slot baru maxwin

Dinilai sindrom kiamat

rajacasino88

UMKM Batam Berharap UU Cipta Kerja Bantu Tingkatkan Daya Saing******

Jakarta, CNN Indonesia--

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja baru-baru ini menggelar Focus Group Discussion(FGD) yang membuka ruang bagi berbagai masukan dari para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar di kawasan Batam yang terkenal sebagai Kawasan Bebas atau Free Trade Zone(FTZ).

Pada Jumat (4/8), berbagai pandangan dan kisah sukses serta tantangan pun terungkap dalam diskusi 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja'.

Sebagai sebuah kawasan FTZ, Batam memberikan keistimewaan dengan tidak mengenakan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

"Dahulu, sebelum ada Free Trade Zonekita hanya memikirkan jualan, kita bisa hidup karena mudah pengiriman ke seluruh provinsi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (7/8)

Di sisi lain, pemilik PT. Kaitek Syamra Inovasi, Gusti, yang bergerak di bidang otomatisasi mesin, berpendapat bahwa skema kemitraan dalam UU Cipta Kerja dapat membantu memperluas jaringan pemasaran dan menghubungkan UMKM dengan perusahaan besar.

"Harapan saya adanya UU Cipta Kerja ini bisa membantu UMKM dalam memasarkan hasil karya kami," ucapnya penuh harap.

Tidak hanya para pelaku usaha, pihak pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap masukan dari para pelaku UMKM di Batam.

Perwakilan Kementerian Keuangan, Rizaldi, merespons positif dan siap mengambil langkah tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini. Ia mengungkapkan bahwa terdapat keringanan pajak sebesar 0,5 persen dari omzet yang lebih kecil dari ketentuan sebelumnya.

"Pelaporannya pun cukup sederhana, dari omzet per tahun," kata dia.

Namun, polemik mengenai kemitraan masih menjadi isu yang mengemuka. Beberapa pelaku UMKM mempertanyakan kejelasan peraturan terkait kemitraan dalam UU Cipta Kerja.

Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan dengan perusahaan besar dan memperhatikan seluruh rantai pasokan.

"Kami senang ada UU Cipta Kerja, karena ini membuktikan pemerintah ingin Indonesia jadi negara maju. Hanya saja, kalau UMKM mau maju, tolong perhatikan supply chain," ungkap salah seorang pelaku UMKM.

Menanggapi hal ini, Perwakilan Direktorat Usaha dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bambang Sukoco, menyampaikan contoh nyata kemitraan yang sedang digulirkan, yakni Klaster Daya Saing (KDS).

Konsep ini menghubungkan berbagai unit usaha kelautan dan perikanan secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir, dengan tujuan meningkatkan daya saing dan potensi daerah.

Terkait dengan permasalahan implementasi, perwakilan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Batam mengingatkan pentingnya pengawasan yang efektif. Mereka menekankan perlunya kedisiplinan dalam menjalankan kesepakatan, terutama dalam konteks kemitraan antara pelaku UMKM dan perusahaan besar.

FGD ini juga mengungkapkan perbedaan antara MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), di mana para pelaku usaha di Batam diharapkan dapat mengupayakan perjanjian yang lebih mengikat melalui PKS.

Dengan berbagai permasalahan dan harapan, UU Cipta Kerja memberikan potensi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan kemitraan di Kawasan Batam. Tantangan dan upaya penyelesaiannya menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, menuju peningkatan daya saing UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

(rir/rir)

Perburuan terkuat di hari-hari terakhir

topwin slot

Rumah BUMN berikan bantuan alat produksi kepada UMKM di Natuna******

Kedua kelompok ini belum pernah menerima bantuan dari pihak mana pun.

