seven4d slot

Catatan Budidaya Keabadian

Per Januari, Progres Proyek LRT Jabodebek 88,38 Persen******

Progres pembangunan kereta api ringan (light rail transit/ LRT) Jabodebek telah mencapai 88,38 persen per Januari 2023.

Manager Public Relation LRT Jabodebek Kuswardojo mengungkapkan layanan transportasi publik itu ditargetkan rampung mulai beroperasi pada Juli tahun ini.

Ia menyebut saat ini PT KAI (persero) sebagai operator LRT Jabodebek bersama pihak-pihak terkait terus mempersiapkan berbagai aspek agar LRT Jabodebek dapat beroperasi sesuai target yang direncanakan.

Sistem CBTC merupakan sistem pengoperasian kereta berbasis komunikasi, sehingga sistem dapat mengoperasikan kereta dan memproyeksikan jadwal secara otomatis dari pusat kendali operasi serta tanpa masinis.

"Walau tanpa masinis, perjalanan LRT Jabodebek tetap terdapat petugas yang disebut train attendantuntuk memberikan pelayanan kepada pelanggan dan jika dibutuhkan untuk penanganan dalam kondisi darurat," ungkap melalui keterangan resmi, Jumat (13/1).

Dalam melayani masyarakat, kata dia, LRT Jabodebek akan mengoperasikan 31 trainset atau rangkaian. Adapun setiap trainsetterdiri atas enam kereta. LRT Jabodebek pun mampu mengangkut 1.308 penumpang.

Kuswardojo menyebut moda transportasi ini akan beroperasi pukul 05.00 hingga 23.27 WIB. Nantinya, LRT Jabodebek rata-rata melayani sebanyak 434 perjalanan KA per hari dengan target awal pengguna jasa sebanyak 137 ribu.

Selain itu, LRT jabodebek juga hadir setiap empat menit di Stasiun Dukuh Atas-Cawang, setiap delapan menit di Stasiun Jati Mulya-Cawang, serta setiap delapan menit di Stasiun Harjamukti-Cawang.

LRT Jabodebek akan melayani masyarakat dengan menghadirkan 18 stasiun, yaitu Stasiun Dukuh Atas, Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran, Cikoko, Ciliwung, Cawang, dan TMII.

Lalu, Stasiun Kampung Rambutan, Ciracas, Harjamukti, Halim, Jatibening Baru, Cikunir I, Cikunir II, Bekasi Barat, dan Jati Mulya.

Menurut Kuswardojo, stasiun-stasiun tersebut terintegrasi dengan moda transportasi lain sehingga memudahkan masyarakat bermobilisasi.

Selain itu, stasiun LRT Jabodebek tersebar di lokasi yang strategis mulai dari kawasan perumahan, perbelanjaan, hingga kawasan bisnis.

Dalam operasionalnya, LRT Jabodebek menerapkan sistem cashlessmenggunakan Kartu Uang Elektronik (KUE) Transportasi yang sudah ada, misalnya KMT, Kartu Uang Elektronik ataupun dompet digital alias e-wallet.

"KAI juga menyiapkan petugas pengawas stasiun, petugas loket,passanger service, cleaning service, petugas kesehatan dan securityuntuk mengoptimalkan pelayanan pada pelanggan di semua stasiun LRT Jabodebek," kata Kuswardojo.

Ia menambahkan hadirnya LRT Jabodebek bertujuan untuk mengurangi kepadatan dan kemacetan yang terjadi di kawasan Jabodebek.

[Gambas:Video CNN]

Grup Monster Hadiah

8 Bantahan Kemnaker Soal Perppu Ciptaker: Upah Hingga Pesangon Dihapus******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah setidaknya 8 isu yang berkembang dalam Perppu Cipta Kerja, mulai dari formulaupah minimumyang bisa berubah dalam keadaan tertentu, pemutusan hubungan kerja (PHK) dipermudah, hingga pesangon yang dihapus.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan penting untuk memahami Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) secara utuh.

