selot88

Benua Faying

Bawa Nama Anies, Buruh Desak Heru Budi Revisi Aturan Kenaikan UMP 2023******

Sejumlah organisasi buruh mendesak Penjabat (Pj) Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merevisi Keputusan Gubernur Nomor 1153 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Mereka turut menyinggung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang pernah melakukan revisi UMP pada 2022 lalu.

"Tuntutan kami adalah hari ini meminta kepada Pj Gubernur DKI Jakarta untuk merevisi Keputusan Gubernur Nomor 1153 yang mana menjadi sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Unsur Serikat Pekerja, yaitu 10,55 persen," ujar Wakil Ketua FSPMI Jakarta Tri Widyanto saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (2/12).

"Pertanyaannya bisa atau tidak? Bisa. Tahun lalu Gubernur DKI Jakarta juga sudah merevisi Keputusan Gubernur terkait upah minimum di DKI Jakarta," sambung Tri.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) DKI Jakarta Muhammad Andre Nasrullah meminta Heru bertemu dengan para buruh, seperti yang pernah dilakukan Anies selama memimpin DKI.

"Kami meminta hari ini beliau bertemu dengan kami seperti yang dilakukan oleh pak Anies dulu. Bertemu, dengar aspirasi kami, dengar keluhan buruh," kata Andre.

Elemen buruh menilai kenaikan yang layak untuk DKI Jakarta senilai 13 persen. Namun, akhirnya menoleransi di angka 10,55 persen.

Kenaikan upah di daerah-daerah penyangga seperti Karawang dan Bekasi pun ikut disorot.

"Di Karawang atau Bekasi upahnya bisa dipastikan Rp 5,1 juta sd Rp 5,2 juta, sementara di DKI Jakarta sudah diputuskan Rp 4,9 juta, ini yang membuat kami mengambil sikap hari ini," kata Tri.

Tri mengatakan sekitar 500 massa aksi hadir dalam demo kali ini. Elemen buruh tersebut berasal dari organisasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Garda Metal.

[Gambas:Video CNN]

Ada empat tuntutan yang dibawa demo buruh hari ini, yaitu tolak Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1153 Tahun 2022 Tentang UMP DKI Jakarta Tahun 2023, naikkan UMP DKI Jakarta tahun depan sebesar 10,55 persen, jadikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai acuan penetapan upah tahun 2023, tolakomnibus law/UU Cipta Kerja.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp4,9 juta per bulan pada tahun depan. UMP DKI tersebut tercatat naik 5,6 persen dibandingkan UMP tahun ini yang sebesar Rp4,6 juta.

"Sudah bisa dipastikan kenaikan UMP Pemprov DKI sebesar 5,6 persen," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansah di Balai Kota Jakarta seperti dikutip dari Antara, Senin (28/11).

Satu tujuan untuk menaklukkan kota

Muhadjir Effendy Ungkap Alasan PHK di Industri Tekstil dan Alas Kaki******

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan alasan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil, alas kaki, dan garmen karena melemahnya permintaan ekspor.

Ia menyebut 99 persen pangsa pasar industri tersebut adalah ekspor ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Menurut Muhadjir, saat ini di AS sedang terjadi over stock.

Sementara, ekspor ke Eropa menurun karena masyarakat di Benua Biru tengah menghadapi krisis, sehingga lebih berhemat dan memprioritaskan belanja makanan.

Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi pihak industri, asosiasi pekerja, dan pemerintah daerah untuk bersama-sama menahan potensi PHK ke depan.

Dalam koordinasi itu, kata Muhadjir, pihaknya setuju untuk dilakukan pemotongan jam kerja ataupun pembagian shift. Asalkan, sudah ada kesepakatan antara pihak pekerja dan pengusaha.

"Dan sekarang ini sedang kami minta ada peraturan menteri terutama dari menteri ketenagakerjaan untuk memastikan kesepakatan antara pihak perusahaan dengan pekerja itu ada payung hukumnya. Karena kalau tidak ada payung hukum, itu kan jadi masalah," terang Muhadjir.

