situs judi bola resmi

Taihuang Tianshou Jue Liu Wuxie

Tarif Ojol Bakal Diputuskan Gubernur, Tak Lagi Menhub******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan penyesuaian tarif ojel daring (ojol) akan diputuskan oleh gubernur di masing-masing wilayah.

Hal itu akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

"Adapun Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 sedang dilakukan revisi atau penyesuaian terhadap kewenangan atas biaya jasa," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR, seperti dikutip dari Antara, Selasa (29/11).

Dalam revisi beleid itu nantinya formula perhitungan biaya jasa akan diatur oleh menteri perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat dalam bentuk pedoman dan menjadi acuan dasar dalam menetapkan biaya jasa batas atas dan batas bawah.

Selanjutnya, besaran biaya jasa batas atas dan batas bawah tersebut akan diputuskan oleh gubernur sesuai dengan kewenangan wilayah operasi.

Kemudian, Kemenhub bersama-sama dengan gubernur akan melakukan sosialisasi pedoman penghitungan dan besaran biaya jasa batas atas dan batas bawah.

"Besaran biaya jasa yang telah ditetapkan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya besaran biaya oleh gubernur. Penyesuaian PM ini sedang dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM," ujarnya.

Selain itu, terdapat pula perubahan dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KP) Nomor KP 667 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi, yang diteken pada 7 September 2022 lalu.

Revisi tertuang dalam KP Nomor 1001 Tahun 2022 tertanggal 22 November 2022 yang diantaranya berisi tentang ketentuan perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15 persen.

Perusahaan aplikasi juga dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5 persen berupa: asuransi keselamatan tambahan, penyediaan fasilitas pelayanan mitra pengemudi, dukungan pusat informasi, bantuan biaya operasional, dan bantuan lainnya.

Kendati demikian, perusahaan aplikasi dalam menerapkan biaya penunjang tersebut wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk dilakukan evaluasi kinerja aplikator.

Laporan itu berupa dashboardsistem aplikasi, laporan keuangan 3 bulanan atas biaya penunjang 5 persen, data operasional jumlah mitra pengemudi, dan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik yang masuk kategori big five.

[Gambas:Video CNN]

Kekuatan MAX adalah yang utama

KPPU Siap Awasi Pengadaan Barang dan Jasa di IKN Demi Cegah Monopoli******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) siap melakukan pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, termasuk di sektor konstruksi, demi mencegah praktik monopoli.

"Tentu saja yang bisa dilakukan oleh KPPU adalah dalam bidang pengawasan, yaitu mengenai pengadaan barang dan jasa. Jangan sampai nanti terjadi praktik monopoli, atau persaingan tidak sehat," kata Ketua KPPU M Afif Hasbullah, Kamis (1/12), dikutip dari Antara.

Gus Afif, sapaan akrabnya, menjelaskan KPPU telah melakukan audiensi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu dan menyatakan kesiapan melakukan pengawasan di IKN.

"Kita dorong mengikuti program kepatuhan, misalnya dengan KPPU. Sehingga saat ramai-ramai mengerjakan IKN, semua pelaku usaha yang ada di sana sudah well-informed terkait dengan persaingan usaha yang sehat," tuturnya.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, pembangunan IKN dibagi ke dalam lima tahap hingga 2045.

Rinciannya, pembangunan tahap pertama pada 2022-2024, tahap kedua pada 2025 hingga 2029, tahap ketiga pada 2030-2034, tahap keempat pada 2035-2039, dan terakhir tahap kelima pada 2040 hingga 2045.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga November 2022. Tercatat ada 18 proyek baru yang akan terkontrak.

Ada 18 kegiatan yang akan terkontrak pada November sampai Desember 2022 senilai Rp9,68 triliun. Mulai dari 1 kegiatan sumber daya air (SDA) senilai Rp500 miliar, 4 kegiatan bina marga sebesar Rp1,59 triliun, 12 cipta karya senilai Rp7,08 triliun, dan 1 kegiatan perumahan sebesar Rp510 miliar.

