yang paling gacor

Mitos Asing

Otorita ke Calon Investor IKN: Pak Presiden Tanya Kapan Macul******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menyampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menanyakan kapan para calon investorIKN Nusantara merealisasikan investasinya.

"Bapak Presiden (Jokowi) sudah tanya, 'teman-teman investor kapan mulai macul?'," ungkap Bambang di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Selasa (23/5).

Ucapan itu disampaikan Bambang di hadapan para pengusaha, yakni Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Hadir langsung Ketua Kadin Arsjad Rasjid dalam acara tersebut.

"Total LOI, keinginan calon investor, dalam dan luar negeri sekarang sudah lebih dari 220. LOI untuk menjadi macul di lapangan butuh waktu. Akan membuat feasibility study(FS), bolak-balik ke lapangan, mengecek topografi, hingga desain harus disiapkan. Tentu nantinya akan jadi bagian variabel cost investasi yang akan ditanamkan," tuturnya.

Bambang berharap semua lapisan masyarakat mendukung pembangunan IKN Nusantara. Ia menegaskan jangan hanya memikirkan progres jangka pendek Ibu Kota baru tersebut.

Ia menegaskan banyak investor yang datang langsung ke IKN Nusantara untuk mengecek keseriusan pembangunan tersebut. Menurutnya, banyak calon investor merespons dengan baik setelah mengecek langsung lokasi IKN Nusantara.

"Harapan kita semua tentu sesegera mungkin kita melihat pembangunan di IKN Nusantara bergulir. Jangan dikecilkan hingga 2024 saja, karena kita membangun hingga 2045, membangun kota futuristik masa depan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya memiliki pohon dunia

Daftar 18 Stasiun yang Bakal Disinggahi LRT Jabodebek******

Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) akan beroperasi mulai Juli 2023. Moda transportasi itu dijadwalkan meluncur resmi ke publik pada 17 Agustus 2023 mendatang.

Tercatat ada 18 stasiun yang bakal disinggahi oleh LRT Jabodebek. Stasiun ini pun relatif berada pada lokasi strategis baik mulai dari kawasan perumahan hingga kawasan bisnis.

Selain itu, dari sisi akses stasiun, LRT Jabodebek memiliki keunggulan karena akan terintegrasi dengan berbagai moda transportasi umum, termasuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Meski demikian, moda transportasi yang dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAI ini belum menentukan tarif.

Namun, KAI sempat mengusulkan tarif LRT Jabodebek jarak pendek adalah Rp5.000 per orang. Lalu, tarif paling jauh di kisaran Rp24 ribu-Rp25 ribu. Sedangkan, rata-rata tarif LRT Jabodebek ada di level Rp15 ribu per orang.

Kendati, tarif disebut bisa jauh lebih murah karena Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal memberikan subsidi.

Berikut daftar stasiun LRT Jabodebek:

1. Stasiun Dukuh Atas
2. Stasiun Setiabudi
3. Stasiun Rasuna Said
4. Stasiun Kuningan
5. Stasiun Pancoran
6. Stasiun CIkoko
7. Stasiun Ciliwung
8. Stasiun Cawang (Interchange Station)
9.. Stasiun TMII
10. Stasiun Kampung Rambutan
11. Stasiun Ciracas
12. Stasiun Harjamukti
13. Stasiun Halim
14. Stasiun Jatibening Baru
15. Stasiun Cikunir I
16. Stasiun Cikunir II
17. Stasiun Bekasi Barat
18. Stasiun Jatimulya

[Gambas:Video CNN]

Dewa Gila Xingtian

Lion Air Jelaskan Pesawat Nyaris Gagal Mendarat di Bandara Kendari******

Corporate Communications Strategic Lion Air Group Danang Mandala mengatakan pesawat Lion Air JT-992 mengalami pembatalan proses pendaratan pesawat dan mengudara kembali di Bandara Haluoleo Kendari karena cuaca yang tak mendukung.

