(2024-07-10)
Perbarui waktu:2024-07-10
《samkuan》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,slot gacor hariHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《samkuan》bab terbaru。