arenampo

Jiwa naga di dunia ini

Bahlil Tegaskan Tidak Ada Perlakuan Khusus untuk Investor Rempang******

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak memberikan perlakuan khusus untuk investor yang akan berinvestasi di Rempang, Kepulauan Riau.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin, Bahlil mengatakan investor asal China itu bisa digaet setelah melakukan komunikasi intens sebelumnya.

Bahkan, ia pun sempat datang langsung ke Negeri Tirai Bambu untuk mengecek langsung perusahaan tersebut.

Menurut Bahlil, pengembangan investasi di Rempang, merupakan upaya pemerintah dalam menggalakkan hilirisasi.

Pemerintah menilai perlu memperluas cakupan hilirisasi setelah sukses dengan nikel melalui hilirisasi pasir kuarsa atau pasir silika di Batam.

Pasir kuarsa atau pasir silika merupakan bahan baku kaca dan solar panel yang saat ini menjadi salah satu pilihan sumber energi terbarukan.

Bahlil pun menilai investor asal China tersebut, yakni Xinyi Group, merupakan mitra strategis untuk mendukung pengembangan hilirisasi pasir kuarsa, sehingga setelah mengunjungi pabriknya di China, Bahlil pun meminta mereka untuk bisa berinvestasi di Tanah Air.

"Sekali lagi saya clear-kan, kami tidak pernah membeda-bedakan perusahaan-perusahaan mana (yang akan berinvestasi)," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi tanpa batas dimulai dari sungai

Kronologi Antam vs Budi Said, Diskon Berujung Ganti Rugi 1,1 Ton Emas******

Kasus PT Antam (Persero) Tbk vs Budi Said yang merupakan crazy rich Surabaya memanas sejak 2020 lalu.

Budi Said mengklaim dirinya sebagai konsumen Antam di Butik Emas LM Surabaya tidak mendapatkan haknya. Ia menyebut kasus ini bermula dari diskon yang diklaim ditawarkan Antam.

Perseteruan ini disebut sudah pernah coba didamaikan. Namun, mediasi pada 18 Maret 2020 dan 22 April 2020 gagal.

- Gugatan Budi Said

Gugatan Budi didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Jumat, 7 Februari 2020 dengan nomor perkara 58/Pdt.G/2020/PN Sby. Berdasarkan gugatan tersebut, Antam diklaim menjanjikan diskon untuk transaksi yang dilakukan Budi.

Budi mengklaim sudah membayar pembelian emas batangan 24 karat Antam seberat 7,07 ton pada 2018 lalu. Namun, ia mengaku hanya menerima emas Antam sebanyak 5,9 ton, di mana selisihnya 1,1 ton tidak pernah diterima.

Dalam salah satu petitum gugatan ia meminta PN Surabaya menghukum tergugat I alias Antam untuk membayar kerugian kepada penggugat sebesar Rp817,46 miliar, diambil dari harga emas batangan Antam Lokasi Butik Emas LM-Surabaya Pemuda seberat 1.136 kilogram. Ganti rugi ini setara emas Antam 1,1 ton.

Nantinya, nilai ganti rugi tersebut disesuaikan dengan fluktuasi nilai emas dari pengumuman situs resmi Antam www.logammulia.com.

- PN Surabaya vonis Antam ganti rugi

Dalam amar putusannya pada 13 Januari 2021, majelis hakim PN Surabaya menerima dan mengabulkan sebagian gugatan Budi Said. Maka, Antam diharuskan membayar ganti rugi Rp817,46 miliar atau menyerahkan emas seberat 1,13 ton kepada Budi.

Selain Antam, majelis hakim juga menghukum tergugat Eksi Anggraeni membayar kerugian materiil kepada Budi sebesar Rp92,09 miliar.

Baik Antam dan Eksi juga dihukum secara tanggung renteng (hoofdelijk) membayar kerugian immateriil kepada Budi Rp500 miliar.