"Penerbangan JT-992 mengalami pembatalan proses pendaratan pesawat dan mengudara kembali ke jalur penerbangan (go around). Hal ini dilakukan dalam situasi ketika kondisi cuaca yang tidak mendukung," kata Danang dalam keterangannya, Kamis (18/5).

Danang juga memastikan pilot dan awak kabin telah memberikan informasi kepada seluruh penumpang mengenai kondisi demikian.

Ia juga mengatakan pilot tetap berkoordinasi dengan petugas darat dan pengatur lalu lintas udara usai langkah go around diambil. Upaya ini diambil demi mengutamakan keamanan penerbangan.

"Setelah kondisi cuaca membaik dan memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan, pilot berhasil mendaratkan pesawat secara normal di Bandar Udara Haluoleo Kendari di Konawe Selatan pukul 13.25 WITA," kata dia.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah menjadi salah satu penumpang pesawat Lion Air JT 992 yang nyaris gagal mendarat tersebut.

Anis sempat membagikan cerita detik-detik pesawat yang membawanya nyaris gagal mendarat itu di akun Twitternya @anishidayah. Anis mengatakan pesawat yang ditumpanginya tiba-tiba naik untuk terbang lagi ketika sudah hampir mendekati landasan.

"Alhamdulillah bisa mendarat dengan selamat. Terima kasih Kapten Nikson Aris, kapten di penerbangan JT 0992 dari Makasar-Kendari. Ketika pesawat sudah mau mendarat, nyaris sampe landasan, tiba-tiba naik lagi," cuit Anis.

Departemen Penelitian Non Ilmiah

DPR Ungkap Impor KRL Bekas Siap Ketuk Palu: Tinggal Sekali Rapat Lagi******

Anggota DPRKomisi VI Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengungkapkan pemerintah melalui para pemangku kepentingan terkait, tinggal sekali rapat lagi untuk memutuskanimpor KRL bekas Jepang.

Andre membocorkan informasi yang didapatnya dari Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Menurut informasi tersebut, Kementerian BUMN hingga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pimpinan Luhut Binsar Panjaitan bakal segera memutuskan nasib impor KRL.

"Tadi saya ketemu Pak Tiko, Wamen BUMN. Beliau bilanginsyaallahyang 2023 sudah bisa diimpor. Tinggal 1 kali rapat lagi pihak pemerintah (Menko Marves, Mendag, Menperin, Kementerian BUMN, dan BPKP)," katanya di Twitter, Senin (22/5).

Pasalnya, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merekomendasikan tidak mengimpor KRL bekas tersebut. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang pun tak tahu menahu soal rencana impor darurat KRL bekas Jepang.

Agus justru melempar polemik itu ke Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan soal pemberian izin impor. Ia menekankan hasil audit BPKP sudah dibahas dan disepakati bersama dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dipimpin Luhut.

"Saya nggak tahu istilah impor darurat itu apa dan kami belum terinfo mengenai hal itu. Saya nggak tahu, tanya saja ke Mendag, berani nggak mengeluarkan izin impornya karena yang kami pegang adalah hasil rapat, yaitu kesepakatan bahwa kita ikuti hasil audit BPKP," ungkap Agus, dikutip dari CNBC Indonesia.

[Gambas:Twitter]

Di lain sisi, BPKP juga tidak menyinggung soal adanya revisi hasil audit. Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim menegaskan pihaknya profesional meski ada lobi-lobi dari Kementerian BUMN.

Meski begitu, ia mengatakan BPKP siap jika pada akhirnya ditugaskan mengawasi pelaksanaan impor KRL bekas. Azwad menegaskan BPKP siap turun langsung jika mendapat arahan dari pemerintah.

"BPKP selalu bersikap profesional. Ada standar yang dijalankan dalam pelaksanaan audit," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).

"Pastilah, kan BPKP auditor presiden, siap membantu presiden dalam pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Jadi kalau ditugaskan, pasti BPKP akan turun," tandasnya.

