chu togel

Jatuh ke dalam debu

Kenapa Sih Uni Eropa Suka Ganjal Ekspor RI, Ada Masalah?******

Uni Eropa (UE) seolah mencari masalah dengan Indonesia lewat perdagangan internasional. Pasalnya, Benua Biru itu selalu saja mengganjal produk eksporRI masuk ke wilayah mereka dengan sejumlah dalih ekonomihingga isu lingkungan.

Kali ini, UE bea masuk antidumping (BMAD) baja nirkarat atau baja tahan karat dari Tanah Air. Buntutnya, Pemerintah Indonesia pun menggugat UE ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

BMAD adalah pungutan negara terhadap barang impor yang dijual lebih rendah dari nilai normalnya. Bea masuk ini kerap dikenakan sebagai proteksi terhadap industri dalam negeri.

BMP yang dikenakan kepada Indonesia sebesar 21 persen dan India 7,5 persen. Lalu, BMAD yang dikenakan Uni Eropa ke Indonesia sebesar 10,2 sampai 31,5 persen sejak 2021.

Eropa sendiri merupakan produsen baja terbesar kedua dunia, setelah China. Lima anggota UE yang merupakan produsen baja terbesar adalah Jerman, Italia, Perancis, Spanyol dan Polandia.

Di Eropa, industri baja menjadi tulang punggung perekonomian lantaran terkait erat dengan berbagai sektor industri seperti otomotif, konstruksi, elektronik, dan energi terbarukan.

Menurut The European Steel Association (EUROFER), industri besi dan baja menempati urutan ketiga nilai produksinya dibandingkan dengan sektor lain. Nilainya mencapai 132 juta euro pada 2020.

Adapun baja nirkarat (stainless steel cold-rolled flat/SSCRF) lebih dikenal dengan stainless steel. Material ini kerap digunakan sebagai bahan baku pembuatan alat dapur, medis hingga alat berat.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Internasional Bara Krishna Hasibuan mengungkapkan alasan UE meneganakan BMAD ke Indonesia.

Ia menyebut UE menuding Indonesia menerima subsidi dari pemerintah China. Pasalnya, Tiongkok mendirikan perusahaan baja di Tanah Air.

"Bagi UE itu unfair practices. Jadi sama saja UE membeli produk China, tapi pabriknya di Indonesia, tapi disubsidi oleh Pemerintah China," katanya saat berbincang di Timika, Papua Tengah, seperti dikutip dari Antara, Minggu (13/12).

Bara menyampaikan saat ini permintaan ekspor stainless steelIndonesia ke Eropa sedang meningkat.

Dengan adanya BMAD dan BMP, kerugian yang dialami Indonesia dalam setahun bisa mencapai 40 juta euro atau Rp569,1 miliar.

Pengetatan aturan UE terhadap produk Indonesia juga sebelumnya ditujukan untuk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), kakao, kacang kedelai, kayu, hasil karet, hingga kopi dan produk turunannya. Hal ini dilakukan melalui memberlakukan Undang-undang (UU) Antideforestasi sejak 16 Mei 2023.

Dengan adanya aturan itu, UE akan menutup ekspor bagi produk pertanian atau perkebunan yang dianggap menyebabkan deforestasi, termasuk sawit dan kopi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan UU Antideforestasi berpotensi menimbulkan kerugian bagi Indonesia hingga US miliar atau Rp104,7 triliun (asumsi kurs Rp14.961 per dolar AS) dari sisi ekspor.

Ia juga menyebut kebijakan itu akan berdampak pada 15 juta-17 juta perkebunan Indonesia.

Kembali menyoal baja nirkarat, Indonesia dan UE soal 'perang' dalam perdagangan. Maklum, Eropa juga menggugat Indonesia karena melarang ekspor bijih nikel sejak 2020, yang merupakan bahan baku pembuatan baja.

Indonesia, sebagai pemilik cadangan nikel terbesar dunia, menyetop ekspor nikel mentah dan mendorong hilirisasi logam ini agar memberi nilai tambah ekonomi.