Dalam hal ini, Putri menjelaskan beleid tersebut mengubah, menghapus, dan menetapkan beberapa ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pada kesempatan itu, Putri memberikan penjelasan sekaligus bantahan terhadap beberapa perubahan substansi di Perppu Ciptaker klaster ketenagakerjaan. Berikut 8 bantahan yang disampaikan oleh Kemnaker:

1. Outsourcing alias tenaga ahli daya

Putri menjelaskan di dalam UU Ciptaker tidak diatur mengenai pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Hal tersebut dimaknai bahwa pelaksanaan outsourcing atau alih daya dapat dilakukan terbuka untuk semua jenis pekerjaan dalam suatu proses produksi.

"Perppu Ciptaker mengatur pembatasan jenis pekerjaan. Jadi Perppu Ciptaker mengatur alih daya dibatasi hanya dilakukan untuk sebagian pelaksanaan pekerjaan, yang mana jenis-jenis pekerjaannya secara detail akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP)," jelasnya.

Menurutnya, aturan dalam Perppu Ciptaker membuat pemerintah bakal mengubah ketentuan di PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

"Saya akan menggarisbawahi bahwa isu mengenai alih daya katanya akan dibuka seluas-luasnya, tidak juga. Nanti tetap akan kami atur, akan kami jelaskan lagi dalam revisi PP 35/2021 karena perppu ini juga sudah mengatur pembatasan jenis pekerjaan," bantah Putri.

2. Formula upah minimum bisa berubah dalam keadaan tertentu

Di dalam pasal 88 f Perppu Ciptaker, muncul kewenangan baru di mana pemerintah bisa menetapkan formula perhitungan upah minimum berbeda dalam keadaan tertentu. Menurut Putri, hal ini mengacu pada daerah yang terkena bencana dan ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional.

"Ada bencana nasional, lalu terjadi porak poranda di daerah tersebut, maka pemerintah pusat mungkin Menaker atas perintah Presiden akan menetapkan upah minimum untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota tersebut," tegasnya.

Putri menambahkan penetapan upah minimum tersebut bakal mempertimbangkan kondisi yang terjadi pada daerah yang terkena bencana tersebut sehingga ditetapkan berstatus bencana nasional oleh pemerintah.

"Jadi tidak benar ada hoaks bahwa perppu ini mengembalikan kuasa ke pemerintah pusat, Menaker untuk menetapkan upah daerah di seluruh Indonesia. Itu tidak benar, tidak benar. Hanya memberi wewenang pemerintah pusat kepada daerah yang terjadi bencana nasional," bantah Putri.

3. PKWT seumur hidup

Di dalam Perppu Ciptaker, tidak dijelaskan batasan karyawan kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Padahal, sebelumnya di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan PKWT paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun. Hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa Perppu Ciptaker melanggengkan karyawan kontrak seumur hidup.

"Tidak benar. Pelaksanaan PKWT ada jangka waktunya. Perppu ini tetap memperhatikan hal ini, tetap mengatur. Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini memang tidak mengatur periode waktu PKWT, tapi mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam revisi PP 35/2021. Jadi memang betul-betul harus dipahami," tegasnya.

Putri lantas merinci dua jenis PKWT. Pertama, PKWT berdasarkan jangka waktu di mana jangka waktunya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maksimal 5 tahun. Kedua, PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu.

"Jangka waktunya ditetapkan untuk yang jenis pekerjaan tertentu ini harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, antara manajemen perusahaan dan pekerja atau diwakili serikat pekerja. Dalam PKWT tersebut juga harus disebut ruang lingkup selesainya pekerjaan," jelasnya.

4. Waktu libur cuma sehari dalam seminggu

Pasal 79 ayat 2 b Perppu Ciptaker menjadi perdebatan karena disebutkan bahwa istirahat mingguan untuk pekerja hanya satu hari kerja dalam seminggu. Hal tersebut tidak berubah dengan yang tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Ada hoaks yang berkembang di awal minggu ini terkait hak waktu istirahat atau libur, dikatakan perppu ini menghapus. Itu adalah hoaks, tidak benar. Sesungguhnya perppu ini tetap memastikan perusahaan dan pekerja memiliki waktu istirahat," bantah Putri.

Terkait jumlah waktu libur apakah 1 hari atau 2 hari dalam seminggu, Putri menjelaskan itu tergantung peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kerja bersama. Ia menegaskan hal tersebut harus dimusyawarahkan antara pekerja dan pengusaha.