- Antam Ajukan Banding

Antam membantah menjanjikan harga diskon dalam transaksi Budi Said. Mereka mengklaim hanya bertransaksi dengan harga yang dikeluarkan secara resmi oleh perusahaan.

Mereka kekeh tetap berada pada posisi tidak bersalah atas gugatan Budi Said. Kunto Hendrapawoko yang saat itu menjabat SVP corporate secretary Antam menegaskan pihaknya mengajukan banding atas putusan 13 Januari 2021 tersebut.

"Perusahaan merasa dirugikan dengan kasus yang dilakukan segelintir oknum terhadap Butik Surabaya dan telah mengajukan gugatan kepada Budi Said atas pencemaran nama baik serta menuntut ganti rugi," katanya kala itu.

- Budi Kalah Banding, Antam Kalah Kasasi

Budi yang menang di PN Surabaya sempat kalah di tingkat banding. Namun, ia akhirnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

MA lantas memutuskan Antam kalah kasasi dalam kasus versus Budi Said. Ini tertuang dalam putusan MA dengan nomor register 1666 K/PDT/2022 yang disahkan pada 29 Juni 2022.

Majelis hakim yang memutus perkara Budi Said melawan Antam, yaitu Panji Widagdo, Rahmi Mulyati, dan Maria Anna Samiyati.

- Antam Tolak Bayar 1,1 Ton Emas

Antam menolak membayar 1,13 ton emas batangan kepada crazy rich Surabaya Budi Said. Perusahaan memilih menyiapkan strategi lanjutan menghadapi tuntutan Budi di MA.

"Perusahaan menegaskan bahwa tetap berada pada posisi yang kuat dalam perkara ini dan telah melaksanakan hak dan kewajiban atas seluruh transaksi dengan itikad baik," ungkap Corporate Secretary Division Head Antam Syarif Faisal Alkadrie, dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (29/8/2022).

- MA Tolak PK Antam

Crazy rich Surabaya Budi Said kembali menang di tingkat Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA). Permohonan PK ini diajukan Antam yang diwakili Nicolas D Kanter selaku Direktur Utama.

Amar putusan PK tersebut diputus 12 September 2023 lalu dan diunggah di laman resmi MA dengan nomor perkara 554 PK/PDT/2023.

Ketua majelis PK ini Yakup Ginting dengan anggota majelis Muh Yunus Wahab dan Nani Indrawati. Selain itu, ada Prasetyo Nugroho selaku panitera pengganti.

Corporate Secretary Division Head Antam Syarif Faisal Alkadrie mengatakan pihaknya menghormati putusan MA tersebut. Namun, perusahaan masih menunggu salinan putusan.

Ia berdalih PT Antam telah menyerahkan semua barang sesuai dengan kuantitas yang dibayar oleh penggugat kepada pihak yang diberi kuasa. Adapun pembayaran emas mengacu pada harga resmi yang berlaku saat itu.

"Adapun tuduhan dari penggugat dilakukan oleh oknum yang bertindak di luar wewenang dan tidak sesuai dengan aturan perusahaan," kata Faisal kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/9).

[Gambas:Video CNN]

Bertemu dengan dewi dua dimensi di dunia lain

Bahlil Tegaskan Tidak Ada Perlakuan Khusus untuk Investor Rempang******

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak memberikan perlakuan khusus untuk investor yang akan berinvestasi di Rempang, Kepulauan Riau.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin, Bahlil mengatakan investor asal China itu bisa digaet setelah melakukan komunikasi intens sebelumnya.

Bahkan, ia pun sempat datang langsung ke Negeri Tirai Bambu untuk mengecek langsung perusahaan tersebut.

Menurut Bahlil, pengembangan investasi di Rempang, merupakan upaya pemerintah dalam menggalakkan hilirisasi.

Pemerintah menilai perlu memperluas cakupan hilirisasi setelah sukses dengan nikel melalui hilirisasi pasir kuarsa atau pasir silika di Batam.

