total slot receh

Tentang mimpi musim panas

Menteri KKP Akan Batasi Kuota Penangkapan Ikan Mulai Januari 2023******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal menerapkan kuota penangkapan ikan mulai Januari 2023.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan langkah ini adalah salah satu implementasi program ekonomi biru. Ia menyebutkan ada lima program demi menjaga laut yang sehat.

Pertama, perluasan wilayah konservasi perairan. Kedua, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan.

Keempat, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil pesisir, dan laut dari kegiatan ekonomi yang merusak. Kelima, pengurangan sampah plastik di laut melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut.

"Penangkapannya harus diatur, di seluruh dunia sudah melakukan itu dan kami termasuk yang terlambat. Salah satunya adalah kami berikan izin penangkapan (ikan), basisnya adalah kuota. Berapa kira-kira populasi yang ada dan berapa yang boleh ditangkap? Itu salah satunya," katanya dalam Bincang Bahari Edisi Spesial, Senin (26/12), dikutip dari YouTube Kementerian KKP.

Lebih lanjut, Trenggono menekankan program penangkapan ikan terukur tersebut dilakukan agar populasi perikanan di laut Indonesia bisa terjaga dengan baik. Menurutnya, jumlah kapal yang beredar di laut Indonesia saat ini ada 23 ribu kapal, tetapi hanya 6 ribu yang berizin.

Ada dua izin yang seharusnya dikantongi kapal penangkap ikan di laut Indonesia, yakni izin pusat dari Kementerian KKP serta dari pemerintah daerah (pemda). Trenggono menegaskan pihaknya hanya memberi izin kepada 6 ribu kapal, sedangkan sisanya berstatus tidak bisa terpantau.

Kendati, saat ini sudah bisa dipantau melalui satelit dan dimonitor oleh Kementerian KKP. Oleh karena itu, Trenggono menekankan indikator kesuksesan program penangkapan terukur, antara lain pengawasan intens serta patroli dari kapal dan tim air surveillance Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSKP) Kementerian KKP.

"Bagaimana program penangkapan ini bisa dijalankan, ada tiga kuota yang harus dipahami. Yang pertama adalah kuota jumlah yang akan diberikan kepada pelaku penangkap ikan. Kedua, adalah kuota yang diberikan kepada masyarakat lokal atau pesisir di situ. Ketiga, adalah kuota untuk hobi," rincinya.

Dengan begitu, Trenggono menegaskan pemerintah akan menghapuskan sistem rezim lama penangkapan ikan berbasis izin kapal. Ia menjelaskan dulu kapal 30 gross tonnage (GT) ke bawah mendapat izin penangkapan ikan dari daerah, sedangkan kapal di atas 30 GT mendapat izin pusat. Namun, ke depan penangkapan ikan tidak bakal memakai sistem tersebut, melainkan berbasis kuota.

"Jadi, kalau basisnya adalah kuota, itu maka laut kita ini akan bisa dihitung. Karena kami punya Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan yang bisa menghitung kira-kira populasi perikanan kita itu ada berapa, nah ini yang harus dijaga," jelasnya.

Trenggono menyampaikan jika populasi ikan di laut Indonesia ada 12 juta, maka secara teori maksimal 80 persen yang boleh diambil. Bahkan, ia mempertimbangkan untuk membatasi hanya 60 persen saja yang boleh ditangkap supaya populasi ikan di Indonesia bisa terus dijaga.

"Kapan mau diterapkannya, kami berharap awal Januari (2023) sudah bisa diterapkan. Tapi tentu payung hukumnya semua harus bisa selesai, sampai hari ini belum. Sedang menunggu persetujuan Presiden. Kalau dalam minggu-minggu ini Presiden tanda tangan, saya kira sudah bisa ditindaklanjuti," pungkas Trenggono.

Kemudian, Trenggono mengharapkan di seluruh kapal penangkap ikan bisa dipasang suatu teknologi penunjang monitoring. Dua poin utama yang bakal diawasi adalah berapa jumlah ikan yang diambil serta posisi kapal tersebut. Poin terakhir bermanfaat agar Kementerian KKP bisa tanggap memberikan pertolongan jika kapal mengalami kerusakan atau kendala di tengah laut.

