game judi terbaru

Kapitalis Misterius

slot gacor dijamin maxwin

Polri terima dua personel disabilitas jalur rekrutmen SIPSS******

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerima dua orang personel dari penyandang disabilitas yang lolos seleksi melalui jalur penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) tahun 2024

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Polisi Dedi Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan ada 226 peserta lolos tahap awal seleksi SIPSS, tiga orang di antaranya penyandang disabilitas.
"Dari tiga peserta yang tes pusat ini, sampai sekarang masih lanjut ada dua orang," kata Dedi.

Baca juga: Tiga penyandang disabilitas lolos seleksi awal anggota Polri

Jenderal polisi bintang dua itu menyebut dua orang penyandang disabilitas tersebut memiliki latar belakang pendidikan sarjana kedokteran dan sarjana pendidikan dengan kompetensi di bidang teknologi dan informasi.

Dua orang peserta penyandang disabilitas itu memperoleh hasil tes yang baik hingga tahap akhir, tak kalah dengan peserta reguler.

Penugasan yang akan diberikan kepada personel dari penyandang disabilitas ini adalah satu orang akan bertugas sebagai dokter dan satu orang lainnya sebagai operator di bidang teknologi informasi.

"Pekerjaannya lebih banyak ke staf, staffing, maupun kelompok-kelompok operator," ujar Dedi.

Baca juga: Komnas Perempuan apresiasi kebijakan disabilitas jadi anggota Polri

Mantan Kepala Divisi Humas Polri itu menambahkan seluruh peserta yang lolos tahap akhir penerimaan SIPSS Polri, termasuk penyandang disabilitas, akan memulai pendidikan pada 5 Maret 2024.

"Dalam tahap ini, siswa difabel dan reguler diperlakukan setara," kata Dedi menerangkan.

Penerimaan personel Polri dari kelompok disabilitas merupakan program Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang membuat kebijakan inklusif dengan membuka rekrutmen SIPSS untuk kalangan disabilitas.

Proses seleksi masuk dan kegiatan pendidikan para penyandang disabilitas dengan siswa reguler dilakukan bersamaan.

Baca juga: Polri buka seleksi Bintara SIPSS jaring kelompok disabilitas

Dedi menambahkan Polri juga akan membuka kesempatan bagi kalangan difabel untuk mengikut seleksi pendidikan pembentukan bintara mulai tahun ini.

"SSDM Polri menggencarkan sosialisasi pengumuman pembukaan rekrutmen bintara ke kelompok-kelompok disabilitas," ujarnya.

Pada tahun 2023, Polri telah menerima satu orang polisi wanita penyandang disabilitas daksa lulusan D3 manajemen perusahaan yang bertugas sebagai Arsiparis di Polda Sumetera Selatan.

Baca juga: Sosiolog Unsoed apresiasi rencana Polri rekrut penyandang disabilitas
Baca juga: Polri rekrut difabel menjadi ASN melalui Program Prioritas Kapolri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Raja yang Terlahir Kembali untuk Semua Orang

slot slot gacor

Gugatan Aiman ditolak, Polda Metro Jaya: Hormati putusan Pengadilan******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menyebutkan penyidik menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono.

Gugatan praperadilan itu terkait penyitaan telepon seluler ponsel dan lainnya dalam kasus dugaan "polisi tak netral". "Penyidik menghormati putusan tersebut dan mengucapkan terima kasih serta apresiasi terhadap putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa. Dengan demikian, kata dia, penyitaan yang telah dilakukan oleh penyidik Subdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya dalam penanganan perkara a quo adalah sah dan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP dan Pasal 38 KUHAP. Ade Safri juga memastikan bahwa penyidik Subdirektorat (Subdit) Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam melaksanakan tugas penyidikan, dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel serta bebas dari segala bentuk intervensi maupun intimidasi.

Baca juga: PN Jaksel tolak praperadilan Aiman terkait penyitaan telepon seluler
Baca juga: Polda Metro tak bacakan kesimpulan pada sidang praperadilan Aiman 

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Aiman Witjaksono atas penyitaan telepon genggam, kartu SIM, akun media sosial dan email oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Delta Tama di Jakarta saat membacakan putusan gugatan praperadilan tersebut pada Selasa. Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan (Jaksel) itu dalam pertimbangannya menyatakan bahwa surat penetapan penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sah. Karena itu, kata Delta, penyitaan buang dilakukan oleh termohon dalam hal ini penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sah.