Natuna (ANTARA) - Rumah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan bantuan berupa alat produksi kepada kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri). Fasilitator Rumah BUMN Kabupaten Natuna Ayundia Stianingsih saat dihubungi melalui telepon dari Natuna, Kamis, mengatakan kelompok UMKM yang mendapatkan bantuan tersebut adalah Kelompok Usaha Maju Bersama dari Desa Binjai, Kecamatan Bunguran Barat, dan Kelompok Maju Bersama Desa Tanjung Batang, Kecamatan Pulau Tiga. "Alatnya sudah kami serahkan semalam," ujar dia pula. Tujuan pemberian bantuan tersebut adalah untuk mempermudah para pelaku usaha memproduksi produk mereka. Menurut dia, dengan memudahkan pekerjaan para pelaku usaha, maka akan meningkatkan ekonomi pelaku usaha tersebut. Adapun alat yang diberikan kepada Kelompok Maju Bersama, antara lain alat penggiling adonan, sealer dan alat pengering minyak, sedangkan Kelompok Usaha Maju Bersama antara lain alat pembuat kue bolu 10 pcs, alat pembuat kue semprong 10 pcs, sealer, mixer, timbangan digital, mesin parutan kelapa, dan toples. "Kedua kelompok ini belum pernah menerima bantuan dari pihak mana pun," ujar dia lagi. Ia menambahkan para kelompok tersebut memproduksi berbagai makanan olahan, mulai dari kerupuk, keripik, peyek, dan kue. Penerima bantuan merupakan kelompok binaan mereka. "Kami ingin memajukan UMKM desa agar menjadi UMKM yang bisa bersaing dengan UMKM yang lain, serta kami juga berencana mau memasarkan produk mereka sampai ke luar Natuna, dari tingkat nasional maupun global," kata dia pula.Baca juga: Rumah BUMN Denpasar ajak 13 UMKM binaan di Inacraft 2024
Baca juga: Rumah BUMN Pekanbaru gelar pelatihan memasak menu buka puasa

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Selir gila tidak mudah untuk diculik

joker303

Sinergi Satgas UU Cipta Kerja & IWAPI, Perkuat Peran Ekonomi Perempuan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) bersinergi dengan menggelar workshop bertajuk "Hubungan Perempuan Pengusaha dan Tenaga Kerja yang Inklusif dan Berkeadilan".

Ketua Pokja Sinergi Substansi Soalisasi Satgas UU Cipta Kerja mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud nyata bersama dalam mendorong pemberdayaan perempuan dari sisi ekonomi. Sehingga bisa menjadi perempuan berdaya dan mandiri

"Kolaborasi dengan IWAPI tidak hanya kami lakukan sekali saja, tetapi setiap tahun satgas mengundang IWAPI untuk melaksanakan workshop terkait perempuan dalam lensa ekonomi," kata Tina dalam sambutannya dikutip Senin (18/3).

Sementara Ketua Pokja Koordinasi Data dan Informasi, I Ktut Hadi Priatna, menegaskan bahwa Satgas UU Cipta Kerja akan menerima berbagi macam masukan dari IWAPI baik dalam konteks ketenagakerjaan maupun perizinan berusaha untuk menyempurnakan PP 5/2021.

"Kedepannya, banyak hal yang perlu disinergikan antara pemerintah dan IWAPI untuk mendorong Indonesia yang semakin maju dan bersahabat dengan para pengusaha," kata Ktut.

Kemudian Ketua Umum IWAPI, Nita Yudi, menyampaikan bahwa para pelaku usaha perempuan yang tergabung di IWAPI menghadapi banyak kendala terkait permasalahan hukum antara pekerja dan pelaku usaha.

"Saya harap dengan adanya UU Cipta Kerja ini, masalah antara pekerja dan pelaku usaha bisa selesai, tidak lagi saling memviralkan suatu permasalahan," ujar Nita.

Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan, Agatha Widianawati, menyampaikan bahwa perempuan di era industrialisasi sudah mampu menampakkan jati dirinya dan bisa beradaptasi dengan perubahan global.

"Saat ini kita sedang dihadapkan pada dunia yang sedang mengalami perubahan yang cepat, ketidakpastian dan kompleks," ujar Agatha.

Agatha menambahkan, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi perempuan yaitu tantangan pertumbuhan ekonomi global dan politik dunia, tantangan gig economy dan green economy, serta tantangan demografi dan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.

"Selain tantangan tadi, kita juga mengalami dinamika hubungan industrial. Di mana perusahaan melakukan transformasi bisnis yang akan berakibat pada pengurangan kesejahteraan pekerja." Jelas Agatha dalam paparannya.

Dengan begitu ia mengimbau kepada seluruh perempuan pengusaha Indonesia agar dalam mengambil keputusan yang tepat terkait dengan ketenagakerjaan dan secara serius mempertimbangkan dampaknya bagi pekerja di masa depan.