Selain itu, ia juga meminta pihak BPJS Ketenagakerjaan memastikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bisa diberikan kepada pekerja yang terkena PHK.

"Kemarin sudah kami atur. Mudah-mudahan bisa kami hambat lah, kami hambat kemungkinan terjadi PHK besar-besaran di tiga sektor itu terutama," tandas Muhadjir.

Sebelumnya, badai PHK terus bermunculan seiring prediksi terkait pelemahan ekonomi global di tahun depan. Beberapa waktu belakangan, sejumlah perusahaan mulai mengurangi karyawan, baik startup maupun pabrik berorientasi ekspor.

[Gambas:Video CNN]

Seminari Super: Matahari Besar di Langit

Kadin Sebut UMP Berlebihan 'Ancam' Iklim Investasi dan Picu PHK******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan yang berlebihan bisa berdampak buruk bagi iklim investasi, serta memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih besar pada tahun depan.

Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang mengungkapkan kenaikan UMP 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tidak mencerminkan kondisi pelaku usaha yang akan menanggung beban atas kebijakan pemerintah.

"Kalau kita bicara UMP ya kan bicara antara pengusaha dan pekerja. Jangan sampai siapa yang menetapkan, siapa yang bayar. Yang netapin pemerintah, yang bayar siapa? Pemerintah? Tidak, kita yang bayar. Jadi yang mengetahui kemampuan pengusaha itu kan kita sendiri, makanya kita sangat sayangkan," terang Sarman dalam diskusi media di Menara Kadin, Selasa (29/11).

Sebab, pelaku usaha yang belum seutuhnya pulih dipaksa mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membayar gaji, sehingga cashflow (arus kas) bisa kembali terganggu dan investasi yang direncanakan jadi batal.

Selain itu, gelombang PHK lebih besar bisa terjadi. Tidak menutup kemungkinan, bisa lebih besar dari tahun ini.

"Yang kita takutkan kalau UMP di luar kemampuan, maka pengusaha yang rencananya tahun depan mau merekrut karyawan baru itu bisa tertunda atau bisa dihilangkan. Bisa saja pengusaha melakukan rasionalisasi yaitu pengurangan karyawan atau bahkan PHK dalam hal ini," imbuhnya.

Tak hanya itu, kenaikan UMP yang terlalu tinggi bagi pelaku usaha juga bisa membuat relokasi pabrik ke upah lebih murah makin banyak.

Apalagi dalam satu provinsi, UMK bisa berbeda jauh. Misalnya, Tangerang, Bekasi, dan Garut serta Banten upahnya jauh berbeda padahal sama-sama di Jawa Barat.

"Jadi, kita sangat berharap supaya angka dari pada kenaikan UMP ini betul-betul memang sesuai dengan kemampuan dunia usaha," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

kekuatan sihir

Profil Iwan Takwin, Dirut Baru Jakpro Pilihan Heru Budi******

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi HartonomengangkatIwan Takwin sebagai direktur utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menggantikan Widi Amanasto.

Penunjukan Iwan tersebut dilakukan setelah pencopotan jajaran direktur Jakpro di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Para pemegang saham menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat empat direktur perusahaan lainnya.

Sebagai pengganti, pemegang saham mengangkat empat direktur Jakpro lainnya I Gede Adi Adnyana T, Adrian Rusmana, Solihin, dan Adi Santosa. Selain itu, Heru juga mengangkat Dwi Wahyu Daryoto sebagai Komisaris Perseroan.

Lantas siapakah Iwan Takwin?

Sebelum terpilih sebagai Direktur Utama, Iwan menjabat sebagai Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis JakPro sejak Agustus 2022. Ia pernah menempati posisi lainnya di Jakpro yakni Manajer Proyek pada 2016-2018 dan Direktur Proyek pada 2018-2022.

Iwan juga merupakan Direktur Proyek Jakarta International Stadium (JIS).