Cuti Panjang Hingga Penghapusan Pesangon

Istri Peri Tertinggi

Sembilan Mata Hari Bicara Pembuatan Konten Masjid Al Jabbar Rp20 M******

Pihak pelaksana proyek konten Masjid Al Jabbar PT Sembilan Matahari buka suara soal proyek pembuatan kontenmasjid senilai Rp20 miliar. Adapun setelah dilelang nilai proyek itu berubah menjadi Rp15 miliar.

CEO PT Sembilan Matahari Adi Panuntun mengatakan konten yang dimaksud dalam tender yang dilelang bukan berupa konten untuk kebutuhan di media sosial, tetapi berupa konten diorama untuk kebutuhan pembangunan museum di Masjid Al Jabbar.

"Jadi konten yang dimaksud itu bukan konten media sosial. Tapi, konten diorama yang kitacreatedengan memadukan multimedia, teknologi sampai ke existinginterior yang ada di Masjid Al Jabbar," katanya seperti dikutip dariDetik.com, Rabu (11/1).

Salah satunya dengan mematangkan kajian tentang sejarah penyebaran Islam di Indonesia hingga dunia. Kajian yang memakan waktu cukup lama itu kemudian ditransformasikan ke dalamvideo mappingsupaya menjadi diorama yang realistis bagi pengunjung yang datang ke museum Masjid Al Jabbar.

Adi menjelaskan pendekatannya dalam membuat konten museum itu adalah denganexperience design.Pihaknya mengutamakan visitormenjadi target utama, tidak hanya melihat saja, tapi visitorbisa merasakan pengalamannya secara langsung dari sejarah-sejarah Islam di museum Masjid Al Jabbar.

"Misalnya Isra Miraj. Di museum, kita simulasikan dalam diorama bagaimana simulasi naiknya Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha menggunakan instalasi video mappingyang dipadukan dengan beberapa interiornya. Jadi nanti bukan sekedar baca sejarah dan melihatnya saja," imbuh Adi.

Ia juga ingin menjawab polemik lelang proyek senilai Rp 15 miliar itu yang sempat mengalami gagal lelang selama dua kali, lalu dilakukan penunjukan langsung kepada Sembilan Matahari untuk menggarap tender tersebut.

Adi menegaskan, tidak ada aturan yang dilanggar karena mekanismenya diatur dalam Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Ini bukan pertama ini menangani proyek pemerintah dan nilai tersebut logis.

"Nilai segitu juga bagi kami perhitungan RAB-nya logis, sudah sesuai dengan arahan LKPP, BPK dan PPK-nya. Hanya memang yang berhak menjelaskan itu dari PPK dinasnya yah. Tapi bagi kami, kami pastikan nggak ada masalah, nggak ada titipan atau hal yang perlu dicurigai dari proyek ini," terangnya.

Terkait tudingan kedekatan Adi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui komunitas Bandung Creative City Forum (BCCF), ia pun menampik semua hal itu.

Meski pernah berada dalam satu komunitas yang sama, khusus untuk tender konten museum, Ridwan Kamil bahkan baru mengetahui jika Sembilan Matahari yang menggarap proyeknya ketika proses pembangunan museum Masjid Al Jabbar sudah mencapai 50 persen.

"Memang tidak ada kedekatan dalam proyek ini apalagi sampai disebut titipan. Kang Emil itu baru tahu Sembilan Matahari pemenang lelang museumnya pada saat datang previewke museum, itu di awal Desember pada saat museum sudah setengah jadi," ucapnya.

Apalagi, kata Adi, Sembilan Matahari merupakan perusahaan yang berdomisili di Kota Bandung. Sehingga ketika datang kesempatan kepada perusahaannya untuk membuat sebuah karya tersebut, ia turut terpanggil untuk membuat tanah kelahirannya makin dikagumi banyak orang.

"Ditambah dengan anggaran segitu, dengan nilai segitu, itu kami rasa sudah logis angkanya, bahkan bisa diperindah. Makanya, ini murni karena tanggung jawab moril kami, hanya sebatas itu. Tidak ada kepentingan lain yang dihubungkan sama BCCF atau apapun," ucapnya.