Basuki juga meminta dana tambahan Rp12,7 triliun untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal itu sejalan dengan minat investasi di IKN yang meningkat.

Ia menjelaskan Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR untuk melakukan percepatan pembangunan, tidak hanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) alias wilayah 1A, melainkan di wilayah 1B dan 1C juga.

"Pembangunan di wilayah 1B dan 1C akan difokuskan dulu pada land development dan pembangunan akses jalan saja dulu. Sedangkan perumahan ASN TNI-Polri itu Rp9,4 triliun, kami fokuskan dulu pada land development dan jalan," jelasnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

[Gambas:Video CNN]

sistem Qixia

Tertular FTX, Perusahaan Kripto Blockfi Ajukan Bangkrut******

Perusahaan pemberi pinjaman kripto BlockFi mengajukan mekanisme bangkrut atau pailit Bab 11 di Amerika Serikat pada Senin (28/11). BlockFi terdampak oleh runtuhnya kerajaan bos kripto FTX, Sam Bankman-Fried.

Bab 11 adalah mekanisme AS yang memungkinkan perusahaan merestrukturisasi utang di bawah pengawasan pengadilan sambil terus beroperasi.

BlockFi mengumumkan awal bulan ini bahwa mereka telah menangguhkan pencairan dana konsumen akibat FTX, Alameda, dan puluhan afiliasinya mengajukan kebangkrutan pada 11 November lalu.

Dalam pengajuan kebangkrutannya, BlockFi mengatakan berutang uang kepada lebih dari 100 ribu kreditur.

Kreditur terbesar yang terdaftar adalah Ankura Trust dengan total utang mencapai U9 juta. Sedangkan FTX kreditur terbesar kedua BlockFi berutang US5 juta.

Tak lama setelah mengajukan kebangkrutan, BlockFi juga mengajukan gugatan terhadap Emergent Fidelity Technologies milik Bankman-Fried dan menuntutnya menyerahkan agunan yang diklaim BlockFi sebagai utang.

Jaminan itu, menurut Financial Times, adalah 7,6 persen saham Bankman-Fried di aplikasi perdagangan online Robinhood.

BlockFi memiliki sekitar US7 juta dalam bentuk tunai dan perusahaan berharap akan menyediakan likuiditas yang cukup untuk mendukungnya selama restrukturisasi.

Bagian dari restrukturisasi itu akan mencakup PHK. Belum jelas berapa banyak karyawan yang akan diberhentikan, tetapi perusahaan mengatakan telah memulai rencana internal untuk mengurangi biaya secara signifikan, termasuk biaya tenaga kerja.

BlockFi satu dari beberapa perusahaan yang menerima dukungan finansial dari Bankman-Fried. Pada Juli, BlockFi mendapatkan bantuan keuangan senilai US0 juta dari FTX. Dampak dari penurunan FTX kemudian berdampak ke seluruh industri kripto.

"Restrukturisasi Bab 11 BlockFi menggarisbawahi risiko penularan aset yang signifikan terkait dengan ekosistem kripto," kata Monsur Hussain, direktur senior di Fitch Ratings.

FTX sebelumnya mengajukan mekanisme bangkrut bab 11 pada 11 November. Pengajuan tersebut terjadi setelah FTX berada di ambang pailit usai harga token kripto FTT anjlok drastis.

[Gambas:Video CNN]

Di bawah pisau iblis

Perombakan Direksi JakPro, Iwan Takwin Jadi Dirut Pilihan Heru Budi******

PT Jakarta Propertindo (JakPro) merombak jajaran direksinya pada Senin (28/11). Iwan Takwin pun ditunjuk sebagai Direktur Utama JakPro pilihan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Iwan Takwin menggantikan posisi Widi Amanasto. Penunjukan Iwan tersebut dilakukan setelah pencopotan jajaran direktur JakPro di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Para pemegang saham menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat empat direktur perusahaan lainnya.

