sg slot 88

Budaya menaklukkan dunia lain

Bandara Kertajati Bakal Layani Penerbangan Reguler******

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati akan melayani penerbanganreguler atau penerbangan komersial berjadwal.

Direktur Utama BIJB Muhamad Singgih menerangkan saat ini bandara tersebut hanya melayani pengiriman kargo ke seluruh wilayah di Indonesia. Tetapi, mulai bulan ini siap digunakan sesuai fungsinya untuk melayani penumpang.

"Jadi untuk rute domestik pun belum (ada), tapi kita seiring waktu akan usahakan untuk di tahun ini, di November atau Desember dimulai segera lah," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/11).

"Di Kertajati ini, akan kita mulai dengan penerbangan umrah. Jadi selama ini belum melayani penumpang, hanya kargo. Ini nanti kita mulai," jelasnya.

Singgih berharap pemerintah bisa menyelesaikan akses jalan untuk menuju Bandara Kertajati. Tujuannya agar masyarakat sekitar bisa memilih Bandara Kertajati saat melakukan perjalanan menggunakan pesawat.

"Saya kira kan begini, dari Bandung ke Kertajati sementara waktu kan 2,5 jam (waktu tempuh) kalau aksesnya belum selesai. Jadi, mungkin itu bisa dipertimbangkan kementerian atau pemerintah," terang dia.

Meski nantinya Bandara Kertajati membuka penerbangan reguler, pengiriman kargo akan tetap bisa dilakukan. Bahkan, kapasitas untuk penerbangan kargo akan ditingkatkan.

"Dari Januari sampai sekarang kita sudah melayani kurang lebih 6.000 ton pengiriman kargo. Di November ini kapasitas kargo tersebut akan kita tingkatkan. Jadi kita akan melakukan apa yang kita bisa," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Fantasi dan Legendaris

Cegah PHK Massal, Menperin Bentuk Satgas Pengamanan Industri Tekstil******

Kementerian Perindustrian membentuk Satuan Tugas Pengamanan Krisis Industri Tekstil, Kulit Dan Alas Kaki di tengah ancaman badai PHKyang melanda pekerja di sektor tersebut.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan tim bertugas menginventarisasi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki yang terdampak oleh krisis perekonomian global.

Tim juga bertugas mempersiapkan langkah-langkah mitigasi untuk industri tekstil dan produk tekstil dan alas kaki yang dilaporkan sejumlah asosiasi mengalami perlambatan.

Sebagai informasi, ancaman badai PHK tengah mengintai pekerja di sektor padat karya, salah satunya industri tekstil.

Ancaman itu disampaikan Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit. Ia menyebut perusahaan garmen (tekstil) dan sepatu (alas kaki) terpaksa menempuh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pasalnya, order atau pesanan berkurang. Bahkan, ada pembeli yang membatalkan pesanan, meski produksi sudah dilakukan.

"Sudah produksi disuruh hold. Sehingga, PHK mulai terjadi sejak saat ini dan diperkirakan hingga 2023 mendatang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

[Gambas:Video CNN]

Di tengah ancaman itu, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan saat ini sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.

Kondisi itu diakui Kementerian Perindustrian. Pada  kuartal III-2022, industri TPT memang tumbuh mencapai 8,09 persen (yoy). Namun, itu mengalami perlambatan secara kuartal ke kuartal (qoq), terkontraksi hingga minus 0,92 persen dibandingkan triwulan II-2022.

Meski begitu, ekspor secara kumulatif industri itu masih mengalami kenaikan sebesar 15,6 persen sampai dengan September 2022 bila dibandingkan data yang pada periode yang sama pada 2021.

Sementara itu, industri alas kaki, kulit, dan barang dari kulit tumbuh 13,44 persen (yoy) pada periode ini. Ekspor alas kaki secara kumulatif sampai dengan September 2022 juga masih mengalami kenaikan sebesar 35,0 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja pertumbuhan subsektor ini masih cukup tinggi, disebabkan pengalihan order dari China dan Vietnam ke Indonesia, sehingga PDB nasional masih positif. Namun demikian, Kemenperin terus mewaspadai dampak krisis global.

Agus mengatakan agar ancaman badai PHK di sektor padat karya itu tak benar-benar terjadi, pihaknya akan menjalankan beberapa strategi.

"Pertama, kami upayakan pencarian pasar baru untuk ekspor bagi sektor industri. Kami mencoba buka akses untuk pasar ke Amerika Latin dan Selatan, Afrika, negara-negara Timur Tengah, dan Asia," katanya.