[Gambas:Video CNN]

Yang paling arogan dalam sejarah

Dirjen KA Kemenhub Blak******

Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Mohamad Risal Wasal mengklarifikasi soal tarif KRL untuk 'orang kaya' yang disampaikan Menhub Budi Karya Sumadi.

Menurut Risal, konsep yang diusung adalah subsidi tepat sasaran. Ia menegaskan subsidi public service obligation(PSO) diberikan kepada pengguna yang layak.

"Untuk kawan-kawan yang sudah memiliki pendapatan lebih dapat membayar sesuai harga operasi komersial kereta api (KA)," tegas Risal kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/12).

Kendati ada kemungkinan 'orang kaya' beralih dari KRL dan kembali menggunakan kendaraan pribadi, Risal tak mengharapkan hal tersebut terjadi.

"Pola pikir teman-teman yang memiliki ekonomi jauh lebih baik, mereka kami yakini paham dengan adanya perubahan ini nantinya," ujarnya.

Senada, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menegaskan saat ini rencana perbedaan tarif KRL tersebut masih dalam tahap pengkajian.

Namun, Adita menegaskan apa yang disampaikan Menhub Budi Karya Sumadi bukan mengotak-kotakkan antara si kaya dan miskin. Ia menegaskan aturan baru tersebut untuk masyarakat dengan kemampuan finansial tinggi.

"Saat ini sedang dipersiapkan, belum ada yang bisa disampaikan lebih detail. Nanti akan disampaikan jika sudah ada yang bisa dipublikasikan," tutur Adita.

Budi sebelumnya mengatakan akan mengubah sistem tarif KRL, di mana ada skema subsidi tepat guna yang dilakukan. Masyarakat dengan ekonomi mampu, bakal membayar tarif KRL tanpa subsidi.

Jadi, tarif KRL tidak naik di 2023. Namun, ada kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil penumpang KRL.

"Tapi, tapi nanti pakai kartu. Saya yakin rekan-rekan wartawan punya kartu semua nanti. Jadi yang sudah berdasi, kemampuan finansialnya tinggi, mesti bayar lain. Kalau yang (tarif) averagesampai 2023 kami rencanakan tidak naik," ucapnya di Kantor Kemenhub, Selasa (27/12).

Meski belum ada rincian kenaikan tarif pasti, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub sempat mengusulkan tarif dasar KRL Commuter Line naik Rp2.000 dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 untuk jarak 25 kilometer (km) pertama.

Sementara itu, untuk tarif lanjutan KRL 10 km berikutnya tetap Rp1.000 atau tidak ada kenaikan.

[Gambas:Video CNN]

mata evolusi

Tarif KRL Orang Miskin dan Kaya Nodai Hakikat Angkutan Umum******

Pengamat mengkritik keras rencana Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mematok tarif KRL baru untuk orang kaya. Jika terwujud, itu menjadi ironi yang merusak hakikat angkutan umum.

Budi menegaskan tarif KRL tidak akan naik di 2023, tetapi bakal ada penyesuaian bagi kelompok masyarakat mampu. Orang kaya bakal membayar tarif KRL tanpa subsidi.

Skema kartu disiapkan Budi untuk membedakan profil penumpang KRL. Meski arah kebijakan ini belum jelas, Budi pede hal tersebut adalah langkah pas agar subsidi tepat sasaran.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan pihaknya tengah mengkaji pilihan-pilihan kartu perjalanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan membayar.

Adita menegaskan tarif KRL masih disubsidi negara lewat skema public service obligation(PSO). Namun, kenaikan biaya operasional belum dibarengi dengan kenaikan tarif.

"Maka perlu dilakukan berbagai upaya agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan," jelasnya dalam keterangan resmi.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menegaskan pihaknya sedang mengumpulkan data dari lembaga atau kementerian terkait untuk merumuskan kebijakan tarif KRL orang kaya.

Merespons bola liar yang bergulir, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang menyampaikan dua perspektif yang bisa membuka mata Kemenhub.

"Kalau menurut saya mengenai masalah tarif itu memang agak aneh atau ironis. Mungkin baru ada di Indonesia kalau misal itu (tarif KRL orang kaya) benar-benar terjadi, diaplikasikan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/12).

