duta168 server thailand

akun profesional kaisar

Harga Emas Rontok Jadi Rp939 Ribu Imbas Kenaikan Suku Bunga The Fed******

Harga jual emasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp939 ribu per gram pada Kamis (3/11). Harga emastercatat turun Rp5.000 dibandingkan Rp944 ribu per gram pada perdagangan sebelumnya.

Sementara itu, harga pembelian kembali (buyback) turun Rp6.000, dari Rp830 ribu menjadi Rp824 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp521,8 ribu, 2 gram Rp1,82 juta, 3 gram Rp2,71 juta, 5 gram Rp4,49 juta, 10 gram Rp8,82 juta, 25 gram Rp22,18 juta, dan 50 gram Rp44,29 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX melemah 0,59 persen menjadi US.640,3 per troy ons. Harga emas di perdagangan spot menguat 0,24 persen ke US.639 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas melemah hari ini. Harga emas tertekan oleh penguatan dolar AS dan naiknya imbal hasil obligasi AS usai bank sentral AS (The Fed) kembali mengerek suku bunga acuan.

"Harga emas diperkirakan turun oleh penguatan dolar AS dan kenaikan imbal hasil obligasi AS," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

The Fed kembali menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin (bps) untuk yang keempat kalinya. Suku bunga ditetapkan sebesar 3,5-4 persen, tertinggi sejak Januari 2008.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.615 per troy ons dan resistance US.650 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

penyelamatan ekstrem

Elon Musk Bakal PHK 3.700 Karyawan Twitter?******

Elon Musk dikabarkan bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kepada 3.700 karyawan Twitter. Jumlah itu setara hampir setengah dari total karyawan Twitter.

Musk bersama tim penasihatnya diklaim tengah mempertimbangkan berbagai skenario untuk melakukan PHK massal. Tujuannya, demi memangkas biaya oeprasional.

Namun, skema PHK ini masih bisa berubah. Yang pasti, karyawan yang kena PHK akan mendapat uang pesangon selama 60 hari.

Kendati demikian, Musk sempat membantah pemberitaan New York Times yang mengatakan akan terjadi PHK besar-besaran di Twitter setelah akuisisi dirampungkan bos Tesla dan SpaceX tersebut.

"Ini salah," bantah Musk soal kabar PHK, tulisnya di Twitter pada Senin (31/10).

Namun, kini muncul kabar bahwa daftar PHK disusun dan diberi peringkat berdasarkan kontribusi individu terhadap kode Twitter selama mereka bekerja di perusahaan. Penilaian diklaim dilakukan oleh personel Tesla dan manajer Twitter.

Terlepas dari kepastian kabar PHK ini, Musk sudah memecat tiga eksekutif Twitter usai dia merampungkan akuisisi pada Jumat (28/10). Yakni, mantan CEO Parag Agrawal, mantan CFO Ned Segal, dan mantan Chief Legal Officer Vijaya Gadde.

Secara total, Musk harus merogoh sekitar US1,9 juta (Rp1,9 triliun) untuk membayarkan pesangon ketiga eksekutif Twitter tersebut.

Menurut perusahaan riset Equilar, dikutip dari Forbes, pesangon khusus untuk mantan CEO Twitter Parag Agrawal menjadi yang paling besar.

Nominalnya mencapai US$ 57,4 juta atau setara Rp897 miliar (asumsi kurs Rp15.630 per dolar AS).

Sementara, eks CFO Ned Segal diperkirakan mendapatkan pesangon US,5 juta alias Rp696 miliar. Lalu, mantan Chief Legal Officer Vijaya Gadde akan mengantongi US juta (Rp312 miliar).

Rincian tersebut termasuk dengan gaji dan tunjangan satu tahun. Rinciannya, Agrawal menerima US3 ribu dan Segal serta Gadde masing-masing menerima US0 ribu.

"Eksekutif yang dipecat harus mendapatkan pembayaran (pesangon) ini, kecuali Elon Musk memiliki alasan untuk memberhentikan dengan penyebab dalam kasus ini biasanya karena mereka melanggar hukum atau melanggar kebijakan perusahaan," kata Direktur Penelitian Equilar Courtney Yu kepada Reuters, Jumat (28/10).