Kedua, memperkuat penguasaan pasar dalam negeri, dengan menggencarkan dan mendorong promosi serta kerja sama lintas sektoral agar program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) semakin tumbuh.

"Melalui program ini juga akan menumbuhkan sektor industri itu sendiri," imbuhnya.

Ketiga, memperkuat daya saing industri dengan kemudahan akses bahan baku, penguatan ekosistem usaha, dan penguatan sistem produksi.

"Kita bisa lihat dengan berbagai instrumen seperti BMDTP, juga larangan terbatas (lartas), dan banyak lagi instrumen lain yang bisa kita pergunakan," ujarnya.

Armada Abyss EVE

Menaker Sebut PHK di Indonesia Tembus 10.765 Kasus Sepanjang 2022******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan ada 10.765 kasus pemutusan hubungan kerja alias PHKper September 2022. Jumlah tersebut diklaim turun dari dua tahun sebelumnya.

"Data per September (2022) ini yang diinput sejumlah 10.765 (kasus PHK karyawan)," kata Ida dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Berdasarkan data paparan Ida, PHK berdampak pada 18.911 karyawan pada 2019. Angka tersebut meroket pada 2020 menembus 386.877 kasus. Namun, menurun pada 2021 ke angka 127.085 sebelum akhirnya kembali turun ke 10.765 per September 2022 ini.

Ida juga menjelaskan penurunan jumlah penduduk usia kerja (PUK) yang terdampak Covid-19. Pada Agustus 2020 tercatat ada 29,12 juta pekerja terdampak Covid-19, lalu turun ke angka 21,32 juta pekerja pada Agustus 2021.

"Alhamdulillah di Agustus 2022 ini kita lihat bahwa penduduk usia kerja (PUK) yang terdampak Covid-19 turun sangat signifikan menjadi 4,15 juta," paparnya.

Lebih lanjut, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan Ida, terjadi peningkatan penciptaan lapangan kerja pada Agustus 2022 dibanding tahun lalu.

"Jadi total penduduk yang bekerja ada 130,35 juta (per Agustus 2022). Selisihnya ada 4,25 juta. Jadi secara umum penciptaan lapangan kerja pasca covid meningkat 4,25 juta orang," ujarnya.

Lapangan pekerjaan terbanyak disumbang oleh sektor primer (pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pertambangan, penggalian). Disusul sekunder (industri, konstruksi, listrik, gas, air, sampah, limbah) dan terakhir sektor tersier (perdagangan dan jasa).

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali modern setiap hari

Buruh Tuntut UMP 2023 Naik 30 Persen Usai Ekonomi Tumbuh 5,72 Persen******

Buruhmendesak pemerintah untuk menaikkan UpahMinimum Provinsi (UMP) sampai dengan 30 persen pada 2023 mendatang.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan tuntutan disuarakan terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 2022 yang moncer hingga 5,72 persen.

Ia mengatakan pertumbuhan itu merupakan momentum tepat untuk meningkatkan pendapatan rakyat, termasuk buruh.

Nining mengatakan pemerintah seharusnya berani mengambil langkah tegas menaikkan UMP di tengah berbagai situasi ekonomi yang sedang dihadapi agar Indonesia tidak masuk dalam jurang resesi. Dengan menaikkan upah, maka berpengaruh pada kesejahteraan dan daya beli masyarakat sehingga ekonomi bisa dipacu.

"Kita bisa lihat bagaimana beban kesulitan yang semakin dalam di masa pandemi, upah tidak ada kenaikan, korban dirumahkan upah tidak dibayar, PHK semena-mena, kenaikan BBM, omnibus law semakin memperparah kondisi ekonomi buruh karena upah buruh naik berdasarkan inflasi," jelasnya.

Suara sama juga disampaikan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat. Ia juga menuntut kenaikan UMP 2023.

Kendati demikian, dirinya memberikan angka kompromi kepada pemerintah.

"Angka yang kami usulkan ada di 13 persen dengan asumsi, yang pertama inflasi kami menghitungnya itu kan baru kuartal III, kalau kita asumsi inflasi mungkin sudah di angka 6 persen. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi menggunakan angka sekitar 5 persen," jelasnya.

Mirah lantas menyinggung soal inflasi pangan yang diklaim sudah mencapai 14 persen. Selain itu, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dia rata-ratakan di angka 30 persen.

"Jadi sebenarnya bukan 13 persen, tapi lebih dari 13 persen. Angka 13 persen adalah angka kompromi yang kami juga sangat memahami kondisi pemerintah dan kondisi perusahaan saat ini di situasi pasca covid," tutur Mirah.

