penolong 2d togel

Jenderal Dinasti Song

cara ajukan kredivo

BRIN: Minyak sawit paling memungkinkan diolah jadi energi******

Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebutkan minyak sawit merupakan bahan baku energi baru terbarukan yang paling memungkinkan untuk menggantikan posisi bahan bakar fosil.
 "Hasil assesmentyang dilakukan oleh tim energi terbarukan BRIN, minyak sawit merupakan bahan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan," kata Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN Yudhistira Nugraha di Jakarta, Sabtu. Yudhistira mengatakan ada tiga faktor yang menjadikan minyak sawit potensial, yakni kesiapan bahan baku; kesiapan teknologi dan hilirisasi; serta kebijakan pemerintah baik dari segi insentif, pendanaan, dan investasi.

Baca juga: BRIN teliti pemanfaatan limbah sawit sebagai sumber energi terbarukan Menurut dia, Indonesia merupakan penghasil minyak sawit mentah atau crude palm oil(CPO) terbesar di dunia dengan produksi diperkirakan mencapai 44,2 juta ton. "Potensi tersebut merupakan sumber yang sangat melimpah untuk digunakan sebagai sumber biodisel," kata Yudhistira. Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa pemerintah sudah dan sedang menjalankan konversi bahan bakar minyak berbasis CPO, yaitu biodiesel B20 dan B30, serta ke depan B100 (green solar).

Baca juga: BRIN ungkap potensi rumput laut jadi sumber energi alternatif "Pengembangan teknologi produksi biofuelatau bahan bakar nabati berbasis minyak sawit mentah memerlukan biaya investasi yang tinggi, sehingga hal itu menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan bahan bakar alternatif tersebut," ujarnya. Yudhistira menuturkan pengembangan co-processingdalam memproduksi biofuelberbasis CPO perlu didorong agar dapat mewujudkan kemandirian energi di dalam negeri.

Baca juga: BRIN terus kembangkan riset energi baru terbarukan "Efisiensi produksi fossil fuelsaat ini masih lebih tinggi daripada biofuelperlu dipertimbangkan terkait green inflation, sehingga perlu kebijakan hati-hati dalam penerapan secara nasional agar tidak mempengaruhi keseluruhan perekonomian nasional," tuturnya.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

gelandang jenius

pola gacor mahjong ways 2 hari ini

IDI diskusikan konsolidasi etik kedokteran******

Jakarta (ANTARA) - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menggelar seminar etik kedokteran bertema ‘Dilema Terapi Kedokteran dengan Pendekatan Penelitian Berbasis Pelayanan’ untuk mengkonsolidasi soal etik dalam profesi kedokteran.

“Seminar etik sekaligus sebagai upaya untuk konsolidasi etik di dalam profesi kedokteran, karena saat ini di dalam aspek pelayanan kesehatan diperlukan inti di dalam pelayanan, yakni etik profesi. Sehingga ini menjadi suatu hal yang sangat penting, yakni upaya untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Mohammad Adib Khumaidi saat konferensi pers di Jakarta, Sabtu.

Adib menjelaskan dalam pelayanan kesehatan, etika profesi kedokteran menjadi landasan yang harus dijunjung tinggi.

Baca juga: IDI tekankan pentingnya penguatan kode etik kedokteran

Baca juga: Menkes harap IDI bantu wujudkan transformasi sistem kesehatan

Pelayanan yang didasarkan pada bukti ilmiah dan dilakukan oleh dokter sesuai dengan kompetensinya, serta tetap memperhatikan etika profesi, menjadi jaminan bagi kualitas pelayanan kepada masyarakat, ujarnya.

Berdasarkan tema yang diangkat pada seminar ini, IDI menyoroti soal dilema etik yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan, baik di Indonesia maupun secara global. Era digitalisasi, sosial media, dan regulasi yang berlebihan telah menimbulkan tantangan baru dalam menjaga etika dalam pelayanan kesehatan.

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran menjadi lembaga otonom yang bertugas menjaga etika profesi kedokteran.

“Dalam unsur organisasi profesi, kita bicara soal berbagai permasalahan internal dan yang paham adalah kelompok sebayanya. Jadi kenapa ada majelis kehormatan etik? Karena untuk menjaga profesi ini tetap di dalam koridor yang juga kemudian memberikan perlindungan kepada masyarakat,” jelas Adib.

Seminar ini juga menjadi wadah bagi dokter untuk memahami betapa pentingnya menjaga etika dalam menjalankan tugas mereka.

Dengan memperkuat pemahaman tentang etika profesi, diharapkan dokter dapat terus menjaga kualitas pelayanan dan menjadi teladan yang baik bagi profesi kedokteran.

“Perlindungan soal pelayanan kepada masyarakat, perlindungan juga supaya menjamin dokter dokter di Indonesia tetap menjadi dokter yang baik, dokter yang sesuai dengan kompetensinya,” ujarnya.