Deddy menegaskan di belahan dunia mana pun, termasuk Hong Kong, Jepang, hingga negara-negara Eropa, menerapkan tarif KRL yang sama. Tidak ada perbedaan tarif untuk orang kaya, miskin, tidak mampu, hingga setengah mampu.

Ia tak bisa membayangkan jika nanti ada warga negara asing (WNA) atau masyarakat di luar Jabodetabek yang datang ke Ibu Kota dan naik KRL malah ditanya data kekayaan, laporan pajak, hingga nomor pokok wajib pajak (NPWP).

"Semuanya diberlakukan tarif yang sama, apalagi transportasi KRL itu (angkutan) umum. Jadi menurut saya justru (perbedaan tarif) itu tidak tepat," tegas Deddy.

Kendati, Deddy setuju soal subsidi tepat sasaran. Menurutnya, mereka yang berpenghasilan di bawah upah minimum regional (UMR) bisa menjadi sasaran target subsidi tarif KRL.

Ia menyarankan sinergi pendataan masyarakat tidak mampu bisa dimulai dari RT/RW. Setelah itu, Kemenhub dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Sosial (Kemensos) perlu selaras dalam pengecekan data.

Deddy tak menutup mata soal kehadiran berbagai kartu dengan niat subsidi untuk orang miskin, seperti kartu Indonesia sehat (KIS) hingga kartu Jakarta pintar (KJP). Ia menyayangkan kartu subsidi transportasi tak kunjung ada.

"Jadi kalau semisal pemerintah mau menaikkan tarif, itu silakan, tapi yang disubsidi harus benar-benar yang tidak mampu. Itu ada semacam kartu transportasi, itu yang harus diaplikasikan. Saya pikir data-datanya bisa kalau misalnya ada niat yang baik," jelasnya.

Deddy menegaskan jangan sampai subsidi tepat sasaran ini menimbulkan kecemburuan sosial. Ia khawatir nantinya si kaya malah semena-mena dengan si miskin yang tarifnya lebih murah.

Menurutnya, perlu ada pendekatan sosiologis untuk penerapan perbedaan tarif KRL. Pasalnya, para penumpang kemungkinan tetap bercampur dalam gerbong yang sama.

"Memang tidak bisa serta-merta ini harus tarif si kaya, si miskin, atau tarif biasa, nanti akan blunder sosial malah menjadi petaka besar transportasi kita yang harusnya shifting angkutan umum berhasil malah gagal," ujarnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tarif Orang Miskin dan Kaya Sulit Diterapkan

Dewa kekayaan kota

Jasa Marga Catat 80.311 Kendaraan Tinggalkan Jakarta Saat Natal******

Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional mencatat sebanyak 80.311 kendaraan yang meninggalkan Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Hari Natal 2022. Jumlah ini meningkat 7,02 persen dibandingkan volume lalu lintastransaksi normal, yaitu 75.044 kendaraan.

Marketing and Communication Department HeadJasamarga Metropolitan Tollroad Irra Susiyanti mengatakan lalu lintas tersebut terdistribusi melalui dua gerbang tol (GT). Pertama, melalui GT Cengkareng, Jalan Tol Profesor Doktor Insinyur Sedyatmo.

"Peningkatan volume lalu lintas transaksi di GT Cengkareng sebanyak 7,03 persen atau terealisasi 65.028 kendaraan dibanding dari lalu lintas normal sebanyak 60.759 kendaraan," kata Irra dalam keterangan tertulis, Selasa (27/12).

Sementara itu, lalu lintas di Jawa Barat tercatat ada peningkatan pergerakan di GT Cileunyi Jalan Tol Padaleunyi. Pada GT ini, ada 25.830 kendaraan keluar dari Bandung menuju wilayah Rancaekek, Garut dan sekitarnya. Volume lalu lintas transaksi di GT tersebut meningkat 8,16 persen dari lalu lintas normal, yaitu sebanyak 23.880 kendaraan.

Lalu, volume lalu lintas transaksi dari arah sebaliknya atau yang menuju arah Bandung melalui GT Cileunyi tercatat 33.464 kendaraan atau meningkat 14,05 persen dibanding lalu lintas normal sebanyak 29.340 kendaraan.