Mengutip laman akun LinkedIn, Selasa (29/11), Iwan juga pernah bekerja sebagai Chief Executive Officer di PT Jakarta Solusi Lestari pada November 2021-September 2022. Sementara dari sisi pendidikan, Iwan merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM).

[Gambas:Video CNN]

Cinta dan kebencian penyihir tergila-gila pada cinta

Kaesang Bantah Jual Saham Buat Modal Nikah: Ndak, Saya Beli, Beli******

Kaesang Pangarep, anak bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), menepis isu menjual asetnya dalam bentuk sahamdemi menggelar pesta pernikahan dengan Erina Gundono.

"Enggak. Aku selalu beli terus kok. Ndak ada yang dilepas (buat modal nikah). Ndak ada, saya beli beli beli," kata Kaesang kepada wartawan di Menara Imperium, Jakarta, Rabu (30/11).

Bahkan, Kaesang mengatakan sikapnya tersebut sampai membuat CEO Saham Rakyat, Kevin Hendrawan, kesal. Dalam platform jual beli saham tersebut, Kaesang bertindak sebagai Brand Ambassador.

"Namanya sekuritas itu senang kalau jual-beli, jual-beli (saham) tiap hari. Kalau saya ndak, beli beli beli. Kayak misalnya kalau PMMP dibolehin top up 50 persen, boleh hehehe, tapi gak dibolehin," tuturnya.

Terlepas dari itu, Kaesang menegaskan dalam acara Kolaborasi Saham Rakyat dan Ultra Voucher bahwa kehadiran platform Saham Rakyat untuk memberikan pengalaman bertransaksi saham yang menyenangkan bagi Warga Cuan sebutan untuk para pengguna aplikasi Saham Rakyat.

Bahkan, Kaesang mendapatkan hadiah dari Bos Ultra Voucher berupa voucher saham. Hal itu diamini langsung oleh Co-Founder CCO Ultra Voucher Riky Boy Permata.

"Sebenarnya, tadi saya juga baru dapat informasi dari pemilik Ultra Voucher, berapa Pak? Ada 3.000 voucher senilai Rp50 ribu di pernikahan saya. Sekalian promosi nikah haha," kata Kaesang dalam pengumuman kolaborasi tersebut, disambut riuh tepuk tangan penonton.

Lebih lanjut Kaesang menegaskan 3.000 voucher itu disiapkan khusus untuk elemen masyarakat yang hadir di pernikahannya di Royal Ambarukmo, Yogyakarta, pada 10 Desember 2022.

Saham Rakyat sendiri sebetulnya berawal dari kecintaan Kaesang dan Kevin terhadap pasar modal. Mereka kemudian mendirikan komunitas saham bernama Saham Rakyat pada Agustus 2022.

Setelah mencatatkan angka 160 ribu anggota komunitas, Saham Rakyat bertransformasi menjadi platform jual beli saham berbasis aplikasi dengan versi lite pada Februari 2022. Konsep ini diadopsi selayaknya e-commerce.

[Gambas:Video CNN]

Berperahu mengelilingi surga

Mengintip Proyek******

PT Jakarta Propertindo (JakPro) merombak jajaran direksinya pada Senin (28/11). Iwan Takwin pun ditunjuk sebagai Direktur Utama JakPro pilihan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Iwan menggantikan posisi Widi Amanasto. Penunjukan tersebut dilakukan setelah pencopotan jajaran direktur JakPro di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Para pemegang saham juga menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat empat direktur perusahaan lainnya.

Sebagai pengganti, pemegang saham mengangkat empat direktur JakPro lainnya, yakni I Gede Adi Adnyana T, Adrian Rusmana, Solihin, dan Adi Santosa. Selain itu, Heru juga mengangkat Dwi Wahyu Daryoto sebagai Komisaris Perseroan.

Mengutip lamanresminya, Jakpro memiliki bisnis di sektor properti, infrastruktur, utilitas dan kegiatan lainnya.