Namun, langkah ini diprotes UE. Blok tersebut menilai kebijakan setop ekspor bijih nikel oleh RI membuat harga nikel di pasar melejit, sehingga memukul Uni Eropa dan negara pengguna nikel lainnya.

Eropa lantas meminta konsultasi dengan RI melalui WTO pada 2019. Tak ada kata sepakat, Eropa pun mengajukan gugatan pada 2021.

Hasilnya, panel WTO menyatakan tindakan Indonesia tak sesuai aturan WTO. Artinya, Indonesia kalah gugatan. Namun, setelah 'vonis' tersebut keluar, Indonesia mengajukan banding pada Desember 2022.

Lantas, kenapa sih Uni Eropa selalu mencari masalah dagang dengan Indonesia. Punya masalah apa mereka?

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai langkah Eropa mengenakan bea masuk antidumping pada baja nirkarat adalah sesuatu yang lumrah. Menurutnya, upaya itu juga tak berkelindan dengan langkah politik UE.

Dalam perdagangan luar negeri, kata Piter, semua negara akan berupaya meningkatkan surplus perdagangan. Salah satunya dengan mengurangi impor.

"Caranya dengan menerapkan apa yang disebut sebagai non tarif barrier seperti mengaitkan isu lingkungan dan lain-lain," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/12).

Ia menyebut Eropa juga mengatakan aturan dagang internasional demi melindungi industri dalam negeri mereka yang bisa terancam oleh produk-produk impor.

Oleh karena itu, Piter berpendapat Indonesia harus terus menggunakan jalur-jalur diplomasi perdagangan seperti melalui WTO dan berbagai perundingan bilateral untuk melunakan UE.

"Di sisi lain memang Indonesia perlu mengubah sedikit di kebijakan impor. Tekanan terhadap barang-barang Eropa juga harus dilakukan. Agar imbang dalam perundingan," imbuh Piter.

Ia menilai selama ini kebijakan impor Indonesia terlalu polos dan mudah. Hampir tidak ada hambatan terutama hambatan non tarif.

"Hampir semua produk impor yang masuk ke Indonesia sekarang ini tidak ada barrier-nya," kata dia.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan ada tiga motif Eropa mengenakan bea masuk antidumping baja nirkarat.

Pertama, motif proteksionisme. Ronny mengatakan UE mulai mengetatkan aturan untuk jenis komoditas ekspor tertentu dari Indonesia.

Ia mencontohkan pembatasan impor CPO. Aturan pengetatan lewat UU Antideforestasi mengindikasikan UE sedang melindungi minyak rapeseed dari gempuran CPO Indonesia dan Malaysia.

"Pasalnya, biaya produksi minyak rapeseed yang jauh lebih mahal dibanding minyak goreng dari bahan baku CPO," kata Ronny.

kedua, motif perlindungan lingkungan. Tak dipungkiri bahwa UE adalah kawasan yang paling ketat dalam urusan perlindungan lingkungan.

Oleh sebab itu, Ronny memandang UE mempersulit beberapa komoditas ekspor Indonesia masuk karena perusakan lahan yang cukup masif di Tanah Air.

Menurutnya, Eropa menilai RI melakukan deforestasi perkebunan sawit.

Ketiga, motif kecilnya interdependensi ekonomi antara Indonesia dan UE. Ronny menuturkan nilai perdagangan Indonesia-UE tidak terlalu besar, bahkan kalah dari nilai perdagangan Vietnam-UE.

Ucapan Ronny ini bukan isapan jempol. Berdasarkan data yang dipaparkan Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury, volume perdagangan Indonesia-UE sebesar US miliar atau sekitar Rp723,3 triliun pada 2022.

Angka ini masih jauh tertinggal jika dibandingkan nilai perdagangan Vietnam-UE yang melebihi US miliar atau sekitar Rp1.478 triliun.

Ronny menyebut kecilnya nilai perdagangan Indonesia-UE ini, membuat Eropa tak kehilangan saat membatasi impor produk RI.