"Keterbukaan serta melibatkan pekerja dalam proses pengambilan kebijakan di perusahaan dan dialog bipartit dengan komunikasi yang baik, menjadi hal yang sangat penting harus dilakukan." Tegas Agatha.

Dari segi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, perempuan memiliki kontribusi yang cukup tinggi. Hal ini dijelaskan oleh Yulius, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM yang menjabarkan bahwa secara data UMKM yang dimiliki Perempuan sebesar 64,5 persen sedangkan jumlah pekerja yang bekerja di sektor informal sebesar 42,35 persen.

"UMKM di sektor kuliner yang dimiliki oleh perempuan berada di kisaran 50%. Jika dilihat dari PDB, hampir 50 persen merupakan sektor konsumsi, penetrasi di sektor kuliner bagus untuk meningkatkan UMKM," ujar Yulius.

Walaupun demikian, Yulius menekankan bahwa pemerintah akan terus mendorong kontribusi perempuan dari sisi ekonomi dengan berbagai program yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

(inh)

Perjalanan luar biasa komik Amerika

oto88slot

Berapa Biaya Tol Mudik dari Jakarta, Yogyakarta, hingga Surabaya?******

Daftar Isi

• 1. Jakarta-Bandung
• 2. Jakarta-Semarang
• 3. Jakarta-Yogyakarta
• 4. Jakarta-Surabaya

Jakarta, CNN Indonesia--

Biaya tol perlu dihitung bagi pemudik yang ingin pulang kampung melalui jalur darat. Beberapa rute populer di antaranya Jakarta-Yogyakarta hingga Jakarta-Surabaya.

Untuk memperkirakan tarif tol, Anda bisa mengeceknya langsung di situs resmi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Anda cukup memilih ruas jalan tol yang akan dilalui, kemudian menentukan dari gerbang mana akan masuk dan keluar.

CNNIndonesia.com mencoba melakukan simulasi perhitungan biaya tol yang perlu dikeluarkan untuk mudik lebaran 2024 ini. Ada 4 rute favorit, yakni Jakarta-Bandung, Jakarta-Semarang, Jakarta-Yogyakarta, hingga Jakarta-Surabaya.

Untuk tiga rute mudik ke arah timur Jawa, semuanya akan melalui Tol Trans Jawa. Namun, perkiraan ini belum mempertimbangkan biaya-biaya lain, termasuk tarif tol dalam kota.

Berikut estimasi biaya tol mudik lebaran untuk kendaraan Golongan I per 20 Maret 2024:

1. Jakarta-Bandung

Jakarta-Cikampek: Rp27 ribu
Cikampek-Purwakarta-Padalarang: Rp45 ribu
Padalarang-Cileunyi: Rp10.500

Total biaya tol Jakarta-Bandung: Rp82.500

2. Jakarta-Semarang

Jakarta-Cikampek: Rp27 ribu
Cikopo-Palimanan: Rp119 ribu
Palimanan-Kanci: Rp13.500
Kanci-Pejagan: Rp29.500
Pejagan-Pemalang: Rp66 ribu
Pemalang-Batang: Rp53 ribu
Batang-Semarang: Rp111.500
Semarang ABC: Rp5.000

Total tarif tol Jakarta-Semarang: Rp424.500

Lihat Juga : Serikat Driver Ojol Ultimatum Gojek - Grab Dkk soal Jatah THR

3. Jakarta-Yogyakarta

Jakarta-Cikampek: Rp27 ribu
Cikopo-Palimanan: Rp119 ribu
Palimanan-Kanci: Rp13.500
Kanci-Pejagan: Rp29.500
Pejagan-Pemalang: Rp66 ribu
Pemalang-Batang: Rp53 ribu
Batang-Semarang: Rp111.500
Semarang ABC: Rp5.000
Semarang-Solo: Rp92 ribu

Total biaya tol Jakarta-Yogyakarta: Rp516.500

4. Jakarta-Surabaya

Jakarta-Cikampek: Rp27 ribu
Cikopo-Palimanan: Rp119 ribu
Palimanan-Kanci: Rp13.500
Kanci-Pejagan: Rp29.500
Pejagan-Pemalang: Rp66 ribu
Pemalang-Batang: Rp53 ribu
Batang-Semarang: Rp111.500
Semarang ABC: Rp5.000
Semarang-Solo: Rp92 ribu
Solo-Ngawi: Rp131 ribu
Ngawi-Kertosono: Rp98 ribu
Kertosono-Mojokerto: Rp54 ribu
Mojokerto-Surabaya: Rp31.500

Total tarif tol Jakarta-Surabaya: Rp831 ribu

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Saya membunuh Guru

jam gacor mahjong ways 1

Bukalapak PHK Karyawan Agustus Ini******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) memutus hubungan kerja (PHK) sekitar 5 persen karyawan pada Agustus 2023 ini.