Untuk sektor properti Jakpro banyak menyelesaikan proyek melalui anak usahanya, PT Pulomas Jaya.

Adapun proyek yang digarap mencakup Apartemen de`Paradiso & Hotel Aston, Mall Pluit Junction, Matoa Residence, Pulomas Park View, dan JIV (Jakarta International Velodrome).

Lalu, JIS (Jakarta International Stadium, Pantai KMB, Rukan Pergudangan DHI (Duta Harapan Indah), dan JIEPP (Jakarta International Equestrian Park Pulomas).

Hingga saat ini, Jakpro juga telah berinvestasi pada beberapa ruas jalan tol dan juga pembangunan serta pengelolaan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah DKI Jakarta.

Adapun anak usaha Jakpro yang bergerak dalam bidang Infrastruktur dan ICT (Information Communication and Technology) adalah PT Jakarta Infrastruktur Propertindo, PT Jakarta Marga Jaya, dan PT Jakarta Akses Tol Priok.

Beberapa proyek infrastruktur dan ICT yang digarap oleh Jakpro mencakup Jalan Tol JORR W2 Utara atau Ruas (Kebon Jeruk - Ulujami), 6 (Ruas) Ruas Jalan Tol Dalam Kota, Menara BTS dan Microcell, Digital Signage, Formula E, dan LRTJ Velodrome - Kelapa Gading.

Terkait sektor utilitas, Jakpro mengembangkan bisnisnya ke beberapa usaha seperti pengelolaan air bersih, membangun Stasiun Pengisian Bahan bakar Gas (SPBG), dan Mobile Refueling Unit (MRU).

Selain itu, Jakpro memiliki anak usaha yang bergerak dalam jasa konsultan baik perencanaan, tata ruang dan arsitektur serta jasa konsultan lainnya. Adapun anak usaha Jakpro yang bergerak dalam bidang Utilitas adalah PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP).

JUP ditunjuk untuk menangani dan mengelola kebutuhan DKI Jakarta yang meliputi Oil & Gas Distribution, Asset & Property Management, Water Treatment Plant, Parking Management, Power Plant, dan Intermediate Treatment Facility (WtE).

Berikut daftar proyek utilitas Jakpro:

1. Oil & Gas Distribution

Saat ini, PT Jakarta Utilitas Propertindo memiliki 9 stasiun gas beroperasi, yaitu SPBG Rawa Buaya, SPBG Mampang, SPBG Kampung Rambutan, SPBG Kramat Jati, SPBG Perintis Kemerdekaan, SPBG Ancol, dan SPBG Pluit (MRU). Lalu, ada juga SPBU Kamal Muara dan SPBE Teluk Gong.

2. Asset & Property Management

Mengelola aset dan properti milik PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro) berupa lahan dan bangunan yang dikelola sesuai dengan peruntukannya, diantaranya penyewaan lahan dan bangunan, serta perawatan Ruang Terbuka Hijau.

3. Water Treatment Plant (WTP)

Membangun, mengembangkan dan mengoperasikan WTP atau Instalasi Pengolahan Air baku menjadi air bersih sebagai upaya memenuhi kecukupan kebutuhan air bersih bagi masyarakat DKI Jakarta. Rinciannya, WTP Pluit dan WTP Hutan Kota.

4. Parking Management

Mengelola parkir di sejumlah lokasi beberapa di antaranya Sentra Bisnis Pluit Sakti, Apartemen Laguna, dan Velodrome.

Tidak disebutkan berapa nilai proyek yang dikelola oleh Jakpro itu. CNNIndonesia.com tidak bisa mengakses laporan keuangan atau financial statements perusahaan. Dalam website resminya, laman financial statementstampak kosong dan gambar tidak bisa dibuka. 

CNNIndonesia.compun telah berusaha menghubungi Iwan Takwin selaku direktur utama yang baru untuk menanyakan lebih lanjut soal nilai proyek. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]