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan ini, waktu itu

Kemnaker Mulai Terima Informasi PHK Massal di Industri Padat Karya******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai mengambil tindakan setelah menerima beberapa informasi terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengaku ada informasi terkait PHK massal di Indonesia, khususnya di sektor garmen, tekstil hingga alas kaki.

"Kami telah menerima beberapa informasi terkait jumlah PHK, khususnya di sektor industri padat karya orientasi ekspor, seperti garmen, tekstil, dan alas kaki," katanya dalam rilis resmi, Rabu (2/11).

Selain melakukan pengecekan, Kemnaker mengaku siap melakukan pendampingan diskusi antara perusahaan dan karyawan. Diharapkan, ada kesepakatan bersama agar terhindar dari masalah PHK massal di tengah gejolak ekonomi dunia.

"Semangat musyawarah mufakat kami yakin dapat mengatasi kendala atau tantangan di setiap perusahaan, dan untuk itu kemnaker dan dinas-dinas tenaga kerja di seluruh Indonesia siap mendampingi pencapaian mufakat tersebut," jelasnya.

Putri menjelaskan maraknya PHK belakangan ini terjadi karena dampak pandemi covid-19 yang masih terasa, transformasi bisnis di era digital, hingga geopolitik global yang berdampak pada melemahnya daya beli di sejumlah negara tujuan ekspor produk Indonesia.

"Kami juga berharap kiranya dinas-dinas tenaga kerja dapat terus memantau kondisi ketenagakerjaan di daerah masing-masing daerah dan melaporkannya kepada Kemnaker," pungkas Putri.

[Gambas:Video CNN]

penjelajah bintang

Bappebti Targetkan Bursa Kripto Diluncurkan Akhir Tahun******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terus mengejar peluncuran bursa kripto yang ditargetkan rilis akhir 2022.

Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan pihaknya sedang mengupayakan realisasi bursa kripto dalam waktu dekat, paling tidak sebelum pengawasan beralih ke OJK.

"Saya tidak bisa jawab dengan pasti (kapan kepastian bursa kripto rilis). Jadi dengan adanya RUU PPSK ini saya juga harus melihat kondisi-kondisinya, tetapi arahan dari Pak Menteri kita akan segerakan bursa kripto ini," kata Didid kepada awak media, Rabu (2/11).

Didid menegaskan, absennya bursa kripto membuat Bappebti harus bekerja dua hingga tiga kali lebih keras. Oleh karena itu, kehadiran bursa kripto sangat diharapkan. Namun, pihaknya masih harus melihat situasi dan kondisi saat ini.

"Gak ada bursa, kami kerjanya jadi 2-3 kali lebih keras. Dengan adanya bursa itu sudah setengah kerjaan kami sudah akan (selesai). Artinya kami berkeingan keras tapi harus bisa melihat situasi kondisi ini harus diperhitungkan," katanya.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya juga mengamini rencana perilisan bursa kripto tersebut.

"Terkait bursa (kripto), kita harapannya dalam waktu dekat tahun ini bursa kripto sudah diterbitkan. Karena memang dalam sistem kita sebenarnya sudah ada dan kita terus memperbaiki dan mengecek ini," katanya.

Tirta menjelaskan, untuk mewujudkan bursa kripto perlu adanya perampungan revisi Peraturan Bappebti (Perba) 8/2021.

"Kesiapan sistem kemarin harusnya kita cek lagi karena ada beberapa perubahan, terutama dari revisi Perba 8/2021 harus menyesuaikan lagi," kata Tirta.

Revisi Perba 8/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka diharapkan selesai November ini. Jika sudah selesai, barulah bursa kripto diharapkan rilis akhir 2022.

Di lain sisi, kripto saat ini masuk dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan alias RUU PPSK.

Aturan tersebut digodok dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Selama ini, kripto diatur oleh Bappebti. Tapi, dalam RUU PPSK aset kripto masuk sebagai inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK). Konsekuensinya, pengawasan dan regulasi aset kripto OJK dan Bank Indonesia (BI).

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa Bappebti sudah punya peraturan ideal soal kripto. Jadi, harus dilibatkan dengan RUU PPSK tersebut.

"Maka, RUU PPSK idealnya disinkronkan dengan pengaturan di dalam Perba 8/2021 karena sama-sama bicara soal aturan aset kripto. Jangan ada dualisme antara Bappebti dengan otoritas lainnya, karena bisa menghambat pengembangan aset kripto," katanya dalam acara yang sama.