CNNIndonesia.comtelah berupaya menghubungi Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dan Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut. Namun, keduanya belum merespons hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Ketik 8 orang

Edy Rahmayadi soal Jalan Rusak di Sumut: Ada yang Terlalu Banyak Omong******

GubernurSumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi buka suara soal sejumlah kerusakan jalanparah yang terjadi di daerah kekuasaannya.

Eks Pangkostrad itu menyindir sejumlah pihak yang hanya bisa mencemooh masalah proyek infrastruktur di Sumut termasuk soal kerusakan jalan. Meski begitu, Edy mengaku sudah tak ambil pusing.

"Ada orang yang ngomong ke sana ke sini terlalu banyak ngomong. Ada orang ngomong sana sini saya sudah biarkan. Saya tetap berpegang teguh rakyat saya yang banyak membutuhkan, bukan orang yang banyak ngomong yang membutuhkan. Lillahi taala itu saya pertanggungjawabkan," kata Edy Rahmayadi, Senin (22/5).

Ia mengatakan fokus memperbaiki kerusakan infrastruktur dan jalan yang terjadi di daerahnya. Untuk jalan rusak, ia memastikan proyek perbaikan infrastruktur jalan sepanjang 450 km dengan anggaran Rp2,7 triliun di Sumut akan dituntaskan pada 31 Desember 2023.

"Tidak ada urusan proyek dengan personkarena dia adalah sudah merupakan satu konsep yang bersama sama tanggal 31 Desember 2023 dia harus tuntas selesai," katanya.

Edy menekankan pihaknya tak akan melakukan pembayaran jika pengerjaan proyek tak tuntas. Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

"Rugikah provinsi? Tak rugi provinsi bekerja 10 persen, tuntutannya ada 33 persen termin baru provinsi membayar. Provinsi tak akan pernah membayar kalau kerja itu tak sampai. Itulah termin. Apabila nanti tanggal 31 Desember dan mereka tak juga tuntas kerjaan itu ada pinalti 50 hari. Jadi semua ada prosedur ada aturan main," terangnya.

Edy mengaku jalan provinsi di Sumut sepanjang 3.005 km, namun 340 km di antaranya rusak. Lalu 33 ribu km jalan kabupaten /kota di mana 13 ribu km di antaranya rusak.

"Itu satu jalan dari 13 ribu km yang salah satunya didatangi Presiden Jokowi. Kalau kita hitung 13 ribu dari Rp5 miliar 1 km, berarti sudah Rp5,5 triliun," urainya.

Edy menambahkan Pemerintah Pusat mengucurkan anggaran sebesar Rp800 miliar untuk membantu perbaikan infrastruktur jalan di Sumut.

"Presiden Jokowi membantu Rp 800 miliar, tuntutannya kabupaten yang benar benar rusak bukan yang hanya sekedar rusak," paparnya.

Sedangkan perbaikan jalan kabupaten/kota di Sumut yang rusak membutuhkan total anggaran paling tidak Rp5,5 triliun. Di sisi lain, Provinsi Sumut hanya memiliki anggaran Rp300 miliar per tahun.

[Gambas:Video CNN]

"Total rusak untuk dilalui masyarakat adalah minimal Rp5,5 triliun itu jalan kabupaten. Jalan provinsi 3005,6 km. Ada 890 Km jalan yang begitu yang perlu kita perhatikan. Uang kita provinsi hanya Rp300-400 miliar per tahun. Ini sudah dikawal. Untuk itu kita butuh hanya sampai ke 69 ke 75 persen dari jalan 3000 an tadi itu. Untuk itu kita butuh uang. Sudah banyak yang kita lakukan, tetapi tak bisa dan rakyat Sumut butuh infrastruktur itu," ungkapnya.

Edy juga mengajak masyarakat untuk bersama sama mengawal pengerjaan proyek infrastruktur di Sumut.

"Untuk itu kita bersama sama mengawal, khusus wartawan ini berikan yang objektif kepada masyarakat, berikan motivasi, berikan doa yang terbaik untuk kesejahteraan," bebernya.