Namun, Mirah dengan tegas meminta Dewan Pengupahan Nasional (Dapenas) untuk berhenti membicarakan kenaikan UMP dengan dasar PP Nomor 36 Tahun 2021.

"Kalau kami dari ASPEK Indonesia mengusulkan, meminta kepada pemerintah untuk perhitungan UMP 2023 berdasarkan perhitungan menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015 di mana menggunakan inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Tidak menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021," tegas Mirah.

Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi demontrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).

Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

"Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam keterangannya.

Tuntutankeduaadalah menolak PHK dengan dalih resesi. Dan tuntutan terakhir yakni menolak omnibus law.

"Kami menolak omnibus lawuntuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan omnibus law," tutur Said.

Menaker Ida Fauziyah mengatakan bahwa penetapan UMP bakal dilakukan pada 21 November 2022. Saat ini, sedang dalam proses pembahasan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Dirjen PHI Jamsos).

Dewan Pengupahan Nasional sendiri telah mencapai beberapa kesepakatan terkait Upah Minimum 2023, termasuk penetapan untuk UMP dilakukan paling lambat 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

Nantinya, UMP 2023 ditetapkan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Beberapa komponen yang dipertimbangkan di antaranya inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dan bersinar di Hong Kong

Ridwan Kamil Buka Suara soal Marak Ancaman PHK Pekerja******

Gubernur Jawa Barat (Jabar)Ridwan Kamil memaparkan strategi menahan gelombang PHK di tengah krisis global.

Pria yang akrab disapa Emil ini mengungkapkan pemerintah provinsi (pemprov) akan terus meningkatkan perlindungan dan kemudahan berusaha.

"Kalau market-nya tidak ada kan susah. Ada wilayah yang memang tidak dalam kontrol birokrasi, itu sudah hukum pasar. Tapi perlindungan-perlindungan kemudahan (berusaha) terus kita lakukan," ujar Emil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (7/1).

Dengan masuknya investasi, Emil berharap bisa meredam risiko PHK seiring meningkatnya ketersediaan lapangan kerja.

"Setiap tahun investasi kan nomor satu. Tahun lalu masuk Rp136 triliun menghasilkan 136 ribu pekerjaan," kata dia.

Pekan lalu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta seluruh pihak mengedepankan dialog untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri.

Kemnaker, sambung Indah, telah melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga, dinas ketenagakerjaan, serta mitra terkait untuk memantau perkembangan isu PHK.

Salah satu sektor yang rentan PHK adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Pembunuhan mutlak

Pengusaha Minta Jual******

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto menyinggung soal jual-beli baju bekas(thrifting)impor yang harus ditindak tegas.

Anne menyebut sudah banyak kebijakan di Indonesia, terutama terkait industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Namun, penegakannya masih belum jelas.

"Mengenai thrifting baju bekas. Itu sudah kami sampaikan sebetulnya, ketentuan Indonesia peraturannya sudah ada. Hanya memang kepastian penegakan hukumnya dari pemerintah, dalam hal ini juga wakil rakyat di sini, untuk memahami ini harus segera ditindak secara tegas," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

"Jadi kalau itu baju bekas impor ilegal, seharusnyalabelling-nya tidak pakai label Indonesia karena itu sudah menjadi ketentuan di peraturan menteri perdagangan (permendag)," tuturnya.

Anne turut mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa dunia saat ini tidak baik-baik saja. Ia mengingatkan Indonesia perlu waspada.

"Karena memang 2023 buyer-buyerdunia ini sudah kasih forecastdanforecast-nya tidak sama dengan mereka kasih kita 2022 dan saat mereka kasih kita 2021. Jadi mereka sendiri juga bingung. Demand-nya saat ini masih oke, tapi makronya tidak oke di 2023," paparnya.

Tren thrifting beken beberapa tahun ini belakangan. Namun, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) akhirnya memusnahkan pakaian bekas impor sebanyak 750 bal senilai Rp9 miliar di Pergudangan Gracia, Karawang, Jawa Barat, Jumat (12/8).

Pemusnahan ini seiring dengan laporan masyarakat terkait penyebaran pakaian bekas impor. Padahal, impor tersebut jelas dilarang.

"Ini banyak sekali 750 bal. Kira-kira nilainya Rp8 miliar sampai dengan Rp9 miliar," ungkap Zulhas kepada wartawan.

Selain dilarang, impor pakaian bekas juga merugikan industri tekstil dalam negeri. Pasalnya, produk itu dijual murah, sehingga banyak masyarakat yang lebih tertarik membeli pakaian bekas impor.

Pemerintah telah melarang bisnis jual beli pakaian bekas impor. Hal tersebut tertuang dalam Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

[Gambas:Video CNN]