Adi pun menyayangkan ada persepsi yang berlebihan dari publik mengenai proyek pembangunan museum Masjid Al Jabbar. Menurutnya semua proses tender sudah dilakukan sesuai regulasi dan tak pernah istilah titipan proyek untuk Sembilan Matahari dalam menggarap museum Masjid Al Jabbar.

"Dari awal proses lelang sampai kami lolos kualifikasi, menang, sampai dipercaya lalu tanda tangan proyek, itu semua dikawal LKPP dan diaudit BPK. Jadi auditnya tidak hanya PPK. Perhitungan angka juga bisa kita buktikan, enggak bisa main mata karena kebiasaan Sembilan Matahari keuangannya juga diaudit sama akuntan publik," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Hidup di surga

Kemnaker Larang Pengusaha Minta Buruh Resign Agar Tak Bayar Pesangon******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melarang pengusaha meminta pekerja mengundurkan diri alias resign demi menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) seperti yang dihadapi karyawan PT Nikomas Gemilang. Apalagi permintaan dilakukan demi mengindari kewajiban membayar pesangon.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, mengundurkan diri merupakan inisiatif dari diri sendiri si pekerja.

Oleh karena itu, pengunduran diri tidak boleh atas paksaan atau permintaan dari pihak lain.

Ia juga mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan atau aduan dari karyawan maupun pihak PT Nikomas Gemilang.

Indah menuturkan jika karyawan dari perusahaan produsen sepatu olahraga di Serang, Banten itu mengadu ke Kemnaker, pihaknya siap melakukan mediasi bipartit.

Sebelumnya, PT Nikomas Gemilang meminta 1.600 pegawainya mengundurkan diri karena imbas perang Rusia dan Ukraina, harga energi serta permintaan sepatu olahraga yang merosot.

Humas PT Nikomas Gemilang Danang Widi mengatakan pendaftaran pengunduran diri sukarela itu dibuka pada 11-12 Januari 2023. Seluruh hak pegawai akan dibayar tunai oleh perusahaan, sesuai peraturan yang berlaku.

Perusahaan alas kaki tersebut mengaku telah menempuh berbagai cara agar tidak ada pengurangan, tetapi mereka tak berdaya melawan kondisi ekonomi global yang lebih ketidakpastian.

"Berbagai hal telah kami lakukan seperti setop rekrutmen, tidak ada lembur, pengurangan jam kerja dan program cuti khusus, namun tidak dapat kami hindari dan dengan berat hati kami harus melaksanakan program pengunduran diri sukarela," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Naruto Uzumaki Lima Daun

Jokowi Ingin Perundingan Perdagangan Bebas RI******

Menko Perekonomin Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Jokowi ingin perjanjian perdagangan bebasIndonesia dan Uni Eropa(Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) rampung tahun ini.

Target tersebut ia ungkap usai rapat kabinet terbatas di Istana Negara Jakarta, Rabu (11/1).

Airlangga mengatakan Jokowi telah berkomunikasi dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Selain itu, kebetulan Indonesia kembali dipercaya untuk menjadi Official Partner Country Hannover Messe 2023, sehingga bisa memanfaatkan kedekatan Jokowi dengan Olaf Scholz untuk memfinalisasikan IEU CEPA.

Berdasarkan catatan redaksi, Jokowi mendorong perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa itu dapat segera selesai karena pembahasannya saat ini sudah berlangsung selama lima tahun lebih.

Pada 2021, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket menghitung potensi nilai perdagangan dari IEU-CEPA mencapai 4,5 miliar sampai 5 miliar euro per tahun pada 2030.

[Gambas:Video CNN]

Jumlahnya setara Rp77,4 triliun hingga Rp86 triliun (kurs Rp17.200 per euro Eropa).

Menurutnya, potensi nilai perdagangan yang besar akan memberi keuntungan bagi Indonesia. Sebab, bisa menopang pemulihan ekonomi dan laju pertumbuhan pada tahun-tahun mendatang.

"Ini adalah perjanjian dagang masa depan yang akan memberikan pertumbuhan ekstra kepada Indonesia," ucap Piket secara virtual.