Pasir kuarsa atau pasir silika merupakan bahan baku kaca dan solar panel yang saat ini menjadi salah satu pilihan sumber energi terbarukan.

Bahlil pun menilai investor asal China tersebut, yakni Xinyi Group, merupakan mitra strategis untuk mendukung pengembangan hilirisasi pasir kuarsa, sehingga setelah mengunjungi pabriknya di China, Bahlil pun meminta mereka untuk bisa berinvestasi di Tanah Air.

"Sekali lagi saya clear-kan, kami tidak pernah membeda-bedakan perusahaan-perusahaan mana (yang akan berinvestasi)," katanya.

[Gambas:Video CNN]

dewa dan setan

Cara Daftar Uji Coba Kereta Cepat Jakarta******

Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membuka pendaftaran uji coba operasional kereta cepatsecara gratis bagi masyarakat umum mulai hari ini, Minggu (17/9).

"Kegiatan uji coba operasional ini memberikan kesempatan kepada masyarakat merasakan pengalaman menggunakan kereta api dengan kecepatan tinggi hingga 350 km per jam," General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa dalam rilis resmi, Sabtu (16/9).

Kegiatan uji coba ini akan dilakukan hingga 30 September dengan kuota terbatas yakni 500 tempat duduk untuk setiap perjalanan Kereta Cepat.

Kemudian pendaftaran tahap 2 dibuka pada 24 September untuk keberangkatan tanggal 25 sampai 30 September 2023.

Eva mengatakan masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan uji coba ini sudah bisa melakukan pendaftaran melalui situs https://ayonaik.kcic.co.id/.

Berikut ketentuan berpartisipasi dalam uji coba kereta cepat.

1. Setelah melakukan pendaftaran, calon penumpang akan mendapatkan email sebagai bukti pendaftaran.

2. Satu pendaftar bisa melakukan pemesanan untuk maksimal dua penumpang.

3. Satu NIK hanya dapat melakukan pemesanan satu kali selama masa uji coba

4. Pemesan wajib mengisi data diri dan memilih jadwal keberangkatan serta menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku.

5. Perjalanan berlaku pulang pergi dan wajib mengikuti sesuai jadwal KA.

6. Pada hari H perjalanan, calon penumpang wajib melakukan verifikasi kepada petugas KCIC dengan menunjukkan bukti pendaftaran dan kartu identitas.

Lihat Juga : Operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung Libatkan 852 Pekerja China

Selama masa uji coba terbatas, setiap hari KCIC menyediakan empat jadwal perjalanan pulang pergi (PP) sehingga total terdapat delapan perjalanan yang beroperasi.

Dari empat jadwal tersebut, dua diantaranya merupakan keberangkatan Stasiun Halim dan dua lain keberangkatan Stasiun Tegalluar dengan waktu keberangkatan sebagai berikut :
1. Relasi Stasiun Halim - Tegalluar PP : Pukul 09.00 WIb dan 14.00 WIB

2. Relasi Stasiun Tegalluar - Halim PP : Pukul 09.00 WIB dan 14.00 WIB

Untuk memastikan keselamatan penumpang, masyarakat yang ada dalam manifes perjalanan dilindungi oleh asuransi perjalanan.

"Karena itu penting bagi calon penumpang untuk mengisi data diri dengan baik dan benar ketika melakukan pendaftaran," kata Eva.

KCIC juga mengimbau agar calon penumpang memperhatikan jadwal KA Cepat yang dipilih dan datang selambat-lambatnya satu jam sebelum jadwal keberangkatan untuk menghindari antrean.

Bagi calon penumpang yang ingin menuju Stasiun KA Cepat Halim bisa melalui akses jalan DI Panjaitan yang telah dibuka untuk umum.

Lihat Juga : DPR ke Erick soal Jokowi Ajak Artis Nikmati Kereta Cepat: Kami Kapan?