Sehingga, kata Delta, petitum yang diajukan oleh pemohon dari angka satu sampai lima dinyatakan ditolak seluruhnya. "Menimbang bahwa permohonan pemohon ditolak, maka pemohon adalah pihak yang dikalahkan. Maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah nihil," tuturnya.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

nabi yang tak terbatas

link slot judi

Kementerian PUPR bangun bendungan pertama di Sulawesi Barat******

Dengan demikian, bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengerjakan pembangunan Bendungan Budong-Budong di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, yang akan menjadi bendungan pertama di provinsi tersebut.

Berdasarkan siaran pers Kementerian PUPR, Minggu, bendungan pertama di Sulawesi Barat ini masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 untuk menambah jumlah tampungan air dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan air.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan bendungan tersebut akan dibarengi dengan pembangunan jaringan irigasi.

“Dengan demikian, bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” ujar Basuki.

Bendungan Budong-Budong dibangun oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR dalam rangka pengembangan dan peningkatan daerah irigasi (DI) seluas 3.577 hektare . Bendungan ini akan memiliki kapasitas tampungan 65,18 juta meter kubik.

Kepala BWS Sulawesi III Kementerian PUPR, Dedi Yudha Lesmana, mengatakan kontrak konstruksi pembangunan Bendungan Budong-Budong telah dimulai sejak 8 Desember 2020.

Sedangkan pekerjaan konstruksi bendungan dimulai pada September 2023.

"Pembangunan bendungan pertama di Sulawesi Barat ini masih dalam tahap penyelesaian konstruksi dengan progres fisik 27 persen," kata Dedi.

Pembangunan bendungan tersebut dilakukan oleh kontraktor PT Abipraya-Bumi Karsa, KSO dan Konsultan Supervisi PT Indra Karya - PT Tuah Agung Anugrah - PT Ciriajasa E.C, KSO dengan biaya sebesar Rp1,02 triliun.

Menurut keterangan tersebut, Bendungan Budong-Budong memiliki potensi manfaat air baku sebesar 410 liter/detik.

Ini diyakini bakal bermanfaat karena Kabupaten Mamuju Tengah diperkirakan akan melakukan banyak kegiatan pembangunan, baik pada bidang pertanian lahan basah maupun kegiatan industri, yang membutuhkan air baku dari sumber air bendungan.

Selain irigasi dan penyediaan air baku, pembangunan bendungan ini juga sangat diperlukan sebagai pengendali banjir untuk kawasan rawan bencana, seperti Kecamatan Budong-Budong, Topoyo, dan Karossa, dengan mereduksi 60 persen dari 341,59 meter kubik per detik menjadi 106,76 meter kubik per detik, kata keterangan tersebut.

Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dilalui tujuh sungai, yakni Sungai Budong-Budong, Lumu, Karama, Karossa, Benggaulu, Kamansi, dan Panggajoang, yang mengalir dari daerah perbukitan di bagian timur menuju ke daerah pesisir arah barat dan bermuara di perairan laut Selat Makassar.

Bendungan Budong-Budong akan dibangun dengan membendung Sungai Salulebbo yang merupakan anak sungai Budong-Budong.

Kabupaten Mamuju Tengah memiliki luas wilayah 306.527 km2 yang didominasi dengan lahan kering sekitar 38 persen dan sekitar 24 persen lahan kering sekunder.

Kabupaten ini terdiri atas lima kecamatan, yakni Kecamatan Tobadak, Pangale, Budong-Budong, Topoyo, dan Karossa, dengan komoditas unggulan seperti tanaman pangan padi dan palawija serta perkebunan sawit, kakao, kelapa, jeruk, kopi, tanaman obat, dan nilam.

Baca juga: Kementerian PUPR: Akses Tol Makassar New Port perlancar jalur ekspor

Baca juga: Kementerian PUPR: Tol Japek II Selatan Paket 3 selesai konstruksi 2024

Baca juga: Kementerian PUPR tuntaskan pembangunan Pasar Tempe Sengkang di Wajo

Baca juga: PUPR: Tol IKN bisa diterapkan teknologi pengisian daya mobil listrik

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Legenda Senja

download aplikasi kredivo

Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa lembaganya menerima 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024.

Bagja mengatakan bahwa data tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dan terbagi menjadi berbagai jenis pelanggaran.

"Dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Bawaslu sebut masalah bila KPU tidak tindaklanjuti rekomendasi

Bagja mengatakan bahwa sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi.

"Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda menyebut salah satu tren dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran administrasi.

Baca juga: Bawaslu: Tidak ada yang namanya kecurangan, yang ada pelanggaran

Herwyn mengatakan pelanggaran administrasi yang terjadi, termasuk kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual ke pusat partai politik, video media sosial, ataupun kode etik.

"Untuk tren pidana pemilu itu, pertama, dia terkait dengan pasal 521, kemudian 523 tentang politik uang, kemudian pasal 490, 491, 494, dan 493 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum)," kata Herwyn.

Dia menjelaskan tren dugaan pelanggaran pemilu meliputi pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang berkaitan dengan politik uang.

Baca juga: Bawaslu RI rekomendasi 780 TPS lakukan pemungutan suara ulang

Adapun dua tren itu, kata dia, masih ditangani oleh Bawaslu ataupun pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Kemudian tren yang lain itu, pertama, terkait dengan netralitas ASN. Kemudian juga tentang ketentuan Pasal 283 terkait dengan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/2017," ujarnya.

Adapun temuan dan laporan yang diterima Bawaslu tersebut, belum termasuk dengan pelanggaran administrasi tentang penyebab pemungutan suara ulang di sejumlah daerah.

Baca juga: Bawaslu RI masih telusuri dugaan jual beli surat suara di Malaysia

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Lin Han Lin Yao

aneka slot 99

PBB deklarasikan 2027 jadi tahun pariwisata berkelanjutan dan tangguh******

PBB (ANTARA) - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin (26/2) mengadopsi sebuah resolusi untuk mendeklarasikan tahun 2027 sebagai Tahun Pariwisata Internasional yang Berkelanjutan dan Tangguh.

Resolusi tersebut mengajak Organisasi Pariwisata Dunia (World Tourism Organization) untuk memfasilitasi penyelenggaraan dan pelaksanaan tahun internasional itu, bekerja sama dengan pemerintah, organisasi yang relevan dalam sistem PBB, organisasi internasional dan regional, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya.

Resolusi itu mendorong semua negara, sistem PBB, dan semua pelaku lainnya dalam memanfaatkan tahun internasional tersebut untuk menggalakkan berbagai upaya di semua tingkatan serta mendukung pariwisata yang berkelanjutan dan tangguh sebagai sebuah sarana untuk mendorong dan mempercepat pembangunan berkelanjutan. 


 

Pewarta: Xinhua
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2024

Tanda Naga di Langit Berbintang

slot play online

Zelenskyy: 31 ribu tentara Ukraina tewas dalam perang lawan Rusia******

Ankara (ANTARA) - Sebanyak 31 ribu tentara Ukraina selama dua tahun terakhir telah tewas dalam perang melawan Rusia, kata Presiden Volodymyr Zelenskyy pada Minggu (25/2).

Saat berbicara di sebuah forum di Ibu Kota Kiev, Zelenskyy mengatakan sebanyak 31 ribu tentara Ukraina "telah tewas dalam perang ini."

"Bukan 300 ribu atau 150 ribu, atau apapun yang dikatakan (Presiden Rusia Vladimir) Putin dan lingkaran kebohongannya. Namun, setiap kematian tentara ini adalah kehilangan mendalam bagi kami," katanya di acara bertajuk "Ukraina. Tahun 2024".

Dia tidak menyebutkan jumlah korban luka, dengan mengatakan bahwa mengungkap hal itu akan membantu perencanaan pihak militer Rusia.

Pernyataan itu adalah pertama kalinya Kiev mengonfirmasi jumlah korban jiwa sejak Moskow melancarkan "operasi militer spesial" ke negara itu pada 24 Februari 2022.

Zelenskyy juga mengatakan bahwa "puluhan ribu warga sipil" telah tewas di wilayah Ukraina yang diduduki, tapi angka pastinya saat ini belum tersedia. Dia mengeklaim bahwa 180 ribu tentara Rusia telah tewas selama perang.

Baca juga: Kemenhan Rusia sebut Ukraina kehilangan 2.900 tentara di arah Avdiivka
Baca juga: Serangan balasan Ukraina 2023 mandek dan kelanjutan perang di 2024
Baca juga: AS-Sekutu Barat berupaya cegah terpuruknya kinerja tentara Ukraina

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Katriana
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024