Direktur/Corporate Secretary BUKA Teddy Nuryanto Oetomo mengatakan langkah PHK itu diambil sebagai bagian dari evaluasi terhadap kinerja demi memenuhi kebutuhan para pengguna. Selain itu, PHK juga dilakukan untuk mengoptimalisasikan operasional perusahaan.

"Hasil dari evaluasi ini ditindaklanjuti dalam bentuk rencana perubahan di berbagai area, termasuk perubahan dari sisi produk, teknologi, proses, dan kebutuhan sumber daya," ucapnya dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (10/8).

Semua karyawan yang terkena dampak PHK katanya, telah memperoleh kompensasi paling sedikitnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, berikut peraturan pelaksanaannya.

Lebih lanjut, Teddy mengatakan keputusan PHK dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

Namun, hingga saat ini belum ada informasi atau kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/agt)

Rahasia Ilahi

dominoqiu99

BI Izinkan Pebisnis Pakai Rekening Simpanan Dolar Jaminan Kredit******

Jakarta, CNN Indonesia--

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan eksportir bisa menggunakan rekening khusus simpanan DevisaHasil Ekspor (DHE) sebagai jaminan pengambilan kreditdi perbankan.

Hal ini sebagai jawaban atas keresahan eksportir yang takut kekurangan modal karena diwajibkan menyimpan DHE nya di dalam negeri sebanyak 30 persen selama tiga bulan mulai 1 Agustus 2023.

"Kalau eksportir butuh rupiah, deposito valas atau reksus valas bank bisa digunakan sebagai agunan untuk kredit rupiah," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jumat (28/7).

"Jadi bank bisa memberikan kredit rupiah kepada eksportir dengan agunan reksus atau deposito valas, (untuk besaran) suku bunganya antara bank dengan eksportir," jelasnya.

Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar memastikan pihaknya telah memberikan memberikan arahan dan imbauan kepada seluruh perbankan agar bisa menjadikan rekening khusus DHE sebagai jaminan pemberian kredit kepada eksportir.

Dengan demikian, maka eksportir tak perlu lagi khawatir jika kekurangan modal akibat DHE nya di tahan selama tiga bulan. Sebab, pemerintah pun menyiapkan kemudahan lainnya.

"OJK memberikan dukungan penempatan DHE SDA dari eksportir di bank yaitu untuk dapat digunakan sebagai agunan tunai atau cash collateral sepanjang memenuhi persyaratan agunan tunai di dalam aturan OJK mengenai kualitas aset," pungkas Mahendra.

Sebelumnya, para eksportir mengungkapkan cemas dengan aturan wajib simpan DHE ini. Sebab kebijakan itu mereka nilai bisa mengganggu arus keuangan perusahaan karena uang hasil ekspor yang biasanya bisa langsung digunakan kembali untuk berbisnis harus ditahan untuk waktu lama.

"Aturan tersebut akan mengganggu arus kas para eksportir SDA, bukan saja perusahaan pertambangan batu bara, tetapi juga mineral, kehutanan, perkebunan, dan perikanan," ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/7).

[Gambas:Video CNN]

Kendati demikian, ia menekankan pihaknya siap untuk melaksanakan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Hanya saja, APBI berharap bisa diikutsertakan dalam pembahasan aturan turunan atau teknis PP 36/2023 tersebut.

Senada, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menilai aturan tersebut akan membebani perusahaan. Sebab, para eksportir mau tidak mau harus menyediakan modal tambahan senilai DHE yang ditahan dalam melaksanakan kegiatan usaha.

"Sebenarnya itu menjadikan perusahaan harus menambah biaya, karena ditahan tiga bulan. Ujung-ujungnya perusahaan harus menyediakan modal kerja sebesar 30 persen dari devisa yang ditahan," ungkapnya.

Lihat Juga : Jokowi Ancam Pangkas Anggaran K/L yang Ogah Belanja Produk Lokal

(ldy/agt)