Sementara itu, untuk masyarakat yang berada di area Bandung, KCIC bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memudahkan masyarakat menjangkau Stasiun Tegalluar.

Salah satunya dengan Damri. KCIC menyediakan delapan armada shuttle yang bisa digunakan masyarakat menuju Stasiun Tegalluar dengan titik keberangkatan Pool Damri Soekarno-Hatta.

Selain Damri, kerjasama juga dilakukan dengan Summarecon yang menyediakan empat unit medium bus hasil kerja sama dengan Blue Bird dengan titik keberangkatan Mall Summarecon.

Kehadiran shuttle ini merupakan salah satu bagian dari integrasi antar moda yang juga akan diterapkan saat KA Cepat sudah beroperasi penuh.

Selain menggunakan shuttle, untuk kendaraan yang akan menuju Stasiun Tegalluar juga dapat melalui exit tol KM 149 arah cileunyi yang beroperasi mulai pukul 07.00 s.d 17.00 WIB.

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melintasi waktu dan menjadi Raja Iblis

Bos Evergrande Dicurigai Lakukan Kejahatan******

Raksasa real estat asalChina, EvergrandeGroup, mengatakan pihak berwenang mencurigai pimpinannya, Hui Ka Yan, melakukan kejahatan.

Dalam pengajuan ke bursa saham Hong Kong, perusahaan mengatakan telah diberitahu oleh "otoritas terkait" bahwa Hui Ka Yan telah dikenakan "tindakan wajib sesuai dengan hukum karena kecurigaan kejahatan".

Namun, tidak ada rincian lebih lanjut terkait hal tersebut.

Berdasarkan orang-orang yang mengetahui masalah tersebut, Hui Ka Yan yang pernah menjadi salah satu orang terkaya di Tiongkok diawasi di lokasi yang ditentukan setelah dibawa pergi oleh polisi pada awal bulan ini.

Bloomberg melaporkan miliarder itu telah ditempatkan di bawah pengawasan perumahan, yang berarti dia tidak dapat meninggalkan lokasi tersebut, atau bertemu serta berkomunikasi dengan orang lain tanpa persetujuan.

Sementara itu, perdagangan saham Evergrande dan dua anak perusahaannya dihentikan di Hong Kong pada Kamis ini sehingga memicu kekhawatiran mengenai kemampuannya untuk merestrukturisasi utangnya yang sangat besar dan mencegah likuidasi bisnis tersebut.

Evergrande sendiri telah memperingatkan bahwa rencana restrukturisasi utang luar negerinya mungkin bermasalah karena penyelidikan peraturan terhadap anak perusahaan utamanya di daratan Tiongkok.

Pengumuman itu muncul beberapa minggu setelah berita Tiongkok mengatakan polisi telah meluncurkan penyelidikan kriminal pertama mereka terhadap Evergrande sejak perusahaan tersebut gagal membayar utangnya hampir dua tahun lalu.

Polisi Tiongkok di Shenzhen mengatakan mereka telah menahan beberapa staf di unit pengelolaan kekayaan Evergrande setelah unit tersebut gagal membayar kembali investor.

Unit itu beroperasi di sektor "perbankan bayangan" Tiongkok yang mengumpulkan dana dengan janji keuntungan tinggi dan menyalurkannya ke proyek-proyek real estat.

Evergrande Group memiliki utang sebesar US8 miliar pada akhir Juni. Sementara, sahamnya anjlok sepanjang minggu karena upaya restrukturisasi utangnya terhenti.

Sahamnya kini telah anjlok lebih dari 80 persen sejak kembali diperdagangkan pada Agustus setelah penangguhan selama 17 bulan.

Namun, investor sedikit lega ketika Evergrande melaporkan penurunan kerugian yang signifikan pada paruh pertama tahun ini. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan akibat "short boom"di pasar properti Tiongkok awal tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Jianghu

Kata Pengamat soal APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan pemerintah memberikan penjaminan pinjaman untuk proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).