"Uni Eropa tak terlalu banyak kehilangan insentif ekonomi jika melakukan tekanan terhadap Indonesia, termasuk melakukan pelarangan atas beberapa komoditas ekspor Indonesia," tuturnya.

RI Tak Perlu Kobarkan Perang Dagang dengan Uni Eropa

Shenglongxu

OIKN Ungkap 12 Nama Investor Groungbreaking di IKN Desember 2023******

Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantaramengatakan groundbreaking ketiga di ibu kota baru akan dilakukan pada Desember 2023.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan nilai investasinya sebesar Rp10 triliun dari 12 investor groundbreaking.

Para peserta tersebut di antaranya Yayasan Arsari Djojohadikusumo, Kebun Raya dan Reforestasi Hutan IKN, dan Green Movement: Sabuk Hijau Nusantara.

"Kemudian berbagai lembaga negara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan BPJS Kesehatan. Ini masih daftar tentative, tergantung jadwal bapak presiden kita bisa lakukan berapa banyak," katanya dalam media briefing, Senin (20/11).

Agung menjelaskan saat ini total investasi yang suda terealisasi di IKN telah mencapai Rp35 triliun yang berasal dari 21 investor domestik yang terbagi di dua groundbreaking.

Groundbreaking pertama pada 21 September lalu dengan nilai Rp23 triliun dan groundbreaking kedua pada 1 November sebesar Rp12 triliun.

Sementara untuk investor asing masih berproses, termasuk yang akan membangun perumahan dengan skema Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU), di antaranya, CITIC Construction dari China yang akan membangun 60 tower Kementerian Pertahanan dan Keamanan.

Lalu Maxim dari Malaysia yang akan bangun 10 tower hunian ASN, dan IJM Malaysia yang akan membangun 20 tower hunian ASN.

"Saya tidak mengatakan akan groundbreaking dalam waktu dekat tapi mereka paling mendekati dalam tahapan untuk KPBU perumahan ASN. Kira-kira kapan, kita targetkan awal tahun depan tapi ini sangat tergantung prosesnya bukan hanya di investornya, tapi juga pemerintah Indonesia," kata Agung.

[Gambas:Video CNN]

Istri Peri Tertinggi

BPK Temukan Masalah Signifikan di 11 BUMN******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan.

Pemeriksaan itu terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023. Ketua BPK Isma Yatun membacakan penggalan hasil laporan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II 2023-2024.

"Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam IHPS 2023, di antaranya atas pendapatan biaya dan investasi pada 11 BUMN atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan, antara lain pemberian uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) tidak didukung mitigasi risiko dan jaminan memadai," kata Isma di saat Rapat Paripurna di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Sejumlah BUMN atau anak perusahaan yang diperiksa BPK, antara lain PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), hingga PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi 11 BUMN tersebut pada kurun waktu 2017-2022.

BPK menemukan bahwa PJBG sebesar US juta oleh PT PGN kepada PT IAE tidak didukung dengan mitigasi risiko memadai. Ada 4 catatan dari hasil temuan BPK.

Pertama, PJBG tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan cost benefitanalysis. Kedua, tidak didukung dengan jaminan yang memadai, yakni dokumen parent company guaranteetidak dieksekusi oleh PT PGN dan nilai jaminan fidusia berupa jaringan pipa PT BIG senilai Rp16,79 miliar yang jauh lebih kecil dibandingkan nilai uang muka yang diberikan.

Ketiga, PGN tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas.

Keempat,tidak melalui analisis keuangan dandue diligenceyang memadai. Ini ditunjukkan dengan nilaicurrent liabilityPT IAE yang lebih besar dibandingkancurrent asset-nya.

"Akibatnya, sisa uang muka sebesar US,19 juta berpotensi tidak tertagih yang dapat membebani keuangan perusahaan," jelas BPK dalam IHPS.

"Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT PGN untuk mengoptimalkan pemulihan piutang uang muka kepada PT IAE sebesar US,19 juta dan berkoordinasi dengan direksi PT Pertamina dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum (APH)," tandasnya.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk meminta tanggapan atas temuan BPK dan upaya tindak lanjut Kementerian BUMN. Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum meresponsnya.

[Gambas:Video CNN]

PLN Berikan Respons

Terkait pemberitaan media mengenai hasil pemeriksaan, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK, terkait pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti terkait PLN adalah mengenai pengenaan tarif untuk keperluan layanan khusus (Tarif L) berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2016 dan hal tersebut sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Sebelumnya kebijakan tarif Layanan Khusus cukup beragam disesuaikan dengan kekuatan daya beli dan standar pelayanan dimasing-masing golongan tarif. Untuk itu PLN menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK dengan implementasi yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan akhir tahun.

Selain itu ketentuan mengenai Layanan Khusus sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan peraturan perubahannya yaitu Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2020 telah diturunkan melalui Peraturan Pelaksana di PLN berupa pelaksanaan kebijakan single tarif layanan prioritas di mana hal tersebut mengakomodir kebutuhan pelanggan di semua golongan tarif.

PLN pun mengapresiasi langkah-langkah BPK RI yang terus memberikan rekomendasi guna perbaikan kinerja dan operasional perseroan, demi meningkatkan layanan yang prima kepada pelanggan.

Kelahiran Kembali Dunia Idiom

Perbandingan Biaya Haji Tahun Ini dan Tahun Depan******

Biaya hajidi Indonesia mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk 2024, Kementerian Agama(Kemenag) telah mengusulkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) menjadi Rp105 juta per jemaah.

Jika dibandingkan dengan tahun ini, usulan BPIH tersebut naik Rp15 juta dari penetapan tahun sebelumnya, yakni Rp90 juta per jemaah.

"Untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah Rp105.095.032," ujar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin (13/11), dikutip dari Antara.

Adapun BPIH meliputi komponen biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, Armuzna, embarkasi/debarkasi, keimigrasian, dokumen perjalanan, hingga biaya hidup.

Lantas bagaimana perbandingan biaya haji tahun ini dan tahun depan?

Per Februari silam, Kemenag dan Komisi VII DPR RI secara resmi menyepakati total BPIH sebesar Rp90.263.104 per jemaah.

Dari total BPIH itu, 55,3 persen atau Rp49,812.700 dibebankan langsung kepada jemaah haji atau yang dikenal dengan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih). Sementara 44,7 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp40.237.937.

Untuk tahun ini, Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI merinci Bipih sebesar Rp49,8 juta tersebut meliputi biaya penerbangan, biaya hidup dan sebagian biaya paket layanan masyair.

Kemudian, biaya dari nilai manfaat sebesar Rp40,2 juta digunakan untuk akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Armuzna, perlindungan, dokumen perjalanan serta biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri.

"Secara keseluruhan nilai manfaat yang digunakan sebesar Rp8.090.360.327.213,67," kata Marwan.

Untuk tahun depan, Yaqut menjelaskan BPIH disusun dengan asumsi nilai tukar kurs dolar AS terhadap rupiah sebesar Rp16 ribu. Sementara asumsi nilai tukar SAR terhadap rupiah sebesar Rp4.266.

Ia mengatakan kebijakan formulasi komponen BPIH diambil untuk menyeimbangkan besaran beban jamaah dengan keberlangsungan nilai manfaat di masa yang akan datang.

"Pembebanan Bipih (biaya perjalanan ibadah haji) harus menjaga prinsip istithaah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji di tahun-tahun berikutnya," ucapnya.

Meski usulan BPIH tahun depan lebih besar dari tahun ini, namun formulasi Bipih dan nilai manfaat untuk penyelenggaraan haji 2024 belum diputuskan.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan usulan besaran BPIH tersebut akan menjadi bahan awal untuk pembahasan lebih lanjut dalam rapat-rapat Panja BPIH.