Selama penyusunan RUU berlangsung, arah pengaturan RUU PPSK terkait aset kripto dinilai menimbulkan kebingungan atas posisi aset kripto di bawah OJK dan BI sebagai mata uang, atau tetap sebagai komoditas.

Di lain sisi, BI tengah menyusun CBDC (Central Bank Digital Currency) atau rupiah digital dalam RUU PPSK.

[Gambas:Video CNN]

Hiburan Korea Band Kecilku

Twitter Digugat Karyawan Usai PHK Massal dari Elon Musk******

Para karyawan Twittermenggugat perusahaannya imbas rencana pemilik baru, Elon Musk, yang ingin melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kepada setengah karyawannya atau 3.700 orang.

Dikutip Reuters, karyawan Twitter telah melayangkan gugatan terhadap perusahaan di pengadilan federal San Fransisco.

Mereka berargumen keputusan PHK Twitter melanggar WARN Act. Aturan ini mengatur perusahaan yang memiliki 100 karyawan atau lebih wajib memberi tahu karyawannya tentang pemutusan hubungan kerja 60 hari sebelumnya.

Perusahaan juga harus memberikan upah pesangon selama 60 hari kepada pekerja.

Pengacara penggugat juga tengah menyelidiki kemungkinan ada diskriminasi dalam pemilihan karyawan yang bakal di PHK tersebut.

Pihak Twitter tidak menanggapi permintaan komentar. Namun pada Jumat (4/11) malam, Musk berkicau mengenai persoalan ini.

"Semua orang yang keluar ditawari tiga bulan uang pesangon, artinya 50 persen lebih banyak dari yang diwajibkan secara hukum," cuit Musk di akun Twitternya @elonmusk.

[Gambas:Twitter]

Hati iblis yang tak terbatas

Waroeng SS Cabut Surat Pemotongan Gaji Penerima BSU******

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan Waroeng SS (Spesial Sambal) akhirnya mencabut surat pemotongan bantuan subsidi upah (BSU) bagi karyawannya yang menerima subsidi tersebut.

"Setelah dilakukan mediasi akhirnya Dirut Waroeng SS mencabut surat pemotongan bagi karyawannya yang menerima BSU. Hal ini tertuang dalam pernyataan yang diketuai Kadisnakertrans DIY, Arya Nugrahadi," kata Anwar kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/11).

Sebelumnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Yogyakarta memberikan waktu tiga hari kepada Waroeng SS untuk membatalkan pemotongan gaji bagi pekerja penerima BSU.

Disnakertrans Yogyakarta mengaku telah mengirimkan nota hasil pemeriksaan bersama tim khusus, terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan pada 31 Oktober lalu.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus mengatakan nota pemeriksaan telah diberikan pada Selasa (1/11) kemarin dan manajemen diharapkan untuk meresponsnya paling lama tiga hari setelah nota diterima.

Pertama, isinya mengingatkan untuk mencabut surat edaran terkait dengan pemotongan gaji atau upah pekerja penerima BSU. Intinya, mencabut atau membatalkan. Itu saja. Sudah dikasih nota peringatan," ujarnya saat dihubungi pada Rabu (2/11).

"Terhitung tiga hari, berarti sampai Jumat (batas waktunya). Nanti kita tunggu jawabannya," lanjut Amin.

Disnakertrans Yogyakarta juga meminta Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) yang diterjunkan Menaker Ida Fauziyah memantau kepatuhan Waroeng SS terhadap nota pemeriksaan.

"Sebenarnya kami menunggu ada pengadu (pemotongan BSU) dari Waroeng SS, nanti tentu kita lindungi. Kalau memang ada, tentu jauh lebih kuat lagi," imbuh dia.

Amin menekankan persoalan Waroeng SS tak berhenti pada kasus pemotongan gaji penerima BSU saja. Pemeriksaan akan dilanjutkan untuk hal lain.

Salah satunya, adalah kewajiban mendaftarkan seluruh karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Amin, masih ada sebagian karyawan Waroeng SS yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang notabene menjadi acuan calon penerima BSU.

"Bertahap dulu, kita pastikan tidak ada pemotongan (gaji akibat penerima BSU) dulu, digagalkan atau dicabut, gitu. Maka selanjutnya pemeriksaan lagi," jelas Amin.

[Gambas:Video CNN]