[Gambas:Video CNN]

Adapun kendaraan yang melalui GT Pasteur Jalan Tol Padaleunyi terpantau sebanyak 32.827 kendaraan atau turun 2,49 persen dari lalu lintas normal menuju arah Bandung. Sedangkan, kendaraan yang meninggalkan kota Bandung melalui GT ini tercatat 33.357 kendaraan atau meningkat 0,01 persen dibanding lalu lintas normal sebanyak 33.266 kendaraan.

"Jasa Marga mengimbau kepada masyarakat agar mempersiapkan diri sebelum melakukan perjalanan dengan memastikan kondisi kendaraan siap jalan, kondisi pengemudi yang prima, memperhatikan kecukupan BBM dan saldo e-tolluntuk kenyamanan perjalanan," pungkas Irra.

[Gambas:Video CNN]

Perdana Menteri Kiri, harap hargai diri Anda sendiri.

5 Konglomerat dengan Kenaikan Harta Terbesar 2022******

Gelar konglomerat dunia masih menjadi perburuan jelang 2022 berakhir. Nama bos Twitter, Elon Muskterdepak dari posisi sebagai taipan paling tajir se-dunia.

Pada awal Desember, Forbes merilis daftar crazy rich dunia yang menempatkan Elon Musk sebagai orang terkaya dunia dengan harta US9 miliar (Rp3.423 triliun) menggeser takhta Bos Amazon Jeff Bezos yang hartanya turun dari US7 miliar menjadi US1 miliar.

Namun, posisi Elon Musk sebagai orang terkaya di dunia kini diambil alih oleh taipan mode asal Prancis Bernard Arnault dan keluarga. Bernard Arnault dan keluarga melesat langsung dua posisi dari urutan ketiga ke nomor satu mengungguli Elon Musk dan Jeff Bezos.

1. Bernard Arnault & keluarga

Bernard Arnault mengawasi gurita bisnis LVMH dari sekitar 70 merek fashion dan kosmetik, termasuk Louis Vuitton dan Sephora. Kekayaan Arnault pada awal Desember sebesar US8 miliar, kini meroket menjadi US6,6 miliar atau setara Rp2.762 triliun. Bahkan, nilai kekayaan itu meningkat pesat dari US0 miliar pada tahun lalu.

Kerajaan bisnis LVMH meluas pada Januari 2021 ketika Arnault dan keluarga mengakuisisi toko perhiasan Amerika Serikat (AS) Tiffany & Co seharga US,8 miliar. Nilai tersebut diyakini menjadi akuisisi merek mewah terbesar yang pernah ada.

2. Elon Musk

Harta Elon Musk sebesar US9 miliar atau setara Rp3.423 triliun pada awal Desember ini menguap cukup banyak sehingga posisinya turun ke urutan kedua konglomerat terkaya dunia. Kekayaan Musk saat ini menjadi US6,5 miliar saja alias setara Rp2.291 triliun.

Forbes bahkan menyebut Musk sebagai miliarder paling rugi tahun ini karena kehilangan hartanya sampai US5 miliar. Saham Tesla miliknya turun 60 persen dan Musk diklaim menghabiskan terlalu banyak uang untuk perusahaan yang baru diakuisisinya, yakni Twitter.

3. Gautam Adani

Gautam Adani sukses merangsek ke urutan tiga besar konglomerat dengan kenaikan harga terbesar sepanjang 2022. Padahal di awal Desember harta Adani hanya US miliar sebelum melesat ke US1,4 miliar atau setara Rp1.898 triliun. Bahkan, tahun lalu harta Adani hanya US,5 miliar.

Gautam Adani adalah Bos Adani Group yang berfokus dengan bisnis di pelabuhan, bandara, pembangkit listrik dan transmisi, energi hijau, minyak nabati, semen, real estate, dan masih banyak lagi. Konglomerat India ini bahkan tercatat sebagai penguasa Pelabuhan Mundra yang berstatus pelabuhan terbesar di India.

Adani juga mengakuisisi 74 persen saham di Bandara Internasional Mumbai alias bandara kedua tersibuk di India. Pada 2022 ini, Adani juga mengakuisisi aset Swiss Holcim senilai US,5 miliar dan menjadikannya sebagai pemilik perusahaan produsen semen terbesar kedua di India.