Baca juga: Kode etik dan disiplin tak beri jaminan dokter hati-hati bertugas
 

Pewarta: Putri Hanifa
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

maniak kecepatan

buku mimpi 2d 02

TransJakarta menunda pembukaan rute Pondok Cabe******

Kemarin baru dilakukan survei lintasan bersama BPTJ

Jakarta (ANTARA) - PT TransJakarta menunda pembukaan rute baru Pondok Cabe-Lebak Bulus lantaran belum mengantongi izin layanan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). "Terkait Rute S41 (Pondok Cabe-Lebak Bulus) saat ini masih tahap mendapatkan proses perizinan dari BPTJ karena merupakan rute lintas batas," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Sabtu. Syafrin menyebut izin BPTJ diperlukan karena rute baru ini  melintasi kota Tangerang Selatan-Jakarta Selatan. Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, PT TransJakarta, dan BPTJ masih melakukan survei lintasan. "Kemarin baru dilakukan survei lintasan bersama BPTJ. Selanjutnya perlu rapat bersama dengan Terminal Pondok Cabe dan operator yang sudah ada (existing)," ujar Syafrin. Syafrin berharap agar BPTJ segera menerbitkan perizinan dalam waktu dekat agar warga di koridor tersebut dapat segera terlayani. "Kami berharap segera diperoleh izin prinsip dan perizinan lain dari BPTJ dalam waktu dekat. Hal ini mengingat rute tersebut sangat dibutuhkan warga sekaligus sebagai upaya mewujudkan integrasi transportasi di kawasan Jabodetabek," ujar Syafrin. Rute ini awalnya dijadwalkan beroperasi pada Senin (26/2)  dengan jam operasional selama pukul 05.00 WIB-22.00 WIB. Adapun beberapa titik pemberhentian itu meliputi Pondok Cabe, Cirendeu, Simpang Adiaksa, dan Poin Square. Terkait penundaan tersebut PT TransJakarta telah menyampaikan permintaan maaf kepada warga yang sudah menunggu kehadiran rute tersebut. "Sahabat Tije, mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami dengan berat hati harus mengumumkan penundaan pembukaan rute baru S41 Pondok Cabe-Lebak Bulus. Kami sedang berusaha agar rute ini dapat segera beroperasi & melayani warga Jakarta, Tangerang Selatan dan sekitarnya," tulis sosial media X @PT_TransJakarta.Baca juga: Jumlah penumpang TransJakarta Januari 2024 capai 30 juta
Baca juga: TransJakarta hentikan sementara rute Pulogadung-Kantor Wali Kota Jakut
Baca juga: Pemprov DKI perkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Penebusan Xu Xian

situs judi ol terpercaya

Anak hanyut di Sungai Politeknik Manado ditemukan meninggal******

Manado (ANTARA) - Seorang anak yang hanyut di Sungai Politeknik Manado, Sulawesi Utara (Sulut) ditemukan dalam keadaan meninggal, Sabtu, demikian Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Manado Monce Brury.

Diketahui korban bernama Muhamad Muzair (7) yang beralamat di Perum Panda Mas Lingkungan 7 Politeknik Manado.

Menurut saksi mata, korban yang sedang mengaji di masjid saat terjadi hujan deras mengejar sandalnya yang hanyut dan terperosok ke selokan dan terbawa derasnya aliran air saat itu.

Masyarakat setempat melakukan pencarian mandiri di sekitar sungai dibantu tim Basarnas yang menggunakan perahu karet sebelum menemukan korban di pinggir sungai dalam keadaan meninggal dunia.

"Pada pencarian korban anak hanyut, tim tadi sudah berkoordinasi dengan warga sekitar dan sempat akan melaksanakan pencarian korban. Akan tetapi korban sudah ditemukan yang tidak jauh dari korban hanyut sekitar 500 meter," katanya

Korban langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah korban untuk disemayamkan.

Ia mengimbau agar masyarakat khususnya yang tinggal di pinggiran sungai dan di tebing- tebing agar waspada curah hujan saat ini masih tinggi sampai akhir bulan Maret.

"Sekali lagi pada saat musim hujan agar anak- anak selalu diawasi sehingga tidak memakan korban jiwa," katanya.
 

Pewarta: Jorie MR Darondo
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

Bela Diri Melahap Surga

situs sedang hoki

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Bab dari masa lalu

demo pragmatic maxwin

Kemarin, Resep kue Taylor Swift hingga Ed Sheeran konser di JIS******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita menarik menghiasi kanal Lifestyle, tekno, dan otomotif ANTARA pada Sabtu (2/3), di antaranya Taylor Swift ditantang ungkap resep kuenya, hingga Ed Sheeran enerjetik buka konser sambil nyanyikan "Tide".

Berita selengkapnya dapat anda simak pada tautan berikut:

1. Taylor Swift ditantang ungkap resep kuenya

Beberapa hari setelah Andy Reid mengungkapkan bahwa Taylor Swift telah membuat Pop-Tarts rumahan untuk Travis Kelce dan jajaran pemain penyerang Kansas City Chiefs, pemilik jenama kue panggang itu meminta sang penyanyi untuk membagikan resep kuenya.

2. Samsung tegaskan Galaxy Ring tak akan kompatibel dengan perangkat iOS

Vice President of Samsung Digital Health Team Hon Pak dalam acara diskusi di Mobile World Congress 2024 menegaskan bahwa Galaxy Ring tidak akan kompatibel dengan perangkat berbasis sistem iOS.

3. Apple dilaporkan batalkan pesanan microLED untuk Apple Watch Ultra 3

Apple dilaporkan membatalkan pesanan microLED, yang kabarnya akan digunakan untuk layar Apple Watch Ultra 3, ke perusahaan yang berbasis di Austria, ams-Osram.

4. Elon Musk gugat OpenAI karena dianggap lebih mengutamakan keuntungan

Elon Musk menggugat OpenAI dan sejumlah jajaran pimpinannya, termasuk Sam Altman selaku CEO, karena perusahaan teknologi kecerdasan buatan (AI) itu dianggap telah melanggar kesepakatan misi pendirian perusahaan tersebut.

5. Ed Sheeran enerjik buka konser sambil nyanyikan "Tide"

Penyanyi asal Inggris, Ed Sheeran, secara enerjetik dan lantang membuka konser tur dunianya di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu malam, sambil menyanyikan lagu berjudul “Tide”.

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024