Dunia Dewa Bela Diri

Menilik Celah Korupsi Proyek Infrastruktur Berkaca pada Kasus Tol MBZ******

Kasus korupsi kembali terjadi di proyek infrastruktur. Kali ini, kasus korupsi diduga terjadi dalam pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ pada 2016-2017, yang tengah disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender.

Ia menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka, yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek.

Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Kejagung masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Kasus korupsi di proyek infrastruktur bukan kali pertama terjadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat menemukan jumlah kasus dan kerugian negara akibat korupsi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), khususnya pembangunan infrastruktur, setiap tahun masih tinggi.

Pada 2022, ada 250 dari 579 total kasus korupsi yang ditindak aparat penegak hukum berkaitan dengan PBJ. Dari 250 kasus itu, 58 persen di antaranya merupakan PBJ infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan jembatan.

ICW yakin korupsi infrastruktur lebih tinggi di lapangan dibanding angka penindakan yang dilakukan penegak hukum.

Lantas, bagaimana celah terjadinya korupsi dalam proyek infrastruktur?

Lihat Juga : Menpan RB Ungkap 'Bonus' Bagi 2.000 PNS Pertama yang Mau Pindah ke IKN

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat maraknya kasus korupsi di proyek infrastruktur terjadi lantaran tata kelola yang tidak baik, dari mulai perencanaan hingga pengawasan proyek.

"Dalam hal ini Kementerian PUPR dan para pemenang tender harusnya menerapkan tata kelola good corporate. Tapi itu ternyata lemah sekali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, jadi penuh dengan pelanggaran integritas," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (22/11).

Trubus mengatakan pelanggaran integritas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur merupakan masalah klasik yang kerap terjadi. Mengerutnya, akar masalah bukan terjadi pada sistem, melainkan sumber daya manusia (SDM).

Ia menambahkan pelanggaran integritas juga dipicu oleh tenggat waktu pengerjaan yang sering dikebut, khususnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Akibatnya, pengawasannya lemah.

Lanjut ke halaman selanjutnya...

Perencanaan Lemah hingga Partisipasi Publik Rendah Jadi Celah

Pergi ke dunia lain dengan seni bela diri

DPR Kritik Ada Proyek IKN Diongkosi APBN Tapi Komponen Lokal Nol******

Ketua Komisi VIIDPRRI Sugeng Suparwoto mengungkap ada proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dibiayai APBNtetapi nihil produk dalam negeri.

Politikus NasDem itu mulanya menyinggung tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di proyek transisi energi, yang dikritisi Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto. Sugeng lantas mengungkap temuan komisinya soal proyek IKN dengan nol TKDN.

"Kita dengar ada proyek yang dibiayai APBN, tapi TKDN nol, bahaya itu. Boleh disebut? Enggak boleh lah daripada jadi isu politik, tapi sudah keluar itu nol," katanya dalam rapat kerja bersama pemerintah di Komisi VII DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (20/11).

Mulyanto lantas menimpali pernyataan Sugeng. Ia berkelakar PDI Perjuangan juga akan ikut menggugat temuan dalam proyek IKN tersebut.

Selain urusan IKN, Mulyanto menegaskan pentingnya TKDN dalam penyusunan RUU Energi Baru Terbarukan (EBT). Menurutnya, berbahaya membiarkan RUU EBT memasukkan frasa 'fleksibilitas' untuk urusan TKDN dalam setiap proyek transisi energi.

"Enggak bisa fleksibel. Harus jelas, tegas, dan terukur. Karena kalau dikasih fleksibilitas, nanti di lapangan larinya ke mana-mana, bahaya untuk TKDN kita," tuntut Mulyanto.

Dalam raker ini, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi juga mendesak setiap pengadaan barang dan jasa dari proyek EBT mendukung penggunaan produk dalam negeri.

Ia menyebut sumber pendanaan transisi energi itu berasal dari APBN, termasuk pinjaman hingga hibah dari dalam atau luar negeri.

[Gambas:Video CNN]