Di lain sisi, Adani bercita-cita untuk menjadi produsen energi hijau terbesar di dunia. Bahkan, konglomerat India itu mengatakan bakal berinvestasi hingga US miliar untuk proyek energi baru dan terbarukan (EBT).

4. Jeff Bezos

Bos Amazon Jeff Bezos harus menerima kenyataan pahit tersingkir dari peringkat pertama orang kaya dunia. Bahkan, posisinya di tiga teratas digantikan oleh nama baru, seperti Gautam Adani. Harta Bezos pada awal Desember ada US1 miliar sebelum anjlok ke US8,5 miliar saat ini atau setara Rp1.696 triliun.

Sama seperti Elon Musk, Jeff Bezos menjadi salah satu miliarder yang hartanya banyak menguap tahun ini. Forbes mencatat pundi-pundi uang milik Bos Amazon tersebut berkurang lebih dari US miliar selama tahun ini.

5. Warren Buffett

Dikenal sebagai "Oracle of Omaha," Warren Buffett adalah salah satu investor paling sukses sepanjang masa. Pada awal Desember, Buffett mengantongi kekayaan senilai US8 miliar dan bertengger di posisi lima.

Meski posisinya di nomor lima daftar konglomerat terkaya dunia belum tergantikan, harta kekayaan Warren Buffett tercatat menurun. Saat ini, CEO Berkshire Hathaway itu hanya mencatat pundi-pundi uang sebesar US6,3 miliar atau setara Rp1.661 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Penukaran Poin Super

Kadin Sorot Dampak Beras RI Termahal: Marak Impor, Petani Terancam******

Kamar Dagang Indonesia (Kadin) menyoroti mahalnya harga beras di Indonesia dibandingkan negara lain di Asia Tenggara.

Ketua Kadin Arsjad Rasjid mengungkapkan disparitas ini membuka peluang banjir impor beras dan mengancam petani dalam negeri.

"Jika perbedaan antara harga di dalam negeri dengan luar negeri terlalu besar, ada kecenderungan beras impor lebih murah, keinginan untuk mendatangkan beras dari luar negeri akan sangat tinggi. Kondisi ini bisa memberikan ancaman bagi petani," kata Arsjad dalam keterangan tertulis, Kamis (29/12).

Lewat laporan itu, World Bank melihat pentingnya investasi di bidang penelitian dan pengembangan, penyuluhan, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pertanian agar mampu meningkatkan produktivitas.

Arsjad juga mengingatkan impor beras cadangan pemerintah yang dilakukan oleh Perum Bulog tidak menjadi pengalih fokus dalam menjaga ketahanan pangan. Terlebih, kondisi ekonomi global yang mengalami krisis akibat perang Rusia-Ukraina belum usai.

"Dalam kondisi krisis global, komoditas pangan bisa ikut terimbas dan berdampak serius bagi rantai pasok (supply chain) perdagangan global, termasuk di sektor pangan," kata Arsjad.

"Gangguan pada pasokan berpotensi mendorong kenaikan harga, sehingga daya jangkau masyarakat menjadi lemah mengingat tingkat kesejahteraannya tidak mengalami peningkatan akibat krisis," sambungnya.

Menurut Arsjad, disparitas harga ini terjadi akibat kebijakan impor beras yang dilakukan Bulog untuk memenuhi CBP. Pemicu impor ini adalah penyusutan stok yang semula berjumlah 1 juta ton pada awal 2022 menjadi 587 ribu ton pada November 2022.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) ada dua wilayah yang memiliki harga beras eceran naik di atas 5 persen per 6 Desember 2022.

[Gambas:Video CNN]

Keduanya adalah Sulawesi Barat 6,6 persen dan Kalimantan Tengah sebesar 5,6 persen. Selain itu, ada sekitar 11 daerah yang masih defisit beras.

Padahal, jika melansir catatan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia masih mengalami surplus beras hingga 2021.

Kelebihan itu merupakan selisih antara produksi dan konsumsi yang terjadi di 16 provinsi. Sisanya mengalami defisit. Dari sisi persentase, surplus terbesar ada di Sulawesi Selatan, yaitu 235,5 persen.

"Jangan sampai kondisi krisis pangan terjadi di Indonesia, karena dampaknya bisa meluas ke masalah sosial," ucap Arsjad.