Sebagai pengganti, pemegang saham mengangkat empat direktur JakPro lainnya, yakni I Gede Adi Adnyana T, Adrian Rusmana, Solihin, dan Adi Santosa. Selain itu, Heru juga mengangkat Dwi Wahyu Daryoto sebagai Komisaris Perseroan.

"Dengan pembaruan kepengurusan ini, diharapkan agar Direksi bersama Dewan Komisaris PT Jakarta Propertindo (Perseroda) mengupayakan percepatan pembangunan atas proyek-proyek strategis sesuai tata kelola perusahaan yang baik," kata Plt Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Provinsi DKI Jakarta Fitria Rahadiani, Senin (28/11).

"Proses pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris PT Jakarta Propertindo (Perseroda) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," sambung Fitria.

Berikut ini nama-nama Direksi dan Komisaris baru JakPro:

Direktur Utama: Iwan Takwin
Direktur: I Gede Adi Adnyana T
Direktur: Adrian Rusmana
Direktur: Solihin
Direktur: Adi Santosa

Komisaris: Dwi Wahyu Daryoto

[Gambas:Video CNN]

Peri dan Setan Daqin

Puan Dorong Kadin Perkuat UMKM Demi Topang Ketahanan Ekonomi******

Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkuat usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk memperkuat perekonomian bangsa. Dengan begitu, diharapkan UMKM-UMKM lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Hal tersebut disampaikan Puan dalam acara Welcome Dinner Rapimnas Kadin 2022 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (1/12) malam. Hadir didampingi Wakil Ketua Komisi IX DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kesehatan Charles Honoris, Puan didapuk menjadi salah satu tokoh yang menyampaikan sambutan.

"Rapimnas Kadin 2022 memiliki peran strategis untuk mengevaluasi dan memperkuat upaya pemulihan dunia usaha dan perekonomian nasional, serta mengantisipasi situasi dan kondisi ekonomi yang akan dihadapi pada tahun 2023," kata Puan.

"UMKM juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian," ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi.

Meski begitu, Puan memandang masih banyak permasalahan dan kendala yang sering dialami UMKM. Mulai dari kesulitan dalam pengurusan perizinan, sulitnya akses permodalan, strategi pemasaran, distribusi barang, hingga optimalisasi platform digital.

"Jika tidak di atasi, maka UMKM yang sedang tumbuh bisa saja kalah bersaing, stagnan, atau bahkan gulung tikar," sebutnya.

Karenanya, Rapimnas Kadin 2022 yang mengangkat tema 'Kadin Kuat, UMKM Kuat, Ekonomi Daerah dan Nasional Kuat, Indonesia Maju' dinilai menjadi sangat penting dalam membangun kekuatan ekonomi nasional berbasis UMKM.

"Orang kalau mikir Kadin pasti mikir usaha yang gede-gede, tapi Kadin yang sekarang jangan lupa dengan UMKM yang menyangga perekonomi nasional," tegas Puan.

Sebelum membangun kekuatan UMKM yang lebih maksimal, Kadin diharapkan untuk lebih dulu terkonsolidasi. Baik secara program, kepengurusan, dan pendanaan.

Mantan Menko PMK ini menyatakan, urusan UMKM memang telah ditangani oleh banyak pihak, dari kementerian/lembaga, bank himbara, CSR perusahaan-perusahaan, dan sebagainya. Akan tetapi masih diperlukan sinergi dan kolaborasi yang bermuara pada terbangunnya ekosistem UMKM yang kuat.

"Sinergi Kadin dengan stakeholder UMKM, Kementerian/lembaga terkait, diharapkan dapat membangun ekosistem dunia usaha yang berdaya saing," kata peraih gelar Doktor Honoris Causa dari Pukyong National University (PKNU) Korea Selatan itu.

Sebagai katalisator, Kadin dinilai mempertemukan seluruh potensi stakeholder UMKM untuk dioptimalkan dalam membangun ekosistem dunia usaha UMKM.