Pertumbuhan itu juga akan ditopang oleh kontribusi laju ekspor yang diperkirakan naik 18 persen dengan IEU-CEPA. Piket menuturkan laju ekspor dan ekonomi yang lebih tinggi akan memberi manfaat peningkatan pendapatan masyarakat.

"Ini bisa membantu Indonesia merealisasikan tujuan pembangunan berkelanjutan dan mencapai ambisi pada 2045 untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi," jelasnya.

Tak hanya dari sisi perdagangan, kerja sama IEU-CEPA juga dinilai menggairahkan aliran investasi dari benua biru ke tanah air. Saat ini, ia mencatat setidaknya ada 1.100 perusahaan Eropa yang berbasis di Indonesia dan mempekerjakan sekitar 1,1 juta pekerja Indonesia.

Tang Bohu menyalakan obat nyamuk bakar

Sebagian Lintas KA Makassar******

Kereta Api Makassar-Parepare ditargetkan mulai beroperasi Juni 2023 untuk lintas Stasiun Mandai hingga Palanro.

Kepala Tata Usaha Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan Hasbudi Samad mengatakan dari Stasiun Palanro masih tersisa 26 kilometer (km) ke Parepare, sedangkan dari Stasiun Mandai ke Makassar tersisa 14 km.

Ia menambahkan KA Makassar-Parepare awalnya ditargetkan beroperasi pada Februari tahun ini, tetapi terlambat karena PT INKA (Persero) selaku produsen KA Makassar-Parepare belum siap.

Kendati demikian, ia belum bisa memastikan kapan KA Makassar-Parepare akan beroperasi sepenuhnya.

Ia hanya mengatakan kereta akan beroperasi setelah pergantian presiden pada 2024. Pasalnya, sumber pendanaan proyek setiap rezim kepemimpinan bisa berbeda.

"Takutnya kalau misalnya kita mulai tahun ini atau tahun depan, nanti potensi enggak dilanjutkan rezim yang baru. Kalau rezimnya dasarnya sama aman, tapi kalau tidak bahaya kita," ujarnya.

Lebih lanjut, Hasbudi mengatakan tiket KA Makassar-Parepare akan dijual sekitar Rp5.000 hingga Rp10 ribu.

Sementara itu, Direktur Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Andre Permana mengatakan pembiayaan proyek KA Makassar-Parepare salah satunya berasal dari kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Dalam proyek KPBU ini difasilitasi Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment/AP) yaitu pembayaran dilakukan berdasarkan atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU. Pembayaran dilakukan setelah proyek infrastruktur mulai beroperasi.

Melalui skema AP, pemerintah akan membayar badan usaha atas investasi, biaya operasional serta keuntungan yang layak berdasarkan perhitungan yang matang sesuai hasil studi kelayakan dan penawaran badan usaha.

Badan usaha akan diberi konsesi untuk melaksanakan pelayanan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu kerja sama selesai, seluruh aset akan menjadi milik pemerintah.

Sementara itu, proyek KPBU KA Makassar - Parepare yang pembangunannya dilaksanakan oleh PT Celebes Railway Indonesia (CRI) mengadopsi skema Build Operate Transfer (BOT) atau Bangun Guna Serah dengan nilai investasi belanja modal Rp988,5 miliar dan biaya operasi Rp971,5 miliar serta masa konsesi selama 16 tahun sejak Tanggal Operasi Komersial Tahap 1.

Proyek dengan skema Availability Payment (AP) ini akan melayani area meliputi lima kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Maros,
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Makassar dan Kota Parepare.

Andre menambahkan proyek KPBU dilakukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan kreatif, demi menjaga kestabilan APBN.

"Dalam proyek ini, PT PII memberikan penjaminan untuk beberapa jenis risiko yang dapat timbul dari pemerintah, yaitu risiko keterlambatan pembayaran AP dan risiko terminasi. Dengan melihat keberhasilan dari KA Makassar-Parepare ini, diharapkan proyek ini menjadi proyek percontohan skema KPBU untuk dapat diterapkan pada sektor transportasi lainnya," ujarnya. 

[Gambas:Video CNN]