Pemda Sumut menggelontorkan anggaran sebesar Rp2,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 450 km di wilayah mereka. Proyek tersebut dimulai 2022 dan ditargetkan sudah rampung pada akhir 2023.

Pembangunan tersebut dilakukan melalui skema pendanaan multiyears atau tahun jamak serta dengan metode rancang dan bangun (design-build). Dengan menggunakan skema dan metode tersebut, pembangunan diklaim bisa lebih cepat selesai.

Namun begitu, proyek infrastruktur tersebut mendapat banyak sorotan dari publik. Sebab pengerjaannya dinilai asal asalan dan banyak yang belum dikerjakan.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) pun sempat mengecek infrastruktur jalan di Desa Sialang Taji, Kecamatan Waluh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara pada Rabu (17/5) karena mendapatkan banyak laporan dari masyarakat terkait kondisi jalan rusak di Sumut.

Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi mengatakan jalan rusak di Sumatera Utara (Sumut) akan diperbaiki mulai Juli 2023 mendatang. Bahkan Pemerintah Pusat mengucurkan anggaran sebesar Rp800 miliar untuk perbaikan jalan rusak di Sumut. 

Rekor dunia alien komputer binatang roh

DPR Minta Subsidi Mobil Listrik Digeser ke Pupuk dan 'Wong Cilik'******

DPR RI mengkritik pemerintah yang memberikan subsidi besar-besaran untuk mobil listrik. Sejumlah anggota dewan menilai bantuan besar harusnya diberikan kepada masyarakat kecil, seperti subsidi pupuk yang justru berkurang selama beberapa waktu terakhir.

Pemerintah memang memberikan insentif untuk mobil listrik melalui pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dari 11 persen menjadi 1 persen.

Kritikan pertama datang dari Fraksi Nasdem yang dibacakan oleh Fauzi Amro langsung di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Artinya lima tahun belakang subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun," ujarnya dalam Rapat Paripurna, Selasa (23/5).

Karenanya, ia berharap pemerintah bisa membatalkan pemberian subsidi mobil listrik dan mengalihkannya ke masyarakat kecil.

"Pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik ataupun subsidi tambang," jelasnya.

Kritikan lainnya datang dari Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Masinton Pasaribu sebagai pandangan dari partainya. Menurutnya, pemerintah harus lebih memperhatikan ekonomi kerakyatan dibandingkan memberikan subsidi untuk mobil listrik.

Ia menekankan karena 65 persen penopang pertumbuhan ekonomi berasal dari lapangan usaha yang berkaitan dengan pertanian, perikanan, pertambangan, perdagangan, hingga transportasi yang pelakunya banyak masyarakat kecil.

"Sektor ini membutuhkan intervensi pemerintah juga. Jadi intervensi pemerintah jangan hanya mobil listrik saja tapi juga sektor kerakyatan," jelas Masinton.

Kritikan juga datang dari Fraksi PKS yang dibacakan oleh Andi Akmal Pasluddin. PKS berpandangan bahwa pemberian insentif untuk mobil listrik sebagai pemborosan. Dampaknya juga dinilai tidak signifikan karena menyasar kelompok menengah-atas.

"Besarnya insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan kepada kendaraan mobil listrik hanya akan dinikmati oleh segelintir pelaku dan konsumen kelas atas. Tujuan insentif ini juga tidak sentuh tujuan afirmatif belanja perpajakan," kata Andi.

Sejalan dengan fraksi lainnya, PKS pun berharap pemerintah bisa mengalihkan subsidi untuk kendaraan listrik tersebut untuk memperbanyak bantuan kepada masyarakat kecil.

"Fraksi PKS mendorong agar insentif perpajakan diarahkan dorong afirmasi ke masyarakat kecil seperti honor relawan, kader posyandu, relawan jumantik, relawan keluarga berencana, dan relawan sosial lainnya yang dibiayai APBN dan APBD tidak dipotong pajak atau pungutan lainnya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]