Program Pemerintah di bidang Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Infrastruktur, Pendanaan KUR dan lain-lain disebut dapat disatukan dalam ekosistem UMKM yang sesuai. Business processnya pun dinilai dapat difasilitasi oleh Kadin.

Cucu Bung Karno ini memastikan DPR memiliki komitmen yang tinggi untuk memperkuat UMKM. Menurut Puan, DPR akan bersinergi dengan Pemerintah agar usaha lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

"Dan juga dapat berpentas di tingkat dunia," ujarnya.

Dalam memperluas pasar, DPR telah mengesahkan UU No. 1 Tahun 2020 untuk meratifikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (CEPA), di mana substansi dalam UU tersebut antara lain membebaskan produk asal Indonesia yang masuk ke Australia dapat menikmati tarif bea cukai 0%.

"Dalam memperluas pasar di era digital, DPR RI juga mengesahkan UU tentang Perdagangan melalui sistem elektronik ASEAN. Selain itu, DPR juga memberikan dukungan anggaran bagi program pemerintah untuk UMKM," terangnya.

Puan mengingatkan, dukungan DPR dan program Pemerintah yang ditambah dengan katalisator Kadin harus dapat bersinergi serta berjalan seiring searah dalam membangun ekosistem UMKM yang berdaya saing. Gotong royong diperlukan untuk membangun UMKM yang kuat.

"Melalui Rapimnas Kadin ini, diharapkan dapat menghasilkan solusi dan kerja nyata dalam memajukan UMKM indonesia agar dapat naik kelas, sehingga dapat lebih memperkuat perekonomian Indonesia dan dapat mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045," ucap Puan.

Rapimnas Kadin 2022 ini juga dinilai dapat menjadi forum untuk berbagi, berkolaborasi dan berdiskusi antara pengusaha nasional dan daerah. Kemudian antara pengusaha besar dan pengusaha kecil terkait dengan pemulihan dunia usaha dan ekonomi tanah air pasca pandemi Covid-19.

"Serta mengukur keberhasilan kinerja dan langkah-langkah pemulihan ekonomi yang sudah dijalankan selama setahun terakhir," katanya.

Di bawah kepemimpinan Arsjad Rasjid, Kadin Indonesia sebagai payung organisasi dunia usaha diharapkan terus memperbaharui program kerja untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kadin pun diminta agar senantiasa memperkuat konsolidasi internal organisasi.

"Menjadi harapan kita semua, Rapimnas Kadin 2022 menghasilkan Kadin yang kuat untuk Indonesia Maju. Selamat melaksanakan Rapimnas Kadin Tahun 2022," ucap Puan.

tahun semenanjung

Kementan Kekeh Stok Beras Sanggup Penuhi Gudang Bulog******

Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan stok berasdi beberapa wilayah masih sanggup memenuhi kebutuhan beras untuk gudang Bulog.

Koordinator Data Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP) Batara Siagian menyebut Dirjen Tanaman Pangan telah melayangkan surat resmi ke Direktur utama Bulog Budi Waseso berisi data beras berikut lokasinya secara terperinci.

Dalam surat itu, disebutkan data kesiapan penggilingan di 24 provinsi memasok beras ke Bulog sebesar 610.632 ton berlaku hingga akhir Desember 2022.

Ia pun berharap Bulog dapat segera menyerap beras tersebut. Dengan begitu, Bulog tidak perlu melakukan impor beras karena petani lokal masih sangat mampu memenuhi kebutuhan gudang.

Batara juga mengatakan dibandingkan produksi secara nasional, sebenarnya kebutuhan gudang cadangan beras Bulog sangat kecil. Dengan begitu, tidak mungkin kebutuhan gudang tidak dapat terpenuhi.

"Saat ini pun petani sedang berproduksi dan Februari-Maret stok akan melimpah. Kami mohon masa panen raya bisa dimaksimalkan penyerapan," imbuhnya.

Sebelumnya, sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI beberapa waktu lalu Kementan diberikan waktu memvalidasi data lapangan dan besaran stok beras yang ada di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]