Komitmen itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Beleid diteken Sri Mulyani pada 31 Agustus lalu. Beleid mengatur soal penyediaan jaminan pemerintah bagi pencarian pendanaan dalam rangka menutup kenaikan atau perubahan biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Jaminan diberikan dengan mempertimbangkan berbagai prinsip.

"Kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal," kata beleid itu.

Sri Mulyani mengatakan penjaminan proyek KCJB diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021. Penjaminan diberikan karena terjadi pembengkakan biaya proyek yang memicu lahirnya pinjaman tambahan.

Biaya pembangunan KCJB memang membengkak. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China ke Indonesia pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek hanya US,13 miliar.

Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya itu kemudian bengkak US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

PMK Nomor 89 Tahun 2023 tadi pun sempat ramai dikritik karena disinyalir pemerintah menggadaikan APBN. Namun, hal ini ditepis oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Menurut Prastowo, PMK Nomor 89 Tahun 2023 hanya penjaminan biasa. Ia mengatakan pemerintah sudah biasa memberikan penjaminan proyek infrastruktur.

"Lalu masalahnya di mana? Tidak ada. Selama ini dijamin aman karena tata kelola dan manajemen risiko sangat dijaga. Yang bermasalah itu pikiran jorok, seolah APBN digadaikan ke China!," kata Yustinus dalam akun twitternya @prastow, Selasa (19/9).

Ia menjelaskan pemerintah memberikan penjaminan kepada PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai pemegang saham mayoritas KCJB agar dapat meningkatkan reputasinya ke pemberi pinjaman. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap proyek KCJB.

"Jelas ya, yang meminjam PT KAI ke kreditur, bukan pemerintah, apalagi seolah APBN langsung digunakan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan sebenarnya keterlibatan APBN dalam proyek KCJB ini sebagai jaminan jika PT KAI di kemudian hari akan melakukan pinjaman.

"Sehingga APBN di sini seperti semacam letter of guaranteeyang kemudian seharusnya bisa menekan cost of borrowing ketika kemudian kereta api cepat membutuhkan pendanaan di kemudian hari," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/9).

Meski demikian, kata Yusuf, keterlibatan APBN akhirnya memunculkan kontijensi risk yang kemudian bisa muncul dari proyek KCJB.

Memang, APBN tidak serta merta menalangi kebutuhan dana yang semisal dibutuhkan dalam perjalanan operasional kereta api cepat ini. Namun, hal ini tidak menutup fakta bahwa ada risiko kontingensi yang kemudian harus ditanggung oleh APBN dari kesepakatan ataupun kebijakan ini.

Oleh karena, menurut Yusuf sebenarnya perlu yang dipastikan adalah skenario-skenario operasional dari KCJB perlu dipastikan berjalan sesuai dengan rencana.

"Misal di sisi target penumpang, apakah kemudian target penumpang per hari per bulan ataupun per tahun itu mencapai sesuai proyeksi sebelumnya," kata Yusuf.

"Kalaupun misalnya tidak tercapai apa bentuk mitigasinya? Bentuk mitigasi inilah yang juga akan berkorelasi terhadap risiko yang muncul dari kebijakan ini," sambungnya.

Yusuf juga menyebut KCJB akan berpotensi meningkat kinerja perekonomian di daerah yang terdapat stasiun. Pada muaranya ketika meningkatkan perekonomian akan berpotensi memunculkan titik-titik ekonomi baru.

Nah, titik-titik ekonomi baru inilah yang kemudian perlu dipantau. Apakah dia bisa berjalan sesuai dengan proyeksi atau tidak.

"Karena sama seperti argumen penumpang di atas, ini akan juga berkorelasi dengan risiko yang bisa muncul dalam operasional kereta api cepat ini sehingga mitigasi yang handal akan mengurangi risiko yang kemudian bisa muncul ke APBN melalui kebijakan ini," jelas Yusuf.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tekanan China